2. Aspek Kawasan
3. Aspek Pengelolaan
Wilayah kelola KPH didominasi oleh hutan produksi (56 %) atau seluas 18.473 Ha.
Pembagian blok di KPHP Batulanteh berdasarkan dua fungsi: Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hutan Lindung
14.303 ha Hutan Produksi Terbatas
3.631ha
Hutan Produksi
14.842 ha
Penutupan lahan Tutupan vegetasi di KPHP Batulanteh berpotensi dengan keberadaan tegakan jati, mahoni, dan gamelina. Dari 5.100 ha, kualitas yang bagus ada di 3.800 ha, kualitas sedang di 1000 ha lainnya, sedangkan di 300 ha sisanya, kualitas potensi buruk. Potensi kesambi seluas 100 ha di Gilingara. Menurut peta vegetasi kawasan hutan lindung, KPHP Batulanteh adalah hutan dataran tinggi dengan vegetasi lebat sampai rawang. Vegetasi yang tumbuh dalam kawasan hutan lindung terdiri dari berbagai jenis dengan permudaannya (tingkat pohon, tiang, pancang dan semai), liana, epifit, semak belukar dan rumput.
Daerah Aliran Sungai Kawasan Hutan Lindung di KPHP Batulanteh merupakan daerah tangkapan air wilayah DAS Sumbawa yang mengairi sungai di Kota Sumbawa Besar.
Fungsi Hutan Lindung: • Blok Inti seluas 7.818,021ha, untuk perlindungan tata air dan perlindungan tata air • Blok Pemanfaatan seluas 2.776,335 ha, untuk pemanfaatan terbatas Fungsi Hutan Produksi: • Blok Perlindungan seluas 1.956,245 ha, untuk perlindungan tata air dan lainnya. • Blok Pemanfaatan HHK-HA seluas 681,0461 ha, areal yang difungsikan untuk pemanfaatan HHK-HA sesuai dengan potensi kawasan yang dihasilkan dari proses tata hutan. • Blok Pemanfaatan HHK-HT seluas 2.692,869 ha, areal yang difungsikan untuk pemanfaatan HHK-HT sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan. • Blok Pemberdayaan Masyarakat seluas 14.691,8 ha, untuk upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi kawasan (HKm, Hutan Desa, HTR). • Blok Khusus seluas 340.6907 ha, sebagai areal untuk menampung kepantingan- kepentingan khusus yang ada di wilayah KPHP.
SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT
RENCANA KEGIATAN STRATEGIS 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana • Pengembangan pangkalan data; • Pembangunan/rehabilitasi Kantor Resort KPH; • Pembangunan rumah jabatan dan mess lapangan; • Pembangunan pos jaga; • Peningkatan peralatan kantor; • Peningkatan perlengkapan kerja personil; • Pengadaan peralatan komunikasi lapangan; • Penyediaan sarana penunjang dan pelayanan pengelolaan wisata alam; • Pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana 2. Pengembangan pangkalan Data (Database) • Baseline survey kondisi biofisik • Baseline survey Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya 3. Pengembangan Masyarakat • Peningkatan kapasitas teknis kehutanan, teknis usaha dan manajemen • Peningkatan kesadaran atas pelestarian sumberdaya hutan 4. Resolusi Konflik (manajemen konflik, pembuatan forum diskusi di level dusun sampai kecamatan, dan pembuatan awig-awig pelestarian hutan) 5. Tata Batas (rekonstuksi tata batas, pemasangan pal batas dan penataan kawasan)
6. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu seluas 14.023 Ha di kelompok hutan Buinseway, Boak Serading, Batulanteh, dan Gili Ngara (Prajak) 7. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pada areal KPHP yang telah ada izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan 8. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam • Perlindungan mata air; • Perlindungan dan konservasi flora-fauna endemik; • Pembentukan satgas pengamanan dan perlindungan hutan; • Patroli dan pengamanan hutan terpadu; • Pembangunan pos jaga di luar dan di dalam pos jaga; • Pelatihan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam; • Pemeliharaan potensi HHBK dan HHK di dalam kawasan hutan 9. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin 10. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM 11. Penyediaan Pendanaan 12. Rasionalisasi wilayah kelola 13. Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 tahun sekali) 14. Pengembangan investasi 15. Pengembangan KPH sebagai Badan Layanan Umum Daerah
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Alamat: Jl. Raya By Pass Sumbawa-Bima, Desa Pungka Kabupaten Sumbawa. kphbatulanteh@gmail.com www.kph.or.id
SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT
Mengelola hutan lestari yang mandiri untuk kesejahteraan masyarakat
“Mengoptimalkan pengelolaan kawasan berasaskan kelestarian hasil dan ekosistem hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan” Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Batulanteh terletak di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kawasan KPHP Batulanteh dengan luas total 32.776 ha ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 342/ Menhut-II/2011 dan diperkuat Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11/2013.
1. Kondisi Umum Daerah
4. Aspek Sumberdaya Hutan
5. Aspek Kelembagaan VISI
Administrasi Terletak dalam Kecamatan Batulanteh, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Moyo Hilir, dan Kecamatan Moyo Utara, Topografi Sangat variatif, mulai dari datar (0 – <8%) sebanyak 0,4%, landai (8 – <15%) sebanyak 18,5%, curam (25 - <40%) sebanyak 12,8% dan sangat curam (>=40 %) sebanyak 37,9%. Kondisi ini dipengaruhi oleh Kelompok Hutan Batulanteh, Buinsoway, dan Olat Lake. Aksesibilitas Akses jalan cukup memadai, berupa jalan aspal yang menghubungkan desa-desa. Panjang jalan aspal 215 km, jalan pengerasan 129 km, dan jalan tanah 115 km. Namun jalan yang menghubungkan desa ke dusun banyak yang rusak, sehingga diperlukan kendaraan gardan ganda untuk melaluinya. Sosial Budaya Terdapat sekitar 37.864 jiwa penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar KPHP Batulanteh. Kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai petani (10.396 KK), disusul peternak (681KK), kehutanan (545 KK) dan nelayan (408 KK). Masyarakat yang berdekatan dengan kawasan hutan sangat tergantung akan keberadaan hutan, karena bisa memanfaatkannya untuk menambah penghasilan dari hasil hutan berupa kayu, madu, hewan dan lain-lain. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa penghasilan dari hutan lebih menguntungkan daripada berladang atau berwiraswasta karena pemeliharaan lahan di hutan lebih mudah dan produksi lebih banyak. Terdapat beberapa kelompok tani berupa koperasi yang mengatur dan mengusahakan pengelolaan hasil hutan terutama hasil hutan non kayu, khususnya madu, empon-empon dan kemiri. Koperasi ini juga berperan menjamin sistem simpan pinjam antar anggota. Contohnya, 1) Koperasi HKm Lenang Kubung Desa Semamung dan 2) Koperasi HL Batudulang (Madu, Kemiri, Empon-empon). Keberadaan koperasi ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kreatif dalam mengolah dan memasarkan produk pasca panen.
Potensi Hasil Hutan Kayu Potensi Hasil Hutan Kayu (HHK) di wilayah kelola KPHP Batulanteh, berupa tegakan Jati (Tectona grandis), Mahoni (Swetenia macropila), dan Gamelina (Gemelina arboria) dengan yang mencapai luas 5100 ha. Ditambah, potensi kesambi 100 ha di Gilingara. Ada beragam jenis kayu lokal lainnya, seperti Sono (Dalbergia latifolia), Suren (Toona sureni), jabon atau Rajumas (Duabanga moluccana), bungur (Lagerstromia speciosa), telur, kelapan, pola, rapat bewe, binong, dan lainlain. Saat ini, sedang dikembangkan HTI berupa tanaman cadangan energi dengan jenis Akasia (Acasia mangium).
Potensi Non-Kayu Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tersebar di seluruh areal KPHP Batulanteh, yakni: madu, kemiri, lontar, ketak, rotan, bambu, lak kesambi, aren, empon-empon, kayu sepang, pandan, lonto dan kayu putih.
Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari oleh KPHP Batulanteh yang Mandiri untuk Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2022.
MISI Dalam mewujudkan visi pengelolaan hutan KPHP Batulanteh tersebut, maka misi pengelolaan KPHP Batulanteh adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera yaitu terpenuhinya seluruh hajat hidup masyarakat yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya,
Potensi Lainnya
serta pemenuhan aktualisasi eksistensi diri dan kepribadian; 2. Mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan adalah membangun partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder
Kekayaan flora dan fauna (belum teridentifikasi), jasa lingkungan air, dan wisata alam.
kehutanan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan, mencegah tindakan kerusakan hutan, meminimalisasi potensi konflik di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tehknologi dalam pengelolan sumber daya hutan, dan merevitalisasi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan; dan 3. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan yang mandiri yaitu mengembangakan produk hutan yang memiliki prospek ekonomi, mengoptimalkan fungsi hutan ( lindung, produksi dan konservasi), mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat. ORGANISASI Organisasi KPHP Batulanteh berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Perda Kabupaten Sumbawa No. 21 Tahun 2013 dan Perbup Sumbawa No. 21/2013. Saat ini terdapat 31 personil yang terdiri atas: Kepala KPH, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan, Penanggung Jawab Resort, staf dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dari jumlah tersebut, terdapat 11 orang PNS, 5 orang Tenaga Kontrak Daerah, 6 orang Tenaga Kontrak Polhut, dan 9 orang Tenaga Bakti Rimbawan. SARANA DAN PRASARANA • • • •
Tanah Bangunan KPH (1 unit) Bangunan Resort (3 unit) Kendaraan roda empat (1 unit) Kendaraan roda dua (9 unit)
• • • •
Peralatan Komputer PC (1unit) Laptop (6 unit) GPS (5 unit) Kompas (2 unit)
ISU STRATEGIS 1
Perangkat pendukung operasional masih sangat lemah, seperti aspek infrastruktur, ketersediaan SDM, dukungan pendanaan dari daerah, dan prosedur operasi standar (SOP) dalam menjalankan kegiatan.
2
Koordinasi dengan institusi dan lembaga pemerintahan terkait masih kurang sehingga seringkali menghambat optimalisasi pekerjaan KPH.
3
Beberapa kendala terkait kondisi fisik yang menyebabkan terhambatnya pengembangan KPHP seperti: • Kondisi kawasan yang berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk; • Kondisi kawasan yang sebagian memiliki kelerengan yang cukup terjal dan aksesibilitas yang sulit; • Lemahnya pangkalan data (database) dan informasi menyangkut potensi riil di kawasan KPHP Batulanteh; dan
• Secara global kondisi fisik wilayah KPHP juga dipengaruhi oleh perubahan Iklim. 4
Dari aspek sosial beberapa kendala yang dialami dalam pengembangan KPHP Batulanteh adalah: • Rendahnya pemahaman para pihak terkait dengan urgensi kehadiran KPH dalam perbaikan tatakelola sumber daya hutan di kabupaten Sumbawa; • Masih tingginya praktik perambahan dan konflik pemanfaatan sumberdaya hutan yang terjadi di wilayah KPHP Batulanteh. • Adanya konversi lahan sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur dan saran prasarana didalam kawasan seperti sekolah, sarana ibadah, jalan dan irigasi; dan • Lemahnya penegakan hukum di bidang kehutanan.