Wamendag Jamin Ketersediaan Minyakita di Pasaran

PEKANBARU - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) pada Kabinet Indonesia Maju Dr. Jerry Sambuaga mengaku saat ini pihaknya tengah bekerja keras agar ketersediaan ‘Minyakita’ di pasaran tetap terjaga dan dapat dinikmati masyarakat.

“Insya Allah, dalam beberapa hari ke depan kami pastika ketersediaan Minyakita ada,” kata Wamendag di Pekanbaru, Jumat (10/2/2023) malam.

Dia mengakui, saat ini Minyakita sangat digemari masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Riau. Banyak yang beralih dari minyak jenis premium ke Minyakita.

Hal ini dipengaruhi oleh harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertingga (HET) yakni sebesar 14 ribu per liter. Wamendag meminta seluruh jajarannya untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah, sampai ke distributor untuk memastikan ketersediaan dan harganya sesuai. “Kami fokus pada ketersediaan dan harga,” kata Jerry Sambuaga. Untuk diketahui, saat ini sejumlah pedagang di pasar tradisional mengeluh akibat hilangnya Minyakita di pasaran. Dilarang Bundling dengan Produk Lain Sementara Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kasan menegaskan, pemerintah telah membuat aturan baru terkait penjualan minyak goreng rakyat, Minyakita. Aturan ini dibuat agar stok saat Lebaran aman. Aturan pertama, penjualan minyak goreng rakyat harus mematuhi harga Domestic Price Obligation (DPO) dan HET. Kedua, penjualan minyak goreng rakyat dilarang menggunakan mekanisme bundling dengan produk lainnya. Ketiga, penjualan minyak goreng rakyat oleh pengecer kepada konsumen paling banyak 10 kg per orang per hari (untuk minyak goreng curah) dan 2 liter per orang per hari untuk minyak goreng kemasan Minyakita “Semua pihak harus mematuhi pedoman penjualan minyak goreng rakyat ini. Kemendag tidak segan akan melakukan pengawasan dan penindakan bagi para pelaku usaha yang mengabaikan peraturan ini,” ujar Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kasan seperti dilansir republika.

Kemendag juga mulai menghentikan penjualan minyak goreng rakyat secara daring (online). Penjualan minyak goreng rakyat baik curah maupun kemasan MINYAKITA difokuskan ke pasar rakyat. “Penjualan minyak goreng rakyat, khususnya Minyakita melalui online untuk sementara dihentikan dan penjualan minyak goreng rakyat saat ini diutamakan di pasar rakyat agar terjadi terjadi pemerataan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sehingga dapat membeli minyak goreng rakyat dengan mudah dan harga terjangkau,” pungkasnya. (*/rea)

Gubri Sebut KPK Minta PT PHR

Percepat PI 10 Persen Blok Rokan

PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mempercepat proses Participating Interest (PI) 10 Persen Blok Rokan. Sebab, hingga saat ini pendapatan daerah melalui PI 10 persen Wilayah Kerja (WK) Rokan tak kunjung diterima Provinsi Riau. Menurut Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, Pemerintah Provinsi Riau telah meminta PT PHR untuk mempercepat proses PI 10 Persen WK Rokan. “Kami sudah ada rapat dengan KPK, dan KPK minta agar PI 10 Persen WK Rokan itu dapat dipercepat oleh perusahaan (PT PHR),” kata Gubri. Menurut Gubri, saat ini proses PI 10 Persen WK Rokan memasuki tahap kedelapan. Dimana tahapan kedelapan berada di perusahaan yakni PT PHR. “Tapi mereka sudah komitmen menyelesaikan tahapan kedelapan itu, sehingga tahun ini sudah ada

PI 10 Persen Blok Rokan yang kita terima,” ujarnya. Sebelumnya, Gubri juga sempat mengeluhkan belum cairnya PI 10 Persen Blok Rokan, yang seharusnya bisa memberi daya ungkit ekonomi dan pembangunan di Riau.

“Sekarang ini yang menjadi kendala kita dalam menghadapi PI 10 Persen dari PHR yang belum cair. Kalau PI itu sudah kita terima, ya aman,” cetusnya.

Mantan Bupati Siak dua periode ini menyebut, PI 10 Persen Blok Rokan yang belum cair diperkirakan mencapai Rp1 triliun selama dua tahun.

“Karena PI yang belum cair selama 2 tahun, 2021-2022. Kalau jumlahnya itu bisa Rp1 triliun lebih selama 2 tahun. Dana itu nanti dibagi untuk lima daerah yang wilayahnya masuk Blok Rokan,” ungkapnya.

Apalagi, lanjut Gubri, sekarang ini pemerintah daerah Riau sudah bisa menunjukkan kemandirian fiskal. Hal itu salah satu bukti pemerintahan daerah bisa menyelenggarakan otonomi daerah.

“Saya juga baru mendapat laporan dari kepala Bapenda Riau hasil rapat di Batam. Nanti Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pertemuan membahas terkait keuangan daerah pada 8 Desember, yang difokuskan di Pekanbaru. Itu mungkin salah satu hadiah untuk Riau, mudah-mudahan nanti ada kabar baik terkait PI,” tukasnya seperti dilansir cakaplah.com. Untuk diketahui, pada tanggal 9 Agustus 2021 lalu menjadi hari bersejarah bagi PT Pertamina. Sejak tanggal itulah, perusahaan plat merah itu mengelola sepenuhnya atau 100 persen Blok Rokan yang merupakan kawasan penghasil minyak nomor dua terbesar di Indonesia. (*/rea)

Kementan Pastikan Stok dan Harga Pangan Aman Jelang Ramadan

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok kebutuhan pangan di daerah cukup terpenuhi menjelang Ramadan 2023.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo meminta agar jajarannya di seluruh provinsi dan kabupaten/kota agar mengecek langsung ketersediaan bahan pangan di pasar. Langkah itu, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pihaknya menerjunkan tim khusus untuk memastikan harga pangan pokok dan ketersediaan stok jelang Ramadhan 2023 tetap aman. Syahrul juga mengajak semua pihak menjaga pasokan dan harga pangan jelang hari besar keagamaan tahun ini.

“Tugas Kementan menjaga ketersediaan. Untuk itu saya instruksikan, semua jajaran Kementan dan yang terkait untuk mempersiapkan ketersediaan pangan,” ujar Syahrul, Minggu (12/2/2023).

Kementan melalui

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) sudah melakukan peninjauan harga dan pasokan sejumlah komoditas di beberapa daerah, salah satunya Sumatera Selatan (Sumsel). Peninjauan itu berlangsung pada Minggu

Ade Hartati Usul Pasar Induk

Dialihkan ke Cik Puan

PEKAN B ARU - Progres pembangunan Pasar Induk Jalan Soekarno-Hatta Kota Pekanbaru sampai kini belum ada kejelasan. Padahal, pasar ini rencananya akan menjadi central ekonomi bagi masyarakat Pekanbaru.

Anggota DPRD Riau Dapil Pekanbaru Ade Hartati Rahmat mengungkapkan, saat ini para pedagang yang akan menempati pasar induk kini masih bertahan di belakang terminal Bandar Raya Payung Seka - ki (BRPS). Padahal, ibukota Provinsi Riau ini butuh Pasar induk yang maksimal.

Ade menyarankan, Pasar Cik Puan di Jalan Tuanku Tambusai menjadi pasar induk di Pekanbaru. Pasar ini nantinya akan menjadipsar induk yang berfungsi sebagai pengendali harga.

“Jadi harapan ke depan Riau membangun pasar induk. Kemudian juga intervensi pemerintah harus digencarkan, seperti pasar mu - rah sampai ke tingkat desa. Sehingga mampu mengintervensi harga,” kata Ade seperti dilansir situs cakalah.com, Minggu(12/02/2023).

Dia berharap, tahun ini Pemprov Riau bisa menginisiasi dengan serius membangun pasar induk. Supaya distribusi harga barang bisa dipantau.

“Pasar Cik Puan bisa jadi pasar induk, mengingat sudah diserahkan oleh Pemprov Riau ke Pemko Pekanbaru,” kata dia.

Politisi Partai Amanat Nasional ini menyarankan agar Pemko Pekanbaru mewacanakan sentralisasi perdagangan yang mampu menguntungkan Pekanbaru.

“Apalagi Pekanbaru bisa jadi tempat distribusi barang-barang ke seluruh Riau. Karena visimisi Pekanbaru kan kota perdagangan dan jasa. Mengapa tidak Pasar Cik Puan itu menjadi prioritas bagi Pemko untuk dijadikan pasar induk,” paparnya. (*/rea)

(12/2/2023) di Pasar Alang Alang Lebar, Palembang. Adapun pengawalan ini dilakukan terhadap 12 bahan pangan pokok termasuk beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula, dan minyak goreng. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Idha Widi Arsanti menyebut, sejauh ini harga dan ketersediaan terbilang aman, meski ada sedikit perbedaan harga dari satu kios dengan kios lainnya. “Alhamdulillah kondisinya aman, baik dari aspek harga maupun ketersediaannya, tadi kami melihat beberapa pedagang, ada sedikit perbedaan harga,” kata Santi.

Menurut dia, perbedaan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti ketersediaan barang, kondisi barang serta kondisi kios pedagang dan faktor lainnya.

Dia merinci, harga cabai rawit merah ada di angka Rp 46.000 per kilogram (kg), cabai merah Rp 36.000 per kg, dan cabai keriting Rp 40.000 per kg. Sedangkan harga bawang merah yaitu Rp 40.000 per kg, dan bawang putih Rp 25.000 per kg.

Berikutnya, untuk daging ayam ras ada di har- ga Rp 30.000 sekilonya, dan harga daging sapi Rp 140.000 per kg. Lalu untuk beras, dilaporkan mengalami kenaikan dibanding momentum Idul Adha dan Nataru tahun lalu.

Kini harganya Rp 11.000 per kg untuk varian beras medium, dan Rp 13.000 per kg untuk beras premium.

“Terkait yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan dan harga beras, ada pedagang menyampaikan kenaikan beras dari Idul Adha 2022 ke Nataru, sehingga ini cukup menjadi perhatian, semoga menjadi kembali ke sedia kala,” ujar Santi seperti dilansir situs republik.

Berikutnya, untuk telur per Februari 2023 ada di harga Rp 25.000 per kg, minyak curah Rp 15.000 per kg, gula curah Rp 14.000 per kg, terigu curah Rp 12.000 per kg, jagung Rp 20.000 per kg, dan kedelai impor Rp 15.000 per kg.

“Secara umum harga 12 kebutuhan pangan pokok aman. Bahkan setelah Nataru terjadi penurunan. Tentu saja kita semua berharap nantinya ketika akan menghadapi puasa kemudian juga lebaran, biasanya sih memang ada kenaikan tapi kenaikannya diharapkan tidak terlalu tinggi,” pungkasnya. (*/rea)

J AKAR TA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) optimis tingkat hunian hotel berbintang di kisaran 83 juta orang pada 2023. Hal ini didasarkan kepada tren positif beberapa bulan terakhir, terlebih setelah pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Trennya terus naik khususnya tamu domestik. Pencapaian (okupansi hotel berbintang) kita di 2022 mencapai 70% dari 2019. Maka itu tahun ini sangat mungkin bisa sama dengan 2019 karena semua berangsur pulih,” jelas Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Minggu (12/2/2023).

Dia menjelaskan tingkat hunian hotel berbin - tang pada 2023 bisa lebih tinggi dari sekitar 83 juta orang. Namun itu sangat tergantung kenaikan angka kunjungan wisatawan asing. Akibat amuk pandemi Covid19, tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia merosot drastis dari 16,11 juta orang pada 2019 menjadi hanya 4,02 juta orang pada 2020; 1,65 juta orang pada 2021; dan sekitar 4,5 juta orang pada 2022. ”Kalau angkanya memang naik, tentu tingkat hunian hotel juga naik. Saya optimistis bisa lebih dari 7,4 juta orang apalagi banyak negara sudah kembali membuka lalu lintas pergerakan internasionalnya termasuk China,” tutur Hariyadi. PH R I Singgung U tang N egara Selain soal peningkatan Okupansi Hotel, Hariyadi Sukamdani juga menyinggung soal sulitnya pemilik hotel untuk mencicil utang dan menutupi kerugian saat pandemi Covid-19.

“Rasio utang saat pandemi dengan cashflow-nya tidak menutupi. Jadi banyak yang memilih menjual hotel mereka,” kata Hariyadi. Menurutnya, saat ini minat investor untuk membeli hotel relatif rendah. Di mana pemilik modal lebih tertarik menanamkan dana mereka ke industri padat modal.

“Tidak banyak juga yang mau beli. Investor lebih berminat ke pembangunan seperti smelter atau industri lainnya yang punya nilai tambah tinggi,” tuturnya. (*/rea)