Lelang Pengelolaan Pasar Bawah Tunggu Hasil Review BPKP

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru belum melakukan lelang terkait pengelolaan Pasar Bawah. Pemerintah kota saat ini masih menunggu hasil tinjauan atau review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau. Seperti diketahui, lelang pengelolaan Pasar Bawah sendiri sebelumnya dimenangkan PT Ali

Akbar Sejahtera (AAS) pada 7 Juni 2022 lalu dengan nilai kontrak sebesar Rp91.464.659.996 melalui sistem Mitra Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) selama 30 tahun.

Namun, Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun kemudian menginginkan agar proses pelelangan yang sudah dilakukan ditinjau ulang kembali karena diduga tidak sesuai aturan berlaku.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin mengatakan, proses peninjauan ulang yang dilakukan BPKP Riau butuh waktu sekitar satu bulan. Semua dokumen sudah diberikan.

“Kami sudah berikan data-datanya seperti proses pemilihan perusahaan, aturan, dan dokumen pe- rusahaan-perusahaan yang ikut lelang. Kami menunggu hasil review atau peninjauan BPKP, apakah seluruh prosesnya sudah benar atau tidak,” ujar Zulhelmi, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Indra Pomi Nasution menyatakan, jika Disperindag telah meminta bantuan BPKP Riau guna mereview proses lelang Pasar Bawah. Dalam proses review, BPKP Riau ingin mendapatkan informasi tambahan terkait proses pemilihan pemenang lelang.

Hal itu bertujuan agar BPKP bisa mendapat gambaran permasalahan dalam proses lelang yang dilakukan. “Kami akan menindaklanjuti hasil kesimpulan BPKP Riau,” pungkas Indra Pomi. (nov)

Jaksa Gandeng Tim Ahli Periksa Fisik Masjid Raya Pekanbaru

PEKANBARU - Jaksa pe- nyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggandeng tim ahli fisik dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Pekanbaru atau Masjid Senapelan. Tim ahli langsung diturunkan ke lokasi masjid untuk mengetahui hasil pekerjaan. si Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Riau, Rizky Rahmatullah, Minggu (12/2). Rizky menjelaskan, dari hasil pemeriksaan ahli, ternyata memang terdapat kekurangan atas nilai pekerjaan di lapangan dengan yang dilaporkan. kan penghitungan angka ril kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh pekerjaan tersebut.

Dalam penyidikan perkara ini, Rizky menyebut, proses pemeriksaan para saksi sudah selesai dilakukan. Kini, tim jaksa penyidik hanya menunggu hasil dari ahli.

Rizky Rahmatullah

“Sudah sampai ke tahap pemeriksaan oleh ahli fisik. Sudah diturunkan tim ahli untuk memeriksa fisik pekerjaan, untuk mengetahui apakah ada selisih atas nilai yang dilaporkan dengan nilai hasil yang dikerjakan,” ujar Kepala Sek-

“Misalnya yang dilaporkan itu 10, sementara yang dikerjakan hanya 8,” kata Rizky. Hasil pemeriksaan fisik tersebut, ungkap Rizky, juga sudah diserahkan ke auditor ahli untuk dilaku-

“Untuk pemeriksaan para saksi sudah selesai. Ada sekitar 15 saksi, Insya Allah untuk permintaan keterangan sudah selesai, tinggal menunggu hasil dari ahli (penghitungan keru- gian negara),” tutur Rizky. Rizky menambahkan, jika nanti nilai kerugian keuangan negara sudah didapatkan, pihaknya akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan siapa pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas proyek tersebut. Diketahui, proyek ini berada di Satuan Kerja (Satker) Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau dengan nilai pagu Rp8.654.181.913 dan HPS Rp7.804.810.000. Proyek dimenangkan CV Era Dwi Gemilang den- gan nilai penawaran dan harga terkoreksi Rp6.321.726.003,54.

Ternyata perusahaan itu urung mengerjakan proyek karena saat diundang klarifikasi, dan dinyatakan gugur karena syarat tidak lengkap. Akhirnya proyek dikerjakan oleh CV Watashiwa Miazawa dengan nilai penawaran dan harga terkoreksi Rp6.356.428.836,32.

Dalam pengerjaan proyek diduga terdapat kelebihan bayar lebih dari Rp1 miliar. Itu belum termasuk, apakah pekerjaan proyek itu telah sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak atau tidak. alam proses penyidikan perkara ini, penyidik telah meminta keterangan saksisaksi. Di antaranya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Syafri Afis dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Firan. Pemeriksaan juga sudah dilakukan pada Direktur CV Watashiwa Miazawa, Ajira Miazawa serta sejumlah orang dari pihak konsultan pengawas proyek. (lda)