Sips hutan desa sumbar

Seri Info

Perhutanan

Beberapa kabupaten yang telah mengajukan PHBM diantara nya adalah

Sosial

1. Kabupaten Solok Luas wilayah Kabupaten Solok mengalami pengurangan secara signifikan setelah adanya pemekaran dengan Kabupaten Solok Selatan, dari semula 708 402 Ha (7 084.02 Km2) menjadi 373 800 Ha (3 738.00 Km2).

Topografi wilayah sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 329 Pelatihan Pemetaan dan Pembuataan Sketsa

meter – 1 458 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Solok disamping punya banyak sungai juga memiliki banyak danau yang terkenal dengan pesona keindahan alamnya. Diantara danau-danau tersebut, yang terluas adalah Danau Singkarak, diikuti oleh Danau Kembar (Danau Diatas dan Danau Dibawah) serta Danau Talang. Disamping itu Kabupaten Solok juga memiliki satu gunung berapi yaitu Gunung Talang.

Ditinjau dari komposisi pemanfaatan lahan, pada tahun 2009 sebagian besar (38.88%) wilayah Kabupaten Solok masih berstatus hutan negara dan 16.02% berstatus hutan rakyat. Sedangkan yang diolah rakyat untuk ladang/kebun 10.32% dan dikelola perusahaan perkebunan 2.09%. Pemanfaatan lahan untuk sawah lebih kurang 6.30% dan merupakan areal sawah terbesar di Sumatera Barat.

Sebagai sentra produksi padi di Sumatera Barat, pada tahun 2009 areal sawah terluas di Kabupaten Solok berada di Kecamatan Gunung Talang, kemudian diikuti oleh Kecamatan Kubung, dan Bukit Sundi. Kecamatankecamatan lain luas areal sawahnya masih di bawah angka 3000 Ha. Ada 6 Nagari di kabupaten ini yang dalam prose pengajuan skema PHBM dengan total luas mencapai 21.905 Ha yaitu : •

Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin ( Pengajuan

PHBM seluas 6.200 Ha)

•

Nagari Rangkiah Luluh Kecamatan Tigo Lurah

(Pengajuan PHBM seluas 1.220 Ha)

•

Koto Hilalang Kecmatan Kubu (Pengajuan seluas

PPHBM 560 Ha)

•

Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti

(Pengajuan PHBM seluas 4.300 Ha)

•

Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti

(Pengajuan PHBM seluas 6.787)

•

Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki (Pengajuan

PHBM seluas 3.398 Ha)

2. Kabupaten Sijunjung Berdasarkan hasil pengukuran sementara melalui planimetris Luas kawasan hutan Kabupaten Sijunjung setelah pemekaran adalah 221.191,77 Ha dengan pembagian luas kawasan hutan menurut fungsinya adalah sebagai berikut : a. Hutan Suaka Alam dan Wisata : 40.461, 57 ha b. Hutan Lindung

: 85.677,78 ha

c. Hutan Produksi Terbatas

: 25,124, 06 ha

d. Hutan Produksi Tetap

: 39.611,76 ha

Pengelolaan Hutan Nagari Sumatera Barat

e. Hutan Produksi yang dapat

Dikonversi

: 30.316,60 ha

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sampai dengan saat ini secara legalitas belum banyak dilakukan, namun secara fisik di lapangan terdapat beberapa kawasan hutan terutama hutan produksi yang telah berubah dari hutan dan semak belukar menjadi areal perkebunan rakyat yang secara swakelola dilaksanakan oleh masyarakat sekitar hutan.

Sebagai antisipasi meluasnya pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat maka Dinas Kehutanan telah melakukan beberapa upaya seperti pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang telah dicadangkan oleh Menteri Kehutanan seluas 2.550 ha.

Beberapa jenis hasil non kayu yang potensial dari wilayah ini antara lain karet, kopi, kelapa, kulit manis, gambir, pinang, nilam, kakao, kemiri dan kelapa sawit.

Total Pengajuan Skema PHBM di kabupaten ini sebanyak 4 kecamatan dengan total luas lahan yang diajukan sebesar 6.466 Ha, yang terdiri dari : • Nagari Buluih Kasok Kecamatan Tarok (Pengajuan seluas

PHBM 2,769 Ha)

• Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus (Pengajuan

PHBM seluas 2.311 Ha)

• Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII (Pengajuan

PHBM seluas 1.052 Ha)

• Nagari Sungai Langsek Kecamatan Kamang Baru

(Pengajuan PHBM seluas 334 Ha)

KOMUNITAS KONSERVASI INDONESIA WARSI (KKI WARSI) JL. INU KERTAPATI NO.12 KELURAHAN PEMATANG SULUR KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI 36124 INDONESIA PO. BOX 117 JBI Email: office@warsi.or.id www.warsi.or.id

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan sumber

3. Kabupaten Dharmasraya

Puluh koto adalah 8986 ha terdiri dari 4 nagari yaitu

6. Kabupaten Pasaman

7. Kabupaten Pesisisr Selatan

Keberadaan hutan di Pasaman Barat sangat penting,

Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 304/

• Nagari Ampalu Kecamatan Lareh sago Halaban

keanekaragaman hayati. Sebagian besar

Dari jumlah luas Dharmasraya, 40,32% adalah lahan

hutan yang terdiri dari lahan hutan suaka alam wisata

alami dan dilindungi. Berbagai spesies langka

• Nagari Harau Kecamatan Harau (Pengajuan PHBM

karena sebagian besar masyarakat Pasaman Barat

Menhut-II/2011 tentang perubahan peruntukan kawasan

seluas 8,27% dari total luas lahan hutan di Kabupaten

secara langsung maupun tidak langsung sangat

hutan di Sumatera Barat,maka kawasan hutan lindung di

masih dapat dijumpai, misalnya Raflesia Arnoldi,

Dharmasraya, hutan lindung seluas 6,08%, hutan

• Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka

membutuhkan keberadaan hutan di Pasaman Barat.

Kabupaten Pesisir Selatan seluas 315,148 (54,38 %) dan

produksi terbatas seluas 37,92%, hutan produksi tetap

wilayahnya masih merupakan hutan tropis

harimau sumatera, siamang, tapir, rusa, beruang,

Belajar bersama di Sunga Buluah bersama masyarkat dari 43 nagari

Terdapat dua Taman Nasional di provinsi ini, yaitu

Sebagai pembeda dengan sistem pengelolaan hutan

Taman Nasional Siberut yang terdapat di Pulau

lainnya, PHBM memiliki karakteristik program sebagai

Siberut (Kabupaten Kepulauan Mentawai) dan Taman

berikut :

Nasional kerinci. Taman nasional terakhir ini wilayahnya membentang di empat provinsi: Sumatera Barat, Jambi,

1. Masyarakat setempat (lokal) sebagai aktor utama

Bengkulu, dan Sumatera Selatan.

pengelola hutan

Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi merupakan

2. Lembaga pengelolaan dibentuk, dilaksanakan dan

propinsi dimana berkembangnya praktek Pengelolaan

dikontrol secara langsung oleh rakyat

Hutan Berbasis masyarakat (PHBM). Sejak ditetapkan PP

yang bersangkutan.

No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan

3. Sistem memiliki atau menguasai wilayah yang jelas

Hutan, Tahun 2009 Hutan Desa Pertama indonesia

dan memiliki kepastian hukum (adat dan nasional)

ditetapkan oleh menteri kehutanan di Desa Lubuk

yang mendukungnya.

Beringin Kabupaten Bungo, kemudian tahun 2011 di propinsi Sumatera Barat ditetapkan 2 Hutan Nagari oleh

4. Interaksi antara rakyat dan lingkungannya bersifat

Kementerian Kehutanan di Jorong Simancuang Nagari

erat dan langsung

Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan dan Nagari 5. Pengetahuan lokal memiliki tempat yang penting dan

melandasi kebijaksanaan dan tradisi sistem.

Dalam pengembangan konsep Pengelolan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), masyarakat terlibat

6. Teknologi yang digunakan adalah melalui proses

secara aktif, berakar di masyarakat dan bersendikan

adat isitiadat maupun norma-norma yang berlaku di

rakyat.

adaptasi yang berada dalam batas-batas yang dikuasai

masyarakat itu sendiri. Penguasaan lahan, distribusi, pemanfaatan dan pengusahaannya tidak terlepas dari

7. Skala produksi tidak dibatasi kecuali prinsip-prinsip

adat dan kebiasaan setempat. Bahkan dikontrol oleh

kelestarian.

pranata sosial dan budaya lokal dilakukan oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Artinya pengembangan PHBM

8. Sistem ekonomi didasarkan pada kesejahteraan

bukan untuk tujuan ekonomi semata, karena sistem ini

secara tegas menekan bahwa aktor utamanya adalah masyarakat yang berada pada komunitas-komunitas lokal.

seluas 1.200 Ha) (Pengajuan PHBM seluas 5.106)

seluas 20,28%, hutan produksi yang dapat dikonversi

dan berbagai jenis burung dan kupu-kupu.

Simanau Kabupaten Solok.

(Pengajuan PHBM seluas 2.680 Ha)

bersama dan keuntungan dibagi secara

kawasan Budidaya menjadi 264,347 Ha (45,62%), dari luas Pemanfaatan langsung akan keberadaan hutan

hutan yang ada itu terdiri hutan produksi (HP) 4,381 Ha atau

adalah pemanfaatan kebutuhan hasil hutan kayu

(0,67%), Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) 28,629

maupun bukan kayu oleh masyarakat sekitar hutan

Ha atau (4,94 %). Nagari yang mengajukan slkema PHBM

ataupun masyarakat di luar kawasan hutan. Untuk

di Kabutan ini sebanyak 2 nagari dengan total pengajuan

adalah 82.383,40 hektar yang terdiri dari hutan PPA seluas

pemanfaatan hasil hutan kayu digunakan masyarakat

seluas 2990 Ha yaitu:

27.533,40 hektar, Hutan Lindung seluas 31.560 hektar,

untuk pembangunan rumah, pembuatan perabot

dan perkebunan rakyat pola PIR, serta swadaya murni

Hutan Produksi seluas 6.140 hektar dan Hutan Produksi

rumah tangga ataupun penggunaan lainnya.

• Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Tarusan(

masyarakat. Perkebunan karet dikelola oleh masyarakat

Terbatas seluas 20.883,40 hektar. Hasil utama di daerah

Sedangkan hasil hutan bukan kayu berupa getah-

melalui skema proyek pemerintah, sedangkan kakao

pantai adalah kopra, tebu, jagung, bawang merah, kacang-

getahan pohon dari hutan, gaharu, pemanfaatan jasa

• Nagari Kampuang Baru Koto Nan Ampek Kecamatan

banyak diusahakan oleh masyarakat dengan

kacangan dan padi. Sedangkan daerah yang lebih tinggi

lingkungan untuk rekreasi ataupun pemanfaatan mata

pola pekarangan. Ada 2 nagari di kecamatan ini yang

antara lain cengkeh, kentang, kol, sawi, buncis, bawang,kopi,

air di hutan untuk PDAM.

mengajukan pola PHBM dengan total luas 3.216 Ha sbb :

nilam, gambir, dan karet .

seluas 10,81% dan areal hutan lainnya seluas 16,64%.

5. Kabupaten Agam

terdapat 3 komoditas utama yang menjadi unggulan di

Secara keseluruhan jumlah luas hutan di Kabupaten Agam

Kabupaten Dharmasraya, yaitu kelapa sawit, karet, dan kakao. Kelapa sawit dikelola oleh perusahaan besar (inti)

• Nagari Lubuk Karak Kecamatan IX Koto ( Pengajuan

PHBM seluas 1.916 Ha)

mampu menyediakan kebutuhan oksigen untuk

• Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung

dipopulerkan di Agam, yang hasilnya diolah menjadi sirup

bernafas, menyerap karbon dari polutan industri

lalu dipasarkan ke luar kabupaten Agam. Kebun kelapa

ataupun asap kendaraan, menyerap dan menyimpan

meliputi daerah seluas 56.744 hektare dengan produksi

air sehingga mengurangi resiko banjir dan erosi, serta

yang mencapai rata-rata 3.000 ton per tahun. Kebun karet

menyediakan kebutuhan air dari hulu sampai dengan

yang kebanyakan dikelola oleh penduduk setempat, meliputi

hilir.

4. Kabupaten Lima Puluh Koto

Tarusan ( Pengajuan PHBM seluas 1.454 Ha)

Pemanfaatan tidak langsung dari hutan adalah hutan Sejak beberapa tahun terakhir tanaman markisa juga

(Pengajuan PHBM seluas 1.300 Ha)

pengajuan PHBM seluas 1.536)

Luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah

luas 244 hektare dengan rata-rata produksi mencapai 95 ton

±335.430 Ha dan seluas ± 176.826 Ha (52,71 %)

per tahun.

merupakan Kawasan Hutan, Hutan sebagai salah satu

Total Luasan hutan di Kabupaten Pasaman Barat adalah 103.043,90 Ha atau 30.42 % dari luas Kab.

penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber

Total Nagari yang mengajukan skema PHBM ada 2 dengan

Pasaman Barat). Berikut data pembagian kawasan

kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya.

pengajuan seluas 1804 Ha yaitu :

hutan berdasarkan fungsi hutan berserta luasan

Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan

• Nagari Kamang Mudiak Kecamatan kamang Magek

kawasan hutan :

secara maksimal, dijaga daya dukungnya secara

lestari dan dan berwawasan lingkungan global harus

• Nagari Simarasok Kecamatan Baso (Pengajuan PHBM

1. Hutan Produksi

:

18.823,56 Ha

menampung dinamika aspirasi dan peran serta

2. Hutan Produksi Terbatas

:

5.041,84 Ha

masyarakat, adat dan budaya serta tata nilai masyarakat

3. Hutan Konvervasi

:

6.983,93 Ha

yang berdasarkan pada norma hukum nasional.

4. Hutan Lindung

:

72.132,11

5. Kawasan Suaka Alam

:

59,46 Ha

6. Areal Penggunaan Lain

:

253.733,10 Ha

(Pengajuan PHBM seluas 1.400 Ha) seluas 404 Ha)

Komoditi unggulan yang terdapat pada Kabupaten Lima Puluh Kota ada di sektor pertanian seperti tumbuhan gambir. Tumbuhan gambir ini hanya ada di negara Brasil,

Pengajuan PHBM di wilayah ini adalah sebesar 5867

dan Indonesia, 90% secara nasional total produksi berada

Ha, sebanyak 2 nagari, yaitu :

di Sumatera Barat, dan 80% ada di kabupaten Lima Puluh Kota.

• Nagari Panti Kecamatan Panti (Pengajuan Hkm

seluas 915 Ha)

Kegunaan gambir adalah menjadi bahan baku bagi

• Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping

industri komestik, farmasi, tekstil dan cat, bahan

(Pengajuan PHBM seluas 4.952 Ha)

penyamakan kulit, tinta pemilu, dan tinta spidol.

Keuntungan gambir yang di produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah tidak mengandung bahan pengawet, sifatnya alami. Total Pengajuan PHBM di kabupaten Lima

Sosialisasi dan Membangun Kesepakatan Bersama Masyarakat

Sosialisasi dan Membangun Kesepakatan Bersama Masyarakat