1 minute read

Mario Siwu

Next Article
Yehezkiel Rapar

Yehezkiel Rapar

Sekda Pinrang Buka Sosialisasi Inventarisasi dan Identifikasi Izin Lokasi Pertanahan

Sekretaris Daerah kabupaten

Advertisement

Pinrang Ir.Budaya mengungkapkan pentingnya mengidentifikasi dan inventarisasi asset daerah untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.

Hal ini disampaikan Sekda Budaya ketika membuka secara langsung kegiatan sosialisasi inventarisasi dan identifikasi izin lokasi pertanahan Kabupaten Pinrang di Hotel MS Kabupaten Pinrang. Rabu (14/12).

Sekda Budaya melanjutkan, dengan adanya inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan maka asset daerah dalam bentuk tanah akan lebih tergorganisir dan tercatat dengan baik. Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta terkait tata cara dan proses identifikasi asset daerah dan juga yang dimiliki masyarakat.

Sekda Budaya juga mengungkapkan bahwa, dengan adanya regulasi terkait RT/RW maka tata kelola terutama dalam bidang agraria akan lebih maksimal dan lebih terstruktur.

Kegiatan ini diikuti 60 orang peserta yang berasal dari OPD dan menghadirkan pembawa materi dari Inspektorat Kabupaten pinrang dan Pihak Badan Pertanahan Nasional kabupaten Pinrang.

(*/TIM)

DPRD Pinrang Bersama Mahasiswa Tolak RKUHP

Ratusan mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi di Kabupaten Pinrang mendatangi Gedung DPRD Kab. Pinrang, menyampaikan penolakan, Pengesehan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kordinator Mahasiswa Zainal menilai sejumlah pasal dalam RKUHP itu berpotensi menimbulkan permasalahan “Yang justru merugikan masyarakat,” kata dia di Gedung DPRD Kabupaten Pinrang Senin 12 Desember 2022.

Diantaranya kata dia, adalah pasal penghinaan Kepala Negara dan Lembaga Negara, termasuk pasal tentang berita bohong. “Olehnya itu kami menyampaikan kepada DPRD untuk bersama sama menolak RKUHP tersebut. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Ahmad Jaya Baramuli mengatakan, RKUHP itu merupakan produk dari DPR RI. “Namun dengan adanya Aspirasi mahasiswa, Maka pihak DPRD akan menyurati DPR RI”.

Agar kata dia, pasal pasal yang ditentang oleh mahasiswa dapat dievaluasi. “Kami juga sepakat jika hal hal yang menuai kontroversi dapat di tinjau kembali”.

Selain menggelar orasi, mahasiswa juga membawa spanduk berisi tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut.

(*/TIM).

This article is from: