PERATURAN TENTANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI by Multistakeholder Forestry Programme

Seri Info Peraturan

PERATURAN TENTANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

01 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL Pengelolaaan HUtan Produksi Lestari Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Operasonalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 02 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL Pengelolaaan HUtan Produksi Lestari Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Gularaya, KPHP Model Batulanteh dan KPHP Model Gunung Sinopa Tahun 2016

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Operasonalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

KATA PENGANTAR Buku saku ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memberikan informasi bagi para pengelola KPHP tentang pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada KPHP dan Penilaian Operasionalisasi KPHP. Diharapkan para pengelola KPHP

akan lebih mudah untuk

memahami peraturan yang terkait dengan bidang tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawabnya. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan KPHP akan dapat terlaksana secara lebih berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan adanya buku saku ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pengelola KPHP. Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memfasilitasi penerbitan buku saku ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta, September 2016 Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Ir. Drasospolino, M.Sc. NIP. 19640907 199102 1 002

Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Operasonalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Nomor : P.13/PHPL/SET/4/2016

TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENILAIAN OPERASIONALISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengukur beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebagimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu mengatur penilaian percepatan operasionalisasi KPHP oleh Pemerintah; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Standar dan Pedoman Penilaian Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Operasonalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Operasonalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 8. Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) 10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014â&#x20AC;&#x201C; 2019;

Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Operasonalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/ MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-VI/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14); 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-VI/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62); 16. Peraturan Menteri Kehutanan Noomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 460); 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);

Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Operasonalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077); 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/ MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/ MenLHK-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 811); 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/ MenLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366;

Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Operasonalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENILAIAN OPERSIONALISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Standar Penilaian dan Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) terdiri 4 (empat) kriteria, 18 (delapan belas) indikator dan 42 (empat puluh dua) alat penilaian (verifier) sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Pasal 2 Pedoman Penilaian Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputasan ini.

Pasal 3 Biaya pelaksanaan penilaian operasionalisasi KPHP dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atau sumber dana lain yang sah dan tidak meningkat.

Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal: 11 April 2016

tentang Standard Penilaian PHPL pada KPHP

akan lebih mudah untuk

Jakarta, September 2016 Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Ir. Drasospolino, M.Sc. NIP. 19640907 199102 1 002

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI STANDAR DAN PEDOMAN PENILAIAN OPERASIONALISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TENTANG PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL GULARAYA, KPHP MODEL BATULAN DAN KPHP MODEL GUNUNG SINOPA TAHUN 2016

STANDAR DAN PEDOMAN PENILAIAN OPERASIONALISASI KPHP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI NOMOR: SK.2/PHPL-KPHP/2016

TENTANG PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL GULARAYA, KPHP MODEL BATULAN DAN KPHP MODEL GUNUNG SINOPA TAHUN 2016

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tenetang Noma, Standar, Produser dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Menteri menteri melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan oleh KPHL dan KPHP.

STANDAR DAN PEDOMAN PENILAIAN OPERASIONALISASI KPHP

b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan KPHP perlu dilakukan Penelitian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada KPHP; c. bahwa berdasarkan RPJMN Tahun 2015 â&#x20AC;&#x201C; 2019, target 2016 terdapat 3 (tiga) unit KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari; d. bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2016, terdapat kegiatan Penilaian Kinerja Hutan Produksi Lestari pada KPHP. e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, dan d tersebut diatas , perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Gularaya, KPHP Model Batulanteh dan KPHP Model Gunung Sinopa Tahun 2016;

STANDAR DAN PEDOMAN PENILAIAN OPERASIONALISASI KPHP

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahu 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang standardisasi Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolahan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014; 6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

STANDAR DAN PEDOMAN PENILAIAN OPERASIONALISASI KPHP

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 â&#x20AC;&#x201C; 2019; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan; 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan criteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standarisasi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2011; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknik Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legilitas Kayu;

STANDAR DAN PEDOMAN PENILAIAN OPERASIONALISASI KPHP

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor P.18/Menhut-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; 19. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VIIWP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). 20. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-029.03.1400186/2016; 21. SNI ISO 19011 : 2012 22. SNI ISO/IEC 17065 : 2012.

STANDAR DAN PEDOMAN PENILAIAN OPERASIONALISASI KPHP

MEMUTUSKAN: Menetapkan: Menetapkan

: PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

LESTARI (PHPL) PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL GULARAYA, KPHP MODEL BATULANTEH DAN KPHP MODEL GUNUNG SINOPA TAHUN 2016 KESATUAN

: Menunjuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Model Gula raya, KPHP Model Batulanteh dan KPHP Model Gunung Sinopa sebagai obyek Penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi lestari (PHPL) Pada KPHP Tahun 2016. KEDUA

: Pedoman Penilaian Kinerja PHPL Sebagaimana tercantum

dalam lampiran 1 Keputusan ini. KETIGA

: Kriteria dan Indikator Penilaian kinerja PHPL

Sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini.

STANDAR DAN PEDOMAN PENILAIAN OPERASIONALISASI KPHP

KEEMPAT

: Setandar biaya penilaian kinerja mengacu pada Lampiran

1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomer P.13/Menhut II/2013 tentang standar biaya Penilaian kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan VerifikasiLegilitas

kayu, serta Standar biaya masukan Tahun 2016. KELIMA

: Tim penilai PHPL merupakan Penyedia Jasa konsultan

yang di tetapkan Berdasarkan hasil lelang. KEENAM

: Waktu pelaksanaan penilaian kinerja paling lama

60 (enam puluh) hari Kelender sejak pemenang Jasa konsultan ditetapkan. KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki Sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1. KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN OPERASIONALISASI KPHP 2. KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) TAHUN 2016 3. PEDOMAN PENILAIAN OPERASIONALISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI