1 minute read
Rizky Andre Mongdong
Pemkab Soppeng Target Terapkan UHC di 2023, Kejar Kepesertaan BPJS 95%
Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Advertisement
Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) menargetkan penerapan sistem Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2023. Saat ini, Pemkab Bone tengah mengejar capaian kepesertaan BPJS warga tembus 95 persen.
"Kita tetap akan upayakan (95 persen) karena itu juga perintah Pak Bupati untuk mencermati anggaran bagaimana Soppeng bisa UHC," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, Dipa saat ditemui detikSulsel, Rabu (14/12/2022).
"Yang belum ikut kepesertaan BPJS akan ditanggung oleh pemerintah dengan modal KTP saja. Semua berlaku ke pelayanan kesehatan," sambungnya.
Dipa mengatakan saat ini kepesertaan BPJS warga Soppeng baru 64 persen. Pemkab masih membutuhkan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk memenuhi target dan merealisasikan pelayanan dasar tersebut.
"Insyaallah 2023 kita akan terapkan UHC. Kita butuh sekitar Rp 20 miliar lagi," katanya.
Dia mengungkapkan, saat ini sudah ada anggaran Rp 15 miliar. Sementara, total anggaran yang dibutuhkan secara keseluruhan sebesar RP 35 miliar.
"APBD 2023 cepat kita tetapkan kemarin. Ada dana DAU yang diarahkan ke UHC tetapi juknisnya belum turun, sehingga kita akan lakukan perubahan APBD lebih cepat nantinya untuk UHC itu," sebutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Soppeng Syahruddin M Adam mendukung rencana Pemkab Soppeng. Menurutnya hal tersebut akan lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Kalau UHC itu sangat membantu masyarakat. Pada dasarnya kita di DPRD sangat mendukung itu karena manfaatnya dirasakan langsung masyarakat," ucapnya.
Legislator Partai Golkar itu mengaku sering menerima keluhan masyarakat terkait administrasi pelayanan kesehatan yang berbelitbelit. Makanya banyak warga yang lebih memilih untuk tidak berobat.
"Kalau ada keinginan Pemkab Soppeng menerapkan UHC, kita di DPRD lebih optimis lagi mendukung. Program itu kan langsung menyentuh masyarakat," bebernya.
"Soal kekurangan anggaran dalam APBD tahun 2023 itu diprediksi akan normal kembali. Apabila APBD normal tidak akan ada anggaran yang digeser untuk menerapkan UHC," sambung Sahar.
