Dewan Pers
Dewan Pers
Apakah Pers di Indonesia sudah Profesional
???
Dewan Pers
Dewan Pers
Dewan Pers
Prinsip !!! UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pers harus bebas dari campur tangan pihak lain ;
independen anti pembredelan bebas inter vensi bebas intimidasi, dan segala bentuk ancaman lainnya.
Dewan Pers
Sejumlah Indikator Pers Profesional ;
badan hukum, keteraturan terbit/bersiaran (sesuai frekuensi terbit/jam siarnya), tingkat kesejahteraan jurnalis / karyawan asal penerbitannya (masyarakat/non masyarakat), penggunaan nama media yang mirip dengan nama lembaga negara/penegak hukum, izin penyelenggaraan penyiaran, pencantuman penanggung jawab media
Dewan Pers
Pers Indonesia wajib mentaati peraturan-peraturan di bidang pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers bersama seluruh stakeholder Pers :
Standar Organisasi Perusahaan Pers Standar Perusahaan Pers Kode Etik Jurnalistik ( KEJ ) Standar Perlindungan Profesi Wartawan Standar Organisasi Wartawan Standar Kompetensi Wartawan Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa Pedoman Hak Jawab dan lain-lain..
Dewan Pers
Hasil penelitian Dewan Pers, melibatkan 1200 responden wartawan cetak, televisi, radio, on-line di 33 propinsi : 48% pernah membaca sebagian Kode Etik Jurnalistik (KEJ) 42% pernah membaca seluruh KEJ 10% belum pernah sama sekali membaca KEJ
Dewan Pers
Tidak taat Kode Etik Jurnalistik
Tidak memenuhi Standar Kompetensi War tawan
Data Pengaduan ke Dewan Pers hingga akhir 2012 : 86 % akibat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik
Dewan Pers
Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
Dewan Pers
Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record� sesuai dengan kesepakatan. Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
Dewan Pers
Pasal 9 War tawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pasal 10 War tawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat diser tai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Pasal 11 War tawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Dewan Pers
Standar Komptensi Wartawan
Kompetensi kunci : Memahami dan menaati etika jurnalistik; Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita; Membangun dan memelihara jejaring dan lobi; Menguasai bahasa; Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita; Menyajikan berita; Menyunting berita; Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau slot program pemberitaan; Manajemen redaksi; Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan; Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan.
Dewan Pers
Jenjang kualifikasi kompetensi kerja wartawan dari yang terendah sampai dengan tertinggi ditetapkan sebagai berikut : 1. Kualifikasi I untuk Sertifikat Wartawan Muda. 2. Kualifikasi II untuk Sertifikat Wartawan Madya. 3. Kualifikasi III untuk Sertifikat Wartawan Utama. Lembaga yang dapat melaksanakan uji kompetensi wartawan (sesuai kriteria yang ditetapkan Dewan Pers) adalah : 1. Perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi/jurnalistik, 2. Lembaga pendidikan kewartawanan, 3. Perusahaan pers, dan 4. Organisasi wartawan.
Dewan Pers
Pers Indonesia yang profesional harus mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
Melaksanakan program literasi media yang melibatkan semua pihak, termasuk penikmat media di usia sekolah Kampanye bersama program “melek media” Jurnalisme dari warga (citizen jurnalism)
Dewan Pers
ďƒź ďƒź
Update jumlah Perusahaan Pers (hasil verifikasi Dewan Pers) hingga akhir tahun 2012 : Media Cetak : 366, Media Elektronik : 784 (radio & televisi), Total : 1150 Khusus utk lembaga penyiaran televisi : Tahun 2014-2017 merupakan tahun persiapan migrasi dari penyiaran analog ke digital konsekwensinya : Potensi munculnya lebih dari 1000 stasiun televisi/perusahaan pers.
Dewan Pers
Jika pemberitaan Pers merugikan anda, gunakan Hak Jawab Bila tak puas…adukan ke Dewan Pers ! Informasi Pengaduan ke Dewan Pers : Gedung Dewan Pers Lt. 7 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta 10110 Telp : 021-3521488, 3504877; Faks : 021-3452030 Website : www.dewanpers.or.id ; Email : sekretariat@dewanpers.or.id
Terimakasih