Bupati Terima Predikat KSPP Kategori Tertinggi di Riau

BENGKALIS - Bupati Bengkalis, Kasmarni, menerima penganugerahan predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (KSPP) tahun 2022 yang tertinggi seRiau. Sertifikat penganugerahan itu diserahkan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih, Selasa (28/2).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis termasuk kategori pemerintah daerah mendapatkan nilai

91.60 yang mengantarkan

Pemkab Bengkalis masuk peringkat kepatuhan tertinggi dan masuk zona hijau. Artinya, tingkat kepatuhan yang dimiliki Pemkab Bengkalis masuk dalam standar kepatuhan tertinggi dengan rata-rata nilai 78.0087.99 yang berarti mendapatkan kategori B untuk Kabupaten Bengkalis.

Di kesempatan itu, bupati mengucapkan terimakasih dengan adanya lembaga pemantau seperti Ombudsman, sehingga kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bengkalis dapat lebih terarah, serta dalam menjalankan tugas sesuai standar pelayanan publik, sehingga bisa berhasil mendapatkan nilai yang sangat memuaskan dan masuk dalam zona hijau. Selain itu, juga tidak akan mencapai predikat kepatuhan tinggi tanpa bantuan dan kerja keras dari semua instansi dan elemen masyarakat. Semoga kepatuhan pelayanan publik di Pemkab Bengkalis semakin baik dan meningkat, sehingga kepatuhan standar pelayanan publik kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

“Penghargaan ini juga sebuah tantangan bagi Pemkab Bengkalis, karena untuk mempertahankannya akan lebih sulit. Makanya, kita semua tetap harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas untuk tetap bisa mempertahankan predikat kepatuhan tinggi dengan cara lebih meningkatkan lagi pelayanan publik, sehingga bisa mendapatkan hasil dan nilai yang memuaskan,” katanya. Sementara itu, Mokhammad Najih, mengatakan, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik, secara komprehensif di mana menghasilkan opini pengawasan pelayanan publik yang dijadikan acuan kualitas.

“Penilaian kepatuhan dikategorikan kedalam tiga zonasi, yakni zonasi hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, zonasi kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan zonasi merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Pada 2021-2022, mendapatkan respon positif, diharapkan ke depan menjadi semakin baik dan perubahan di masyarakat memberikan dampak serta peranan yang penting dalam pelayanan publik,” ucapnya. (zul/inf)

Pemkab Gelar Rakor Pengendalian Inflasi

BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bagian dari persiapan penyusunan formulir penilaian kinerja TPID tahun 2022 untuk Award 2023.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bengkalis. Inflasi menjadi tantangan berat bagi pemerintah, karena itu upaya konkrit dari hulu ke hilir perlu dilakukan demi menekan angka inflasi yang terus terjadi.

Menurut Toharudin, rakor ini bertujuan menyatukan langkah dan strategi dalam menyusun laporan kerja terkait evaluasi kinerja TPID tahun 2022, yang akan dilakukan oleh TPID Pusat.

PIMPIN RAKOR - Plt Asisten Perekonomian dan Pembangun Setdakab Bengkalis, Toharudin, memimpin rakor Tim Pengendalian In asi Daerah (TPID) Kabupaten Bengkalis, di ruang rapat Hangtuah, Kantor Bupati Bengkalis, Selasa (28/2). (ist)

Rakor yang dipimpin Plt Asisten Perekonomian dan Pembangun, Toharudin, digelar di ruang rapat Hangtuah, Kantor Bupati Bengkalis, Selasa (28/2). Rakor ini juga menjadi

“Kita sebagai TPID mempunyai tugas, di antaranya melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan jasa serta menyusun kebijakan pengendalian in- flasi pada tingkat kabupaten,” jelasnya. Penilaian TPID Pusat menyasar pada upaya dan inovasi yang telah dilakukan Pemkab Bengkalis dalam mengendalikan kebutuhan pokok masyarakat, untuk menghindari terjadi inflasi yang tinggi, sehingga bisa menyebabkan terjadi peningkatan kemiskinan karena ketidakberdayaan masyarakat dalam membeli sembilan bahan pokok (sembako).

Tindak lanjut dari rakor ini akan ditetapkan satu program unggulan dalam mengendalikan in - flasi yang telah dilakukan Pemkab Bengkalis selama tahun 2022. “Mari kita perkuat kerja sama dan perkuat komitmen untuk memantau sekaligus menjamin ketersediaan serta keterjangkauan harga pangan strategis, dan membenahi infrastruktur yang mendukung perdagangan dan logistik,” ucap Toharudin. Rakor TPID kali ini menghadirkan dua orang narasumber, yakni Kepala Biro Perekonomian Provinsi Riau dan dari Bank Indonesia Perwakilan Riau. (zul/inf)