Rivaldy Vicky Paat

Pimpinan KPK Sebut Anggaran DKI Rawan Dikorupsi: APBD Rp80 T Lebih

Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) mengingatkan pencegahan korupsi di lingkungan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sangat penting. Sebab, APBD DKI Jakarta mencapai lebih dari Rp80 triliun.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan anggaran sebesar itu sangat rawan dikorupsi jika tidak dikelola dengan baik. Hal itu disampaikan Alex dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi 2022 di Wilayah DKI Jakarta di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Kamis (15/12).

"Kami memandang di Pemprov DKI Jakarta sangat penting dilakukan pencegahan korupsi, selain karena kedudukannya di ibu kota negara, tapi besarnya APBD lebih dari Rp80 triliun. Ini bukan berarti kami ingin cari-cari kesalahan, tapi mari ini jadi perhatian semuanya, terus perbaiki tata kelola, hindari korupsi," kata Alex di hadapan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Alex, jumlah APBD DKI Jakarta yang setara dengan seluruh provinsi di Pulau Sumatera seharusnya bisa digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dia tak ingin kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kembali terulang.

"Dalam beberapa tahun terakhir, kami menindaklanjuti laporan korupsi dari masyarakat dan fantastis kerugiannya. Pengadaan tanah Munjul Rp150 miliar keluar dari Pemprov DKI. Tanah di Rorotan, tanah di Cengkareng, Rp1 triliun lebih itu uang keluar, tapi tidak dapat tanahnya. Ini harus jadi perhatian kita semuanya," tegasnya.

Pimpinan KPK berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor) ini menyarankan agar ada perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) di DKI Jakarta. Salah satu di antaranya melalui kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam proses perencanaan anggaran pengadaan.

"Hindari juga pembahasan yang alot hanya karena CoI (Conflict of Interest). Tidak salah anggota DPRD sampaikan keinginan dapilnya, misalnya buatkan jalan. Tapi, jangan sampai saat anggaran itu disetujui, berarti 'proyeknya milik saya, berhak menunjuk siapa'. Kalau begitu rusak, tidak benar. Ini yang kemudian sebabkan anggota DPRD bermasalah, itu titik rawannya dari penganggaran PBJ," katanya.

Dalam kesempatan itu, Alex turut menyoroti hasil pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat di DKI Jakarta yang memiliki aset tanah dalam jumlah banyak.

Ia mengingatkan para pejabat agar tak memiliki kebiasaan menumpuk harta sebanyak-banyaknya.

"Banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI memiliki tanah puluhan bidang. Mudah-mudahan ini dari hasil yang halal. Tapi, kami ingin mengajak Bapak/Ibu sekalian, samakan persepsi, memiliki mindset jangan menumpuk harta sebanyak-banyaknya," kata dia.

Sebagai bentuk komitmen mendorong pencegahan korupsi di DKI Jakarta, Alex menjelaskan pada 2023 mendatang akan ada tiga satuan tugas (satgas) untuk Provinsi DKI Jakarta. Terdiri dari satgas Tata Kelola BUMD dan dua satgas terkait APBD. Sedangkan untuk provinsi lainnya hanya ada satu Satgas.

Heru Budi Hartono berharap KPK terus memberikan pendampingan untuk pemerintahannya, terutama dengan Inspektorat DKI Jakarta.

Heru lantas menyampaikan capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2022. DKI Jakarta memperoleh skor SPI 90 dan menempatkan DKI dalam zona hijau pencegahan korupsi di Indonesia.

"Untuk itu, saya meminta jajaran kepala dinas, Direktur BUMD, pertahankan ini sehingga tentunya ini saya tidak ada beban. Masih banyak tantangan kita, dari penanggulangan banjir, tata ruang, dan kemacetan. Mari bersatu, semangat bertugas," ucapnya.

Sementara itu, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya aktif berkoordinasi dengan KPK untuk melakukan pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Berbagai kegiatan antikorupsi juga sudah kita lakukan bersama KPK, seperti Bus Antikorupsi, bentuk Penyuluh Antikorupsi, bentuk Duta Keluarga Berintegritas, Whistle Blowing System yang terintegrasi dengan KPK, bentuk Komite Advokasi Daerah dan sebagainya," kata Syaefuloh.

Pada kegiatan tersebut, Alexander bersama Heru Budi Hartono juga melantik Penyuluh Antikorupsi dan Duta Keluarga Berintegritas DKI Jakarta.

Dilanjutkan penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dari swasta ke Pemprov DKI, serta seminar antikorupsi yang diikuti jajaran Kepala Dinas dan Direktur BUMD bertajuk 'Orkestrasi dalam Membangun Budaya Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.'

(*/TIM)