Bupati Minta Kabupaten

Diberi Kuota

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil, SH, MM silaturahmi dengan jajaran civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Aula Rektorat IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat siang (10/2). Rombongan bupati disambut langsung Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Dr. Deti Mulyati, SH, MH, CN beserta jajaran. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam diskusi santai tersebut. Di antaranya, permintaan kuota bagi anakanak Kepulauan Meranti agar bisa masuk perguruan tinggi di bawah Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Menurutnya, sejauh ini kuota yang dibagi untuk provinsi cukup berat bisa direbut oleh anakanak daerah. Biasanya akan kalah seleksi dengan calon praja dari ibukota seperti Pekanbaru untuk Provinsi Riau. “Kami minta kabupaten juga dikasih kuota. Jadi anak daerah akan bersaing dalam seleksi sesama anak daerah,” ujarnya. Hal ini, kata Bupati, akan berpengaruh pada tingkat kesiapan praja IPDN dalam bertugas di Kepulauan Meranti. Dia mencontohkan, jika ada lulusan IPDN yang berasal dari luar daerah maka biasanya tidak bertahan lama dan akan mengurus pindah tugas ke kota asal. “Tapi beda cerita kalau asli anak daerah. Biasanya akan bertahan dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan daerahnya,” ungkapnya. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia para Aparatur Sipil Negara, bupati menginginkan IPDN ikut membantu mendidik khususnya nilai kepamongprajaan. Nantinya mulai dari camat hingga kepala desa harus mengikuti diklat tersebut. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama IPDN Dr. Deti Mulyati, SH, MH, CN menyambut baik upaya Pemkab Meranti. Terkait kuota bagi kabupaten, wewenangnya berada di Kemendagri, Kemenpan dan BKN.

“Kita sedang menuju ke sana, Permendagri-nya sedang digodok. Kami mohon dukungan dari kepala daerah,” ungkapnya.

Jika usulan itu disetujui, tambah Dr. Deti, maka masing-masing kabupaten akan turut mendapatkan kuota, sehingga proses seleksi dengan mekanisme sesama anak di kabupaten. Adapun pengangkatannya sebagai ASN akan disesuaikan dengan tingkat seleksinya, kabupaten oleh bupati, provinsi oleh gubernur dan nasional oleh menteri.

“Nanti pendidikannya tetap akan disatukan semuanya di Jatinangor. Jadi setelah lulus akan kembali ke daerah masing-masing sesuai kuota penerimaannya,” jelas Dr. Deti.

Terkait usulan pelatihan kepamongprajaan dan penelitian pengembangan pemerintahan, Wakil Rektor IPDN menyambut baik dan siap membantu. (ali)