AR FLEGT VPA 2015-2016_ID

Indonesia dan Uni Eropa

Laporan Tahunan

Laporan kemajuan - April 2015 sampai Mei 2016

Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia – Uni Eropa Upaya bersama untuk menjamin dan mempromosikan perdagangan kayu legal serta tata kelola yang baik di sektor kehutanan

Latar Belakang Terbitan ini menyajikan rangkuman perkembangan atas informasi yang dimuat sebelumnya di dalam Laporan Tahunan pertama, yang melaporkan implementasi Voluntary Partnership Agreement (VPA – Kesepakatan Kemitraan Sukarela) Indonesia – Uni Eropa. Rangkuman ini diterbitkan oleh Joint Implementation Committee (Komite Implementasi Gabungan) VPA pada Mei 2015. 1 Pada pokoknya, informasi baru dalam terbitan ini khusus menyorot pada pengguliran nasional sistem verifikasi legalitas kayu di Indonesia, yang dikenal dengan singkatan SVLK. Sekretariat JIC menghimpun informasi ini sebagai bentuk laporan perkembangan dan kemajuan yang dicapai antara April 2015 sampai Mei 2016. Joint Implementation Committee akan menerbitkan Laporan Tahunan berikutnya pada awal 2017.

Pengguliran SVLK Data di bawah dan dalam Bagan 1 menegaskan suatu kecendrungan positif, yang sesungguhnya sudah tampak dalam Laporan Tahunan pertama yang diterbitkan JIC. Angka-angka yang sudah diperbarui di bawah menunjukkan kemajuan pada tiap segmen sektor swasta.

Menjelang akhir 2015, kawasan dan industri-industri berikut sudah memegang sertifikat SVLK:

KEHUTANAN • 100% konsesi aktif (pemegang izin penebangan tahunan) yang beroperasi di hutan alam atau hutan tanaman industri • 23 juta hektar hutan produksi • 356 kesatuan pengelola hutan dan kawasan penghasil kayu konversi

INDUSTRI PRIMER DAN SEKUNDER

• 100% industri primer berskala besar, yang memproduksi 6000m3 lebih produk kayu

tiap tahun, dan 82% tempat penggergajian terdaftar yang memproduksi 2000 – 6000m3 tiap tahun

• 1226 industri sekunder • Sejumlah total 2363 industri sudah memegang sertifikat SVLK, kenaikan 200% lebih sejak akhir 2014 • 124 warung kayu, atau tempat penimbunan kayu (yang dijalankan pedagang kayu domestik)

PENGUSAHA EKSPOR

• 95% dari pelaku industri dan pedagang yang mengekspor produk kayu, sejumlah total 1794 perusahaan

• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Multi-stakeholder Forestry Programme Indonesia (MFP3) memfasilitasi sertifikasi 5% pelaku usaha yang masih sisa

USAHA KECIL

• 143 tempat penggergajian kecil, yang produksi tahunannya di bawah 2000m3 • 285 industri kecil, yang rata-rata memproduksi 120m3 produk kayu pada 2015

• Pada 2015, pemilik hutan hak berskala kecil menerbitkan satu juta lebih Deklarasi Kesesuaian Pemasok, yang jika dipukul rata, mencakup rata-rata 17m3 kayu bulat. Pemilik hutan hak berskala kecil ini kini menjadi sumber penting perkayuan di Indonesia

Indonesia dan Uni Eropa, 2015. Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia – Uni Eropa, Mei 2014 – April 2015.

Join Implementation Committee. http://www.mfp.or.id/attachments/article/357/AR_FLEGTVPA_ID_EU_2014-2015.pdf 1

Implementing theKemitraan Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreement Annual Report, -Progress update 2015 to May 2016 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Sukarela FLEGT Indonesia – Uni Eropa, Laporan kemajuan April 2015 sampai- April Mei 2016

2700

lebih industri kayu

23 juta hektar

hutan produksi memegang sertifikat SVLK. Ini mencakup

100% konsesi aktif

1 juta

Deklarasi Kesesuaian Pemasok digunakan oleh pemilik hutan hak berskala kecil

1800

Hampir pengusaha ekspor memegang sertifikasi SVLK.

95%

Ini termasuk dari semua pengekspor kayu dan produk kayu

Indonesia mengekspor produk kayu bersertifikat SVLK ke

195 negara termasuk

28 negara di Uni Eropa

SVLK menerbitkan

354,169

Dokumen V-Legal untuk

194 jenis

produk kayu.

Produk kayu bersertifikat berlayar dari

Produk kayu pemegang izin mencapai bobot bersih sebanyak

di Indonesia ke

33.25 juta ton dan bernilai total

22.94 milyar dolar AS

86 pelabuhan 2538 pelabuhan di luar negeri

Bagan 1. Statistik menunjukkan kemajuan yang dicapai sampai 31 Desember 2015

Implementing the Kesepakatan Indonesia-EUKemitraan VoluntarySukarela Partnership Report, Progress update - April to May 2016 Laporan Tahunan Penerapan FLEGTAgreement Indonesia –Annual Uni Eropa, Laporan kemajuan - April 20152015 sampai Mei 2016

Perbaikan Tata Kelola Hutan Sejak April 2015, ikhtiar untuk mengimplementasi VPA, dan memperbaiki SVLK terus berlangsung.

Indonesia merevisi SVLK dan peraturan-peraturan administratif perkayuan, terutama dalam rangka menciptakan landasan yang dibutuhkan agar pemantauan independen dapat efektif berjalan, dan untuk memperkukuh sistem kendali atas rantai pasok.

Pada Maret 2016, Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan sertifikasi SVLK dan penggunaan Dokumen V-Legal untuk tiap kegiatan ekspor furnitur. Peraturan ini selaras dengan persyaratan yang digariskan VPA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Multi-stakeholder Forestry Programme (MFP3) meningkatkan upayanya untuk membantu industri-industri kecil memperoleh sertifikat SVLK. Para wakil pemantau independen dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyepakati suatu protokol, yang menegaskan bahwa Kementerian akan berbagi informasi yang dibutuhkan agar pemantauan independen bisa terlaksana. Dengan dukungan Sekretariat JIC, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan seluruh peraturan baru serta informasi yang terkait prosedur implementasi VPA pada laman situs SILK 2 dan MFP3.3 Menjelang akhir 2015, PT Sucofindo-SBU LSI ditunjuk sebagai Evaluator Periodik untuk sistem verifikasi legalitas kayu, dan mulai melakukan pekerjaannya pada Januari 2016. Perusahaan tersebut tengah mengembangkan metodologi untuk mengaudit SVLK. Indonesia dan Uni Eropa sepakat bahwa putaran pertama Evaluasi Periodik hendaknya dilaksanakan tidak lama setelah penerbitan lisensi FLEGT dimulai, dan untuk selanjutnya dilakukan tiap tahun.

Pemantauan Bersama Atas Implementasi VPA Pada Oktober 2014, untuk kedua kalinya Indonesia dan Uni Eropa menyepakati suatu rencana aksi bersama. Rencana aksi tersebut dibuat untuk menangani isu-isu yang masih belum rampung dalam implementasi VPA, dengan tujuan mencapai penerbitan lisensi FLEGT secepat mungkin. Rencana aksi kedua ini disusun berdasarkan temuan dan rekomendasi evaluasi gabungan terhadap sistem verifikasi legalitas kayu yang dilakukan pada 2013 dan 2014.

Pada awal 2015, para pihak dalam VPA membentuk sebuah Joint Working Group (JWG – Kelompok Kerja Gabungan), terdiri dari para wakil dari Uni Eropa, FLEGT Facility Uni Eropa, dan kesemua kelompok pemangku kepentingan utama dari pihak Indonesia. JWG dibentuk untuk memantau kemajuan berdasarkan rencana aksi tersebut. Sejak dibentuk, JWG telah bertemu sebanyak sepuluh kali. Selama 2015, tim lapangan JWG mengakui telah terjadi kemajuan signifikan dalam pengguliran SVLK secara nasional.

Pada November 2015, berdasarkan temuan penilaian terakhir JWG terhadap rencana aksi bersama kedua itu, para pihak menyepakati suatu daftar pendek sekian kegiatan yang masih harus diselesaikan sebelum penerbitan lisensi FLEGT dapat dimulai. Para pihak juga menyepakati rancangan kerja untuk kegiatan lanjutan jangka panjang untuk dilaksanakan setelah lisensi FLEGT mulai berlaku.

Ketika Joint Implementation Committee bersidang untuk ke-4 kalinya pada 18 Mei 2016 di Brussels, Indonesia dan Uni Eropa mengakui telah terjadi kemajuan atas kegiatan-kegiatan di dalam daftar pendek itu. Para pihak menyetujui bahwa kemajuan yang dicapai sudah memadai untuk mengawali persiapan-persiapan terakhir menuju penerbitan lisensi FLEGT, dengan tujuan agar Indonesia bisa mulai menerbitkan lisensi-lisensi FLEGT pertama sebelum 2016 berakhir.

2 3

SILK merupakan sistem informasi legalitas kayu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan http://silk.dephut.go.id/ MFP3 adalah Multi-stakeholder Forestry Programme Indonesia http://mfp.or.id/

Implementing the Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreement Annual Report, Progress update - April 2015 to May 2016