Seri Info
DAFTAR DESA – DESA PENERIMA PENETAPAN AREAL KERJA
Perhutanan
HUTAN DESA DI SEKITAR KPHL RAJABASA
Sosial
A. Kecamatan Penengahan
Desa Pengusul HD
No SK
Desa Sekitar
Tanjung Heran (104 Ha)
Sk.396/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
Pisang | Sukabaru | Sukajaya
Penengahan (156 Ha)
Sk.397/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
Gayam | Tetaan | Gedung Harta Banjarmasin | Kampung Baru
Tanjung Heran (104 Ha)
Sk.396/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
Pasuruan | Ruang Tengah | Kelau Taman Baru
Penengahan (156 Ha)
Sk.397/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
Kuripan | Rawi | Belambangan Kekiling
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SKEMA HUTAN DESA DI WILAYAH KPHL RAJABASA
B. Kecamatan Kalianda
Desa Pengusul HD
No SK
Desa Sekitar
Babulang (92Ha)
Sk.400/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
Palembang
Kecapi (120 Ha)
Sk.401/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
Negeri Pandan
Pematang (143 Ha)
Sk.402/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
Sukaratu | Tajimalela | Canggu Hara Banjar Manis | Kedaton
Sumur Kumbang ( 217 Ha)
Sk.403/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
Kesugihan | Buah Berak Bumi Agung
Tengkujuh (25 Ha)
Sk.404/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
Way Urang Kalianda
Jondong (181 Ha)
Sk.405/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
Maja Pauh Tanjung Iman
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINGKUNGAN (KPHL) RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG Alamat: Jl. Mustafa Kemal no.26, Kode Pos 35551, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan
KPHL Rajabasa termasuk wilayah yang
Kondisi saat ini ada 5 (lima) desa awal yang akan didorong
ditetapkan sebagai hutan lindung yang
secara cepat untuk menyelesaikan persyaratan tersebut dan
ditetapkan oleh SK Menteri Kehutanan Nomor 367/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang
mengajukan izin HPHD dengan dibantu dan difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Dinas Kehutanan
No SK
Desa Sekitar
Kota Guring (32 Ha)
Sk.406/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
-
Tanjung Gading (16 Ha)
Sk.407/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
-
Betung (12 Ha)
Sk.408/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
-
Canggung (14 Ha)
Sk.409/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
-
Canti (70 Ha)
Sk.410/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
-
Banding (100 Ha)
Sk.411/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
-
Rajabasa (122 Ha)
Sk.412/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
-
Sukaraja (153 Ha)
Sk.413/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
-
Way Muli (52 Ha)
Sk.414/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
Way Muli Timur
Cugung (127 Ha)
Sk.415Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
Kunjir Batu Balak
No SK
Desa Sekitar
Toto Hario (144 Ha)
Sk.416/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
Kerinjing | Hargo Pancuran ( Kec. Rajabasa)
Semanak (32 Ha)
Sk.417/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014
Kelawi | Hatta | Bakauheni
Desa Pengusul HD
Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu pula, proses
Penetapan Wilayah KPHL Model Rajabasa
penyusunan persyaratan tersebut juga didampingi oleh mitra
(Unit XIV) seluas Âą 5.160 hektar, yang terletak
KPHL Rajabasa yang berasal dari NGO di Lampung antara lain
di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
C. Kecamatan Rajabasa
WALHI Lampung, Watala, Wanacala, Kawan Tani, dan RISEL difasilitasi oleh Multistakeholder Forestry Programme (MFP).
Lampung. Kelima desa tersebut adalah Desa Padan, Desa Way Kalam, Desa Sumur Kumbang, Desa Cugung dan Desa Sukaraja. Agar dapat mengelola hutan dengan optimal
Kelima desa tersebut telah mengesahkan Peraturan Desa
mengakomodir penggarap di sekitar kawasan, maka
mengenai Pengelolaan Hutan Desa yang telah bersama-sama
KPHL Rajabasa menerapkan skema hutan desa di
disusun oleh masyarakat beserta aparatur desa. Kondisi saat
wilayah hutan sekitar KPHL Rajabasa. Sesuai dengan
ini dari kelima desa baru 3 (tiga) desa yang telah siap dan
amanah Peraturan Menteri Kehutanan No. 89 Tahun
melengkapi persyaratan untuk pengajuan Hak Pengelolaan
2014 tentang Hutan Desa, skema hutan desa dilakukan
Hutan Desa (HPHD) kepada Gubernur melalui Dinas
untuk merangkul masyarakat sekitar kawasan hutan yang
Kehutanan Provinsi Lampung. Ketiga desa tersebut adalah
merambah kawasan hutan agar bisa mengelola hutan
Padan, Way Kalam dan Sumur Kumbang.
bersama sesuai dengan peraturan yang ada. Diharapkan dengan adanya skema Hutan Desa masyarakat bisa tetap
Saat ini sedang diupayakan kembali percepatan proses
mendapatkan manfaat dari adanya hutan lindung sesuai
pengajuan izin HPHD kepada desa-desa lainnya. Fasilitasi
ketentuan yang berlaku dan juga tetap melestarikan
dilakukan secara berkelanjutan dengan dibantu tim NGO dan
hutan lindung di kawasan Gunung Rajabasa.
juga akademisi Universitas Lampung yang merupakan pakar hukum untuk membantu pembuatan konsep Peraturan Desa
Pada tanggal 25 April 2014 telah diterbitkan 22 SK
sesuai karakteristik masing-masing desa. Harapannya akhir
Penetapan Areal Kerja (PAK) untuk Hutan Desa seluas
tahun 2016 ini semua syarat telah lengkap dan 22 desa bisa
Âą 2.197 Ha yang tersebar di 22 (dua puluh dua) desa
mengajukan bersama izin untuk Hak Pengelolaan Hutan Desa
dengan jumlah penggarap 1.147 KK pada desa-desa yang
(HPHD) kepada Gubernur Provinsi Lampung.
berbatasan langsung dengan kawasan KPHL Rajabasa di 4 (empat) Kecamatan dari Menteri Kehutanan yang diserahkan langsung ke KPHL Rajabasa melalui Pemda Lampung Selatan. KPHL Rajabasa saat ini telah didorong untuk segera melakukan proses yang berikutnya yaitu pengajuan Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada Gubernur Provinsi Lampung.
D. Kecamatan Bakauheni
Adapun untuk mendapatkan izin tersebut diharuskan untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan No: P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa. Syarat-syarat
Desa Pengusul HD
tersebut antara lain menyusun Peraturan Desa terkait pengelolaan hutan desa dan membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Selain 22 Desa yang mendapat SK tersebut, terdapat juga 38 Desa di sekitar KPHL Rajabasa yang tidak berbatasan langsung namun juga dapat memperoleh manfaat dari pengelolaan Hutan Desa yang skemanya lebih lanjut akan diatur oleh LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) yang telah diberikan Penetapan Areal Kerja (PAK) dari Menteri Kehutanan. Sosialisasi dan Membangun Kesepakatan Bersama Masyarakat