EDISI MEI-AGUSTUS 2016
8 Mei: Infografis Kreatif Peringati Hari Hutan Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Resolusi 67/200 telah menetapkan 21 Maret sebagai hari khusus untuk hutan, dengan nama International Day of Forests, atau Hari Hutan Internasional (disingkat HHI). Tujuannya untuk memperingati dan menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya semua jenis hutan, dan juga pohon di luar hutan. Melalui HHI, negara-negara anggota PBB melakukan upaya di tingkat nasional dan internasional untuk mempromosikan peran penting hutan dan pohon. Indonesia telah dua kali menyelenggarakan Hari Hutan Internasional, pada 2014 dan 2015. Rangkaian kegiatan termasuk penanaman pohon, lomba foto melalui facebook, lomba video stop motion, pameran, penayangan iklan spot di TV dan Radio, serta kumpul-kumpul media. Dalam Peringatan Hari Hutan Internasional 2016, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melangsungkan rangkaian kegiatan yang diharapkan bisa secara efektif dan efisien menyampaikan pesan-pesan HHI 2016. Hari Hutan Internasional memang wadah untuk menyebarkan informasi yang mudah dipahami publik, serta menjadi rujukan bagi pendidikan masyarakat mengenai keberadaaan hutan Indonesia. Salah satu strategi publikasi yang dipilih tahun ini adalah infografis, yaitu penyajian data dan informasi menggunakan konsep visual yang terdiri dari teks dan ilustrasi yang menarik, biasanya dengan proporsi lebih banyak gambar dibandingkan teks. Tahun ini, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Multistakeholder Forestry Programme (MFP) menyelenggarakan Lomba Infografis Hari Hutan Internasional 2016 dengan tema “Jaga Hutan: Jaga Udara dan Air Kita�. Lomba yang berlangsung Maret sampai Mei 2016 diikuti oleh 21 peserta. Juri memutuskan tiga pemenang yang menyajikan konsep paling kreatif: Juara I - Faslan Syam Saijah dari Bandar Lampung; Juara II - Arini Maulidia dari Bekasi, Jawa Barat; dan Juara III - Fasya Augista Yunus dari Bekasi, Jawa Barat.
10 - 23 Mei: Delegasi RI Perkenalkan SVLK Dalam Lawatan ke Eropa Sebuah delegasi terdiri dari pejabat empat kementrian, yakni Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Perdagangan, Kementrian Luar Negeri, dan Kementrian Perindustrian, selama dua pekan melangsungkan lawatan ke Eropa antara 10 – 23 Mei. Rombongan bertandang ke Inggris, Prancis, Jerman, Belanda dan Belgia guna memperkenalkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia, serta pengembangannya untuk segera menjadi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) yang setara dengan ketentuan yang digariskan di dalam European Union Timber Regulation (EUTR). Para pihak di kelima negara menunjukkan ketertarikan besar terhadap SVLK dan pengakuan yang akan segera diberikan atasnya oleh Uni Eropa. Pasalnya, begitu Lisensi FLEGT Indonesia berlaku, seluruh ekspor kayu dan produk kayu Indonesia akan bisa masuk kawasan Uni Eopa lewat Jalur Hijau, tanpa perlu melalui proses Uji Tolak (due diligence). Delegasi bertemu dengan para Competent Authorities di Uni Eropa, yang bertanggung jawab atas penerimaan dokumen Lisensi FLEGT dari Indonesia kelak. SVLK selama ini dipersepsikan sebagai dokumen yang sekadar memberikan jaminan atas legalitas perkayuan Indonesia. Sementara dari pihak Indonesia, pokok mendasar sistem verifikasi legalitas tersebut justru untuk memastikan kelestarian hutan-hutan Indonesia. Lisensi FLEGT Indonesia yang menurut jadwal akan mulai berlaku sejak akhir tahun 2016 bakal meningkatkan daya saing produk perkayuan Indonesia di pasar Uni Eropa, dan dengan demikian, di seluruh dunia.
8 Mei: Sidang JIC ke-4 Berlangsung di Brussels Rapat Joint Implementation Committee (JIC) keempat diadakan di Brussels pada 18 Mei 2016. Tujuan utama pertemuan JIC tersebut untuk menindaklanjuti pernyataan Presiden European Union Commission, Jean-Claude Juncker, dan Presiden RepubIik Indonesia, Joko Widodo, pada 21 April 2016, mengenai kesiapan kedua pihak memulai proses Lisensi FLEGT Indonesia, dan membahas langkah-langkah menuju implementasi Lisensi FLEGT tersebut. Rapat dipimpin bersama oleh Bapak Ida Bagus Putera Parthama dari Indonesia dan Mr. Calleja Crespo dari Uni Eropa. Kedua Co-chair dalam pidato pembukaannya mengungkapkan apresiasi atas kemajuan besar yang sudah dicapai dalam pelaksanaan Voluntary Partnership Agreement (VPA) antara kedua negara, serta kerja keras dan kolaborasi efektif yang terjalin selama ini. Mereka juga menyatakan gembira bahwa proses implementasi Lisensi FLEGT akan segera dimulai. Mr. Calleja Crespo secara khusus mengucapkan selamat kepada Indonesia atas kemajuan yang telah dicapai dalam menanggulangi hambatan terakhir dalam pemenuhan persyaratan VPA, sehingga akhirnya Indonesia bisa meraih prestasi sebagai negara pertama di dunia penerbit Lisensi FLEGT.
12 Mei: Temu Pers 4 Menteri Tegaskan RI ‘Champion’ Bagi Kayu Legal Akhirnya, proses perundingan Indonesia dengan Uni Eropa dalam kerangka Forest Law Enforcement Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA - Perjanjian Sukarela Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan), yang sudah berlangsung selama hampir 10 tahun dari 2007, mencapai titik ujung. Perjalanan diskusi panjang berliku dan penuh tantangan itu sampai pada puncaknya dengan pernyataan Presiden RI dan Presiden Uni Eropa pada 21 April tentang kesiapan kedua pihak mengimplementasikan perjaniian kerjasama sebelum tahun ini berakhir. Untuk itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian, melangsungkan Konferensi Pers pada 12 Mei di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, untuk mengumumkan keberhasilan SVLK Indonesia mengantarkan RI menjadi penerbit Lisensi FLEGT paling pertama di dunia. Negosiasi FLEGT VPA Indonesia–Uni Eropa dinakhodai Kementrian Luar Negeri. “Jiwa” dari negosiasi FLEGT-VPA itu adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dibangun sejak 2003, melalui proses konsultasi publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan kehutanan Indonesia, dari unsur pemerintah, pelaku industri, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan anggota masyarakat biasa. Sebagai sebuah sistem yang dinamis, SVLK melewati proses penyempurnaan terus-menerus dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip keterwakilan, transparansi dan kredibilitas. SVLK dibangun atas keinginan Indonesia untuk melakukan tindakan konkret guna memberantas pembalakan liar demi kelestarian hutan-hutan Indonesia. Hal itu mengingat persentase besar daratan Indonesia adalah hutan, namun laju degradasi hutan berlangsung dengan sangat cepat dalam skala sangat mengkahawtirkan. Sistem ini dibangun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan Indonesia. Dalam perjalanan waktu, SVLK terbukti merupakan sistem yang hidup, karena terus direvisi. Revisi-revisi pada SVLK, selain mengacu pada perubahan peraturan perundang-undangan, juga diselaraskan dengan masukan dan keprihatinan para pemangku kepentingan. SVLK mulai diimplementasikan pada Januari 2013. Indonesia mencari keseimbangan yang tepat antara menjaga kelestarian hutan, dengan tetap memperhatikan bahwa hutan merupakan sumber bagi pembangunan nasional. Terbitnya Peraturan menteri LHK No. P. 30 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2016 merupakan wujud dari kebulatan tekad para pihak untuk melestarikan sumber daya hutan yang berkelanjutan, dengan mendukung perdagangan produk hasil kayu legal dari hutan yang dikelola secara lestari. Keempat Kementerian bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam mempromosikan produk kayu legal Indonesia ke pasar manca negara. Dalam Konferensi Pers Bersama, keempat menteri juga mengimbau kepada para pihak untuk bersama-sama mewujudkan impian menjadikan Indonesia sebagai “champion” dalam perdagangan produk kayu legal di pasar global.
16-20 Mei: KPHP Sulteng Selenggarakan Pelatihan Pengembangan Bisnis Guna mempercepat pengembangan kegiatan bisnis, terutama yang berbasis masyarakat, MFP3 mengadakan pelatihan untuk staf KPH di Sulawesi Tengah, yaitu KPHP Dolago Tanggunung pada 16–17 Mei, dan KPHP Dampelas Tinombo pada 18–20 Mei.
Pelatihan bertujuan membekali staf KPH dengan konsep bisnis dan kewirausahaan, kemampuan mengidentifikasi potensi di wilayah KPH, strategi pengembangan bisnis berbasis masyarakat, dan teknik menyusun rencana bisnis. Pelatihan KPHP Dolago Tanggunung diikuti 30 orang staf, termasuk kepala KPHP, sementara pelatihan KPHP Dampelas Tinombo diikuti 20 orang staf.
1-4 Juni: Tom House Menarik Perhatian Pengunjung Pameran Casa Indonesia Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Multistakeholder Forestry Programme berpartisipasi dalam Pameran Casa Indonesia 2016, pameran gaya hidup papan atas yang diselenggarakan majalah Casa Indonesia di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada 1 sampai 4 Juni. KLHK dan MFP mengusung Legal Wood Campaign, suatu kampanye yang mengupayakan peningkatan kesadaran di kalangan konsumen kelas-atas urban, agar aktif mempertanyakan legalitas bahan baku kayu produk-produk furnitur dan gaya hidup yang mereka beli. Untuk menyampaikan pesan kunci tersebut sekaligus meramaikan pameran, MFP menghadirkan rumah kayu Minahasa yang utuh, rumah tradisional yang dibuat dari kayu hutan produksi dengan sistem knockdown, dan telah diberi desain arsitektur modern dengan kombinasi bahan dari logam, tanpa menghilangkan unsur-unsur tradisionalnya. Rumah itu diberi nama The Tom House, singkatan dari Tomohon House, atau bisa juga berarti Tomorrow’s Home. Di tengah-tengah pameran yang sangat ramai dikunjungi perancang, arsitek, pelaku bisnis gaya hidup, Tom House yang ditawarkan kepada pasar peminat dengan sistem lelang tertutup, mendapat perhatian khusus. Tom House dilengkapi dengan beberapa produk perancang interior, seperti lampu, perangkat meja-kursi, dekor rumah, dan radio, yang diproduksi menggunakan kayu bersertifikat. Tom House diminati antara lain oleh pemilik restoran, pengusaha rumah peristirahatan, arsitek yang membutuhkan ruang kerja yang nyaman, dan anggota masyarakat biasa.
3 Juni: KLHK dan Dubes UE Menerangkan Makna Lisensi FLEGT Kepada Pers Setelah berlangsung sidang Joint Implementation Committee (JIC) ke-4 di Brussels pada 18 Mei, yang membahas Perjanjian Sukarela Indonesia-Uni Eropa untuk Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan (FLEGT-VPA), yang dihadiri pejabat tinggi dari empat kementrian terkait, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kedutaan Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei menyelenggarakan konferensi pers di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta. Konferensi Pers menghadirkan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, IB Putera Parthama, dan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei, Vincent Guerend. Temu dengan media tersebut diselenggarakan guna menyampaikan informasi kepada publik tentang hasil forum JIC ke-4 yang merupakan tindak lanjut dari Pernyataan Bersama Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Uni Eropa Jean Claude Juncker pada 21 April, dan sebagai petanggungjawaban setelah Konperensi Pers Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian pada Mei, bahwa Indonesia sudah pasti akan menerbitkan Lisensi FLEGT sebelum akhir tahun 2016. Tanggal pemberlakuan Lisensi FLEGT masih akan ditetapkan pada pertemuan JIC ke-5 di Yogyakarta pada September mendatang.
15–18 Juni: Dirjen PHPL Sampaikan Kelebihan SVLK di Chatham House Atas undangan The Royal Institute of International Affairs di Inggris, yang populer dikenal dengan nama Chatham House, Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ida Bagus Putera Parthama, menjadi panelis dalam sesi berjudul Langkah Berikut Bagi FLEGT. Dirjen sekaligus menyampaikan perkembangan terkini sekitar negosiasi VPA dari pihak Indonesia. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari di Chatham House itu bertajuk Illegal Logging Update and Stakeholder Consultation Meeting, dan menghadirkan pembicara dari Jepang, Korea Selatan, China, Australia, AS, Peru, Guyana, Laos, Liberia, Honduras dan para wakil dari negara-negara Uni Eropa. Dirjen Putera Parthama menyampaikan beberapa perihal terkait dengan keluaran evaluasi independen terhadap rencana Aksi FLEGT VPA serta implikasinya bagi agenda perkembangan kesepakatan tersebut pasca-2015. Dalam panel, Dirjen bersanding dengan wakil dari Komisi Uni Eropa, Kementrian Perekonomian Belanda, wakil dari lembaga DFID Inggris, fasilitator FLEGT dari Guyana, dan wakil Otorita Pembangunan Kehutanan Liberia. Pada hari pertama, delegasi China, yang pernah datang ke Jakarta awal tahun ini guna memperoleh masukan mengenai SVLK sebagaimana dikembangkan oleh Indonesia agar bisa diterapkan oleh negara itu, menyajikan topik China’s Timber Legality Verification System (CTLVS).
21-22 Juni: Pusat P2H Selenggarakan Konsultasi Publik Dalam rangka memperluas akses masyarakat atas Fasilitas Dana Bergulir (FDB) yang dikelola oleh Pusat Pembiayaan dan Pembangunan Hutan (P2H) Badan Layanan Umum (BLU), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan P.59/2015, Peraturan tersebut menggariskan bahwa penyaluran dana pinjaman bisa dilakukan melalui sebuah Lembaga Perantara. Agar pola pelaksanaan tersebut bisa terlaksana dengan lancar, maka dibutuhkan suatu Peraturan Kepala Pusat (dikenal dengan singkatan Perkapus). Proses pengembangan konsep Perkapus difasilitasi oleh MFP3 dan ahli pengelola dana perbankan masyarakat, Delima Kiswanti. Pengalaman Kiswanti di ranah perbankan komersial sangat membantu Tim Pusat P2H dalam mempersiapkan rambu-rambu peraturan yang lazim dan bisa dipahami oleh lembaga keuangan bank dan bukan-bank. Dalam pembahasan awal draft Perkapus Lembaga Perantara, Pusat P2H juga memperoleh masukan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Demi memperoleh masukan dari para pihak sebelum menyusun draft akhir, maka diselenggarakan Konsultasi Publik dengan tema “Sosialisasi Pedoman Permohonan Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Untuk Usaha Kehutanan Melalui Lembaga Perantara”. Acara berlangsung di Yogyakarta pada 21-22 Juni. Sekitar 20 wakil dari lembaga keuangan bank dan bukan-bank, asosiasi dan lembaga swadaya masyarakat menghadiri acara tersebut. Wakil dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyatakan bahwa hendaknya sosialisasi serupa juga dilakukan langsung dengan anggota mereka, khususnya yang berada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Isu menarik yang dibahas kalangan peserta dari lembaga keuangan bukan-bank, antara lain keberatan beberapa pihak dengan adanya ‘diskrimimasi’ sekitar agunan antara bank umum, BPR serta koperasi. Terkait masalah rasio Non-Performing Loans (NPL), ada yang mengemukakan bahwa NPL di atas 5% untuk BPR tergolong masih sehat. Forum Konsultasi Publik semacam ini merupakan wadah yang tepat untuk identifikasi masalah serupa di lapangan.
20-23 Juni: KLHK Selenggarakan Sosialisasi Perubahan Iklim di 16 Provinsi Pertemuan Para Pihak ke-21 dalam Sidang Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC COP21) yang berlangsung di Paris pada 30 November–12 Desember 2015 telah mengadopsi Kesepakatan Paris. Kesepakatan tersebut merupakan hasil utama COP-21 dan merupakan bentuk kesepakatan global terkini yang mengikat secara hukum. Dengan kesepakatan itu, seluruh negara penandatangan wajib bertindak untuk menghalau perubahan iklim akibat pemanasan global, berdasarkan kesepakatan yang mulai berlaku pada 2020. Kesepakatan tersebut bersifat wajib bagi semua pihak dengan berpegang teguh pada prinsip Tanggungjawab Bersama yang Dibedakan dengan Memperhatikan Kondisi Tiap-tiap Negara. Kesepakatan Paris juga memaktubkan Intended Nationally Determined Contributions (INDC – Niat Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional) masing-masing negara sebagai elemen penting dalam komitmen pasca-2020, yang merupakan target untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Target itu berdasarkan Kesepakatan Paris sudah harus dicapai pada 2020. Mengingat Kesepakatan Paris dan seluruh keputusan COP-21 berimplikasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan dan proses pengendalian perubahan iklim di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Titik Fokal Nasional di dalam UNFCCC melangsungkan rangkaian lawatan “Sosialisasi Perubahan Iklim dan Langkah Tindak Lanjut Pasca COP-21 Paris” di 16 kota. Lawatan bertujuan untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan di daerah, antara lain dengan Pemerintah Daerah dan jajaran yang terkait. Multistakeholder Forestry Programme (MFP) mengambil peran mendukung kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam rangkaian sosialisasi, antara lain dengan menyediakan film tentang Perubahan Iklim dalam versi Bahasa Indonesia, mencetakkan lembaran yang memuat Kesepakatan Paris dan mengundang media untuk meliput acara tersebut. Wakil MFP sendiri mendampingi pejabat KLHK dalam perjalanan ke dua kota, yakni Palangkaraya dan Padang.
19 Juli: KLHK Menerima Kunjungan Delegasi China yang Ingin Mempelajari SVLK Untuk memahami skema SVLK secara lebih rinci, Dirjen PHPL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima Delegasi China terdiri dari delapan orang dan dikepalai oleh Chen Yong dari Centre for International Forest Product Trade, State Forestry Administration, Republik Rakyat China. China sendiri telah memiliki Chinese Timber Legality Verification System, sebagai bentuk komitmen pemerintah China setelah mendapat dukungan dari lembaga konsultansi UK, ProForest. China juga sedang membangun mekanisme koordinasi bilateral dengan Uni Eropa dan fasilitas FLEGT. Kehadiran delegasi China yang kedua kalinya ini bertujuan untuk mempelajari teknis implementasi SVLK secara detil serta melihat kemungkinan sejauh mana SVLK bisa diadopsi ke dalam sistem verifikasi yang sedang dikembangkan di China. Selain bertemu dengan tim dari KLHK, delegasi bertatap muka dengan beberapa lembaga pemantau independen kehutanan, antara lain JPIK, WWF, APIKS, EoF, dan Auriga. Pemerintah China yang mulai membangun kerjasama dengan masyarakat sipil dipandang delegasi sebagai suatu perkembangan yang cukup menggembirakan di China. Salah satu inisiatif yang tengah China lakukan adalah mengembangkan Rencana Aksi China Green Wood Industry, yang merupakan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan LSM.
21 Juli: RI dan UE Selenggarakan Sidang Joint Working Group Sebagai bagian dari Perjanjian Sukarela, Indonesia dan Uni Eropa secara berkala menyelenggarakan pertemuan Joint Working Group (JWG-Kelompok Kerja Bersama). JWG terakhir berlangsung pada 21 Juli, dan dipimpin Dr. M. Rufi’ie, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dari Direktorat Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK, dari pihak Indonesia, dan Giovanni Serritella, Program Manager Delegasi Uni Eropa, dari pihak Uni Eropa. JWG tersebut berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta. Pihak Uni Eropa menyampaikan proses internal mereka untuk mulai melaksanakan Lisensi FLEGT, dengan menyampaikan bahwa pada 9 Juni 2015, Draft EU Commission Delegated Regulation telah diterbitkan, dan masuk dalam prosedur untuk memperoleh persetujuan dari Parlemen Uni Eropa. Apabila tidak ada penolakan dari parlemen, maka regulasi tersebut akan resmi terbit pada sekitar 15 Agustus. Dengan demikian, persiapan final untuk Lisensi FLEGT Indonesia sudah barang tentu akan bisa dimulai 90 hari setelah tanggal ditetapkannya. Sebagai bagian dari rangkaian langkah terse but, pertemuan JIC selanjutnya akan dilangsungkan pada 15 September 2016 guna menentukan tanggal Lisensi FLEGT mulai dapat diterbitkan. Menurut perhitungan, tanggal tersebut berkemungkinan besar bakal jatuh pada 15 November 2016.
22 Juli: Pusat P2H Selenggarakan Konsultasi Draft Final Perkapus Untuk Lembaga Perantara Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi Perkapus Lembaga Perantara yang berlangsung di Yogyakarta pada Juni, Lembaga Perantara melaksanakan konsultasi perubahan akhir Perkapus Lembaga Perantara pada 22 Juli di Jakarta. Peserta dalam pembahasan akhir tersebut termasuk 10 lembaga keuangan bank dan bukan-bank yang selalu hadir dan telah memberikan indikasi berminat untuk melakukan kerjasama dengan Pusat P2H Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terkait pasal tentang agunan, kesan ‘diskriminasi’ telah diubah menjadi lebih umum, dalam mana kebutuhan agunan tambahan akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama (PKS), sementara Non-Performing Loans Pusat P2H akan tetap diberlakukan di bawah 5%, berkaitan dengan pontensi ‘temuan’ audit oleh BPK. Dari beberapa konsultasi yang telah dilaksanakan selama ini, ada lima lembaga keuangan bank dan bukan-bank yang cukup berminat untuk menjadi mitra Pusat P2H sebagai penyalur fasilitas dana bergulir (FDB). Lembaga-lembaga tersebut adalah BNI 46, Bank Syariah Mandiri, Bank Andara, Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, dan BPR Danatama Kuningan. Pada akhir Juli, Pusat P2H berniat mengirim surat undangan kepada kurang lebih 10 lembaga (termasuk kelima yang telah disebut) untuk memperoleh pernyataan tertulis tentang minat mereka untuk menjadi Lembaga Perantara.
22-23 Juli: DFID UK Berkunjung ke Yogyakarta, Bantul Di dalam upaya penerapan SVLK secara menyeluruh dari hulu sampai ke hilir, tantangan terbesar terdapat di kalangan kelompok tani hutan hak dan primer, serta kelompok industri kecil dan menengah yang memproduksi mebel. Guna mengamati secara lebih dekat titik pada rantai pasok tersebut, rombongan dari Department for International Development (DFID-UK) melangsungkan kunjungan lapangan ke wilayah Yogyakarta dan Bantul pada 22-23 Juli. Pada hari pertama, rombongan mengunjungi UD Rahmat Agung Jati, sebuah usaha industri primer skala kecil yang bersertifikat SVLK, dengan volume di bawah 2.000m3 per tahun. Selama ini, RA Jati memiliki pembeli yang sangat peduli atas asal-usul dan legalitas bahan baku kayu yang mereka gunakan. Dalam administrasi kayu, RA Jati menerapkan prinsip-prinsip keterlacakan COC (chain of custody). Pada hari kedua, rombongan mengunjungi kelompok hutan hak, perusahaan plywood dan perusahaan furnitur kecil. Para pelaku usaha di lapangan menceritakan bagaimana untuk menanggulangi hambatan kekurangan biaya, mereka melakukan aplikasi sertifikasi berkelompok, yang memerlukan dokumentasi kepemilikan lahan anggota. Di Sekretariat Hutan Wono Lestari, Desa Sendangsari, rombongan DFID sempat terkejut melihat beberapa berkas tebal yang merupakan jilid fotokopi sertifikat 3.566 anggota yang memiliki lahan dengan luas total 957 ha. Pada 2015, sebuah pabrik venir-plywood dibangun di Desa Guwosari. Pada awalnya, pabrik menerima pasokan kayu sengon dari desa-desa tetangga di kawasan sekitar. Namun, karakter tanah di kawasan tersebut lebih banyak mengandung kapur, sehingga lebih cocok untuk penanaman kayu jati. Sejak itu, 70 persen petani kemudian mulai menanam jati. Perusahaan Prima Alam Sejahtera bercerita bagaimana mereka terpaksa mengambil suplai bahan baku dari luar wilayah, bahkan dari Lampung. Lain lagi kisah perusahaan Famous International, yang berkat kehadiran dalam pameran International Indonesia Furniture Expo 2016 yang difasilitasi MFP, mereka memperoleh kontak dagang dan tengah menindak-lanjuti pemasokan mebel dan asesoris untuk proyek pembangunan sebuah hotel di Timur Tengah. Mereka banyak menggunakan kayu nyatoh sebagai bahan baku melalui industri primer SVLK di Gresik, dan sonokeling dari pemasok lokal.
15 Agustus: Parlemen UE Menyetujui Lisensi FLEGT Indonesia Parlemen Eropa (European Parliament) dan Dewan Eropa (Council of Europe) memberikan persetujuan terhadap usulan Komisi Eropa (European Commission) untuk menerbitkan regulasi tentang pemberian Lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) bagi Indonesia. Keputusan ini merupakan penegasan bahwa Republik Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang dapat menerbitkan Lisensi FLEGT bagi produk kayu yang berasal dari industri dan pengusaha ekspor pemegang sertifikat legalitas kayu Indonesia. Dengan demikian, produk kayu tersebut dapat memasuki pasar 28 negara anggota Uni Eropa tanpa perlu melalui proses uji tuntas (due diligence). Keputusan ini akan diresmikan melalui pertemuan Joint Implementation Committee pada 15 September, yang akan mengumumkan tanggal dimulainya pemberlakuan Lisensi FLEGT Indonesia. Sementara itu, seluruh Otoritas yang Berwenang (Competent Authorities) di negaranegara anggota Uni Eropa tengah mempersiapkan diri untuk menerima produk kayu berlisensi FLEGT dari Indonesia.
21-29 Agustus: Sosialisasi Lisensi FLEGT di 5 kota Lisensi FLEGT Indonesia kala sudah mulai diterbitkan pada akhir 2016 secara otomatis memenuhi persyaratan European Union Timber Regulation (EUTR). EUTR melarang operator di Uni Eropa untuk membeli kayu dan produk perkayuan yang tidak terjamin legalitasnya. Keputusan ini mengandung arti yang monumental, karena berarti mengakui bahwa kayu dan produk kayu Indonesia terjamin legalitasnya. Ini mengangkat harkat dan martabat Indonesia, yang pada masa lalu dipandang sebagai negara penghasil kayu yang sebagian besar berasal dari praktek pembalakan liar tidak terkendali. Pesan menggembirakan ini merupakan pokok inti yang ingin disampaikan kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait di lima kota, di mana usaha kayu dan perkayuan merupakan industri penting. Kelima kota tersebut adalah Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Denpasar dan Surabaya, kota-kota mana sudah lama merupakan sentra industri kayu di Indonesia. Lawatan Sosialisasi bertujuan menyebarkan informasi kepada para pihak tentang kemajuan proses penerbitan Lisensi FLEGT Indonesia serta persiapan-persiapan yang tengah dilakukan di Indonesia dan di Eropa. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi keraguan tentang keberterimaan SVLK di pasar Eropa, memberikan informasi langkah lanjut, memberi penjelasan mengenai prosedur yang harus ditempuh pelaku ekspor produk kayu dengan skema lisensi FLEGT, dan mendorong pelaksanaan SVLK kepada seluruh pelaku usaha perkayuan, karena pengadaan barang dan jasa dalam negeri akan segera didorong memakai produk kayu yang ber S-LK. Undangan yang memenuhi lokasi di masing-masing kota mencapai sekitar 100 lebih hadirin, yang merupakan wakil dari Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, pelaku usaha dan asosiasi industri terkait, LSM, akademisi, lembaga verifikasi dan media setempat.
30-31 Agustus: Pemantau Independen Kehutanan Berpameran dan Berdialog Menutup bulan Agustus, jaringan pemantau independen kehutanan yang terdiri dari berbagai organisasi, jejaring, akademisi, individu dan masyarakat lokal menyelenggarakan sebuah pameran foto dan dialog selama dua hari di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta. Kegiatan itu diprakarsai oleh Jaringan Pemantau Kehutanan Independen, Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera, Eyes on the Forest, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Mangkubumi, Lembaga Studi Sosial Pedesaan, Indonesian Center for Environmental Law, Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia, dan Auriga, dan didukung oleh MFP, EIA, EFI, WWF dan FWI. Pemantau Independen adalah kelompok yang membuat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia suatu sistem yang kukuh mantap dan mendapat pengakuan dari Uni Eropa, karena membuktikan bahwa di Indonesia, tata kelola kehutanan membuka diri terhadap masukan dan tanggap terhadap keluhan dari kelompok masyarakat sipil. Dengan tajuk “Mendukung Tata Kelola Hutan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan�, para pemantau independen mengundang kehadiran pegiat lingkungan, para pengambil kebijakan, organisasi non pemerintah, mahasiswa fakultas kehutanan dan bidang studi terkait, kelompok-kelompok pecinta alam, dan masyarakat umum untuk duduk dan berembuk dalam seminar tiga sesi, talkshow dan eksibisi yang mereka sajikan. Seminar membahas topik-topik penting Peran Pemantau Independen Kehutanan dalam mengimplementasi Tata Kelola Kehutanan, Fungsi Pemantau dalam SVLK dan Instrumen Pemantauan yang Kredibel. Pameran foto menyajikan kisaran tugas para pemantau dalam melaksanakan tugasnya menjaga agar hutan tetap lestari, dan para pelaku usaha patuh pada sistem legalitas.
Š2016 Multistakeholder Forestry Programme | Dipo Business Center, Lantai 9, Unit B, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.50-52, Jakarta 10260
Web Version
Forward
Unsubscribe