Seri Info
Perhutanan PERTANIAN LESTARI DALAM HUTAN Pola pertanian masyarakat disekitar hutan selama ini telah memenuhi kaidah perhutanan sosial. Masyarakat selalu menanam berbagai macam jenis tanaman berkayu di lahan garapannya. Pola tanaman masyarakat di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan misalnya, mereka mengembangkan Kopi Robusta sebagai tanaman utama, diikuti tanaman peneduh jenis dadap (Erythirna subumbrans Hask). Di daerah tebing ditnaman petai dan jengkol, sedangkan di dekat anak sungai mereka menanam durian. Pada setiap hektar lahan rata-rata masyarakat menanam sekitar 2-3 batang durian, 2 batang petai dan 20-25 batang pohon peneduh. Jika melihat pola tanaman ini maka pola kebun campuran yang umum dikembangkan masyarakat di wilayah ini dapat disebut pola pertanian agroforestri. “Sebenarnya kalau tentang kewajiban menanam kayu, semua kebun kami tanami kayu. Awalnya memang kami tanam padi, cabe dan jagung, kemudian tanam kopi dan peneduhnya. Diselah-selah kopi kami menanam Durian, jengkol, petai , mangga ataupun duku. Setelah 10-15 tahun kebun tersebut seperti hutan dan kami mendapatkan manfaat, kami bisa menjual buah-buahannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga�. Pak Yubin (62 Tahun). Kepala Dusun.1 Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Tidak berbeda dengan di Kabupaten Bengkulu Selatan, masyarakat Kabupaten Kaur yang berladang di kawasan hutan HPT Bukit Kumbang Kabupaten Kaur juga menerapkan
Sosial
pola agroforestri. Mereka menanam karet, pala, dadap, cengkeh, durian, kemiri, damar, pulai, laban, sengon, sungkai, kayu afrika, kayu manis, lada, sukun, manggis, pinang, jambu mede, petai, pohon kapuk, melinjo, cabe jawa, jambu, nangka, jeruk, kedondong, dan alpukat. Di Desa Tanjung Aur, setiap KK (Kepala Keluarga) dapat menghasilkan kopi sebanyak 500 kg/hektar/tahun. Dengan perkiraan hasil panen setiap tahun dari desa ini mencapai 644 ton kopi. Desa ini juga menghasilkan merica/ lada (Piper nigrum) rata-rata 5-8 kuintal per tahun. Sayangnya hasil produksi mereka ini masih dianggap hasil illegal/haram karena dihasilkan dari tanaman yang dibudidayakan dalam kawasan hutan. Kondisi ini tentu sangat ironis, jika perusahaan dapat memegang izin mengelola hutan mengapa masyarakat tidak diberi izin. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yaitu perhutanan sosial atau yang biasa disebut Community-Based Forest Management (CBFM) tentu menjadi jalan keluar bagi usaha keterlibatan masyarakat untuk mengelola hutan secara legal dan sah.
Belajar Membangun Hutan dari Petani
Hutan bagi mereka lapangan pekerjaan dan sumber kehidupan, tentu sangat layak difasilitasi. Masyarakat butuh pengakuan dari negara untuk mengelolah ruang kelola mereka. Sudah saatnya membangun hutan bersama masyarakat.
Menanam Tanaman Kehutanan Bernilai Ekonomis yang Dikenal masyarakat
YAYASAN GENESIS
Alamat: Jalan Kinibalu , Karabela. no. 49.
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Genesis_711@yahoo.com
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014-2033.
Tabel Luasan usulan desa yang difasilitasi oleh Genesis Bengkulu
pengelolaan hutan, sehingga peran masyarakat menjadi kunci dan harus terus ditingkatkan.
Pelaksanaan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1985-an menyebabkan terjadinya perubahan batas kawasan hutan. Dampak diberlakukannya TGHK ini, berberapa wilayah kebun masyarakat yang posisinya berdasarkan batas kawasan hutan yang ditandai dengan patok BW (Bosch Wezen), dinyatakan masuk dalam TGHK. Perbedaan pandangan atas batas kawasan ini akhirnya menjadi salah satu sumber konflik dalam penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan hutan terutama di wilayah Propinsi Bengkulu.
Berusaha menyadari fakta tersebut, pemerintah menge luarkan kebijakan terkait pengelolaan hutan bersama masyarakat. Pengelolaan hutan yang melibatkan peran aktif masyarakat ini kemudian dikenal dengan perhutanan sosial atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dengan model Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) atau Hutan Kemitraan.
HL Kab. Mukomuko
HPT
HP
-
6.100,1
-
4.778,4
10.878,5
1.949,3
-
23.433,4
32.625,9
Kab. Lebong
4.188,3
-
-
485,4
4.673,7
Kab. Rejang Lebong
2.789,4
-
-
358,0
3.147,4
Kab. Kepahiang
6.421,2
-
-
52,2
6.473,4
Kab. Bengkulu Tengah
4.346,6
-
-
57,7
4.404,3
0,3
-
-
3.195,1
3.195,4
6.605,6
3.600,4
1.105,8
6.360,1
17.672
Kab. Seluma Kab. Bengkulu Selatan Kab. Kaur TOTAL (Ha)
604,0
22.505,6
1.206,6
4.887,7
29.204,9
32.198,6
26.106,0
2.312,4
43.608,1
112.274,5
Sumber : Rencana kehutanan tingkat Provinsi Bengkulu 2014-2033
Bentuk Usulan
Muara Dua
Tanjung Aur
Air Nipis
Air Nipis
Nasal
Maje
Bengkulu Selatan
Bengkulu Selatan
Kaur
Kaur
Hutan Desa
Hutan
Hutan Desa
Hutan
(Keramat Sebakas
Kemasyarakatan
(JKeramat Kusun
Kemasyarakatan
Dusun Tinggi)
Tuo Tumbukan)
Luasan (Ha)
2.164 ha
1.599,29 ha
1.669, 16 ha
1.487,61 ha
Kawasan Hutan
HL Bukit Riki
HP. Air
HPT. Bukit
HPT. Bukit Kumbang
Dalam mendorong keluarnya perizinan pada kelompok masyarakat, juga telah dibangun kerjasama dan kesepahaman. Kerjasama antara Yayasan Genesis dan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral tentang Penguatan Kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat dinyatakan dalam MOU No. Dinas Kehutanan 522/7852/2016 dan Genesis 76/Y.Genesis/ 2016, dan surat Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) tentang
APL
7.243,2
Kabupaten
Pino Baru
Bengkenang Kumbang
Sumber : Laporan Genesis Bengkulu 2016
TOTAL (Ha)
Kab. Bengkulu utara
Kecamatan
Suka Maju
Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu dalam Rencana Kehutanan tahun 2014-2033, menargetkan luas perhutanan sosial mencapai 112.274,5 hektar, terdiri dari 32.198,6 ha di kawasan Hutan Lindung, 26.106,0 ha di HPT, 2.312,4 ha di HP dan 43.608,1 dalam Areal Peruntukan Lain (APL).
)LUAS PER FUNGSI KAWASAN (Ha
Tabel Sebaran Arahan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Per Kabupaten/Kota KABUPATEN/KOTA
Nama Desa
Model perhutanan sosial telah diinisiasikan di provinsi Bengkulu sejak tahun 1997 dengan pola HKm yang diujicoba di Hutan Lindung Bukit Daun. Program ini kemudian ditingkatkan sejalan dengan perencanaan pengelolaan hutan secara nasional.
Ketersediaan lahan dan ketergantungan masyarakat terhadap hutan, menjadikan masyarakat dan lahan yang telah digarapnya tidak dapat terpisahkan. Baik lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan. Selama ini ketika lahan garapan tersebut dalam kawasan hutan, masyarakat tidak dapat mengusahakannya dengan tenang dan aman. Berdasarkan fakta tersebut, tidak lah berlebihan jika masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar dan di dalam kawasan hutan adalah pihak yang penting dalam
FASILITASI MASYARAKAT DI BUKIT BARISAN SELATAN. Tingkat kesadaran masyarakat dibeberapa wilayah di provinsi Bengkulu akan penting dan mamfaat kawasan hutan masih tergolong rendah. Padahal beberapa kebutuhan pokok tergantung pada kawasan hutan. Keberadaan air irigasi, tempat memancing, mencari kayu bakar dan pengaman dari ancaman bencana longsor dan banjir merupakan fungsi langsung dari keberadaan hutan. Pada dasarnya kesadaran yang rendah ini dikarenakan kesalahan dalam memahami kawasan hutan milik negara, ditambah lagi diberlakukannya TGHK yang dianggap merampas tanah yang dikelola masyarakat. Fakta ini menjadi dasar konstruksi pemikiran masyarakat bahwa hutan adalah lawan. Sebagai usaha pemulihan pemahaman akibat konstruksi yang keliru tersebut, Yayasan Genesis dengan dukungan Multistakeholder Forestry Programme (MFP3) melakukan fasilitasi dalam membangun keselarasan dan keserasian antara kehidupan masyarakat beserta pola usahanya dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya keselarasan dan keserasian tersbut, fungsi dan kelestarian hutan diharapkan akan dapat tercapai. Beberapa kegiatan yang dilakukan Tim Yayasan Genesis, antara lain : › Sosialisasi dan konsultasi dengan pemerintah Provinsi Bengkulu terkait dengan lokasi dan rencana fasilitasi
usulan izin perhutanan sosial yang dilakukan Genesis Bengkulu. Dilakukan pertemuan dengan Gubernur Bengkulu (September 2015), pertemuan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu dan Balai Pengelolaan DAS Provinsi Bengkulu. › Melakukan koordinasi dan membangun dukungan di tingkat kabupaten, terutama melakukan koordinasi ke Dinas Kehutanan dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kahutanan (BP4K). Hasilnya ialah adanya MOU antara Genesis dan dengan Dinas kehutanan Kabupaten. › Membangun kesepakatan dan kesepahaman di tingkat masyarakat, pembentukan kelompok tani hutan (KTH), penguatan kelompok, pemetaan dan mengajukan usulan perhutanan sosial ke tingkat kabupaten dan provinsi. Di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur, dilakukan kegiatan di empat desa, yaitu dua desa di Kabupaten Bengkulu Selatan dan dua desa di Kabupaten Kaur. Berdasarkan fasilitasi yang dilakukan, kegiatan perhutanan sosial yang diusulkan oleh masyarakat seluas 6.920,06 ha, yaitu diKabupaten Bengkulu Selatan seluas 3.763,29 ha dan di Kabupaten Kaur seluas 3.156,77 ha. Kawasan hutan yang diusulkan berupa hutan dengan fungsi produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan lindung. Kawasan hutan ini merupakan bagian dari bentang alam bukit barisan selatan, penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Dukungan Pelaksanaan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dilakukan Yayasan Genesis Bengkulu. Selanjutnya Kerjasama atau Surat Dukungan dari Pemda Kaur berupa Surat No. 522/121/2016. Surat Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat yang dilakukan Yayasan Genesis Bengkulu di Kabupaten Kaur.