2. Aspek Kawasan
3. Aspek Pengelolaan
Wilayah kelola KPH didominasi oleh hutan produksi (86,77% %) atau seluas 45.168,15 Ha.
Pembagian blok di KPHP Sarolangun berdasarkan tiga fungsi: Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi.
Hutan Lindung 54.793 ha Hutan Produksi Terbatas 22.502 ha Hutan Produksi Tetap 43.807 ha Penutupan lahan Terdiri dari: Hutan Primer 2,86%
Pertanian Campuran 11%
Hutan Bekas Tebangan 74%
Pemukiman Transmigrasi 3,49%
Belukar Muda dan Semak 9,08%
Tanah Terbuka 0,7%
Perkebunan Campuran 17%
Fungsi Hutan Lindung 1) HL Bukit Tinjau Limun • Blok Perlindungan Inti seluas 38.582 ha • Blok Perlindungan Berbasis Masyarakat seluas 7.474 ha 2) HL Bukit HULU Landai Bukit Pale • Blok Perlindungan seluas 6.226 ha • Blok Perlindungan Berbasis Masyarakat seluas 2.524 ha Fungsi Hutan Produksi Terbatas HPT Bukit Lubuk Pekak • Blok Perlindungan seluas 8.595 ha • Blok Pemanfaatan Terbatas seluas 13.249 ha • Blok Pemberdayaan Masyarakat seluas 953 ha Fungsi Hutan Produksi 1)
HP Batang Asai • Blok Pemanfaatan seluas 11.506 ha • Blok Pemanfaatan Terbatas seluas 9.755 ha • Blok Pemberdayaan Masyarakat seluas 4.721 ha
2)
HP Sungai Kutur • Blok Pemanfaatan seluas 12.253 ha • Blok Pemanfaatan Terbatas seluas 1.502 ha • Blok Pemberdayaan Masyarakat seluas 3.763 ha
RENCANA KEGIATAN STRATEGIS Dalam 10 tahun ke depan (2014-2023), KPHP Sarolangun berencana melaksanakan kegiatan-kegitan sebagai berikut: 1. Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya. 2. Pemanfaatan hutan pada Wilayah Tertentu seluas 10.000 ha untuk pengembangan rencana bisnis: o Pemungutan hasil hutan kayu pada hutan alam o Pengembangan tanaman karet dengan sistem agroforestri terpadu o Budidaya kayu jabon o Pengembagan obyek wisata o Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) o Penangkaran rusa o Pengembangan program REDD+
Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan • Izin HTI PT Gading Karya Makmur dan PT Hijau Antar Nusa seluas 32.680 ha yang saat dalam proses di Kementerian Kehutanan
3. Pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses kepada masyarakat melalui program HKm, HD, dan HTR.
• Izin pinjam pakai kawasan di HL Hulu Landai Bukit Pale untuk usaha pertambangan emas (PT Aneka Tambang).
4. Pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal KPH yang telah ada izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan.
5. Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar izin. 6. Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi pada areal yang berizin 7. Perlindungan dan konservasi alam. 8. Koordinasi dan sinkronisasi antar pemilik izin. 9. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait. 10. Penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya. 11. Penyediaan pendanaan. 12. Penyediaan sarana dan prasarana. 13. Pengembangan database. 14. Rasionalisasi wilayah kelola. 15. Review Rencana Pengelolaan. 16. Pengembangan investasi.
Daerah Aliran Sungai Wilayah Kabupaten Sarolangun terbagi dalam empat DAS, yaitu DAS Batang Tembesi, DAS Batang Asai, DAS Batang Limun, dan DAS Batang Air Hitam. Di dalam kawasan hutan KPHP Sarolangun terdapat sungai-sungai dan kanal-kanal yang hampir semuanya dapat digunakan sebagai transportasi bagi perusahan maupun masyarakat setempat.
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) UNIT VII-HULU SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI Alamat: Pusinfo Kehutanan/Markas Polhut Jl. Jenderal Sudirman RT.17 Aur Gading Kec Sorolangun, Kab. Sorolangun 37381 www.kph.or.id
Hutan Lestari KPHP Mandiri
1. Kondisi umum daerah Administrasi Wilayah KPHP Sarolangun terletak di Kabupaten Sarolangun mencakup empat kecamatan, yaitu Kecamatan Pelawan, Kecamatan Limun, Kecamatan Cermin Nan Gedang, dan Kecamatan Batang Asai.
Image from google.com
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VII- Hulu Sarolangun terletak di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Kawasan KPHP Sarolangun dengan luas total 121.102 ha ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan nomor 714/ Menhut-II/2011 tanggal 19 Desember 2011.
Topografi Wilayah KPHP Sarolangun termasuk lahan kering dengan topografi bergelombang ringan sampai berat, dengan ketinggian 68 – 553 mdpl. Dilihat dari Peta Kelas Lereng Provinsi Jambi, kawasan KPHP Sarolangun memiliki medan datar sampai bergelombang dengan persentase kelerengan yang bervariasi, dari 80% areal bertopografi datar ,10 % bertopografi landai dan 10 % areal bertopografi agak curam. Aksesibilitas KPHP ini dapat ditempuh melalui jalan darat dari ibukota kabupaten, Sarolangun. Jarak terdekat wilayah Pelawan dan Limun, dapat ditempuh dalam waktu 20 menit. Sedangkan yang terjauh, wilayah Batang Asai dan Hulu Limun memerlukan waktu tempuh 5 jam. Akses menuju desa-desa yang berdekatan dengan kawasan KPHP umumnya jalan aspal dan jalan tanah. Pada beberapa tempat, seperti di kawasan HP Limun dan Batang Asai (Bukit Raya), terdapat jalan aspal yang membelah kawasan hutan. Sosial Budaya Masyarakat Sarolangun masih memegang teguh adat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Pada wilayah KPHP Sarolangun, masyarakat memiliki kawasan hutan adat Bukit Bulan seluas 1.430 ha yang wilayahnya mencakup lima desa, yakni Berkun, Meribung, Napal Melintang dan Lubuk Bedorong. Ada sekitar 70.375 jiwa penduduk yang tinggal di sembilan desa dalam empat kecamatan di sekitar dan dalam kawasan hutan KPHP. Pada umumnya, masyarakat sekitar hutan memanfaatkan hasil hutan non kayu dari wilayah KPHP, misalnya memanen rotan, damar, jemang, dan gaharu. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas yang ditaman berupa sayur-sayuran, buahbuahan, karet atau kelapa sawit. Biasanya, lahan kebun warisan turun temurun, dan tak sedikit berada di dalam kawasan KPHP Sarolangun. Perlu sosialisasi intensif tentang batas kawasan hutan agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.
4. Aspek Sumber Daya Hutan Potensi Hasil Hutan Kayu
5. Aspek Kelembagaan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu
Potensi kayu di KPHP Sarolangun cukup besar, 29.834,309
Potensi non kayu yang terdapat di KPHP Sarolangun, antara
m3. Kebanyakan, tingkat pohon muda (pancang
lain rotan, karet, madu, damar, dan cempedak. Karet banyak
dan tiang). Jumlah pohon dewasa semakin jarang
terdapat di area kawasan Hutan Produksi yang sudah
dijumpai. Potensi jenis tanaman, antara lain Bulian/
dijadikan area perkebunan oleh masyarakat.
Ulin (Eusideroxylon zwagerii T.et.B), Ramin (Gonystylus bancanus), Jelutung (Dyera sp), Gaharu (Acquillaria sp), dan Meranti (Shorea spp.).
Potensi Jasa Lingkungan Berupa, obyek wisata Goa Bukit Bulan di Desa Bukit Bulan, air sungai untuk wisata arung jeram, lubuk larangan, dan air terjun Seluro di Batang Asai. Sedangkan sumber mata air Pemandian Dewa di Bukit Bulan dapat dikembangkan menjadi unit kelola usaha air minum dalam kemasan.
VISI Hutan Lestari KPHP Mandiri MISI Untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pengelolaan KPHP Sarolangun adalah: 1. Mendukung peningkatan kontribusi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. 2. Menjamin kelestarian fungsi ekologis hutan sekaligus sebagai zona lindung dan penyangga wilayah bawah Kabupaten Sarolangun. 3. Membangun kelembagaan pengelolaan kawasan hutan berbasis bisnis yang kokoh dan kuat. 4. Meningkatkan peluang partisipasi para pihak terutama masyarakat setempat dalam mengakses sumber daya hutan dalam berbagai skema pengelolaan. 5. 6.
Mempertahankan nilai-nilai adat sebagai warisan dalam upaya mempertahankan dan melestarikan hutan. Menjadikan kawasan KPHP sebagai salah satu sentra research (penelitian) ekosistem hutan tropis di Provinsi Jambi.
ISU STRATEGIS Sekarang ini, sebagian lahan di KPHP Sarolangun (di wilayah HP Batang Asai, HP Sungai Kutur, dan HL Hulu Landai Buki Pale) telah berubah menjadi lokasi pemukiman masyarakat dan kebun. Berdasarkan hasil inventarisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun pada 2005, kawasan HP Batang Asai dan HP Sungai Kutur menjadi pemukiman, kebun karet dan sawit. Permasalahan pokok di KPHP Sarolangun: kebutuhan lahan garapan dan kayu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari mendorong terjadinya praktik pembalakan liar dan perambahan hutan di hampir seluruh kawasan hutan, terutama yang berdekatan dengan kampung dan kebun garapan masyarakat. Akar masalah terletak pada kemiskinan masyarakat sekitar hutan karena keterbatasan akses mendapatkan penghasilan. Selain itu, juga persoalan ketersediaan air, tata batas kawasan dan konflik horizontal pemanfaatan kawasan.