Disperindag Tegur Tiga Pangkalan Gas LPG ‘Nakal’

PEKANBARU - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru mendapati adanya pangkalan gas yang menjual gas LPG tabung 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Para pemilik pangkalan ‘nakal’ diberi sanksi teguran hingga agen ditutup.

ur pangkalan gas epliji (LPG) di Rumbai,” ujar Zulhelmi Arifin, Minggu (12/2).

Zulhelmi Adrian

Kepala Disperindag Kota

Pekanbaru, Zulhelmi Ari- fin mengatakan, pihaknya mendapati 3 pangkalan gas LPG yang menjual gas subsidi di atas HET yang telah ditentukan pemerintah.

Zulhelmi menuturkan, Pemko Pekanbaru juga sudah menetapkan HET untuk gas elpiji 3 kilogram sebesar Rp18 ribu per tabung.

Namun, pihaknya mendapat informasi dari warga bahwa gas LPG 3 kilogram ini dijual Rp20 ribu per tabung di wilayah Rumbai, Jalan

Tengku Bey Kecamatan Bukit Raya, dan wilayah Kulim. “Saya sudah menurunkan tim untuk mengecek informasi tersebut. Saya langsung teg-

Atas teguran itu, kata Zulhelmi, agen gas LPG langsung menutup pangkalan di wilayah Rumbai tersebut. Hal ini berkat keaktifan warga yang melaporkan pangkalan gas LPG yang menjual tidak sesuai HET. “Kami imbau warga segera melaporkan pangkalan gas elpiji yang menjual gas 3 kg melebihi HET. Laporkan ke akun Instragram dppkotapekanbaru,” tutur Zulhelmi. Zulhelmi mengimbau warga untuk melayangkan pesan informasi melalui Direct Message (DM) instagram Disperindag Kota Pekanbaru. Dirinya memastikan akan langsung merespon informasi tersebut. Pihaknya juga tidak mampu mengawasi secara keseluruhan pangkalan yang jumlahnya mencapai 800 pangkalan di Pekanbaru. “Saya akan langsung merespon dengan membuatkan surat perintah tugas untuk tim. Contohnya di Jalan Tengku Bey, itu informasi dari warga juga. Warga langsung foto pangkalan gas elpiji itu dan mengirim ke akun Instagram kami,” tutupnya. (nov)

Diskes Temukan 9 Kasus DBD

PEKANBARU - Sejak

Januari hingga pertengahan Februari 2023, Dinas

Kesehatan (Diskes) Kota

Pekanbaru menemukan 9 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Total kasus tersebar di tujuh kecamatan.

Sebanyak dua kasus terdapat di Kecamatan

Pekanbaru Kota dan dua kasus di Payung Sekaki.

Kemudian masing-masing satu kasus di Kecamatan, Sukajadi, Marpoyan Damai, Rumbai, Rumbai Timur, dan Tenayan Raya.

Kepala Diskes Pekanbaru, dr Zaini Rizaldi Saragih mengatakan, jumlah kasus DBD Pekanbaru hingga minggu ke-5 ini masih terkendali. Menurutnya, jum-

4 Terdakwa Dituntut Hukuman Berbeda

PEKANBARU - Jak - sa Penuntut Umum (JPU) menuntut empat terdakwa dugaan korupsi pengadaan tanah timbun di lokasi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Riau di Kabupaten Pelalawan dengan hukuman berbeda, Jumat (10/2/2023).

Terdakwa adalah

Kepala Bidang (Kabid) dan Sigit Pratama Bakti selaku Supervisi Engineering CV Althis Konsultan. it Pratama Bakti masingmasing dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. san inkrah, harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk mengganti kerugian.

Proyek dimenangkan lah kasus ini tidak banyak. “DBD masih aman. Tidak ada yang meninggal,” ujar Zaini, Sabtu (11/2).

Zaini mengingatkan agar warga tetap memerhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Menurutnya, pencegahan DBD ini dapat dilakukan dengan 3 M (menguras, menutup dan mengubur) plus.

“Menguras tempattempat penampungan air, menutup rapat semua tempat penampungan air dan mengubur barangbarang bekas,” ungkap Zaini.

Sementara untuk plus nya, warga dapat menghindari gigitan nyamuk, tidur menggunakan kelambu dan menyalakan obat nyamuk. (hrc5/lda)

Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, T Rudi Mushardi, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Junaidi selaku PPTK.

Kemudian, Hj Henny Nicke Wijaya alias Nicke selaku Direktur Utama PT Superita Indoperkasa

JPU dari Kejaksaan Negeri Pelalawan, Jodi Valdano dan Joshua menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

JPU di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadikan Negeri Pekanbaru yang diketuai Solomo Ginting, menuntut terdakwa T Rudi Mishardi, Junaidi dan Sig -

Ketiganya juga dituntut membayar denda sebesar Rp300 juta. “Dengan ketentuan, apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan selama 3 bulan penjara,” kata JPU.

Untuk terdakwa Hj Henny Nicke Wijaya dituntut lebih tinggi yakni selama 7 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa didenda Nicke sebesar Rp300 juta atau subsider selama 3 bulan penjara. “Terdakwa Henny Nicke Wijaya juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1.831.016.262. Satu bulan setelah putu -

Jika harta benda tak mencukupi, kata JPU, uang pengganti kerugian negara dapat diganti hukuman kurungan badan selama 3 tahun dan 9 bulan penjara.

Atas tuntutan JPU itu, penasehat hukum para terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan atau pledoi. Hakim kemudian menunda sidang pada 23 Februari 2023 mendatang.

Untuk diketahui, proyek tanah timbun MTQ tingkat Riau berada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan dengan pagu anggaran Rp4,5 miliar.

PT Superita Indo Perkasa dengan nilai kontrak Eo3,7 miliar sebagaimana surat perjanjian kontrak tanggal 27 November 2020. Adapun konsultannya adalah CV Altis Konsultan.

Proyek ini sebagai persiapan MTQ Provinsi Riau pada tahun 2020. Hanya saja dibatalkan karena Indonesia, termasuk Pelalawan, melakukan pembatasan kegiatan karena pandemi Covid-19. Meskipun MTQ ditunda, proyek tanah timbun lokasi tetap dilakukan. Dalam perjalanannya, penimbunan di lokasi tidak sesuai spesifikasi sehingga merugikan negara sebesar Rp 1,8 miliar lebih. (lda)