Paparan Komisi Informasi Pusat

Transparansi dan Akuntabilitas Badan Publik dan Peran Aktif Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik Membangun Demokrasi dan Partisipasi Melalui UU KIP Oleh: Dono Prasetyo Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Mengapa Perlu Pelayanan Informasi Publik Yang Baik • Dalam demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan politik tertinggi, oleh karena itu: 1. Informasi tidak boleh dimonopoli oleh elit sosial politik dan ekonomi 2. Informasi diperlukan masyarakat untuk ikut sebagai mitra sejajar dalam perumusan kebijakan publik yang Aspiratif.

3. Informasi harus berfungsi sebagai kontrol penyelenggara kebijakan 4. Informasi harus mampu mencerdaskan dan memandirikan masyarakat sipil untuk menyelesaikan persoalan mereka sendiri

Amanat UUD 45 • Berdasarkan amanat UUD 45, negara memang bertugas memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, antara lain dengan melakukan pelayanan informasi publik secara baik • Negara harus menjadi pihak pertama yang memfasilitasi pelayanan informasi kepada masyarakat melalui berbagai instrumen, antara lain melalui kemitraan dengan Organisasi masyarakat Sipil (OMS) yang ada sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Dampak Yang Diharapkan dari Pelayanan Informasi Publik yang Baik dan Optimal • Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam mengakses dan memilah informasi yang baik, lengkap, aktual, dan akurat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan publik yang aspiratif • Terjadi akumulasi kebutuhan yang meningkat akan informasi sehingga dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan persoalan mereka sendiri • Meminimalisir potensi korupsi, meminimalisir cost, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber-sumber daya pembangunan • Meningkatkan kompetisi yang sehat dalam masyarakat, terutama mediamassa untuk menyediakan informasi yang terbaik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Arti Penting UU KIP • UU KIP membawa angin segar bagi iklim demokratisasi di Indonesia, khususnya iklim bagi keterbukaan informasi. • UUD 1945 Menjamin hak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang tertuang dalam pasal 28 F yaitu “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersediaâ€?

Arti Penting ..... (2) • Keterbukaan Informasi Publik adalah hak untuk memperoleh atau mengakses informasi sesuai kebutuhan secara mudah, murah dan bertanggung jawab. Mudah artinya tidak berbelit-belit. Murah artinya apa bila harus membayar tidak terlalu mahal atau terjangkau, sedangkan bertanggung jawab artinya digunakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Arti penting ..... (3) • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ď ąKIP merupakan hak asasi manusia dan merupakan ciri negara yang menjungjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan ď ąKIP merupakan saran dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik

Arti penting ..... (4) • Penetapan UU KIP menunjukan komitmen negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yang percaya bahwa negara mampu menjadi mitra yang potensial untuk membuat kebijakan yang lebih relevan, peka dan lebih baik, karena ketersediaan informasi yang memadai akan membuat masyarakat lebih mampu berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan dan mengawasi pelaksanaanya secara efektif

Arti Penting .....(5) • UU KIP mewajibkan semua badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada publik, tentang berbagai kebijakan yang disusun terkait dengan kepentingan publik • Tidak pengecualian bahwa semua lembaga/organisasi yang mengelola dana, baik yang bersumber dari pemerintah maupun sumbangan masyarakat baik dari dalam dan atau luar negeri wajib menyediakan informasinya kepada publik • UU KIP menjadi jaminan atas hak informasi Publik

Arti Penting UU KIP bagi Masyarakat • Dari sisi masyarakatnya, kemunculan UU KIP ini kemudian diberdayagunakan untuk lebih aktif dalam keikutsertaannya dalam proses pembangunan • Walau pun belum sepenuhnya maksimal, peran partisipasi yang dijalankan oleh masyarakat banyak mempengaruhi cara pandang birokrasi dalam menjalankan roda pelayanan dan pemerintahannya • Masyarakat di daerah kini sudah mulai berani memperjuangkan aspirasi dan tuntutan mereka melalui pengajuan informasi ke badan publik atau penyelenggara negara

Permasalahan • Pelaksanaan UU KIP 1. Ketidaksiapan Badan Publik terutama dalam menyediakan Informasi Publik ď ś Tantangan untuk meningkatkan pemahaman semua pemangku kepentingan bahwa UU KIP berada dalam konteks perwujudan good governance , peningkatan transparansi dan pertanggungjawaban lembaga negara dan publik terhadap masyarakat luas, untuk kebaikan semua pihak ď ś Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya di tujukan untuk keterbukaan itu sendiri, melainkan juga antara lain untuk memelihara momentum proses konsolidasi demokrasi dan pembangunan berkelanjutan secara terintegrasi

Permasalahan .... (2) • Pembentukan Komisi Informasi • Tugas Komisi Informasi adalah sebagai motor sekaligus pengawal Implementasi UU KIP, terutama dalam hal penyelesaian sengketa informasi.

• KI sangat penting karena merupakan lembaga mandiri yang berfungsi  Menjalankan UU KIP dan Peraturan Pelaksanaannya;  Menetapkan Petunjuk Teknis standar layanan informasi Publik  Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi • Komisi Informasi Propinsi baru terbentuk di 20 Propinsi • Belum semua Badan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Permasalahan ......(3) • Belum memadainya penyediaan, Pengelolaan, dan penyebaran informasi publik • Masih Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami arti penting dan peran strategis informasi yang berakibat pada masih rendahnya pemanfaatan informasi, kesenjangan informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara, termasuk pengawasannya.

Hal Yang Ingin dicapai dengan Adanya UU KIP • Meningkatnya Akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya terwujudnya Transparansi dan akuntabilitas Badan Publik Dalam Perumusan Kebijakan Publik • Meningkatnya peran informasi dan Komunikasi, indikatornya meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik • Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (good governance) dan akan mendorong masyarakat lebih demokratis.

Mekanisme perolehan informasi Maksimal 10 hari kerja + perpanjangan 7 hari kerja Permohonan

Memberi: Tanda bukti penerimaan permintaan Nomor pendaftaran Saat menerima permintaan (langsung/elektronik) Saat pengiriman informasi (surat).

PPID

Mencatat: Nama & Alamat Subyek Format Cara penyampaian informasi

Pemberitahuan tertulis & Pemberian informasi  Informasi berada dibawah penguasaannya/tidak;  Memberitahu keberadaan info yang diminta jika di Badan Publik lain dan tidak berada di bawah penguasaannya;  Menerima/menolak permintaan jika diterima (sebagian/seluruhnya) dicantumkan informasi yang diminta;  Menghitamkan/mengaburkan dokumen yang mengandung informasi yang dikecualikan  Alat penyampaian dan format informasi;  Biaya dan cara pembayaran;  Pemberitahuan perpanjangan waktu dan alasannya jika pemberian informasi tidak dapat dilakukan dalam 10 hari.

Pengelolaan Keberatan Internal Pelaksanaan Keputusan oleh

Puas

Peminta

PPID

Atasan PPID

30 hari

PPID

Menerima Tanggapan/ Keputusan Tidak menerima

Tidak Puas

30 hari 14 hari

Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

Penutup • Bahwa Keterbukaan Informasi Publik ditujukan untuk memberdayakan dan mencerdaskan masyarakat sipil, sesuai dengan hak-hak demokratis yang diberikan oleh Konstitusi • Pelayanan informasi publik yang baik dan optimal merupakan dan optimal merupakan kepentingan semua stakeholders pada sisi negara dan masyarakat sipil, agar tercipta proses penyelenggaraan negara yang transparan, efisien, bebas korupsi, sehingga negara dapat menunaikan tugasnya sesuai amanat konstitusi secara optimal. • UU KIP ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bisa mendorong terwujudnya demokratisasi dan partisipasi aktif masyarakat karena dalam regulasi tersebut ada kewajiban bagi lembaga-lembaga negara untuk terbuka dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk terbuka juga dalam pelayanan informasi kepada warganya.