EDISI FEBRUARI 2016
Pertemuan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada 7 Januari 2016 di Jakarta, MFP3 mengadakan breakfast meeting dengan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo, terkait pengadaan publik produk kayu bersertifikat legal. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa hal: 1. LKPP sepakat untuk mengikutsertakan SVLK sebagai syarat supplier produk kayu yang masuk ke e-catalog 2. LKPP tidak dapat mengatur persyaratan SVLK untuk proses lelang karena berada di luar tupoksi LKPP. Hal ini harus diatur oleh masing-masing K/L. 3. Dengan masuknya produk kayu ke e-catalog maka K/L diwajibkan untuk mencari produk yang diperlukan di e-catalog. Ke depan proses lelang hanya akan dibatasi untuk hal-hal yang tidak bisa diproduksi atau tidak bisa dimasukkan ke e-catalog, misalnya seperti pekerjaan konstruksi skala besar yang terdiri dari berbagai produk dan supplier. 4. Syarat SVLK untuk supplier yang masuk ke e-catalog merupakan syarat tambahan dari syaratsyarat dasar yang sudah ditetapkan oleh LKPP 5. MFP3 dan WWF akan memfasilitasi pembentukan tim kerja terdiri dari LKPP, KLHK, MFP3, asosiasi dan WWF dengan tugas : (a) menyusun persyaratan SVLK bagi supplier produk kayu yang akan masuk ke e-catalog; (b) mengidentifikasi supplier produk kayu yang paling diperlukan oleh K/L dan sudah siap memenuhi persyaratan untuk masuk e-catalog; (c) melakukan cek pemenuhan syarat SVLK bagi supplier produk kayu yang sekarang sudah masuk ke e-catalog; (d) membantu kesiapan supplier yang belum siap masuk e-catalog; (e) menyusun rencana sosialisasi dan uji coba.