Seri Info
Perhutanan
Beberapa kabupaten yang telah mengajukan PHBM diantara nya adalah
Sosial
1. Kabupaten Solok Luas wilayah Kabupaten Solok mengalami pengurangan secara signifikan setelah adanya pemekaran dengan Kabupaten Solok Selatan, dari semula 708 402 Ha (7 084.02 Km2) menjadi 373 800 Ha (3 738.00 Km2). Topografi wilayah sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 329 Pelatihan Pemetaan dan Pembuataan Sketsa
meter – 1 458 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Solok disamping punya banyak sungai juga memiliki banyak danau yang terkenal dengan pesona keindahan alamnya. Diantara danau-danau tersebut, yang terluas adalah Danau Singkarak, diikuti oleh Danau Kembar (Danau Diatas dan Danau Dibawah) serta Danau Talang. Disamping itu Kabupaten Solok juga memiliki satu gunung berapi yaitu Gunung Talang. Ditinjau dari komposisi pemanfaatan lahan, pada tahun 2009 sebagian besar (38.88%) wilayah Kabupaten Solok masih berstatus hutan negara dan 16.02% berstatus hutan rakyat. Sedangkan yang diolah rakyat untuk ladang/kebun 10.32% dan dikelola perusahaan perkebunan 2.09%. Pemanfaatan lahan untuk sawah lebih kurang 6.30% dan merupakan areal sawah terbesar di Sumatera Barat. Sebagai sentra produksi padi di Sumatera Barat, pada tahun 2009 areal sawah terluas di Kabupaten Solok berada di Kecamatan Gunung Talang, kemudian diikuti oleh Kecamatan Kubung, dan Bukit Sundi. Kecamatankecamatan lain luas areal sawahnya masih di bawah angka 3000 Ha. Ada 6 Nagari di kabupaten ini yang dalam prose pengajuan skema PHBM dengan total luas mencapai 21.905 Ha yaitu : •
Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin ( Pengajuan
PHBM seluas 6.200 Ha)
•
Nagari Rangkiah Luluh Kecamatan Tigo Lurah
(Pengajuan PHBM seluas 1.220 Ha)
•
Koto Hilalang Kecmatan Kubu (Pengajuan seluas
PPHBM 560 Ha)
•
Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti
(Pengajuan PHBM seluas 4.300 Ha)
•
Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti
(Pengajuan PHBM seluas 6.787)
•
Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki (Pengajuan
PHBM seluas 3.398 Ha)
2. Kabupaten Sijunjung Berdasarkan hasil pengukuran sementara melalui planimetris Luas kawasan hutan Kabupaten Sijunjung setelah pemekaran adalah 221.191,77 Ha dengan pembagian luas kawasan hutan menurut fungsinya adalah sebagai berikut : a. Hutan Suaka Alam dan Wisata : 40.461, 57 ha b. Hutan Lindung
: 85.677,78 ha
c. Hutan Produksi Terbatas
: 25,124, 06 ha
d. Hutan Produksi Tetap
: 39.611,76 ha
Pengelolaan Hutan Nagari Sumatera Barat
e. Hutan Produksi yang dapat
Dikonversi
: 30.316,60 ha
Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sampai dengan saat ini secara legalitas belum banyak dilakukan, namun secara fisik di lapangan terdapat beberapa kawasan hutan terutama hutan produksi yang telah berubah dari hutan dan semak belukar menjadi areal perkebunan rakyat yang secara swakelola dilaksanakan oleh masyarakat sekitar hutan. Sebagai antisipasi meluasnya pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat maka Dinas Kehutanan telah melakukan beberapa upaya seperti pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang telah dicadangkan oleh Menteri Kehutanan seluas 2.550 ha. Beberapa jenis hasil non kayu yang potensial dari wilayah ini antara lain karet, kopi, kelapa, kulit manis, gambir, pinang, nilam, kakao, kemiri dan kelapa sawit. Total Pengajuan Skema PHBM di kabupaten ini sebanyak 4 kecamatan dengan total luas lahan yang diajukan sebesar 6.466 Ha, yang terdiri dari : • Nagari Buluih Kasok Kecamatan Tarok (Pengajuan seluas
PHBM 2,769 Ha)
• Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus (Pengajuan
PHBM seluas 2.311 Ha)
• Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII (Pengajuan
PHBM seluas 1.052 Ha)
• Nagari Sungai Langsek Kecamatan Kamang Baru
(Pengajuan PHBM seluas 334 Ha)
KOMUNITAS KONSERVASI INDONESIA WARSI (KKI WARSI) JL. INU KERTAPATI NO.12 KELURAHAN PEMATANG SULUR KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI 36124 INDONESIA PO. BOX 117 JBI Email: office@warsi.or.id www.warsi.or.id
Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan sumber
3. Kabupaten Dharmasraya
Puluh koto adalah 8986 ha terdiri dari 4 nagari yaitu
6. Kabupaten Pasaman
7. Kabupaten Pesisisr Selatan
Keberadaan hutan di Pasaman Barat sangat penting,
Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 304/
• Nagari Ampalu Kecamatan Lareh sago Halaban
keanekaragaman hayati. Sebagian besar
Dari jumlah luas Dharmasraya, 40,32% adalah lahan
hutan yang terdiri dari lahan hutan suaka alam wisata
alami dan dilindungi. Berbagai spesies langka
• Nagari Harau Kecamatan Harau (Pengajuan PHBM
karena sebagian besar masyarakat Pasaman Barat
Menhut-II/2011 tentang perubahan peruntukan kawasan
seluas 8,27% dari total luas lahan hutan di Kabupaten
secara langsung maupun tidak langsung sangat
hutan di Sumatera Barat,maka kawasan hutan lindung di
masih dapat dijumpai, misalnya Raflesia Arnoldi,
Dharmasraya, hutan lindung seluas 6,08%, hutan
• Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka
membutuhkan keberadaan hutan di Pasaman Barat.
Kabupaten Pesisir Selatan seluas 315,148 (54,38 %) dan
produksi terbatas seluas 37,92%, hutan produksi tetap
wilayahnya masih merupakan hutan tropis
harimau sumatera, siamang, tapir, rusa, beruang,
Belajar bersama di Sunga Buluah bersama masyarkat dari 43 nagari
Terdapat dua Taman Nasional di provinsi ini, yaitu
Sebagai pembeda dengan sistem pengelolaan hutan
Taman Nasional Siberut yang terdapat di Pulau
lainnya, PHBM memiliki karakteristik program sebagai
Siberut (Kabupaten Kepulauan Mentawai) dan Taman
berikut :
Nasional kerinci. Taman nasional terakhir ini wilayahnya membentang di empat provinsi: Sumatera Barat, Jambi,
1. Masyarakat setempat (lokal) sebagai aktor utama
Bengkulu, dan Sumatera Selatan.
pengelola hutan
Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi merupakan
2. Lembaga pengelolaan dibentuk, dilaksanakan dan
propinsi dimana berkembangnya praktek Pengelolaan
dikontrol secara langsung oleh rakyat
Hutan Berbasis masyarakat (PHBM). Sejak ditetapkan PP
yang bersangkutan.
No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan
3. Sistem memiliki atau menguasai wilayah yang jelas
Hutan, Tahun 2009 Hutan Desa Pertama indonesia
dan memiliki kepastian hukum (adat dan nasional)
ditetapkan oleh menteri kehutanan di Desa Lubuk
yang mendukungnya.
Beringin Kabupaten Bungo, kemudian tahun 2011 di propinsi Sumatera Barat ditetapkan 2 Hutan Nagari oleh
4. Interaksi antara rakyat dan lingkungannya bersifat
Kementerian Kehutanan di Jorong Simancuang Nagari
erat dan langsung
Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan dan Nagari 5. Pengetahuan lokal memiliki tempat yang penting dan
melandasi kebijaksanaan dan tradisi sistem.
Dalam pengembangan konsep Pengelolan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), masyarakat terlibat
6. Teknologi yang digunakan adalah melalui proses
secara aktif, berakar di masyarakat dan bersendikan
adat isitiadat maupun norma-norma yang berlaku di
rakyat.
adaptasi yang berada dalam batas-batas yang dikuasai
masyarakat itu sendiri. Penguasaan lahan, distribusi, pemanfaatan dan pengusahaannya tidak terlepas dari
7. Skala produksi tidak dibatasi kecuali prinsip-prinsip
adat dan kebiasaan setempat. Bahkan dikontrol oleh
kelestarian.
pranata sosial dan budaya lokal dilakukan oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Artinya pengembangan PHBM
8. Sistem ekonomi didasarkan pada kesejahteraan
bukan untuk tujuan ekonomi semata, karena sistem ini
secara tegas menekan bahwa aktor utamanya adalah masyarakat yang berada pada komunitas-komunitas lokal.
seluas 1.200 Ha) (Pengajuan PHBM seluas 5.106)
seluas 20,28%, hutan produksi yang dapat dikonversi
dan berbagai jenis burung dan kupu-kupu.
Simanau Kabupaten Solok.
(Pengajuan PHBM seluas 2.680 Ha)
bersama dan keuntungan dibagi secara
kawasan Budidaya menjadi 264,347 Ha (45,62%), dari luas Pemanfaatan langsung akan keberadaan hutan
hutan yang ada itu terdiri hutan produksi (HP) 4,381 Ha atau
adalah pemanfaatan kebutuhan hasil hutan kayu
(0,67%), Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) 28,629
maupun bukan kayu oleh masyarakat sekitar hutan
Ha atau (4,94 %). Nagari yang mengajukan slkema PHBM
ataupun masyarakat di luar kawasan hutan. Untuk
di Kabutan ini sebanyak 2 nagari dengan total pengajuan
adalah 82.383,40 hektar yang terdiri dari hutan PPA seluas
pemanfaatan hasil hutan kayu digunakan masyarakat
seluas 2990 Ha yaitu:
27.533,40 hektar, Hutan Lindung seluas 31.560 hektar,
untuk pembangunan rumah, pembuatan perabot
dan perkebunan rakyat pola PIR, serta swadaya murni
Hutan Produksi seluas 6.140 hektar dan Hutan Produksi
rumah tangga ataupun penggunaan lainnya.
• Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Tarusan(
masyarakat. Perkebunan karet dikelola oleh masyarakat
Terbatas seluas 20.883,40 hektar. Hasil utama di daerah
Sedangkan hasil hutan bukan kayu berupa getah-
melalui skema proyek pemerintah, sedangkan kakao
pantai adalah kopra, tebu, jagung, bawang merah, kacang-
getahan pohon dari hutan, gaharu, pemanfaatan jasa
• Nagari Kampuang Baru Koto Nan Ampek Kecamatan
banyak diusahakan oleh masyarakat dengan
kacangan dan padi. Sedangkan daerah yang lebih tinggi
lingkungan untuk rekreasi ataupun pemanfaatan mata
pola pekarangan. Ada 2 nagari di kecamatan ini yang
antara lain cengkeh, kentang, kol, sawi, buncis, bawang,kopi,
air di hutan untuk PDAM.
mengajukan pola PHBM dengan total luas 3.216 Ha sbb :
nilam, gambir, dan karet .
seluas 10,81% dan areal hutan lainnya seluas 16,64%.
5. Kabupaten Agam
terdapat 3 komoditas utama yang menjadi unggulan di
Secara keseluruhan jumlah luas hutan di Kabupaten Agam
Kabupaten Dharmasraya, yaitu kelapa sawit, karet, dan kakao. Kelapa sawit dikelola oleh perusahaan besar (inti)
• Nagari Lubuk Karak Kecamatan IX Koto ( Pengajuan
PHBM seluas 1.916 Ha)
mampu menyediakan kebutuhan oksigen untuk
• Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung
dipopulerkan di Agam, yang hasilnya diolah menjadi sirup
bernafas, menyerap karbon dari polutan industri
lalu dipasarkan ke luar kabupaten Agam. Kebun kelapa
ataupun asap kendaraan, menyerap dan menyimpan
meliputi daerah seluas 56.744 hektare dengan produksi
air sehingga mengurangi resiko banjir dan erosi, serta
yang mencapai rata-rata 3.000 ton per tahun. Kebun karet
menyediakan kebutuhan air dari hulu sampai dengan
yang kebanyakan dikelola oleh penduduk setempat, meliputi
hilir.
4. Kabupaten Lima Puluh Koto
Tarusan ( Pengajuan PHBM seluas 1.454 Ha)
Pemanfaatan tidak langsung dari hutan adalah hutan Sejak beberapa tahun terakhir tanaman markisa juga
(Pengajuan PHBM seluas 1.300 Ha)
pengajuan PHBM seluas 1.536)
Luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah
luas 244 hektare dengan rata-rata produksi mencapai 95 ton
±335.430 Ha dan seluas ± 176.826 Ha (52,71 %)
per tahun.
merupakan Kawasan Hutan, Hutan sebagai salah satu
Total Luasan hutan di Kabupaten Pasaman Barat adalah 103.043,90 Ha atau 30.42 % dari luas Kab.
penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber
Total Nagari yang mengajukan skema PHBM ada 2 dengan
Pasaman Barat). Berikut data pembagian kawasan
kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya.
pengajuan seluas 1804 Ha yaitu :
hutan berdasarkan fungsi hutan berserta luasan
Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan
• Nagari Kamang Mudiak Kecamatan kamang Magek
kawasan hutan :
secara maksimal, dijaga daya dukungnya secara
lestari dan dan berwawasan lingkungan global harus
• Nagari Simarasok Kecamatan Baso (Pengajuan PHBM
1. Hutan Produksi
:
18.823,56 Ha
menampung dinamika aspirasi dan peran serta
2. Hutan Produksi Terbatas
:
5.041,84 Ha
masyarakat, adat dan budaya serta tata nilai masyarakat
3. Hutan Konvervasi
:
6.983,93 Ha
yang berdasarkan pada norma hukum nasional.
4. Hutan Lindung
:
72.132,11
5. Kawasan Suaka Alam
:
59,46 Ha
6. Areal Penggunaan Lain
:
253.733,10 Ha
(Pengajuan PHBM seluas 1.400 Ha) seluas 404 Ha)
Komoditi unggulan yang terdapat pada Kabupaten Lima Puluh Kota ada di sektor pertanian seperti tumbuhan gambir. Tumbuhan gambir ini hanya ada di negara Brasil,
Pengajuan PHBM di wilayah ini adalah sebesar 5867
dan Indonesia, 90% secara nasional total produksi berada
Ha, sebanyak 2 nagari, yaitu :
di Sumatera Barat, dan 80% ada di kabupaten Lima Puluh Kota.
• Nagari Panti Kecamatan Panti (Pengajuan Hkm
seluas 915 Ha)
Kegunaan gambir adalah menjadi bahan baku bagi
• Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping
industri komestik, farmasi, tekstil dan cat, bahan
(Pengajuan PHBM seluas 4.952 Ha)
penyamakan kulit, tinta pemilu, dan tinta spidol. Keuntungan gambir yang di produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah tidak mengandung bahan pengawet, sifatnya alami. Total Pengajuan PHBM di kabupaten Lima
Sosialisasi dan Membangun Kesepakatan Bersama Masyarakat
Sosialisasi dan Membangun Kesepakatan Bersama Masyarakat