Walikota Dumai Luncurkan Car Free Day

DUMAI - Walikota Dumai, H Paisal meluncurkan Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor di pintu masuk lapangan Taman Bukit Gelanggang Jalan H R Subrantas Kota Dumai, Minggu (12/2). Kegiatan CFD juga diramaikan dengan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pertunjukan kesenian serta doorprize.

Pantauan wartawan di lapangan, antusias masyarakat cukup tinggi menyambut CFD yang baru pertama kali diterapkan di Dumai dan akan terus dilaksanakan pada setiap Minggu hingga pukul 10.00 WIB.

Walikota mengajak masyarakat memanfaatkan CFD untuk mengisi berbagai kegiatan bersama keluarga seperti lari sehat dan bersepeda.

“Kita berharap CFD tidak hanya menjadi sarana masyarakat untuk berolahraga, juga diharapkan mam- pu mendorong perekonomian masyarakat,” harap Walikota dalam sambutannya.

Satlantas Polres Dumai turut ambil bagian dalam CFD dengan mengamankan lalulintas. Seperti dikatakan Kapolres Dumai, AKBP Nurhadi Ismanto melalui Kasat Lantas, AKP Akira Ceria mengungkapkan bahwa pelaksanaan CFD di Kota Dumai yang dipusatkan di Jalan H R Soebrantas berjalan lancar dan aman dengan adanya pengamanan dari pihak kepolisian dibantu pihak

Harga Cabai Merah di Dumai Naik Lagi

DUMAI - Harga cabai merah di Kota Dumai naik lagi. Semula harga cabai merah Rp48.000 per kilogram (kg), dan saat ini menjadi Rp52.000 hingga Rp53.000 per kg.

Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Perdagangan Kota Dumai, Hermanto. Namun menurut Hermanto, harga kebutuhan pokok lainnya masih stabil, bahkan ada juga yang turun seperti harga daging ayam ras saat ini sekitar Rp25 ribu/kg sebelumnya Rp28 ribu/kg. Sementara untuk daging sapi segar juga tidak mengalami kenaikan harga.

Hermanto menjelaskan, pemerintah telah mengambil langkah antisipatif untuk memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

Bukan hanya itu saja, tambah, Hermanto, langkah antisipatif juga diperlukan menyikapi potensi kenaikan permintaan barang pokok,

Zona Riau

Enam Hari Operasi Lancang Kuning 2023

Satlantas Polres Meranti

Keluarkan 252 Teguran

preemtif terdiri dari penerangan penyuluhan operasi keselamatan Lancang Kuning 2023 melalui media cetak, elektronik, media sosial, penyebaran atau pemasangan spanduk, leaflet, stiker dan billboard.

“Giat tersebut mengalami kenaikan sebanyak 2.587 kegiatan pada tahun ini dibandingkan 2022 lalu hanya 1.184 kegiatan. Persentase mencapai 228 persen,” ungkap Boy. Kemudian, ada juga kegiatan preventif yang terdiri dari pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli sebanyak 488 kegiatan pada tahun 2023. Sedangkan tahun 2022 sebanyak 278, mengalami kenaikan sebanyak 174 persen.

SELATPANJANG - Hampir sepekan operasi keselamatan Lancang Kuning 2023 berlangsung, Satlantas Polres Kepulauan Meranti telah mengeluarkan sebanyak 252 teguran tertulis kepada pelanggar aturan berlalulintas melalui kegiatan represif.

Jumlah ini mengalami peningkatan 171 persen, dibanding dengan tahun 2022 lalu, yakni 147 kasus.

Pelanggarannya didominasi tidak menggunakan helm standar SNI, melanggar rambu lalu lintas, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion dan knalpot, membiarkan penumpang tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM.

Demikian disampaikan Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Andi Yul Lapawesean Tendri Guling SH SIK MH melalui Kasat Lantas Polres, AKP Boy Setiawan SAP MSi, Minggu (12/2). Dikatakan Boy, bahwa para personelnya hingga saat ini terus melakukan berbagai kegiatan dalam memberikan kesadaran tentang tertib berlalulintas kepada masyarakat. Seperti halnya kegiatan

“Ini data untuk selama 6 hari berlangsungnya operasi keselamatan Lancang Kuning 2023 di Kepulauan Meranti, khususnya Kota Selatpanjang,” sebutnya. Berkaitan dengan operasi keselamatan Lancang Kuning yang masih berlangsung saat ini, Kasat Lantas kembali mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan berlalulintas.

“Tetap patuhi aturan berlalulintas untuk menjaga keselamatan bersama. Lengkapi semua surat-surat dan kelengkapan berkendara. Terutama memakai helm saat mengendarai sepeda motor,” imbaunya. (ali) terkait lainnya. AKP Ceria mengatakan, selain mengamankan kegiatan CFD, pihaknya juga melakukan berbagai kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2023. (bam) terutama menjelang Ramadan.

“Harga cabai merah naik menjadi Rp53 ribu, namun harga kebutuhan pokok lainnya masih stabil. Kita akan melakukan monitoring disejumlah pasar tradisional untuk mencari tau penyebab naiknya harga cabai,” terang Hermanto kepada wartawan, Minggu (12/2).

Kenaikan harga cabai merah dibenarkan Sumi, salah seorang pedagang di Pasar Senggol Jalan Sultan Syarif Kasim Dumai. Katanya, yang naik hanya cabai merah, sementara harga kebutuhan pokok lainnya masih stabil.

“Baru beberapa hari ini saja, harga cabai merah mulai merangkak naik menjadi Rp52 hingga Rp53 ribu per kilogra, bawang merah, bawang putih, serta sayuran masih stabil,” kata Sumi. (bam)

Puluhan BUMDes Terancam Tak

Dapat Kucuran Dana BKK

SELATPANJANG - Sejumlah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Kepulauan Meranti gagal menyandang status berkembang hingga maju. Dimana dari hasil evaluasi Dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Catatan Sipil (PMD Dukcapil), tata kelola BUMDes di Kepulauan Meranti masih tergolong dasar dan tumbuh. Hal itu berdampak terhadap BUMDes yang menyandang status tersebut terancam tidak boleh menerima suntikan modal usaha melalui program bantuan keuangan khusus (BKK) yang disalurkan Pemprov Riau melalui masing-masing pemerintah desa.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa dan Lembaga Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Meranti Fajarrullah SFarm kepada wartawan, Minggu (12/2).

Dikatakannya, BUMDes di Kepulauan Meranti berjumlah sebanyak 96 badan usaha. Dari jumlah tersebut hanya 6 badan usaha yang tergolong maju, dan 15 badan usaha lainnya menyandang status berkembang.

Sementara BUMDes yang masuk dalam kategori tumbuh sebanyak 58 badan usaha. Sedangkan 15 lainnya masuk dalam kategori dasar dari penilaian Pemprov Riau yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Kepulauan Meranti.

“Petunjuk terhadap klasifikasi BUMDes yang bisa menerima penyertaan modal dari BKK itu diberlakukan tahun ini. Tapi yang masuk kategori dasar dan tumbuh kabarnya tidak bisa. Karena secara rinci kami masih menunggu petunjuk teknisnya dari Pemprov Riau,” kata Fajar.

Peningkatan status dari hasil evaluasi tahunan dilaksanakan oleh Pemprov Riau. Hasilnya, banyak BUMDes yang masih terbentur oleh kelengkapan legalitas data perusahaan hingga memperoleh nilai buruk.

“Evaluasi dilakukan setiap tahun, ada form yang harus diisi untuk memutuskan status masingmasing BUMDes. Evaluasi melalui tanya jawab tertulis kuesioner. Banyak yang tidak bisa meleng- kapi data. Rata-rata BUMDes di Meranti tak ada yang berbadan hukum,” ungkapnya

Padahal dari informasi yang dia terima, Pemprov Riau tahun 2023 kembali mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa sebesar Rp278 miliar, atau lebih besar dari tahun lalu yakni Rp 238 miliar. Bantuan itu dikucurkan untuk mendorong Pembangunan ekonomi desa. Termasuk pengembangan BUMDes. Menurutnya setiap desa bakal mendapatkan porsi BKK sebesar dari Rp100 juta hingga Rp180 juta.

“Apalagi dalam penyertaan modal ke BUMDes yang bersumber dari BKK itu tak ada batasan. Semua tergantung pada kesepakatan badan musyawarah desa. Tapi sangat disayangkan, banyak badan usaha tidak bisa mendapatkan suntikan dari dana itu,” ungkapnya. Makanya, kata Fajar, saat ini mereka sedang intensifkan pembinaan seluruh BUMDes tanpa terkecuali. Sehingga, menurutnya semua badan usaha itu bisa berperan maksimal dalam peningkatan ekonomi desa. (ali)