2 minute read
5 Daerah di Riau Didorong Tetapkan Status Siaga Karhutla
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong lima kabupaten/kota yang saat ini sudah ditemukan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk segera menetapkan status siaga. Sebab status siaga darurat Karhutla tingkat provinsi baru bisa ditetapkan jika sudah ada penetapan dari dua kabupaten/kota.
"Makanya kami mengimbau agar daerah yang sudah ditemukan ada kebakaran lahan segera menetapkan status siaga," ujar Kepala Badan
Advertisement
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, M Edy Afrizal, Minggu (12/2), seperti dikutip dari mcr.
Edy mengatakan, sejauh ini sudah ada lima daerah di Riau yang sudah ditemukan kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya di Dumai dengan luas lahan terbakar seluas 1 hektare, kemudian di Bengkalis 3,58 hektare, di Siak 0,1 hektare, Pekanbaru 6,5 hektare dan Kampar 0.75 hektare.
Edy mengingatkan, meski kebakaran hutan dan lahan belum luas namun titik api tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan.
Apalagi saat ini, Riau sudah memasuki musim kemarau. "Memang masih sedikit yang terbakar, tapi menjadi peringatan bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan," tutur dia. Kewaspadaan tersebut dapat dilakukan dengan mengaktifkan kemabli posko bersama pihak terkait di setiap daerah. Selain itu para petugas juga diminta mulai melakukan patroli rutin di wilayah masing-masing. "Memang sudah ada kebakaran lahan. Walau pun masih relatif kecil di tiga daerah, tapi bagi kami ini satu alarm," kata Edy. Imbauan ini menurut Edy lagi sebagai bentuk langkah siaga. Upaya preventif ini untuk meminimalisir terjadinya karhutla. lebih besar lagi.
Sebagai tindak lanjut, kata Afrizal, dirinya juga menyatakan akan segera mengumpulkan para kepala BPBD kabupaten kota pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Karhutla.
"Untuk Rakor nanti kita ingin menekankan upaya preventif pencegahan dengan memaksimalkan pemantauan. Untuk daerah yang sudah ada Karhutla segera minimalisir titik api dengan mengengerahkan petugas, aktifkan komunikasi bersama unsur terkait," pungkas Edy. (mr/lda)
K3 Harus Menjadi Perhatian Utama Perusahaan
DUMAI - Gubernur Riau, Syamsuar, menegaskan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus menjadi perhatian utama seluruh perusahaan yang ada di Provinsi Riau. Dengan adanya perhatian serius terhadap K3 juga berdampak pada keamanan pekerja.
"Pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul, tidak hanya didukung adanya regulasi yang baik di bidang ketenagakerjaan. Namun yang tidak kalah penting adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh pihak dalam menerap- kan norma ketenagakerjaan, termasuk diantaranya membangun budaya K3 yang baik," ujar Syamsuar saat menjadi pembina apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional di PT Kawasan Industri Dumai, Minggu (12/2).
Syamsuar mengatakan, melalui penerapan budaya K3 yang baik dapat menghindarkan pekerja dari risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Pada akhirnya, dengan adanya K3 akan terwujudnya pekerjaan layak. Menurut Syamsuar, K3 merupakan suatu kewajiban
Tingkatkan Disiplin di OPD yang harus diikuiti oleh seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Untuk itu, dia ingin keselamatan pekerja menjadi hal utama bagi perusahaan sebagai bentuk kepedulian kepada pekerja.
"Kami sangat berharap agar semua prosedur yang telah dipersiapkan oleh pemerintah (tentang K3) harus diikuti semua perushaan," kata Syamsuar seperti dikutip dari mcr.
Selain menjadi kewajiban, K3 juga merupakan hal utama dalam rangka menigkatkan produktivitas yang ada di perusahaan, baik perusahaan in- dustri maupun perusahaan lainnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trnasmigrasi Provinsi Riau, Imron Rosyidi memyampaikan, agar K3 menjadi catatan dan perhatian khusus perusahaan untuk tidak mengabaikan norma-norma K3.
Tidak berjalannya prosedur K3 akan menganggu proses produksi dan produktivitas para pekerja, seperti banyaknya kehilangan jam kerja. "Oleh karenanya, ini (K3) harus menjadi perhatian seluruh perusahaan yang ada di Provinsi Riau," pungkas Imron. (mr/lda)