Sips hutan desa lampung

Seri Info

DAFTAR DESA – DESA PENERIMA PENETAPAN AREAL KERJA

Perhutanan

HUTAN DESA DI SEKITAR KPHL RAJABASA

Sosial

A. Kecamatan Penengahan

Desa Pengusul HD

No SK

Desa Sekitar

Tanjung Heran (104 Ha)

Sk.396/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

Pisang | Sukabaru | Sukajaya

Penengahan (156 Ha)

Sk.397/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

Gayam | Tetaan | Gedung Harta Banjarmasin | Kampung Baru

Tanjung Heran (104 Ha)

Sk.396/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

Pasuruan | Ruang Tengah | Kelau Taman Baru

Penengahan (156 Ha)

Sk.397/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

Kuripan | Rawi | Belambangan Kekiling

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SKEMA HUTAN DESA DI WILAYAH KPHL RAJABASA

B. Kecamatan Kalianda

Desa Pengusul HD

No SK

Desa Sekitar

Babulang (92Ha)

Sk.400/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

Palembang

Kecapi (120 Ha)

Sk.401/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

Negeri Pandan

Pematang (143 Ha)

Sk.402/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

Sukaratu | Tajimalela | Canggu Hara Banjar Manis | Kedaton

Sumur Kumbang ( 217 Ha)

Sk.403/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

Kesugihan | Buah Berak Bumi Agung

Tengkujuh (25 Ha)

Sk.404/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

Way Urang Kalianda

Jondong (181 Ha)

Sk.405/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

Maja Pauh Tanjung Iman

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINGKUNGAN (KPHL) RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG Alamat: Jl. Mustafa Kemal no.26, Kode Pos 35551, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan

KPHL Rajabasa termasuk wilayah yang

Kondisi saat ini ada 5 (lima) desa awal yang akan didorong

ditetapkan sebagai hutan lindung yang

secara cepat untuk menyelesaikan persyaratan tersebut dan

ditetapkan oleh SK Menteri Kehutanan Nomor 367/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang

mengajukan izin HPHD dengan dibantu dan difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Dinas Kehutanan

No SK

Desa Sekitar

Kota Guring (32 Ha)

Sk.406/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

-

Tanjung Gading (16 Ha)

Sk.407/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

-

Betung (12 Ha)

Sk.408/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

-

Canggung (14 Ha)

Sk.409/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

-

Canti (70 Ha)

Sk.410/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

-

Banding (100 Ha)

Sk.411/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

-

Rajabasa (122 Ha)

Sk.412/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

-

Sukaraja (153 Ha)

Sk.413/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

-

Way Muli (52 Ha)

Sk.414/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

Way Muli Timur

Cugung (127 Ha)

Sk.415Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

Kunjir Batu Balak

No SK

Desa Sekitar

Toto Hario (144 Ha)

Sk.416/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

Kerinjing | Hargo Pancuran ( Kec. Rajabasa)

Semanak (32 Ha)

Sk.417/Menhut-II/2014 Tanggal 24 April 2014

Kelawi | Hatta | Bakauheni

Desa Pengusul HD

Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu pula, proses

Penetapan Wilayah KPHL Model Rajabasa

penyusunan persyaratan tersebut juga didampingi oleh mitra

(Unit XIV) seluas Âą 5.160 hektar, yang terletak

KPHL Rajabasa yang berasal dari NGO di Lampung antara lain

di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi

C. Kecamatan Rajabasa

WALHI Lampung, Watala, Wanacala, Kawan Tani, dan RISEL difasilitasi oleh Multistakeholder Forestry Programme (MFP).

Lampung.

Kelima desa tersebut adalah Desa Padan, Desa Way Kalam, Desa Sumur Kumbang, Desa Cugung dan Desa Sukaraja.

Agar dapat mengelola hutan dengan optimal

Kelima desa tersebut telah mengesahkan Peraturan Desa

mengakomodir penggarap di sekitar kawasan, maka

mengenai Pengelolaan Hutan Desa yang telah bersama-sama

KPHL Rajabasa menerapkan skema hutan desa di

disusun oleh masyarakat beserta aparatur desa. Kondisi saat

wilayah hutan sekitar KPHL Rajabasa. Sesuai dengan

ini dari kelima desa baru 3 (tiga) desa yang telah siap dan

amanah Peraturan Menteri Kehutanan No. 89 Tahun

melengkapi persyaratan untuk pengajuan Hak Pengelolaan

2014 tentang Hutan Desa, skema hutan desa dilakukan

Hutan Desa (HPHD) kepada Gubernur melalui Dinas

untuk merangkul masyarakat sekitar kawasan hutan yang

Kehutanan Provinsi Lampung. Ketiga desa tersebut adalah

merambah kawasan hutan agar bisa mengelola hutan

Padan, Way Kalam dan Sumur Kumbang.

bersama sesuai dengan peraturan yang ada. Diharapkan dengan adanya skema Hutan Desa masyarakat bisa tetap

Saat ini sedang diupayakan kembali percepatan proses

mendapatkan manfaat dari adanya hutan lindung sesuai

pengajuan izin HPHD kepada desa-desa lainnya. Fasilitasi

ketentuan yang berlaku dan juga tetap melestarikan

dilakukan secara berkelanjutan dengan dibantu tim NGO dan

hutan lindung di kawasan Gunung Rajabasa.

juga akademisi Universitas Lampung yang merupakan pakar hukum untuk membantu pembuatan konsep Peraturan Desa

Pada tanggal 25 April 2014 telah diterbitkan 22 SK

sesuai karakteristik masing-masing desa. Harapannya akhir

Penetapan Areal Kerja (PAK) untuk Hutan Desa seluas

tahun 2016 ini semua syarat telah lengkap dan 22 desa bisa

Âą 2.197 Ha yang tersebar di 22 (dua puluh dua) desa

mengajukan bersama izin untuk Hak Pengelolaan Hutan Desa

dengan jumlah penggarap 1.147 KK pada desa-desa yang

(HPHD) kepada Gubernur Provinsi Lampung.

berbatasan langsung dengan kawasan KPHL Rajabasa di 4 (empat) Kecamatan dari Menteri Kehutanan yang diserahkan langsung ke KPHL Rajabasa melalui Pemda Lampung Selatan. KPHL Rajabasa saat ini telah didorong untuk segera melakukan proses yang berikutnya yaitu pengajuan Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada Gubernur Provinsi Lampung.

D. Kecamatan Bakauheni

Adapun untuk mendapatkan izin tersebut diharuskan untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan No: P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa. Syarat-syarat

Desa Pengusul HD

tersebut antara lain menyusun Peraturan Desa terkait pengelolaan hutan desa dan membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Selain 22 Desa yang mendapat SK tersebut, terdapat juga 38 Desa di sekitar KPHL Rajabasa yang tidak berbatasan langsung namun juga dapat memperoleh manfaat dari pengelolaan Hutan Desa yang skemanya lebih lanjut akan diatur oleh LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) yang telah diberikan Penetapan Areal Kerja (PAK) dari Menteri Kehutanan.

Sosialisasi dan Membangun Kesepakatan Bersama Masyarakat