EDISI FEBRUARI 2016
Pertemuan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada 7 Januari 2016 di Jakarta, MFP3 mengadakan breakfast meeting dengan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo, terkait pengadaan publik produk kayu bersertifikat legal. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa hal: 1. LKPP sepakat untuk mengikutsertakan SVLK sebagai syarat supplier produk kayu yang masuk ke e-catalog 2. LKPP tidak dapat mengatur persyaratan SVLK untuk proses lelang karena berada di luar tupoksi LKPP. Hal ini harus diatur oleh masing-masing K/L. 3. Dengan masuknya produk kayu ke e-catalog maka K/L diwajibkan untuk mencari produk yang diperlukan di e-catalog. Ke depan proses lelang hanya akan dibatasi untuk hal-hal yang tidak bisa diproduksi atau tidak bisa dimasukkan ke e-catalog, misalnya seperti pekerjaan konstruksi skala besar yang terdiri dari berbagai produk dan supplier. 4. Syarat SVLK untuk supplier yang masuk ke e-catalog merupakan syarat tambahan dari syaratsyarat dasar yang sudah ditetapkan oleh LKPP 5. MFP3 dan WWF akan memfasilitasi pembentukan tim kerja terdiri dari LKPP, KLHK, MFP3, asosiasi dan WWF dengan tugas : (a) menyusun persyaratan SVLK bagi supplier produk kayu yang akan masuk ke e-catalog; (b) mengidentifikasi supplier produk kayu yang paling diperlukan oleh K/L dan sudah siap memenuhi persyaratan untuk masuk e-catalog; (c) melakukan cek pemenuhan syarat SVLK bagi supplier produk kayu yang sekarang sudah masuk ke e-catalog; (d) membantu kesiapan supplier yang belum siap masuk e-catalog; (e) menyusun rencana sosialisasi dan uji coba.
Pelatihan Pembekalan Peserta Pameran IFEX 2016 MFP3, dengan dukungan Riwani Globe, memberikan pembekalan kepada para peserta pameran IFEX 2016 pada 19-21 Januari 2016 di Semarang. Sebelas IKM furniture terseleksi, yang berasal dari berbagai propinsi di seluruh Indonesia, mengikuti pelatihan tersebut. Propinsi luar Jawa dan di Jawa mendapatkan kempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pameran tersebut. Komposisi peserta IKM pameran untuk tahun 2016 adalah 60% luar Jawa dan 40% Jawa. Materi yang disampaikan dalam pelatihan meliputi 4 topik utama, yakni Trade Fair Management, Marketing Communication, tren desain furniture, dan Knowledge Sharing. Pelaku usaha yang sudah memiliki pengalaman luas dalam international trade memfasilitasi pelatihan tersebut. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi kebutuhannya untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pameran internasional, mulai dari menentukan tujuan, membuat konsep desain stand pameran, melakukan persiapan administratif, termasuk penghitungan biaya yang harus dikeluarkan. Perencanaan yang matang akan membantu peserta menjadi lebih siap berinteraksi dengan buyer pada saat pameran berlangsung dan mengetahui tindak lanjut apa yang harus dilakukan setelah pameran. Selain itu dengan mengikutsertakan peserta dalam proses mulai tahap awal hingga tahap akhir nanti akan dapat memberikan pembelajaran tentang bagaimana menyiapkan diri melakukan pameran, sehingga ke depannya akan mampu untuk dapat melakukan pameran secara mandiri.
Pertemuan dengan Dubes Republik Indonesia untuk Uni Eropa Pada 20 Januari 2016 di Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. dan Laksmi Dewanti, serta Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), Ditjen PHPL Dr. Ir. Rufi'i, M,Sc. mengadakan pertemuan dengan Dubes RI untuk EU yang baru dilantik, Yuri Thamrin. Pertemuan bertujuan untuk membagi informasi tentang negosiasi antara RI-EU tentang FLEGT VPA. Pada kesempatan tersebut Dubes Thamrin menyampaikan komitmen akan dukungan penuh Kedubes RI di Brussel terhadap upaya memperoleh FLEGT License. Hadir pula pada pertemuan tersebut Dr. Dewi Gustina Tobing, Direktur Eropa Barat Kementerian Luar Negeri dan Rio Budihartono. MFP3 yang juga hadir pada pertemuan tersebut diwakili oleh Edi Nugroho, Co-Director, Agus Sarsito, Senior Adviser FLEGT VPA dan Smita Notosusanto, Programme Director.
Konsultasi Publik Kesiapan Parapihak Menyongsong Implementasi FLEGT VPA Indonesia EU MFP3 ikut serta dalam Konsultasi Publik Kesiapan Parapihak Menyongsong Implementasi FLEGT VPA Indonesia EU yang diselenggarakan oleh Bappenas, 25 Januari 2016 di Hotel Morrissey, Jakarta. Konsultasi publik ini menyampaikan perkembangan kesiapan Indonesia mengimplementasikan SVLK dalam kerangka FLEGT VPA serta mencari solusi alternatif atas persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia untuk implementasi FLEGT-VPA Indonesia-EU. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas, KLHK, Bea Cukai, Kemenkeu, Kemitraan, Kemendag, Lembaga Sertifikasi, Pemantau Independen kehutanan, LSM kehutanan, asosiasi, dan pengusaha. Pemberlakuan Permendag No. 89/2015 menyebabkan para pihak khawatir dengan kemungkinan gagalnya kelanjutan proses FLEGT-VPA yang sudah berlangsung selama 16 tahun. Kebijakan pengecualian produk furniture bertentangan dengan perjanjian yang sudah ditandatangani antara EU dan Indonesia (ratifikasi Perpres 21/2014). Para pihak (Asosiasi, CSO, pelaku usaha) membuat pernyataan bersama untuk disampaikan ke Presiden untuk mempercepat pelaksanaan FLEGT License. Pemerintah dalam hal ini Kementerian terkait segera bermufakat dalam rangka mencari solusi untuk permasalahan yang menghambat pemberlakuan FLEGT License.
Kunjungan ke KPH Benakat Bukit Cogong Pada 25-28 Januari 2016, Tim MFP mengunjungi KPHP Benakat Bukit Cogong dengan agenda menyelesaikan pekerjaan penyusunan database KPH dan menyusun tindak lanjut pengembangan bisnis madu hutan di KPHP Benakat Bukit Cogong. Kegiatan dilakukan di Kantor KPHP Benakat Bukit Cogong yang berada di Pendopo Kabupaten Pali, sekitar 3,5 jam dari Ibukota Propinisi Palembang. Kunjungan ini selain untuk finalisasi dari pengembangan database adalah untuk transfer teknis pengelolaan database untuk KPHP Benakat Bukit Cogong, sehingga KPHP sudah dapat mulai menggunakan database ini secara efektif. Sedangkan untuk bisnis madu, setelah pelatihan dan uji coba produksi madu perlu dipikirkan rencana jangka panjangnya. Bagaimana bisnis madu ini akan dikelola, bagaimana proyeksi secara bisnis dan darimana modal usahanya akan dicari. Salah satu bahan diskusi adalah gagasan untuk membentuk Koperasi yang akan menjadi wadah pengelolaan bisnis di KPH.
SNV-KPHP Alor –Training of Facilitator (TOF) untuk Market Analysis & Development (MA&D, Fase 2) Seperti halnya Diklat Market Analysis and Development (MA&D) Fase 1 pada SeptemberOktober 2015, KPHL Alor mendapatkan kesempatan pertama untuk Fase 2 dari Modul MA&D. Dan juga, cukup beruntung, peserta TOT Fase 2 didukung oleh pelatih yang lengkap dari PUSDIKLAT KLHK, RECOFTC dan tentunya juga dari tim SNV. Pelatihan kali ini dilaksanakan dari tanggal 25-29 Januari 2016 di Hotel Melati, Kalabahi, Alor, Nusa Tenggara Timur. Setelah melakukan analisa komoditas yang potensial di Fase 1, para peserta TOT MA&D kali ini mulai dilatih untuk merancang Rencana Pengembangan Usaha (RPU). Di hari pertama Diklat MA&D, dilakukan review dari hasil Fase 1 dan pengenalan Fase 2. Peserta/fasilitator MA&D terdiri dari 6 Staf KHPL Alor, 3 wakil dari desa, dan 3 orang dari SANDI FLORATA, mitra setempat yang bekerjasama dengan SNV. Di akhir hari pertama, para peserta sepakat untuk memilih Kemiri sebagai komoditas unggulan yang akan dikembangkan. Pada hari kedua dan ketiga, peserta mendapatkan pelatihan, simulasi dan arahan dari tim pelatih untuk merancang RPU, tahap demi tahap. Pada hari keempat, sebagai konfirmasi situasi lapangan, seluruh peserta melakukan kunjungan lapangan ke Desa Lawahing. Dan pada hari ke 5, berdasarkan RPU, peserta diminta untuk mengembangkan rencana aksi (action plans).
Studi Banding Pengusaha Industri Rumah Kayu Tomohon ke Bali MFP3 bersama YLP2S mendukung pengembangan usaha industri rumah kayu di Tomohon, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara. MFP3 mengajak pengusaha-pengusaha lokal berkunjung ke industri rumah kayu di Bali. Studi banding ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha industri rumah kayu di Tomohon dalam mengelola usahanya dengan melihat dan belajar dari keberhasilan pelaku usaha rumah kayu yang telah berhasil di Bali. Kegiatan studi banding ini berlangsung dari 26–29 Januari 2016. Peserta studi banding yakni CV. Woloan Asri, UD. Woloan Jaya, CV. Gratia Magna dan beberapa industri rumah tangga. Industri yang dikunjungi di Bali: MGM Bali Carpenter (industri skala besar), Bale-Bale (industri menengah), Sate on Bali (industri kecil), dan Tarumas Furnitur (meubel). Para pengusaha Tomohon tersebut belajar, diantaranya, bahwa elemen desain dan muatan cerita pada produk rumah kayu dapat meningkatkan ketertarikan pembeli dan menaikan harga jual. Mereka juga belajar bahwa keberadaan suatu wadah organisasi/asosiasi dapat memperkuat posisi di hadapan pembeli.
Konsultasi Publik Pengadaan Publik Produk Kayu MFP3, bersama Bappenas dan WWF Indonesia menyelenggarakan konsultasi publik tentang Pengadaan Publik Produk Kayu pada 19 Januari 2016. Konsultasi publik menampilkan Dr. Agus Prabowo, Ketua LKPP, Dr. Rufi’ie , Direktur PPHH KLHK dan Wibi Hanata dari CV Romanza Furniture sebagai pembicara. Hadir sebagai peserta antara lain beberapa pejabat Pemda di beberapa kabupaten di Jateng, asosiasi dan industri mebel. Dalam konsultasi publik dibahas prospek integrasi produk kayu SVLK ke dalam e-catalog LKPP terutama untuk produk mebel sekolah dan perkantoran. Sebagai tindak lanjut, MFP3 akan memfasilitasi identifikasi pemasok produk mebel ber-SLK yang dapat dimasukkan ke dalam e-catalog serta membantu kelengkapan persyaratan spesifikasi produk.
Pertemuan Joint Working Group Indonesia-EU Pertemuan Joint Working Group Indonesia-EU diadakan pada 27 Januari 2016 di Manggala Wanabhakti, Jakarta. Yang memimpin pertemuan tersebut adalah Dr. Rufi’ie, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dari KLHK dan Giovanni Serritella, Project Officer (Environment/Forestry), EU Delegation to Indonesia, Brunei Darussalam and ASEAN. Agenda utama dari pertemuan JWG ini adalah untuk membahas kemajuan dari tindak lanjut rencana aksi untuk pelaksanaan penuh FLEGT VPA. Hasil dari pembahasan ini dituangkan pada Joint Working Group Closure Report on Advancement of VPA Implementation. Laporan tersebut menujukan kesiapan Indonesia dalam melaksanakan implementasi penuh FLEGT VPA, serta meliput beberapa temuan utama dalam perkembangan rencana kerja dalam pelaksanaan SVLK, kendali rantai pasokan, dan perizinan FLEGT. Agenda lain yang juga dibahas pada pertemuan ini adalah peraturan terkait, persiapan teknis perizinan FLEGT seperti dokumen transit, dan rencana publikasi.
11 Februari 2016 Technical Committee meeting, Dipo Tower, Jakarta
11-12 Februari 2016 Rapat Kerja Perencanaan Strategis Dewan Kehutanan Nasional 2016, Jakarta
11-12 Februari 2016 Workshop Pembahasan Kurikulum Diklat terkait Market Analysis and Development (MA & D), Bogor
13-15 Februari 2016 Workshop Konsolidasi Data Sertifikasi SVLK, Bali
19 Februari 2016 Peluncuran PermenLHK 32/2015, Sorong, Papua Barat
22-24 Februari 2016 Kunjungan Dubes Inggris ke Jepara, Jawa Tengah
25 Februari 2016 Preparation for Steering Committe Meeting, Jakarta
Š2016 Multistakeholder Forestry Programme | Dipo Business Center, Lantai 9, Unit B, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.50-52, Jakarta 10260
Web Version
Forward
Unsubscribe