MAJALAH NOVUM 2021 EDISI 31/XXXII/2021

ISSN : 0854-1620

Rp18.000,-

NOVUM Sepatah Kebenaran Nurani Keadilan

REVOLUSI TEKNOLOGI INFORMASI Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat mengakibatkan dunia menjadi tanpa batas. Segala faktor kehidupan manusia tak terlepas dari keberadaannya. Revolusi ini akan terus berkembang seiring perubahan zaman dengan segala narasi positif maupun negatifnya.

Edisi 31/XXXII/2021

PENGURUS LPM NOVUM FAKULTAS HUKUM UNS 2021/2022 Pemimpin Umum Dytia Shafa Fauziyah Sekretaris Umum Aji Bayu Prasetya Wakil Sekretaris Umum I Salwa Nabila Farrasani Wakil Sekretaris Umum II Jenifer Savilla Bendahara Umum Amalia Tiara Ghaisani Wakil Bendahara Umum Liony Kristine Gultom Pimpinan Redaksi Dias Rahmadanti Kepala Divisi Majalah Utin Lukeio Kusuma Kepala Divisi Newsletter Anjar Ryan Harimurti Kepala Divisi Buletin Salwa Husna Sekai Suryawi Kepala Divisi Website Nur Alifi Wijayanti Redaktur Pelaksana Auliyani Cahyaningrum, Alya Rosana, Aznika Putu D, Fantika Setya Putri, Galuh Nur Hasanah Pimpinan Penelitian dan Pengembangan Samuel Bintang Robby H Kepala Divisi PSDM Al Fadilla Yoga Brata Staf Divisi PSDM Fita Kris Andalifah, Alif Rizqi Ramadhan, Raihan Kamal M, Yeandita Quintara S Kepala Divisi Diskusi dan Penelitian Maghfiroh Wachidatun N Staf Divisi Diskusi dan Penelitian Muqtadir Ghani P, Aldys Rismelin A, Gumiwang Tri Anugerah T T P, Aisyah Auramahsa Pimpinan Perusahaan Sabrina Syafa Ghinantia Kepala Divisi Niaga dan Periklanan Sigit Dwi Nugroho Staf Divisi Niaga dan Periklanan Septiawan Rizki A, Yunike Rahma H, Pratisto Ilham P, Adira Aulia J Kepala Divisi Produksi dan Distribusi Endri Rahmawati Staf Divisi Produksi dan Distribusi Farah Nur Laily, Nadia Sekarsari, Trisiwi Cintya Palupi, David Arya Pranata Pimpinan Online dan Artistik Hasna Nur Adila Agma Kepala Divisi Online Kharisma Salsa Bila Kepala Divisi Artistik Lintang Rayi Sekar Nareswari Tim Online dan Artistik Dina Rachmatul M, Aga Alfarta R, Khafidz Abdulah B, Joel Christofel H,, Dina Elsa S, Harum Tri N

Daftar Isi

7 8 9 10 13 16 18 21

Suara Mereka

22 26 30 31 32 38 40 42

Laporan Khusus Solo Destination, Inovasi Teknologi “Pelayan” Masyarakat

Editorial

Laporan Khusus Batasan Beropini di Dunia Siber Tak Bertepi

Titimangsa Perkembangan Surat Kabar sebagai Media Informasi di Indonesia

Laporan Utama Hadirnya Teknologi Informasi di Tengah Masyarakat

Laporan Utama

Ragam Tantangan dan Ketimpangan Pemenuhan Akses Internet di Pelosok Negeri

Opini Fenomena Media Indonesia, Andalkan Kecepatan daripada Ketepatan

Laporan Utama UU ITE, Antara Regulasi atau Intimidasi

Riset Keberadaan UU ITE sebagai Pengawas dalam Berpendapat di Masa Kini

Infografis Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Mengalami KBGO?

Profil

Isnan, Wajah di Balik Penangkal Berita Hoaks

Laporan Khusus Bombardir SMS “Pinjol”, Bukti Tak Ada Lagi Privasi pada Data Pribadi

Lensa Hukum Kita RUU PDP, Jawaban bagi Keresahan Masyarakat terhadap Data Pribadi

Histori Mengenang Pencapaian Bapak Teknologi Indonesia, B.J. Habibie

44 46 48 49 50 52 54 56

Celetuk Si Hakim Pasal Penghinaan Presiden, Angin Segar atau Malapetaka?

Out of Topic

“Permission To Dance”, tentang Harapan di Tengah Keputusasaan

Opini Revolusi Teknologi yang Lunturkan Nilai-Nilai Ideologi

Tahukah Kamu

Tangkal Hoaks dan Konten Negatif Bersama Kemenkominfo

Tahukah Kamu Hadirnya Polisi Siber, Bikin Lega atau Simalakama

Internasional

Tragedi Estonia 2007, Bukti Nyata Bahaya Cyberattack

Artikel Lepas Interelasi Pemanfaatan Teknologi dengan Kesejahteraan Pekerja selama Work From Home

Lesehan

58 60 62 63 64 66 67

Monumen Pers Nasional, Simpan Memori Pewartaan Informasi di Indonesia

Destinasi 1000 Musamus, Pesona Alam Ujung Timur Indonesia

Artikel Lepas Ancaman Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pertahanan Negara

Seni SIPA, Persembahan dari Kota Budaya kepada Dunia

Komik

Kerja, Waspada, Pangkal Kaya

Cerita Pendek Acuh Tak Acuh di Dunia yang Keruh

Resensi Buku Hujan : Membersamai Suka, Memeluk Duka

Resensi Film Snowden: Antara Pengkhianat atau Penyelamat Negara

SUARA MEREKA NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

6

Dr. M. Hudi Asrori S., S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Dr. Gushevinalti, S.Sos., M. Si. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu

Perkembangan teknologi informasi sangat cepat, bahkan kita sudah memasuki era 5.0. Kita memang harus bersahabat dengannya dalam segala sendi-sendi kehidupan, termasuk di dunia pendidikan tinggi.

Civitas academica mempunyai kepentingan yang sejajar tiada henti atasnya atau sinergi loro loroning atunggal, yaitu perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, baik pengelola, dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa harus memanfaatkan maksimal untuk meraih target pendidikan yaitu cerdas dan bermartabat.

Masyarakat yang sopan, santun, dan ramah telah menjadi citra masyarakat Indonesia di mata internasional. Ironinya, hasil survei Microsoft awal tahun 2021 membuktikan bahwa Indonesia menduduki nomor buncit dalam hal kesopanan di jagat maya.

Survei ini bermakna bahwa aktivitas di media digital jauh di luar batas citra baik tersebut. Ini adalah tantangan bagi netizen Indonesia agar lebih memperhatikan etika dan budaya digital yang baik dalam berinteraksi di media digital sesuai dengan Pancasila.

Josua Satria Collins, S. H. Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Sasmito Madrim Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia

Perkembangan teknologi yang pesat tentu butuh regulasi yang adaptif dan antisipatif terhadap dampak negatif. Hal ini semata-mata demi mewujudkan ketenteraman diri pribadi dan ketertiban antarpribadi.

Tapi tak bisa dipungkiri, perkembangan hukum sering tertinggal oleh tempo perubahan masyarakat.

Karenanya, kekosongan itu perlu diisi oleh generasi muda pemerhati hukum untuk advokasi. Advokasi kepada masyarakat demi membangun kesadaran dan advokasi kepada otoritas demi membentuk kebijakan sesuai kebutuhan. Mari berperan dan bergerak!

Perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak hal, tidak terkecuali lanskap media massa. Ia memudahkan kerja jurnalis dalam mencari, mengolah, dan mempublikasikan berita. Namun di sisi lain, teknologi mengancam pekerjaan jurnalis karena terancam digantikan robot-robot. Tidak hanya media, perkembangan teknologi digital juga mengubah lanskap di berbagai bidang. Perlunya mencari inovasi baru agar perkembangan teknologi digital seminimal mungkin berdampak negatif tapi memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Adinda Geraldhine Berliana Hubungan Internasional, Universitas Jember 2020

Kita telah sampai di era di mana hal-hal yang dulu dirasa tidak mungkin ternyata mampu terwujud berkat teknologi. Teknologi dapat berdampak baik dan buruk, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Ia akan menjadi baik di tangan orang yang siap. Teknologi menuntut manusia agar adaptif, dan bukan tidak mungkin bagi yang belum atau tidak bisa beradaptasi akan ”tertindas” olehnya. Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, kita mesti sadar kita juga harus mampu mengembangkan ilmu dan diri kita.

Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan yang dilakukan secara daring. Oleh karena itu pengembangan teknologi informasi (TI) menjadi tugas besar untuk pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat terus mengembangkan TI yang ada, salah satunya adalah dengan memanfaatkan transfer teknologi yang terjadi di Indonesia saat ini. Dengan adanya transfer teknologi, Indonesia tidak akan menjadi negara yang tertinggal dan dapat beriringan baik dengan adanya berbagai teknologi baru.

Lovin Lovananda Lovely Diamond Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Gadjah Mada 2021

Azarine Salsabila Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia 2020

Kemajuan teknologi digital seharusnya diikuti dengan majunya pola pikir dan perilaku. Termasuk pola pikir untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data diri sebagai bentuk upaya antisipasi pembobolan identitas dan kejahatan siber. Bijak dalam bermedia sosial, meningkatkan literasi digital, serta cerdas mengakses internet juga harus selalu diterapkan warganet sebagai upaya agar terhindar dari kejahatan siber di era teknologi digital.

Di era digital seperti saat ini, masyarakat seakan bisa berhubungan tanpa batasan. Jarak bukan lagi penghalang. Hal itu memberi kita banyak kesempatan untuk memperluas jangkauan pertemanan. Tetapi kita tak boleh lupa untuk tetap menerapkan moral dan etika di dunia maya. Kita harus pandai menyaring informasi yang kita dapatkan dan yang kita lontarkan di internet.

Kita tidak pernah tahu bagaimana dampak perkataan kita bagi seseorang. Be kind to everyone, even if you only know them on the internet.

Di era pandemi seperti ini ketika kita mengalami kesulitan dari berbagai aspek karena terhalang melakukan segala aktivitas, teknologi hadir dan bertumbuh dengan cepat sehingga membantu segala aktivitas dengan baik. Semoga pandemi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan teknologi. Sehingga nantinya ketika pandemi sudah usai, pemerintah tetap terus memberikan pelayanan berbasis teknologi dengan sama baiknya.

Dea Aditya Kusuma Wardhani Akuntansi, Universitas Surakarta 2019 Kemajuan teknologi yang pesat telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, terutama dalam bidang informasi. Sebagai generasi Z yang sudah bertumbuh kembang bersama dengan teknologi adakalanya kita merasa bahwa kita semakin tertinggal jauh dengan zaman. Namun, perlu diketahui bahwa teknologi itu dapat dipelajari dan dimengerti. Daripada memusuhinya dan menolaknya, lebih baik kita saling berdampingan.

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Fauziah Nurul Faisa Psikologi, Universitas Diponegoro 2020

SUARA MEREKA

Daniel Kristo Pangaribuan Teknik Elektro, Universitas Brawijaya (2018)

7

EDITORIAL

R

evolusi Industri abad ke-17 silam adalah masa di mana teknologi bermula. Kata teknologi berasal dari bahasa Yu n a n i , t e c h n e y a n g b e r a r t i “keahlian” dan logia yang berarti “pengetahuan”. Selaras dengan makna teknologi, manusia tak hentinya beradaptasi dan berinovasi t e r h a d a p n y a . Te k n o l o g i t e r u s berkembang setiap harinya sebagai manifestasi ide dan “tangan kanan” kegiatan manusia. Perkembangan teknologi juga berbanding lurus dengan informasi dan komunikasi yang terus melesat bergerak maju.

Layaknya langit luas tanpa sekat, begitu pula dengan ruang siber.

Cyberspace atau dikenal dengan ruang siber berhasil diciptakan manusia

Selamat membaca!

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Utin Lukeio Kusuma Mauridha NOVUM

dengan tanpa batas, mendobrak batasan teritorial dan waktu. Meski begitu, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Lajunya akses teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak buruk, yakni makin suburnya kejahatan dunia siber. Luasnya ruang maya ini membuatnya tak dapat disamakan dengan dunia nyata dalam hal perencanaan dan pengaturannya, sehingga perlunya konsepsi baru agar terciptanya kenyamanan dan ketertiban dalam berselancar di dunia maya.

Mengilhami hal tersebut, Majalah NOVUM sebagai media diskursus mahasiswa dan masyarakat luas hadir kembali dengan tema teknologi informasi dan komunikasi. Semoga dengan t e r b i t n y a M a j a l a h N OV U M i n i , diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai perlunya memperhatikan perkembangan teknologi yang saat ini telah menjadi aspek penting di setiap lini kehidupan bermasyarakat.

8

Sumber Foto : Fastcompany.net

TITIMANGSA Oleh: Aga Alfarta R dan Utin Lukeio Kusuma Mauridha

S

u

m

b

e

r

F

o

t

o

:

L

i

o

n

Pada masa Orde Baru, pembredelan terhadap surat kabar kerap kali terjadi. Pembredelan dilakukan karena dianggap terlalu menyinggung lapisan tertentu.

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Semua perangkat teknologi media bersifat digital pasca era reformasi. Alhasil, teknologi digitalisasi membuat informasi dapat diakses di mana dan siapa saja, dengan jangkauan distribusi yang tidak dibatasi. Gambar, suara, dan teks berita, dapat digabung dalam satu serta dapat disimpan ke dalam data base yang dapat diakses secara online.

Sumber Foto: flickr.com/Dyylan

9

y

K

r

i

s

t

i

n

e

LAPORAN UTAMA

Hadirnya Teknologi Informasi di Tengah Masyarakat

Sumber Foto: Utin Lukeio Kusuma Mauridha/NOVUM

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

K

10

ehadiran teknologi informasi dengan segala inovasinya seperti saat ini tentu melalui tahap yang tak s e b e n t a r . Te r d a p a t t i t i k a w a l munculnya berbagai inovasi yang berasal dari manusia dan berkembang di kehidupan manusia itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Sunarso, M.Si, seorang Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). “Manusia

ini makhluk yang sangat dinamis, terus berinovasi, terus bertanya tentang hakikat. Munculah berbagai temuan dari yang sangat sederhana, menjadi (seperti) sekarang yang sangat kompleks, itulah teknologi,” tutur Sunarso.

Teknologi informasi pun selalu berjalan dan bergerak lebih cepat daripada manusia. Sidiq Hari Madya, S. Sos., M. Sc. selaku Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM), menyatakan bahwa, pertanyaan

Reporter: Dias Rahmadanti

tentang “bagaimana cara mengatasi” saat ini lebih sering muncul, yang berarti manusia baru memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah dari sesuatu perubahan teknologi informasi setelah hal tersebut terjadi. “Perubahan selalu lebih dulu, kemudian kita (baru) coba mengejar dengan literasi, regulasi dan coba mengontrol teknologi, tapi selalu kita berada di belakang,” ungkapnya.

Forum-forum diskusi sebagai sarana interaksi masyarakat di internet seiring berkembangnya teknologi, juga turut mengalami perubahan, salah satunya orientasi terhadap orang-orang yang beragumen di internet.

“

“Dulu forum di internet ketika awal mula muncul, 'siapa anda' itu nggak penting. Sehingga orangorang yang punya argumen yang baik akan dihargai, diapresiasi.

Kalau sekarang dengan adanya medsos yang pakai fitur follower following, itu berubah semuanya, jadi siapa anda, berapa followers anda itu penting,” ungkap Sidiq.

Nilai-nilai yang telah tertanam d i m a sy a r a k a t , t u r u t t e r k e n a dampak dari berkembangnya teknologi informasi. Tidak adanya batasan pasti di dalamnya menyebabkan banyaknya kebebasan dan perubahan yang lebih mengarah ke arah negatif.

Kebebasan tersebut pun berdampak pada budaya dan nilai yang telah ada sejak lama. “(Kebebasan) ini semakin menggeser budaya Indonesia, ya, karena ini salah satu resiko teknologi informasi. Media (sosial) kan sangat mempengaruhi minat penggunanya, jadi udah pasti lama kelamaaan orientasi nilai, norma, dan perilaku bakal berubah,” ujar Lailatul.

Pengaruh perkembangan teknologi informasi juga dirasakan oleh para generasi muda. Anak-anak di bawah umur yang telah mengenal teknologi pun sangat rentan terkena dampak negatif atas informasi yang ia terima. Seperti yang dirasakan oleh Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) UNY, Aqila Shofia Afani. “Ya benar, sih, teknologi mempermudah, tapi bikin mereka (anak-anak) (jadi) nggampangin.

Dari sisi karakter moral parah banget, mereka mencontoh apa yang ada di media sosial. Apa aja yang lagi viral, pokoknya ngikut aja, nggak terkontrol, nggak bisa memilah dan nggak ada yang ngawasin juga,” papar Aqila.

Nyatanya, perkembangan teknologi informasi termasuk dampak dan narasi negatif yang ada tidak bisa dihentikan. Namun, dalam melihat perkembangan tersebut tetap bisa dilihat dari sudut pandang yang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Sidiq, “Persoalannya adalah bukan kita menghentikan inovasi teknologi, tetapi bagaimana (ada) diskursus tentang memproduksi teknologi yang humanis, manusiawi, yang tidak mengabaikan nilai-nilai etik kemanusiaan,” jelas Sidiq.

laporan utama

Nilai, Norma, dan Budaya yang Mulai Tersingkirkan

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Te k n o l o g i d a n m a s y a r a k a t adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain.

“Relasi antara teknologi dan masyarakat itu nggak terpisahkan, karena desain dari teknologi itu sendiri adalah produk dari masyarakat, Inovator-inovator tidak lepas dari konteks sosial,” tutur Sidiq. Ia juga menambahkan bahwa apa yang ingin dijadikan sebagai terobosan baru dan adanya persoalan yang ingin diselesaikan, menjadi dasar adanya sebuah inovasi. Artinya baik teknologi sebagai hasil dari inovasi, maupun masyarakat selaku inovator, keduanya tidak dapat dipisahkan.

Dalam perkembangannya, tentu masih banyak masyarakat yang belum bisa beradaptasi dengan cepatnya perkembangan ini. Istilah “gaptek” yang berarti gagap teknologi masih marak terdengar dan terdapat wujud nyata di kalangan masyarakat. Upaya untuk beradaptasi dan kemauan untuk membuka diri terhadap teknologi, sebenarnya dimulai dari masingmasing individu. Seperti yang dikatakan oleh Sunarso, “Hanya mereka yang mau beradaptasi, mau belajar, dan mau berubah yang tentu saja bisa survive. Manusia ini memang harus terus menyesuaikan diri dengan inovasi baru,” tutur Sunarso.

Kesempatan untuk membuat masyarakat tertinggal agar dapat terbuka terhadap perkembangan teknologi, bukan suatu hal yang mustahil. Seperti yang diungkapkan oleh Lailatul Munawaroh, salah satu Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas Sebelas Maret (UNS), menurutnya dengan menumbuhkan kesadaran serta meningkatkan kemampuan, masyarakat bisa turut beradaptasi.

“Bisa, kok, pelan-pelan masyarakat diajak melek teknologi, kasih pendekatan yang relate sama kesehariannya, misalnya bidang pekerjaannya, gimana teknologi itu

bisa berguna banget buat keseharian mereka. Telaah juga apa yang jadi kesusahan mereka, abis itu kita bisa buat solusinya,” tutur Lailatul.

Interaksi sosial masyarakat yang berbeda antara dunia nyata dengan dunia online juga menjadi suatu hal yang perlu dibahas. Menurut Sidiq, kualitas interaksi pada dua dunia tersebut saling membentuk dan dibentuk, “Kalau ruang (interaksi) real, kita punya limitasi, keterbatasan, karena fisik kita ada di situ, kalau kita mau melakukan sesuatu yang berpotensi akan melukai fisik kita, ya, kita tidak akan melakukan. Berbeda dengan interaksi online,” ujar Sidiq.

Sidiq pun memberikan contoh interaksi negatif di dunia internet, yaitu online bullying. Interaksi sosial tersebut dapat dengan mudahnya dilakukan, karena banyak oknum yang bersembunyi di balik akun anonim yang menjadikan tidak ada orang yang mengetahui dirinya. Hal tersebut dapat menjadikan tidak adanya batasan dalam bermedia sosial. “Limitasi yang biasanya ada di offline (dunia nyata) ini, nggak ada di online. Itu membuat ekspresiekspresi kebebasan menjadi tanpa batas, sehingga interaksi itu dampaknya akan jauh lebih besar,” tutur Sidiq.

“

Teknologi Informasi yang Melebur di Tengah Masyarakat

11

LAPORAN UTAMA

Sejalan dengan Sidiq, Sunarso juga menyampaikan bahwa m a sy a r a k a t d a p a t m e n g i k u t i perkembangan teknologi asalkan tidak meninggalkan nilai yang telah lama tertanam di masyarakat, salah satunya ideologi. “Teknologi harus dikawal dengan moral, teknologi tidak boleh bebas dari akhlak.

Berbahaya kalo teknologi lepas dari akhlak dan moral. Teknologi dan pancasila (ideologi) harus berjalan beriringan,” jelas Sunarso.

Upaya Atasi Dampak Tak Baik Teknologi

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Adanya aksi nyata untuk mengatasi dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi sangatlah dibutuhkan. Kerja sama dari berbagai pihak diperlukan dalam upaya memberi kenyamanan dalam berteknologi. Baik pemerintah, masyarakat, maupun penyedia platform penyedia ruangruang publik, harus sama-sama peka terhadap permasalah yang ada.

Sidiq pun mengungkapan beberapa upaya yang dapat dilakukan, salah satunya adalah program literasi digital, yang dapat didukung oleh pihak yang memiliki otoritas yaitu negara serta bekerja sama dengan pihak pemilik modal yang berfokus pada gerakan literasi.

Selain itu terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh penyedia platform,

12

“Ada gerakan yang diinisiasi oleh platform itu sendiri, misalnya dengan memiliki self regulation untuk memoderasi konten yang ada. Artinya ada berbagai macam pihak yang berupaya untuk menanggulangi masalah yang dihadapi saat ini jauh lebih kompleks,” jelas Sidiq.

Tak jauh berbeda dengan literasi digital, pemberian edukasi sejak dini juga merupakan hal yang penting.

Seperti yang Aqila dan kelompoknya coba lakukan kepada anak-anak yang ada di daerahnya, “Mereka dibentuk perkumpulan, aku mengundang (ahli di bidangnya), untuk ngasih arahan dan bimbingan.

Misalnya tentang (bagaimana) bersosial media yang baik dan benar,” tutur Aqila. Ia pun menambahkan meski hasil yang dirasakan belum siginifikan, namun setidaknya hal tersebut adalah salah satu upaya darinya.

Peran negara terutama dalam hal peraturan dan produk hukum yang mengatur tentang larangan-larangan yang harus dihindari, juga tak boleh terlewatkan. Harus ada peraruran yang dapat mengurangi risiko kejahatan dalam berteknologi, namun tetap memenuhi unsur keadilan bagi rakyatnya. “Butuh ketegasan negara, (harus) tetap ada kaidah-kaidahnya dan kaidah yang baik disepakati oleh wakil-wakil rakyat yang dikontrol oleh rakyatnya,” pungkas Sunarso. N

“Kita tidak bisa terlalu naif teknologi itu buruk, tetapi kita tidak perlu mengglorifikasi bahwa semua solusi ada di teknologi.

Tinggal bagaimana kita menyeimbangkan keduanya,” TUTUR SIDIQ Sumber Foto: Utin Lukeio Kusuma Mauridha/NOVUM

LAPORAN UTAMA

S

aat ini kita tengah dihadapkan pada era Revolusi Industri 4.0, sebuah era yang mengubah cara bekerja dan beraktivitas di berbagai sendi kehidupan manusia menjadi serba digital. Dilansir dari kominfo.go.id, media global Forbes mengartikan revolusi industri generasi keempat sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam sebuah industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi machine learning dan Artificial Intelligence (AI). Revolusi Industri 4.0 juga didukung dengan adanya kombinasi Cyber Physical System (CPS), Internet of Things (IoT), dan internet of systems.

Dinamika perkembangan teknologi informasi (TI) dengan segala kecerdasan sistem yang ada, tentu harus diimbangi dengan pemerataan penyebaran akses internet di berbagai wilayah. Namun, dalam kenyataannya masih banyak d a e r a h Te r d e p a n , Te r l u a r , d a n Tertinggal, atau biasa disebut daerah 3T yang masih belum merasakan kemudahan dalam memperoleh akses internet.

Realitas Akses Internet di Daerah 3T Serta Berbagai Upaya Pemerintah Pemerintah dengan diwakili Badan Aksesbilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) yang merupakan bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia (Kemenkominfo RI), memiliki tugas untuk menghadirkan layanan telekomunikasi di wilayah yang sulit dijangkau. Seperti yang diungkap oleh Danny Januar Ismawan, S.T., selaku Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah BAKTI. “Pemerintah hadir melalui Kominfo BAKTI untuk mengintervensi wilayah-wilayah yang memang sulit dilakukan pembangunan oleh teman-teman penyelenggara telekomunikasi,” tuturnya.

Namun, sebagian masyarakat di Wilayah 3T belum mendapatkan akses internet dengan maksimal seperti yang diungkap oleh seorang mahasiswa asal Buton, Sulawesi Te n g g a r a , A y u O k l a r a . A y u mengungkap bahwa jaringan internet di daerahnya terkadang tidak stabil dan masih kurang bagus.

Ketidakstabilan jaringan tersebut pun cukup menjadi kendala Ayu saat mengikuti perkuliahan secara daring. “(Saat perkuliahan) jaringan harus bagus, jadi kita anak daerah harus pergi ke kota agar mendapatkan jaringan yang bagus,” tutur Ayu. Beralih ke pulau paling timur Indonesia, Kerti Eriani, masyarakat Distrik Sentani, Jayapura Papua, juga menyayangkan atas kurang tanggapnya pemerintah melakukan perbaikan saat terdapat kerusakan pada jaringan internet. “Pengalaman beberapa bulan lalu mengenai

putusnya kabel (dalam) laut, dalam kurun waktu sebulan daerah saya tidak dapat mengakses internet sama sekali, hal ini membuat saya bertanya-tanya mengapa begitu lama menyelesaikan permasalaham tersebut,” ujar Kerti.

Berbicara terkait pemerataan teknologi informasi di Indonesia, Haryono Setiadi, S.T., M.Eng, selaku D o s e n Te k n i k I n f o r m a t i k a Universitas Sebelas Maret (UNS) menjelaskan bahwa kunci dari pemerataan TI itu sendiri adalah dari infrastuktur teknologinya. Faktanya di Indonesia infrastuktur tersebut penyebarannya belum merata. “(Infrasruktur TI) belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Masih ada ketimpangan antara perkotaan pedesaan, Pulau Jawa (maupun) luar (pulau) Jawa. Perkotaan lebih cepat aksesnya, akses telepon seluler semua ter-cover, coverage-nya merata seluruh kota,” ujar Haryono.

Danny pun megutarakan bahwa dalam pelaksanaan pemerataan akses internet masih terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah kondisi geografis. Hal tersebut berkaitan dengan proses pengadaan Base Transceiver Station (BTS) yang merupakan perangkat untuk menghubungkan daerah dengan internet. Yang mana apabila wilayah geografisnya sulit dijangkau maka akan sulit pula proses pengangkutan BTS beserta sarana transportasinya. Kondisi keamanan pun menjadi kendala lain yang perlu

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Reporter : Anjar Ryan Harimurti Aznika Putu Dhiyani

13

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

LAPORAN UTAMA

diperhatikan, “Saat ini (masih) ada beberapa daerah yang belum bisa dilakuakan survei (pengadaan BTS) yaitu (misalnya) di beberapa Kabupaten Papua ada permasalahan isu keamanan,” tutur Danny.

Proses menentukan daerah pengadaan perangkat BTS diawali dengan melakukan analisa. Dari data analisa tersebut barulah dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. “Ketika kita menentukan suatu lokasi maka kita akan libatkan pemerintah daerah untuk verifikasi lokasi, yang berdasarkan komputer, wilayah tersebut tidak ada sinyal atau (dalam) keadaan buruk,” terang Danny. Ia juga menambahkan bahwa BAKTI Kominfo menarget pembangunan BTS di 7.904 desa akan dirampungkan pada tahun 2022.

Salah satu upaya pemerintah selain pengadaan BTS di berbagai daerah adalah dengan membuat rancangan strategi pembangunan

14

proyek bernama Palapa Ring. Prof. Dr. Ir. Rendy Munadi, M.T., seorang Guru Besar Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom, mengungkap bahwa Palapa Ring merupakan suatu infrastruktur telekomunikasi yang dibuat oleh pemerintah menggunakan fiber optik untuk memfasilitasi lalu lintas jaringan internet yang lebih tinggi. “(Palapa Ring) dapat digunakan oleh tiga bagian (barat, tengah, dan timur) wilayah Indonesia, yang mencakup 440 kota atau kabupaten. Sehingga harapannya setiap provinsi bisa menggunakan internet dengan lancar dan multiservis,” terang Rendy.

Kesiapan Indonesia Memasuki Era Society 5.0 Di balik masih belum meratanya akses jaringan internet di Indonesia, pembahasan terkait era baru yaitu Society 5.0 yang akan menggantikan

Revolusi Industri 4.0 telah muncul di permukaan. Haryono pun mengungkapkan perbedaan dari kedua era tersebut, ”Revolusi industri 4.0 berpusat pada teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, sementara Society 5.0 itu adalah memfokuskan pada komponen manusianya atau biasa disebut dengan human capital building,” terangnya.

Haryono juga menambahkan bahwa Society 5.0 merupakan era dimana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri.

Sehingga internet tidak hanya sebagai sumber informasi melainkan juga digunakan untuk menjalani kehidupan sehingga perkembangan teknologi dapat dijadikan tempat untuk meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi yang ada di kemudian hari.

Mau tak mau, Indonesia pun harus bersiap dalam menghadapi

Sumber Foto: Utin Lukeio Kusuma Mauridha/NOVUM

“

LAPORAN UTAMA

era baru ini. Menurut Rendy kesiapan Indonesia tergantung pada tingkat produktivitas Indonesia itu sendiri.

Keterbukaan teknologi membuat Indonesia seharusnya dapat mengambil sisi positif dan belajar dari negara-negara maju dalam pemanfaatan internet.

“Kita bisa melakukannya dan memodifikasi sesuai keadaan di Indonesia. Bagaimanapun kita harus siap hadapi (Society) 5.0,”

“

ujar Rendy.

Indikator paling penting yang perlu disiapkan dalam menghadapi era baru ini pun tidak jauh dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang

merupakan komponen utama di era Society 5.0. Haryono menyampaikan tiga hal yang harus dipersiapkan tekait dengan SDM. Pertama, SDM harus mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan bisa menjadi problem solver bagi dirinya sendiri serta lingkungan di sekitarnya. Kedua, SDM harus mempunyai kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam kehidupan bermasyarakat. Terakhir, SDM harus mempunyai kemampuan untuk berkreativitas.

Berbagai tantangan pemenuhan akses internet di wilayah 3T dan

segala hal tentang kesiapan Indonesia dalam memasuki era baru saat ini, mewajibkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk selalu bersinergi agar perkembangan teknologi ini dapat bermanfaat.

Rendy berharap perkembangan teknologi di Indonesia haruslah disambut dengan baik oleh masyarakat, “Kita harus berkontribusi, jangan skeptis, jangan penuh prasangka terhadap teknologi baru. Harus optimis karena perkembangan teknologi tentu membawa banyak manfaat,” tutup Rendy. N

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Sumber Foto: Aga Alfarta Rahmanza/NOVUM

15

opini NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

16

Fenomena Media Indonesia Andalkan Kecepatan daripada Ketepatan Oleh: Dytia Shafa Fauziyah

P

erkembangan teknologi merupakan salah satu faktor pendukung proses globalisasi yang menyebabkan sudah tak ada batas antarnegara di dunia. Teknologi menjadi kebutuhan dasar yang saat ini harus selalu ada, tidak mengenal umur, jabatan, dan status manusia. Dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia, hal ini mampu memberikan manfaat dan dapat mendorong kemajuan bangsa.

Penyampaian informasi yang semakin cepat juga menjadi akibat dari perkembangan teknologi.

Dahulu, manusia mendapatkan informasi dengan cara yang sederhana yaitu secara konvensional dengan penyampaian dari mulut ke mulut yang kemudian

bisa menyebar secara menyeluruh.

Selain itu, pada zaman dahulu masyarakat masih kesulitan dalam mengakses informasi dikarenakan media penyedia informasi seperti koran, kanal saluran televisi dan radio yang belum begitu banyak.

Metode penyampaian beritanya pun hanya satu arah, sebatas pemberi berita kepada si penerima berita.

Saat ini informasi bisa didapatkan dari berbagai macam media, tak hanya televisi dan radio, k i n i m a sy a r a k a t j u g a d e n g a n mudahnya mendapat sumber informasi melalui media-media online yang ada di telepon genggamnya. Media-media tersebut terutama media online , berfungsi sebagai wadah penyampaian informasi dan komunikasi yang

opini lebih mudah dijangkau oleh setiap kalangan.

Dengan banyaknya mediamedia yang dijadikan wadah untuk bertukar informasi, maka hal tersebut dapat lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berita, dengan biaya yang lebih murah dan jangkauan yang lebih luas dan cepat. Hal tersebut juga memberi dampak yang positif bagi para awak media untuk memperluas jangkauannya selaku pihak yang memiliki tugas untuk mencari dan menyusun berita.

Pesatnya perkembangan teknologi ini juga berpengaruh bagi para media konvensional yang berlomba-lomba untuk menjadi platform yang paling dicari oleh

clickbait demi mendapat perhatian publik.

Pentingnya kecepatan dalam menyampaikan informasi harus diimbangi dengan ketepatan dari informasi itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan data yang ada di lapangan atau belum. Karena jika faktor ketepatan dalam memberikan informasi tersebut sudah terpenuhi, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan media saja tetapi juga oleh publik yang menerima informasi tersebut.

J i k a m a s y a r a k a t mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, maka media sama saja menyajikan informasi palsu.

Dampak dari informasi palsu tersebut dapat memberikan efek kepanikan sosial kepada masyarakat karena mempercayai adanya informasi yang mentahmentah diterimanya dari suatu media. Terlebih jika berita tersebut menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat yang tak j a r a n g m e n i m b u l k a n kesalahpahaman yang berujung pertikaian.

Di tengah fenomena media Indonesia yang sangat mengunggulkan kecepatan, masyarakat harus tetap menyaring segala informasi yang didapatkan dan tidak langsung mempercayai serta membenarkan isi dari informasi tersebut. Sudah seharusnya kita mengedepankan sikap skeptis dan kritis bagi informasi yang kita terima. Untuk para media yang ada di balik layar suatu informasi juga harus selalu membenahi sistem penyampaian informasi agar kecepatan dapat berjalan beriringan dengan ketepatan. N

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Sumber Foto: rappler.com

masyarakat. Hal tersebut beriringan dengan antusiasme masyarakat yang selalu ingin mengetahui informasi dengan cepat, yang menyebabkan adanya persaingan antara perusahaan media untuk cepat dalam memberikan informasi tersebut.

Kecepatan dalam memberikan informasi memang merupakan suatu keunggulan bagi perusahaan media itu sendiri.

Namun, terdapat kelebihan dan kekurangan jika media hanya mengunggulkan kecepatan saja.

Kelebihannya adalah media dapat memberikan informasi kepada masyarakat secepat mungkin tanpa harus menunggu waktu. Selain itu, peran mereka yang juga sebagai pelaku usaha memandang bahwa kecepatan pemberian konsumsi berita penting demi mendapatkan atensi masyarakat. Namun, kelemahannya adalah cepatnya informasi yang diberikan kepada masyarakat tersebut perlu dilihat kembali apakah sudah benar-benar akurat dari segi ketepatan substansi informasi yang telah diberikan.

Hal tersebut disebabkan karena untuk menjadi yang nomor satu dalam menyampaikan informasi, terkadang media mengesampingkan faktor-faktor lain seperti salah satunya adalah sumber dari sebuah informasi. Awak media terkadang kurang dalam memverifikasi tentang validitas sumber berita yang sedang diangkatnya dan langsung menyebar berita tersebut agar segera menjadi konsumsi publik.

Selain itu media juga berlomba menggunakan judul berita paling menarik yang mana sebagian dari judul berita bahkan tidak sesuai dengan isinya atau dikenal dengan

17

LAPORAN UTAMA

Reporter: Utin Lukeio Kusuma Mauridha

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Sumber Foto: Utin Lukeio Kusuma Mauridha/Novum

18

UU ITE Dipandang Sebagai Intimidasi Kebebasan Berpendapat Kehadiran UU ITE dalam keberjalanannya masih menuai berbagai protes dari masyarakat.

Adanya beberapa pasal yang dianggap pasal karet dipandang merenggut kebebasan berpendapat.

“Tidak sedikit juga yang menggunakan UU ITE untuk kepentingan pribadi, alias dikit-dikit diancam pakai UU ITE, seolah apaapa yang mau kita lakukan di internet ini mengancam diri kita sendiri karena subjektivitas UU ITE ini,” tutur Tahta Mustikaning, seorang warga asal Surakarta. Bukti

pada 13 Oktober 2021 dengan mendapatkan amnesti dari Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo.

Kritik terhadap penegakan UU ITE pun turut disampaikan oleh Abdul Manan, selaku Ketua Majelis Etik Nasional Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, “Bukannya kita tidak risau dengan ujaran kebencian, akan tetapi ditindaknya lewat jalur hukum ini yang menimbulkan bias. Kalau misal masyarakat yang berlaku kritis terhadap pejabat atau pemerintah aja cepet ditanganinya, coba kalau buzzer? Nggak ada,” tutur Abdul. Ia menambahkan bahwa sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional pun menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Christina Aryani, S.E., S.H., M.H., selaku Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Anggota Badan Legislasi Periode 2019-2024, pun menjawab keresahan masyarakat terkait penerapan pasal UU ITE. “DPR menangkap kegelisahan m a sy a r a k a t , d a l a m k a p a s i t a s sebagai anggota DPR RI, saya telah melakukan beberapa pertemuan penyerapan aspirasi bersama kelompok masyarakat sipil, untuk mendengarkan dan menerima masukan problem riil yang terjadi di masyarakat terkait dengan penerapan pasal-pasal potensi multitafsir UU ITE,” jelas Christina.

Christina juga menambahkan bahwa ada upaya oleh DPR RI untuk memberi instrumen hukum yang dianggap dapat memperjelas pelaksanaan UU ITE, yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai Pedoman Implementasi UU ITE. “Sudah ada SKB Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI, tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE. Pedoman ini memberikan penjelasan bagaimana ketentuan pasal-pasal berpotensi multitafsir harus dimaknai,” jelas Christina.

Turut mengomentari terkait keberadaan SKB di atas, Saiful pun menyampaikan bahwa pembuatan SKB ini tujuannya baik akan tetapi dalam implementasinya tidak

LAPORAN UTAMA

nyata adanya korban yang terperangkap oleh pasal UU ITE adalah Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc. selaku Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan (FMIPA) Universitas Syiah Kuala. Hal tersebut bermula ketika ia mengkritik sebuah kejanggalan dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dosen p a d a F a k u l t a s Te k n i k ( F T ) Universitas Syiah Kuala, dengan mengirim pesan pada grup WhatsApp yang berbunyi “Innalillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Ikut sedih mendengar berita duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. Apakah ini bukti determinisme teknik mudah dikorup?”

Atas pesannya tersebut, ia dilaporkan dan dinyatakan bersalah dengan dikenai pasal pencemaran nama baik, yakni Pasal 27 ayat (3) jo.

Pasal 45 UU ITE hukuman tiga bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsider satu bulan kurungan. Ia pun menyampaikan bahwa, menurut saksi ahli yang hadir di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pesannya pun tak memenuhi unsur untuk dapat dipidanakan. “Karena saya tidak menyebut nama orang dan jabatan tertentu, yang saya tuliskan adalah jajaran pimpinan fakultas teknik.

Tidak mendasar pribadi siapapun, karena untuk pencemaran nama baik itu harus orang tertentu yang jelas dan jelas kerugiannya, gitu,” tutur Saiful.

Terkait pemilihan kata dari pesan yang ia kirim yaitu kata “korup” pun didapati salah tafsir. Menurutnya, ia tidak menuduh seseorang terlibat dalam korupsi. “(Korup) maksudnya apakah ini bukti, (bahwa) sebuah sistem yang kita sebut determinisme teknik mudah dirusak, ya, mudah di manipulasi gitu, tanpa menuduh adanya korupsi,” tuturnya.

Saiful pun mengajukan upaya hukum banding dan kasasi, namun hasilnya tetep sama. Putusan baik pengadilan banding maupun kasasi tetap menguatkan putusan yang ada pada pengadilan tingkat pertama.

Hingga pada akhirnya ia dapat bebas

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

P

erkembangan teknologi informasi menciptakan ruang sosial baru yang disebut dengan cyberspace atau ruang siber. Ruang ini bekerja layaknya lingkungan masyarakat di dunia nyata, yang mana terdapat kejahatan dan pelanggaran yang tak dapat ditampik keberadaannya.

Kasus-kasus seperti hoaks, ujaran kebencian, hingga fitnah banyak ditemukan dalam media sosial.

Seperti yang dikatakan Eka Rahmawati, salah seorang warga Surakarta, “Percepatan arus informasi mengakibatkan banyaknya hoaks yang dapat menimbulkan kecemasan di masyarakat,” ujar Eka. Pemerintah pun turut menyambut keresahan tersebut dengan disahkannya UndangU n d a n g N o m o r 1 9 Ta h u n 2 0 1 6 tentang Perubahan atas UndangU n d a n g N o m o r 1 1 Ta h u n 2 0 0 8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut dengan UU ITE. Dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Elektronik, tujuan dirancangnya UU ITE adalah untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah serta menyikapi pentingnya akan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya, khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik.

19

LAPORAN UTAMA

dianggap serius, sebab hanya berbentuk surat keputusan bersama bukan undang-undang sehingga dianggap tidak cukup mengikat.

Christina pun sadar betul akan hal tersebut, “Masukan yang kami terima dari komunitas masyarakat sipil (memang) belum semua penegak hukum mengikuti pedoman SKB dimaksud, sehingga revisi UU ITE menjadi jalan pamungkas untuk meluruskan keadaan ini dan mencegah terjadinya kriminalisasi ke depannya,” jawabnya.

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Pasal Karet UU ITE Bagai Parasit dalam Kebebasan Pers

20

Pers menurut ahli, yaitu Eep Saefulloh Fatah, yang juga seorang politikus Indonesia, merupakan pilar keempat demokrasi dan memiliki peranan penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah. Namun, hadirnya UU ITE beserta pasal-pasal karetnya membuat sebagian jurnalis terancam kebebasannya dalam melaksanakan tugas.

Hal tersebut disampaikan oleh Abdul, “UU ITE dipandang sebagai senjata yang mudah dipakai untuk mengintimidasi wartawan. Karena sekarang saja setidaknya satu wartawan yang dipenjara karena UU ITE, yang diproses cukup banyak, tapi yang sudah dipenjara setidaknya satu,” tukasnya.

Sri Hartanto, S.IP., selaku Wakil Ketua Advokasi dan Pembelaan Wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta, menyampaikan sudut pandang lain.

“Sebenarnya itu (UU ITE), secara jurnalistik memberi rules temanteman media untuk lebih berhatihati. Jadi nggak boleh sembarangan, (berita) harus diolah dengan baik dan benar,” sanggahnya. Ia juga menambahkan bahwa, apabila wartawan telah memberitakan

Sumber Foto: Utin Lukeio Kusuma Mauridha/NOVUM

sesuatu dengan benar dan tidak menyudutkan orang lain tanpa konfirmasi kebenarannya, maka tidak akan terjerat UU ITE. Sejalan dengan Sri, Brigadir Polisi (Brigpol) I Gede Bayu Perdana, selaku Bintara Administrasi Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kabupaten Karanganyar, turut berpendapat bahwa wartawan harus memberitakan sesuatu dengan benar. “Tapi tetap jurnalis harus memegang kode etik jurnalistik, tidak memasukkan opini pribadi, dan memberitakan (sesuatu) yang benar,” tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa kasus yang

menyangkut wartawan, sebelum dibawa ke ranah hukum dapat diselesaikan pada forum dewan pers terlebih dahulu.

Di tengah kesimpangsiuran regulasi dunia siber Indonesia, Saiful pun menyampaikan harapannya.

“Kami berharap agar pasal-pasal karet ditiadakan agar tidak ada lagi multitafsir dalam penerapan UU ITE dan jangan sampai ada pasal-pasal baru yang sifatnya karet atau tidak jelas,” ujar Saiful. Sejalan dengan Saiful, Gede juga berharap regulasi siber makin jelas supaya mempermudah kinerja aparat penegak hukum Indonesia. N

RISET Oleh: Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) LPM NOVUM FH UNS

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

N

21

laporan khusus

Solo Destination, Inovasi Teknologi “Pelayan” Masyarakat Reporter: Alya Rosana Salwa Husna Sekai Suryawi

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

P

22 38

esatnya perkembangan teknologi pada era Internet of Things (IoT) berkaitan erat dengan sistem pemerintahan yang mana keduanya harus berjalan berdampingan. Sesuai dengan yang termaktub pada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan E-Government, kinerja aparatur pemerintah Kota Surakarta dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Hal tersebut yang menjadi faktor pendukung Kota Surakarta menjadi bagian dari kota pintar atau yang lebih dikenal dengan smart city.

Dilansir dari kominfo.go.id, gerakan menuju 100 smart city diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang bertujuan untuk membimbing kabupaten atau kota dalam menyusun masterplan smart city agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan m a s y a r a k a t m a u p u n mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Komponen Smart City dan Segala Rintangannya Keturutsertaan Kota Surakarta dalam gerakan 100 smart city disampaikan oleh Kentis Ratnawati, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kota Surakarta. “Dari awal kita dicanangkan untuk mengikuti gerakan 100 smart city (tahun) 2018.

Sebelumnya, Kota Solo sudah melakukan hal-hal yang terkait dengan smart city namun belum disebutkan secara langsung (bahwa itu) smart city,” ujar Kentis.

Kota Surakarta pun berupaya untuk memenuhi komponenkomponen pendukung smart city, misalnya smart economy, smart environment, smart living, dan lain sebagainya. Hal tersebut diiyakan oleh Risang Cantika Budi, Kepala Seksi Aplikasi Diskominfo SP Kota Surakarta, “Seluruh dimensi smart city harus dapat ter-cover oleh layanan kami. Jadi, kita membangun tidak hanya satu dimensi per satu d i m e n s i t e t a p i k i t a mengintegrasikan seluruh dimensi itu menjadi sebuah layanan,” jelas Risang.

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Sumber Foto: Alya Rosana/NOVUM

23

laporan khusus

laporan khusus NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Sumber Foto: Alya Rosana/NOVUM

24

Namun, dalam keberjalanan mencapai predikat smart city seutuhnya masih banyak rintangan yang harus dilalui. Taufan Redina, Kepala Seksi Infrastruktur Diskominfo SP Kota Surakarta menyampaikan bahwa salah satu rintangannya berupa Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yang diperlukan tidaklah sedikit. Selain kebutuhan akan SDM, anggaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi rintangan tersendiri. “(Banyak) warga kota yang cenderung konservatif, terutama yang berusia di atas 40 tahun,” t a n d a s Ta u f a n . I a j u g a menambahkan bahwa masih butuh kerja sama lebih dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, serta stakeholder demi memaksimalkan konsep smart city.

Solo Destination, Kemudahan Pelayanan yang Perlu Dimaksimalkan Solo Destination merupakan

sebuah aplikasi terintegrasi, berisi berbagai macam pelayanan sebagai salah satu upaya untuk mencapai komponen-komponen smart city. F.X. Hadi Rudyatmo, mantan Wali Kota Surakarta sekaligus inisiator dari aplikasi Solo Destination mengungkapkan tujuan awal diciptakannya aplikasi ini. “Tujuan awalnya adalah untuk meminimalisir penyimpangan sehingga dapat meningkatkan pendapatan, serta mempermudah masyarakat dalam pelayanan, dan juga menyesuaikan kemajuan teknologi,” ujarnya.

Taufan pun turut menyampaikan tujuan dari adanya aplikasi Solo Destination ini, “Tujuannya supaya warga Solo bisa memantau kotanya atau melaporkan keluhannya menggunakan aplikasi ini, ada namanya fitur pengaduan masyarakat. Kota ini perlu diawasi, tidak hanya dari kita sendiri tetapi j u g a d a r i w a rg a m a sy a r a k a t , ” terangnya.

Seperti yang dikatakan Taufan, salah satu fitur unggulan yang terus dikembangkan dari Solo Destination sendiri ialah ULAS, yang merupakan singkatan dari Unit Layanan Aduan Surakarta. Fitur ini digunakan untuk menyampaikan aduan atau keluhan kepada pemerintah Kota Surakarta, yang mana aduan-aduan tersebut akan langsung disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. “Fitur ULAS sangat berpengaruh, artinya dengan kinerja pemerintah Surakarta, kekurangankekurangan yang dilakukan terkait pelayanan masyarakat, OPD (terkait) akan segera membenahi,” papar Kentis.

Berbicara tentang OPD, tentunya keberjalanan aplikasi Solo Destination tidak terlepas dari keterlibatan semua OPD di wilayah Kota Surakarta. Setiap instansi yang ada di Kota Surakarta juga berperan besar dalam pemenuhan elemenelemen yang ada di aplikasi Solo Destination yang mana tidak hanya

wajib pajak mengetahui adanya fitur pembayaran pajak secara online melalui Solo Destination. “Sosialisasi bisa tatap muka dengan mengumpulkan wajib pajak, lewat media sosial, videotron, spandukspanduk, selalu dilakukan sosialisasi. (Tapi) memang masih ada wajib pajak yang belum tau tentang pembayaran (pajak) online,” jelas Widiyanto.

Keluhan lain seperti tampilan aplikasi yang berbeda antara pengguna Android dan iPhone Operathing System (iOS), terdapat informasi yang belum ada pembaruan, serta aplikasi yang belum sepenuhnya terintegrasi sehingga harus mengunduh aplikasi lain di luar Solo Destination, pun menjadi bukti bahwa aplikasi Solo Destination masih harus terus dimaksimalkan.

Menyongsong perkembangan smart city dan Solo Destination ke depannya, Taufiq Muhammad, selaku Ketua Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surakarta, berharap bahwa pengembangan konsep smart city dan aplikasi Solo Destination tetap harus didasarkan pada tujuan utamanya yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk masyarakat. “Tata kelola layanan (masyarakat) harus diperbaiki dulu, baru untuk informasinya disampaikan di Solo Destination,” harap Taufiq. N

Sumber Foto: Utin Lukeio K.M./NOVUM

laporan khusus

percaya bahwa uang yang dibayarkannya tepat sasaran dan langsung masuk ke rekening kas umum daerah. “Ketika kita telah menjalankan online system baik itu online data, pembayaran, maupun pelaporan (pajak), itu peningkatannya cukup signifikan,” tutur Widiyanto.

Pengembangan aplikasi Solo Destination dalam pelaksanaannya sudah pasti masih terdapat beberapa kekurangan. Sosialisasi adanya aplikasi yang kurang menyeluruh menjadi salah satu hal yang mesti diperhatikan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu warga Kota Surakarta, Aliya Ayu Wibowo. “Sangat disayangkan aplikasi (Solo Destination) yang sangat berguna dan berisi berbagai informasi mengenai Kota Solo masih kurang dipublikasikan. Padahal didalamnya banyak informasi yang berguna baik untuk wisatawan ataupun warga lokal di solo,” tutur Aliya.

Kentis pun menyadari bahwa sosialisasi tentang penggunaan aplikasi Solo Destination masih perlu ditingkatkan. “Kita masih perlu meningkatkan Solo Destination menjadi kebutuhan masyarakat, kelihatannya masyarakat belum sepenuhnya butuh, sehingga kita sedang mencari apa yang betul-betul (menjadikan) aplikasi ini sebagai gaya hidup,” tutur Kentis.

Upaya sosialisasi juga telah dilakukan oleh BPPKAD agar para

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

berfokus pada Diskominfo SP saja.

Menyepakati hal tersebut, Kentis menyampaikan bahwa integrasi antar OPD di Kota Surakarta sangat diperlukan dalam pengembangan aplikasi. “Kita (Diskominfo SP) juga mengajak teman-teman OPD lain, karena mereka setiap tahun ada inovasi, maka harus berintegrasi antara dinas yang satu degan Diskominfo. Dengan adanya integrasi, masing-masing OPD (dapat) meng-update hal-hal tertentu (di Solo Destination),” jelas Kentis.

Salah satu OPD yang menurutsertakan diri di dalam Solo Destination ialah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). BPPKAD sendiri memfokuskan pada pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui aplikasi. Seperti yang disampaikan Widiyanto, S.Sos., selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan BPPKAD Kota Surakarta, “BPPKAD Surakarta sudah melakukkan online pajak, bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan taat (dalam) melaksanakan kewajiban pajak tidak harus datang ke kantor-kantor pelayanan (pajak),” tutur Widiyanto.

Pelaksanaan pembayaran pajak melalui aplikasi Solo Destination pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut Widiyanto, pembayaran pajak secara online dapat membangun kepercayaan masyarakat karena masyarakat

39 25

laporan KHUSUS khusus LAPORAN

Batasan Beropini di Dunia Siber Tak Bertepi Reporter: Galuh Nur Hasanah Nur Alifi Wijayanti

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

P

26

emanfaatan teknologi di segala bidang kehidupan membawa sejumlah dampak baik maupun buruk. Salah satu dampak buruk yaitu terciptanya jenis kejahatan baru yang dikenal dengan kejahatan siber atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah cybercrime. Dian Esti Pratiwi, S.H., M.H., M.Kn., selaku dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, menyatakan bahwa kejahatan siber ialah tindakan ilegal yang didukung dengan teknologi komputer. “Segala aktivitas ilegal yang digunakan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer, yang secara langsung menyerang teknologi sistem informasi dari korban,” jelas Dian.

Peringkat keamanan siber Indonesia sendiri berada dalam posisi yang termasuk tinggi. Dilansir dari cnnindonesia.com, berdasarkan data dari publikasi International Telecommunication Union (ITU) pada 2021, Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia pada tahun 2020

Sumber Foto: Galuh Nur H./NOVUM

mengalami peningkatan dari peringkat ke-41 di tahun 2018, menjadi peringkat ke-24 dari 194 negara di tahun 2020. Namun, meski peringkatnya meningkat dari tahuntahun sebelumnya penanganan kejahatan siber di Indonesia beserta komponen-komponennya harus selalu diperhatikan.

Penanganan Kejahatan Siber di Kota Surakarta Ancaman kejahatan siber telah membuat pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah menerapkan berbagai kebijakan berkenaan dengan penanganan dan penuntasannya. Salah satu upaya pemerintah ialah dengan

diadakannya patroli siber oleh polisi virtual, begitupun di Kota Surakarta.

Umi Supriati, S.Sos, Kepala Sub B a g i a n H u b u n g a n M a sy a r a k a t Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta, menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari adanya polisi virtual adalah untuk menerima berbagai laporan salah satunya terkait ujaran kebencian di media sosial. Terdapat pula Standard Operational Procedure (SOP) tersendiri dalam penanganannya. “Kalau virtual police itu kita melakukan cyber patrol, seandainya terdapat (laporan) seperti hujatan, ujaran kebencian, kita akan melakukan DM (direct message), nggak langsung dipanggil (ke Polresta). Emang ada SOP-nya,”

laporanKHUSUS khusus LAPORAN papar Unggul saat Reporter NOVUM jumpai melalui Zoom Meeting.

Berbicara tentang urgensi dari adanya patroli siber, Isnan Wihartanto, S.H., selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Surakarta, turut menyampaikan pendapatnya.

Menurutnya, meskipun keberadaan patroli siber tidak terlalu mendesak namun tetap diperlukan. “Kehidupan kita sekarang itu totality sudah dikuasai oleh dunia siber. Nggak bisa menghindar, eranya kan (memang) seperti itu. (Jadi) adanya pengawasan (dan) law enforcement tetep harus konsisten,” ujar Isnan.

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

tutur Umi. Keberadaan patroli siber di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat masih perlu ditelaah lebih dalam lagi. Unggul Sagena, S.Sos, M.K.P. selaku Kepala Divisi Akses Internet Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), menyampaikan pendapatnya terkait keberadaan patroli siber. “Sebenarnya ketika kita melakukan aktivitas di sebuah platform, yang kita butuhkan bukan cyber patrol yang mana polisi masuk ke platform, tapi platform governance.

Si platform sendiri memiliki aturan atau tata kelola yang menjaga harmonisasi, misalnya dengan cara (adanya) community guidelines,”

Kebijakan dalam menangani kejahatan siber juga dapat dilakukan secara preventif yaitu dengan mengedukasi masyarakat melalui literasi digital. “Selalu kita tekankan ke masyarakat (literasi digital), kita juga kerja sama dengan berbagai organisasi yang peduli terhadap hal tersebut. kemarin dengan Gradasi (Generasi Digital Indonesia), kelompok orang yang peduli terhadap literasi digital,” tutur Isnan. Ia juga menambahkan bahwa manfaat dari literasi digital adalah untuk memberikan nilai dari penggunaan media sosial dalam rutinitas sehari-hari.

Berbagai penanganan yang diterapkan dalam menghadapi kejahatan siber tampaknya belum berarti jika pangkalnya yaitu aturan yang digunakan belum cukup memadai. Eksistensi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia belum mampu mengakomodasi aturan penegakan bagi pelaku. Seperti yang diungkap oleh Dian, “Sekalipun perangkat hukum seperti KUHP sudah dimiliki Indonesia, namun peraturan itu

27

laporan khusus

Sumber Foto: Utin Lukeio K. M./NOVUM

masih belum cukup mampu menjerat pelaku tindak pidana di internet,” tutur Dian.

Kesulitan untuk menjerat pelaku kejahatan siber juga berkaitan dengan masalah pembuktian. Dian menjelaskan bahwa hukum positif Indonesia mengharuskan adanya alat bukti, saksi, keterangan ahli, serta terdakwa dalam pembuktian.

Sedangkan dalam hal kejahatan terkait dengan teknologi informasi masih terbilang cukup sulit dilakukan proses pembuktiannya.

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Limitasi Kritik dan Ujaran Kebencian yang Tak Pasti Berujung Represi

28

Berpendapat dan berekspresi di era saat ini sangat mudah tersampaikan di media sosial dan internet, termasuk dalam mengkritik pemerintah atau pejabat publik. Namun, beberapa kritik tersebut terkadang dapat ditafsirkan sebagai sebuah ujaran kebencian dan berujung pada proses “pengamanan” atau tindakan represi oleh para aparat hukum terutama polisi virtual.

Salah satunya terjadi pada Arkham Mukmin, seseorang yang mengkritik Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, pada Maret 2021 lalu. Berawal dari komentar Arkham menggunakan akun pribadinya @arkham_87 pada akun Instagram @garudarevolution, terkait terkait rencana Gibran yang hendak memboyong gelaran final Piala Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ke Kota Solo.

Komentarnya berbunyi, “Tau apa dia tentang sepak bola, taunya dikasih jabatan saja.” Komentar tersebut pun berujung pada video permintaan maaf Arkham yang diunggah di akun Instagram Polresta Surakarta.

Umi pun menjelaskan bahwa sebelum adanya video permintaan maaf telah dilakukan upaya untuk menghubungi Arkham via DM Instagram untuk menghapus komentarnya dan Arkham sendirilah yang tetap menginginkan untuk datang ke Polresta Surakarta. “Kita hanya men-DM, tapi kan dia mau datang sendiri ke sini. Langsung buat surat pernyataan dan sudah selesai,” ujar Umi. Unggul berpendapat bahwa hal

di atas tidak perlu dilakukan, menurutnya jika kasus-kasus sejenis langsung dihadapkan oleh aparat, dikhawatirkan masyarakat menjadi takut menyampaikan kritik.

“Di dunia demokrasi menyampaikan pendapat, ya, sah-sah saja tidak perlu proses hukum. Kalau menurut saya tidak ada perlu rame, tinggal minta maaf dan dijelaskan saja (kesalahannya),” jelasnya.

Turut menanggapi kejadian Arkham di atas, Dian memaparkan bahwa penyampaian kritik memang bagian dari kebebasan berpendapat namun harus tetap sesuai dengan etika dan tidak melanggar ketentuan undang-undang (UU). “Kita perlu adanya etika menggunakan media sosial atau lebih luasnya etika dalam menggunakan teknologi informasi, agar penggunaannya baik serta tidak merugikan orang lain,” terangnya.

Dian juga menambahkan bahwa etika bermedia sosial terdapat pada Pasal 27 sampai 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan prinsip yang harus dipegang dalam berpendapat adalah prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, sebagian masyarakat

laporan khusus NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

masih menganggap bahwa adanya patroli siber yang dilakukan oleh para polisi virtual ini dapat mengekang hak kebebasan berpendapat dan berekpresi di internet. Atas anggapan tersebut, Isnan menyampaikan bahwa masyarakat tak perlu merasa dibatasi haknya. “Kalau kita memanfaatkan media sosial itu dengan baik, saya yakin nggak merasa gitu. Ngapain harus takut?

Kenapa harus merasa terbatasi?

Kalau kita menggunakannya (media sosial) sesuai saja dengan aturanaturan normal (yang ada),” ujar Isnan.

Menghadapi permasalahan dunia siber ini, Unggul berharap agar semua pihak baik masyarakat, pemerintah, dan penyedia platform media sosial saling menjaga apa yang menjadi tujuan mereka beraktivitas di internet. Dian juga berharap pemerintah sebagai regulator harus menyediakan formulasi UU yang melindungi masyarakatnya. “Harus ada UU yang jelas untuk dapat menjerat para pelaku tindak pidana tersebut, sehingga memenuhi kebutuhan rasa aman masyarakat,” pungkas Dian. N Sumber Foto: Utin Lukeio K. M./NOVUM

29

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

S

30 u m b e r F o t o : L i o n y K r i s t i n e

iNFOGRAFIS

profil

Isnan, Wajah di Balik Penangkal Berita Hoaks Oleh: Trisiwi Cintya Palupi

G

u

l

t

o

m

|

N

O

V

U

M

Namun, bagi Isnan, penerapan metode tradisional dalam menyebarluaskan informasi guna menjangkau daerah-daerah yang masih kesulitan mengakses teknologi masih sangat diperlukan.

Hal tersebut dilakukan untuk tetap menjamin masyarakat mendapatkan berita atau informasi yang aktual dan faktual.

Program yang digagas Isnan dan timnya belakangan ini ialah terkait berita perkembangan Covid-19 serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada situasi pandemi ini. Dalam pel aksanaannya, I snan seri ng menjumpai berita hoaks tentang pelaksanaan kebijakan Covid-19, yang mengakibatkan Isnan beserta jajarannya harus memberikan pembenaran atau klarifikasi kepada masyarakat agar tidak termakan oleh berita-berita tidak benar tersebut.

Salah satunya adalah ketika ada kabar burung yang menggemparkan bahwa Surakarta merupakan kota dengan kasus Covid-19 terbanyak. Ia beserta timnya kemudian mengonfirmasi kepada pemerintah pusat dan ternyata berita tersebut tidak benar adanya. “Inilah salah satu contoh berita hoaks yang meresahkan masyarakat,” jelas Isnan.

Bagi sosok kelahiran tahun 1968 ini, pengalaman yang paling berkesan baginya adalah ketika informasi dapat tersampaikan dengan baik dan dapat berguna bagi masyarakat.

Menurutnya, hal itu saja sudah cukup membekas dan memberikan kepuasan tersendiri baginya. Isnan juga selalu mengupayakan berbagai layanan daring untuk masyarakat menjadi lebih efisien.

“(Kami) berusaha agar pelayananpelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi serta dapat menggunakan aplikasi-aplikasi layanan sehingga pelayanan akan lebih terlayani dengan baik,” harapnya.

Isnan pun berharap agar ke depannya bisa terus bersinergi dan menjalin koordinasi dengan dinasdinas pemerintahan lainnya. Dengan terjalinnya koordinasi tersebut, maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari seluruh dinas pemerintahan yang ada dan pemerintah pun dapat dengan maksimal melayani kebutuhan informasi masyarakat di Kota Surakarta.

Dalam mengatasi berita hoaks, Isnan pun berharap agar masyarakat tidak dengan mudah menerima berita yang beredar. Ia juga memberikan tips agar terhindar dari berita hoaks, “Ti psnya adal ah pant au t erus informasi dari akun resmi Kominfo dan jika ada berita yang mencurigakan dapat dilihat dulu kebenarannya melalui akun-akun resmi pemerintah,” pungkas Isnan. N

Foto: Dok.Pribadi/Isnan Wihartanto

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

D

inamika perkembangan informasi terus melesat dengan cepat setiap harinya. Tak ayal, informasi yang kita dapatkan kerap kali tidak tepat atau bisa disebut hoaks. Bahaya hoaks ini sangat terasa terlebih di era pandemi seperti saat ini, banyak sekali hoaks beredar mengakibatkan kesimpangsiuran informasi yang merugikan banyak pihak. Maka, fungsi pemerintah sudah semestinya menjadi wadah bernaung masyarakat untuk mengetahui informasi yang tepat. Di Kota Surakarta, terdapat Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) yang bertugas memberi naungan tersebut..

Isnan Wihartanto atau yang akrab disapa Isnan, merupakan salah satu lakon pengemban tugas mulia tersebut. Isnan merupakan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian Diskominfo SP Surakarta. Pria asli Surakarta ini telah bergabung di Kominfo sejak tahun 2006 silam.

Tugas utama Isnan adalah memberi serta menyalurkan informasi kepada masyarakat terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah yang disalurkan melalui berbagai media informasi seperti radio dan televisi.

Isnan mengatakan bahwa dalam kemajuan teknologi yang saat ini memasuki era 4.0, baik masyarakat maupun Kominfo mau tidak mau harus mengikuti perkembangan yang ada. Seperti lebih dikebutnya penggunaan media sosial untuk mengejar era perubahan teknologi ini. “Sebagai pelaksana birokrasi maka kita harus selalu mengikuti perkembangan pergerakan informasi yang sekarang ini banyak (menggunakan) media sosial dalam penyebaran berbagai informasi,” ujar Isnan.

31

LAPORAN KHUSUS

Bombardir SMS “Pinjol” Bukti Tak Ada Lagi Privasi pada Data Pribadi

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021 NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

P

32

erlindungan data pribadi merupakan suatu hal yang turut tersangkut pada pembicaraan mengenai dampak dari kemajuan teknologi informasi.

Dunia yang menjadi tanpa batas menyebabkan mudahnya informasi data diri ada dimana-mana dan dapat disalahgunakan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Dian Esti Pratiwi S.H., M.H., M.Kn., Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, pun mengatakan demikian.

“Pengaruhnya atas perkembangan teknologi informasi dewasa ini seperti meniadakan batas negara, mempercepat informasi, meningkatkan modus operandi kejahatan dan melahirkan kejahatan-kejahatan tertentu,” ujar Dian.

Adanya penipuan, spam pesan singkat (Short Message Service/SMS) dari banyaknya nomornomor tak dikenal pada telepon genggam, serta data diri yang dengan mudahnya dijadikan sebagai sasaran kejahatan salah satunya terkait pinjaman online atau yang saat ini dikenal dengan singkatan “pinjol”, adalah beberapa contoh dari data pribadi yang sudah tidak aman.

Bombardir SMS dari Nomor Tak Dikenal Hadirnya SMS atau chat yang berasal dari nomor-nomor tidak dikenal menjadi salah satu ciri

Reporter: Auliyani Cahyaningrum Fantika Setya Putri

LAPORAN KHUSUS NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

bahwa data pribadi yaitu nomor telefon kita telah tersebar luas. Spam tersebut dirasa mengganggu oleh para pengguna ponsel saat ini, terlebih SMS penipuan dengan berbagai modus operandi yang bermacam-macam. Seperti yang dikatakan oleh Aqilah Larasati, salah satu warga Kota Solo. “Cukup mengganggu sih, karena kan notifikasinya muncul terus, suruh transfer, sedangkan aku kan nggak pernah pinjem (pinjol) gitu. Terus pernah juga misalnya (modusnya) minta pulsa, kayak ngaku-ngaku keluarga,” ujar Aqilah.

Salah satu alasan data pribadi dapat tersebar luas sebenarnya dapat dikarenakan oleh kelalaian dari diri sendiri. Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Surakarta, Isnan Wihartanto, S.H., pun berkata demikian. “Kita kadangkadang terjebak oleh akun-akun yang kita dengan mudah mengisi data diri kita tanpa tahu itu (pengisian data diri) dari mana,” ujar Isnan.

Selain karena alasan kelalaian dari si pemilik data, munculnya oknum-oknum yang memang berniat untuk melakukan tindakantindakan tak bertanggung jawab atas data pribadi seseorang pun menjadi alasan utamanya. Seperti yang dikatakan oleh Wildan Adi Nugraha, selaku Corporate Communication Telkomsel Jawa Te n g a h d a n D a e r a h I s t i m e w a Yogyakarta, “Bisa disebabkan karena adanya oknum perorangan atau instansi yang tidak bertanggung jawab dalam membocorkan, memperjualbelikan ataupun memanfaatkan data-data pribadi secara ilegal,” tutur Wildan.

Dampak yang dirasakan oleh para korban yang datanya disebarluaskan pun adalah adanya kerugian, tak hanya soal ekonomi namun juga terdapat hak privasi yang dilanggar. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi

33

LAPORAN KHUSUS

Akses Atas Informasi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Unggul Sagena, S. Sos., M. K. P.

“Kalau data bocor bukan cuma soal kerugian, ya, tapi hak kita terlanggar. Jadi nggak langsung (rugi) secara ekonomi, tapi secara perlindungan hukum dan keadilan sudah terlanggar hak-hak kita,”

NOVUMNOVUM EDISI 31 EDISI 31 ||XXXII | XXXII 2021| 2021

ujar Unggul.

34

Melihat dampak buruk yang bermunculan, belum sejalan dengan kerangka hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia yang masih terindikasi lemah. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pun hingga kini masih belum tuntas.

Unggul berpendapat bahwa selama ini dalam perlindungan data pribadi, Indonesia masih memakai Peraturan Pemerintah (PP) dan belum dapat mengatasinya. “Kalau dari pemerintah, aturan hukum yang ada tidak mencukupi. Sebenarnya ada (peraturannya) di PP, tapi tidak kuat untuk menghalangi terjadinya kebocoran pribadi berikutnya,” papar Unggul.

Lebih spesifik, Dian pun mennyebutkan peraturan mana saja yang hingga kini digunakan untuk menjerat para pelaku penyalahgunaan data pribadi.

“Meski RUU PDP belum juga disahkan, namun bukan berarti kita tidak punya formulasi UU yang pas untuk menjerat pelaku. Selama ini pelaku tindak pidana ini dikenakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Kependudukan, serta PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,” terang Dian.

Berbicara tentang bocornya data pribadi yang terjadi di telepon genggam tentu tak bisa jauh dari provider. Terkait hal tersebut, Aqilah

Penipuan Belanja Online

Sumber Foto: Lintang Rayi S/NOVUM

Penyalahgunaan data pribadi bisa berujung pada banyaknya penipuan dengan cara menggunakan data orang lain seperti rekening dan nomor ponsel, sehingga identitas sang pelaku sulit untuk dilacak. Seperti yang diungkap oleh Inspektur Polisi Satu (Iptu) Raya Sumirang, S.H., Kepala Unit II Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Satreskrim Polresta) Surakarta, “Kalau tipu online ini susah, banyak hambatan.

Hambatannya misal, rekeningnya punya orang lain (atau) nomor ponsel yang digunakan penipu pendaftarannya pakai data orang lain,” jelas Raya.

Penipuan pada media online paling banyak ditemukan saat

LAPORAN KHUSUS

proses transaksi jual beli di platform berbelanja atau yang biasa disebut dengan e-commerce. Seperti yang dialami oleh Alvita Sabella, seorang warga Surakarta yang membeli barang namun tak pernah sampai di tangannya. “Sudah lebih dari seminggu (barang) nggak sampaisampai, dihubungi juga nggak bisa, (nomor) aku diblokir, setelah cek nomor rekeningnya ternyata sering nipu juga,” tutur Alvita. Ia juga menjelaskan bahwa modus operandi yang digunakan oleh pelaku adalah dengan memberikan gratis ongkos kirim pada pembelian barang.

Meskipun hambatan dalam penemuan kasus penipuan sangatlah besar, bukan tidak mungkin uang yang telah dirampas dapat kembali. Raya menjelaskan bahwa apabila korban segera melaporkan kasus penipuan yang dialami ke pihak berwajib maka terdapat kemungkinan agar kasus dapat terungkap. “Pernah beberapa kasus uangnya dapat dikembalikan setelah ditipu. Hal ini karena (korban) cepat tanggap, setelah ditipu langsung lapor ke kepolisian sehingga bisa langsung ada tindak lanjut. Kepolisian langsung koordinasi dengan bank untuk memblokir rekening,” jelas Raya.

Beberapa upaya pencegahan agar dapat meminimalisir korban penipuan online pun coba dilalukan oleh kepolisian. “Ada (tindakan pencegahan), melalui seminar, sosialisasi dengan kasus-kasus terkait, ada juga sosialisasi bagaimana agar tidak menjadi korban penipuan online,” lanjut Raya.

Kejahatan yang menyasar pada data pribadi tentu ke depannya akan terus berkembang terutama pada jenis modus operandi yang semakin beraneka ragam. Hal tersebut membuat semakin sulitnya kejahatan untuk dihilangkan dan hanya bisa untuk dikurangi. “Hanya (bisa) dikurangi dengan kewaspadaan,” ujar Isnan. Isnan juga berharap agar masyarakat tidak m u d a h t e rg i u r d e n g a n s e g a l a sesuatu yang murah, mudah, dan cepat untuk menghindari efek setelahnya. N

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

pun berharap agar provider yang digunakan turut menjaga kerahasiaan data pribadi para pelanggannya. “Kalau bisa terutama (untuk) provider, data pribadi kita lebih dijaga lagi gitu. Soalnya kan itu cukup mengganggu, ya, seperti SMS pinjaman. Jadi untuk data-data pribadi lebih dipantau lagi,” ujarnya.

Provider dalam hal ini memang memiliki aturan untuk turut serta dalam melindungi data pribadi pelanggannya. Wildan selaku salah seorang di balik layar provider, menyatakan bahwa provider juga terus berupaya menjaga keamanan dat a pel anggannya. “Penyedi a layanan telekomunikasi seluler dalam menjalankan operasional bisnis wajib mengikuti aturan yang berlaku dalam menjamin keamanan data pribadi pelanggan,” ujar Wildan.

Wildan juga menghimbau kepada para pengguna ponsel untuk selalu waspada terhadap beragam bentuk kejahatan yang menyasar data pribadi. “Data diri, password atau kode verifikasi, harus selalu dijaga kerahasiaannya seperti halnya juga pin ATM atau bank. (Kami) berharap masyarakat dan khususnya pelanggan agar selalu bijak dan memiliki kesadaran dalam menjaga kerahasiaan akses data pribadi,” tutur Wildan.

35

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

36

Lensa.

Fotografer: Utin Lukeio Kusuma Mauridha, Khafidz Abdulah Budianto, Dias Rahmadanti

37

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

HUKUM KITA

RUU PDP, Jawaban bagi Keresahan Masyarakat terhadap Data Pribadi Oleh: Amalia Tiara Ghaisani

Sumber Foto: katadata.co.id (ilustrator : Joshua Siringo Ringo)

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

A

38

danya pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) telah memberikan berbagai dampak di lini kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kemajuan di bidang teknologi.

Himbauan untuk tetap berada di rumah demi menekan angka penyebaran virus, menjadikan masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan segala bentuk perkembangan teknologi. Hal tersebut dikarenakan selama pandemi segala sesuatunya dikerjakan secara daring atau berbasis teknologi.

Kemajuan dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi tentu tak luput dari beberapa risiko bagi para penggunanya. Salah satunya adalah pelanggaran atas data pribadi. Beberapa waktu lalu, kasus kebocoran data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menarik perhatian publik.

Dilansir dari kompas.com, sekitar 279 juta data peserta BPJS termasuk yang sudah meninggal diretas dan diperjualbelikan di sebuah situs daring bernama Raid Forums oleh

seorang pengguna bernama Kotz.

Kotz bahkan memberikan sampel berupa dokumen Microsoft Excel yang di dalamnya terdapat data pribadi peserta BPJS, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, tempat tanggal lahir, jumlah anggota keluarga, dan gaji. Data tersebut dijual seharga 0,15 bitcoin atau setara dengan 81,6 juta rupiah.

Kebocoran data pribadi menimbulkan kerugian bagi para korbannya karena dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Sayangnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat di Indonesia yang menganggap sepele tentang pentingnya perlindungan data pribadi ini. Bahkan, negara kita masih belum memiliki payung hukum yang mengatur secara spesifik mengenai data pribadi.

Selama ini, Indonesia memiliki regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi namun belum dalam bentuk yang komprehensif sebab masih tersebar

dalam berbagai UU di Indonesia, di antaranya terdapat pada UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Te l e k o m u n i k a s i , d a n U n d a n g Undang Administrasi Kependudukan. Selain itu, peraturan yang ada juga belum mengatur mengenai perlindungan data pribadi secara detail.

Kabar baiknya adalah di tahun ini Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021 dan diharapkan dapat disahkan tahun ini. RUU PDP sendiri terdiri dari 72 pasal dan 15 bab yang mengatur tentang definisi data pribadi, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pengecualian, pengendali, pengiriman, lembaga berwenang yang mengatur data pribadi, serta penyelesaian sengketa. Sanksi mengenai pelanggaran atas data pribadi juga diatur lebih spesifik di dalam RUU PDP. RUU PDP dalam penyusunannya banyak mengadopsi dari General Data Protection Regulation (GDPR) atau

“

perseorangan dan denda pada staf dan organisasinya.

Secara keseluruhan, RUU PDP memang belum sempurna, namun setidaknya sudah ada upaya dari pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih progresif dan komprehensif dalam mengatur dan melindungi hak-hak atas perlindungan data pribadi warga negaranya. Selain itu, RUU PDP telah mencakup kebutuhan warga negara akan perlindungan data pribadi serta hak-hak dan kewajiban pengguna data pribadi, sehingga bila terjadi penyimpangan, dapat diberikan sanksi yang sudah ditentukan.

Terlebih di era digital ini, di mana data bisa dengan mudah tersebar, maka diperlukan satu payung hukum yang dapat melindungi hak asasi warga negaranya. N

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Meskipun belum terdapat peraturan secara spesifik, namun hak atas perlindungan data pribadi telah tercantum dalam Pasal 2 huruf c UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi, “Setiap penduduk memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi.

HUKUM KITA

memiliki pendapat yang berbeda.

Para ahli IT berpendapat bahwa sebaiknya ada lembaga independen khusus yang mengawasi data pribadi, sebab Kemkominfo sendiri juga memiliki potensi gagal dalam melindungi data pribadi masyarakat.

Sehingga perlu dibentuk lembaga independen khusus untuk mengawasi pemerintah selaku pengendali atau prosesor data.

Selain lembaga independen khusus, para ahli IT juga menilai bahwa diskriminasi sanksi yang terdapat dalam RUU PDP merupakan salah satu kekurangan dari RUU PDP. Dalam pasal 61-64, dijelaskan bahwa sanksi pidana bagi perseorangan dimulai dari satu sampai tujuh tahun pidana penjara dan denda puluhan miliar. Sedangkan bagi korporasi, sanksinya tiga kali lipat dari sanksi

“

peraturan perlindungan data pribadi Uni Eropa, sehingga banyak konsep dan prinsip baru yang sebelumnya belum dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai data pribadi, seperti konsep data processor dan data controller.

Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku bahwa pembahasan mengenai RUU PDP mengalami kemandekan. Dilansir dari kumparan.com, hal ini dikarenakan adanya silang pendapat antara pemerintah dengan para ahli dalam dalam bidang teknologi informasi (ahli IT) mengenai lembaga pengawas. Pemerintah menginginkan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang menjadi lembaga pengawas data pribadi, namun ahli IT

Sumber Foto: finance.detik.com (ilustrator : Edi Wahyono)

39

histori

Mengenang Pencapaian Bapak Teknologi Indonesia, B.J. Habibie Oleh: Yeandita Quintara Salsabila

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

B

40

acharuddin Jusuf Habibie atau lebih akrab disapa B.J. Habibie, merupakan seorang ilmuwan Indonesia kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Kisah hidupnya sangat menginspirasi banyak orang serta menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena berbagai pencapaian yang beliau torehkan. Sejak dini beliau telah menunjukkan kecerdasannya melalui ketertarikan pada ilmu sains khususnya dunia fisika.

Habibie menempuh pendidikan hanya selama satu tahun di Institut Teknologi Bandung (ITB), dikarenakan ibunya mengirim beliau untuk belajar di RhenischWesfälische Tehnische Hochscule (RWTH), atau dalam bahasa Indonesia disebut Sekolah Teknik Rhein-Westfalen, Aachen, Jerman.

Masa studi Habibie selama 10 tahun serta intelektualitas yang beliau miliki memberikan hasil yang memuaskan, tidak tanggungtanggung beliau meraih dua gelar

Sumber Foto: instagram.com/b.jhabibie

sekaligus selama pendidikannya di RWTH yaitu Diplom Ingenieur pada tahun 1960 dan Doctor Ingenieur pada 1965 dengan predikat summa cumlaude dari Fakultas Teknik Mesin jurusan Desain dan Konstruksi Pesawat Terbang.

Setelah lulus dengan predikat Diplom Ingenieur, beliau langsung mendapatkan kesempatan untuk berkarier di perusahaan kereta api Jerman, Waggonfabrik Talbot pada tahun 1962. Habibie diberikan amanah untuk menjabat sebagai penasihat bagian yang mendesain kereta api disamping kuliah doktoralnya.

Setelah lulus dan meraih gelar doktor teknik penerbangan, Habibie memilih bekerja di MesserschmittBölkow-Blohm atau MBB Hamburg.

MBB merupakan perusahaan kedirgantaraan yang berada di Jerman dibentuk atas dasar merger dari beberapa perusahaan pada akhir 1960-an. Beliau juga mengembangkan sejumlah teori dalam ilmu termodinamika,

konstruksi, dan aerodinamika pada saat bekerja di MBB. Habibie pun terkenal dengan teori yang ia temukan yaitu teori Crack (crack propagation theory) yang selanjutnya diberi nama Faktor Habibie. Teori ini merupakan rumus perhitungan kerekatan yang diterapkan pada konstruksi pesawat sehingga pesawat dapat lebih kuat dan presisi. Akibat rumus tersebut, Habibie sering kali dijuluki sebagai Mr. Crack . Bahkan teori Faktor Habibie hingga saat ini juga digunakan untuk dunia penerbangan dan konstruksi pesawat terbang.

Habibie berhasil untuk pertama kali membuat desain pesawat Airbus A-300, hal ini merupakan pencapaian terbesar pertama kali bagi Habibie pada teknologi industri bidang penerbangan. Beliau merupakan satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor dua di MBB yang mana merupakan perusahaan ternama di Jerman

HISTORI bahkan dunia.

Habibie juga menjadi orang Asia pertama yang mendapatkan penghargaan bergengsi Edward Warner Award persembahan dari International Civil Aviation Organization (ICAO) pada tahun 1994 diberikan sebagai tanda kehormatan atas jasa Habibie yang telah banyak membantu perkembangan pesawat terbang di dunia serta kemajuan industri dirgantara Republik Indonesia.

Pada tahun 1973, Habibie memutuskan kembali ke Indonesia untuk mengabdi serta memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk berkarir di tanah air. Pada tahun 1976, Habibie mendirikan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) atau yang saat ini disebut PT Dirgantara Indonesia. Selama menjabat di IPTN, Habibie mengembangkan sejumlah teknologi pesawat. Salah satu hasil pengembangan teknologi paling terkenal adalah N250 atau yang dikenal dengan Gatotkaca yang menggunakan teknologi fly by wire dan

dapat membawa nama baik Indonesia semakin dikenal oleh dunia internasional. Berkat jasa yang diberikan oleh beliau, perkembangan bidang kedirgantaraan di Indonesia ikut berkembang pesat, hingga dapat bersaing di kancah internasional.

Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada 11 September 2019 tak lama setelah 9 tahun istri tercintanya , Hasri Ainun Habibie, meninggalkannya terlebih dahulu.

Dalam usia 83 tahun beliau meninggalkan banyak sekali jejak prestasi yang masih dikenang oleh banyak orang, juga teori Crack yang hingga saat ini masih diterapkan pada dunia penerbangan. N

NOVUM EDISIEDISI 31 |31 XXXII | 2021 NOVUM | XXXII | 2021

mengudara pertama kali pada 1995.

Tak hanya berkarir di IPTN, pada tahun 1978 hingga 1997 beliau diberi amanah untuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi sekaligus sebagai Ketua Dewan Riset Nasional. Sewaktu beliau menjabat sebagai menteri, beliau memulai terobosan pertamanya yaitu dengan implementasi “Visi Indonesia” yang mendambakan lompatan-lompatan dari negara agraris menjadi negara industri penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Habibie mendapat julukan sebagai Bapak Teknologi Indonesia, karena kehebatan dan prestasinya dalam dunia teknologi industri yang

Sumber Foto: instagram.com/b.jhabibie

41 39

CELETUK SI HAKIM

Pasal Penghinaan Presiden, Angin Segar atau Malapetaka?

Oleh: Alif Rizqi Ramadhan

Sumber Foto: kabar24.bisnis.com

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

P

42

erkembangan teknologi yang semakin cepat disertai dengan kebebasan berekspresi bagaikan pisau bermata dua. Saat ini masyarakat dengan mudahnya menyampaikan aspirasi baik berupa saran maupun kritik terhadap kinerja dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terutama melalui media sosial. Hal tersebut sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah. Namun, tidak jarang kritik yang dilontarkan justru dibumbui oleh ujaran kebencian yang ditujukan kepada instansi pemerintah, pejabat negara, bahkan presiden dan wakil presiden.

Menanggapi isu tersebut, pemerintah memasukkan pasal mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ke dalam

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) sebagai delik aduan. Dalam Pasal 218 ayat 1 disebutkan bahwa, “Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Dikutip dari kemenkumham.go.id, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, menyatakan bahwa alasan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di RUU KUHP bukan untuk membatasi kritik, melainkan karena setiap orang memiliki hak hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya. Yasonna juga menyebut

pasal ini sebagai penegas batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab. Selain pernyataan yang diungkapkan oleh Yasonna, alasan lainnya turut tertera pada draf naskah akademik RUU KUHP. Dalam draf naskah akademik RUU KUHP dijelaskan bahwa penghinaan sejatinya merupakan perbuatan tercela yang dilihat dari berbagai aspek moral, ruang lingkup penghinaan yang berbeda, martabat manusia yang dijunjung tinggi, hingga status presiden dan wakil presiden yang berbeda dengan orang biasa pada umumnya turut menjadi alasan pendukung.

Memandang fenomena bermedia sosial di masyarakat, pemerintah merasa perlu untuk memasukkan

HUKUM KITA CELETUK SI HAKIM pasal tersebut pada RUU KUHP. Dikutip dari tribratanews.polri.go.id, sepanjang 2020, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) berhasil men-take down sebanyak 1.488 akun media sosial yang menyebarkan berita bohong, serta ujaran kebencian yang mana terdapat 14 kasus dari 433 kasus hoaks dan ujaran kebencian yang diusut hingga ke meja hijau.

Perlu adanya batasan antara kritik dan ujaran kebencian, kebanyakan masyarakat dirasa kurang bijak dalam menggunakan internet terlebih jika berlindung di balik akun anonim. Kritik yang ditujukan terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah merupakan suatu hal yang baik. Namun, jangan sampai kritik yang dilontarkan dibumbui dengan kebencian hingga menyerang hal-hal personal dari objek yang dikritik.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu tidak selalu disambut positif, ada masyarakat yang setuju maupun tidak setuju. Ayu Tr i R a h m a w a t i , m a h a s i s w a Universitas Sebelas Maret (UNS),

turut memberi tanggapan mengenai isu tersebut. “Menurutku tidak perlu adanya pasal tersebut karena kita berada di negara demokrasi yang mana kritik merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin negara sudah sepatutnya siap menerima kritik bahkan cibiran sebagai bentuk respon masyarakat terhadap kinerjanya,” ujar Ayu. Senada dengan Ayu, Lionie Natasha Violie yang juga mahasiswi UNS memberi tanggapan bahwa saat ini belum dibutuhkan aturan khusus mengenai penghinaan terhadap presiden. “Terkadang ada peraturan perundang-undangan yang tujuannya baik namun implementasinya tidak selaras dengan tujuannya. Pasal mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden ditakutkan malah menjadi bumerang bagi pengkritik karena dianggap sebagai penghinaan,” tambah Lionie.

Sikap dan tanggapan Presiden Joko Widodo, atau yang akrab dikenal dengan nama Jokowi, subjek yang ditamengi dalam pasal ini

justru bergeming. Respon Presiden Jokowi justru dapat diketahui melalui cuitan pada Twitter Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mohammad Mahfud Mahmodin (Mahfud MD). Ia memberitahukan jawaban Presiden Jokowi saat ditanya responnya terkait pasal penghinaan Presiden ini, "Terserah legislatif, mana yang bermanfaat bagi negara, kalau bagi saya pribadi, masuk atau tak masuk sama saja, toh saya sering dihina tapi tak pernah memperkarakan," tulis Mahfud MD pada akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd.

Di balik pro kontra masuknya pasal terkait penghinaan presiden terutama di media sosial, tetap harus ada batasan yang jelas apa dan bagaimana maksud dari “penghinaan” tersebut diartikan.

Jangan sampai pasal-pasal tersebut justru dapat merugikan masyarakat yang awalnya bertujuan untuk memberi kritik dan saran dan berujung penggunaan pasal tersebut tidak sesuai dengan tujuan awalnya. N

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Sumber Foto: news.detik.com

43

out of topic

“Permission To Dance”, tentang Harapan di Tengah Keputusasaan Oleh: Farah Nur Laily

Sumber: Video Teaser “Permission to Dance” oleh BTS

Koran yang menggambarkan Covid-19 telah berakhir pada 2022.

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

G

44

rup pria dengan nama Bangtan Sonyeondan atau yang lebih dikenal dengan BTS merupakan grup asal Korea Selatan yang beranggotakan tujuh orang. BTS memulai kariernya pada tahun 2013 silam di bawah naungan Bighit Entertainment yang kala itu masih sebuah agensi kecil di Korea Selatan dan sering mengalami jatuh bangun bahkan dipandang sebelah mata oleh banyak orang.

Namun nyatanya, saat ini BTS menjadi grup Korea Selatan paling sukses hingga mencetak berbagai sejarah baik di dalam negeri maupun kancah internasional.

Mulai dari American Music

Awards (AMAs) hingga Billboard Music Awards (BBMAs), BTS berhasil memenangkan berbagai penghargaan. BTS juga berhasil menjadi salah satu nominasi Grammy Awards 2021 untuk kategori Best Pop Duo/Group Perfomance. Selain itu, BTS juga berhasil merajai Billboard Chart untuk beberapa lagunya. Termasuk single terbarunya, “Permission to Dance” yang berhasil menyapu bersih peringkat satu Billboard Chart Hot 100 dan Global 200 pada awal rilisnya.

“Permission to Dance” merupakan single berbahasa Inggris terbaru dari BTS yang dirilis

pada 9 Juli 2021 silam. Perilisan lagu ini juga bertepatan dengan hari jadi fandom BTS, yaitu ARMY yang ke-8.

Menariknya lagi, penyanyi terkenal asal Inggris, Ed Sheeran, juga ikut berpartisipasi dalam penulisan liriknya.

BTS dikenal dengan lagulagunya yang memiliki makna mendalam yang dapat memotivasi banyak orang, khususnya ARMY. Begitu pula lagu BTS “Permission to Dance” yang juga memiliki banyak pesan dan makna di dalam lirik, dance, maupun video musiknya.

Sama halnya dengan single-single berbahasa Inggris BTS sebelumnya yaitu “Dynamite” dan “Butter”,

pandemi kelak benar-benar usai.

Selain menceritakan tentang keadaan pandemi, BTS juga menyampaikan pesan mengenai isu yang akhir-akhir ini sedang muncul yaitu mengenai rasisme.

Jika melihat video musiknya, kita akan melihat scene di mana terdapat beberapa anak yang memiliki ras, warna kulit, serta g e n d e r b e r b e d a y a n g a sy i k bermain bersama. Anak-anak tersebut merupakan simbol untuk saling menghormati dan mencintai satu sama lain.

Ada yang istimewa dari koreografi “Permission to Dance” yang membuat lagu ini semakin menarik banyak orang. Tujuannya mulia, yakni agar semua orang dapat menikmati musik mereka dan bersenang-senang bersama.

BTS menggunakan tiga ISL, yaitu bahasa isyarat yang bermakna bahagia, menari, dan perdamaian.

Banyak sekali pesan dan makna di balik lagu “Permission to Dance” BTS yang bisa kita ambil dan kita pelajari. Harapannya, pesan yang ingin disampaikan BTS melalui lagu ini dapat diterima dengan baik oleh banyak orang.

Dan semoga harapan yang disampaikan BTS dapat segera terwujud, yaitu pandemi Covid-19 akan segera berakhir dan dunia baru yang lebih baik akan segera datang, dunia tanpa virus corona. N

Simbol untuk saling menghormati dan menyayangi perbedaan.

out of topic

hilang harapan, live just like we're golden, let's dance and be happy!

Video musik dari “Permission to Dance” menceritakan tentang kehidupan dan juga harapan di tengah pandemi Covid-19 dengan berlatar di dua kota yang berbeda, yaitu Seoul dan Los Angeles.

Melalui video musiknya, BTS menyatakan harapannya agar pandemi Covid-19 segera berakhir pada tahun 2022. Harapan tersebut dilambangkan dengan diterbangkannya balon ungu dalam salah satu scene. Balon sendiri merupakan representatif dari kebebasan, sedangkan warna ungu melambangkan harapan besar.

Terdapat pula scene yang menunjukkan adanya mesin cuci yang berisi balon ungu yang menandakan bahwa sekarang ini dunia masih dalam keadaan pandemi dan kita belum bebas sepenuhnya. Scene tersebut juga turut menyampaikan pesan bahwa sebelum pandemi ini benar-benar berakhir, mari tetap berjuang untuk keadaan dunia yang lebih baik. Banyak pula scene yang memperlihatkan aktivitas orangorang di tengah pandemi yang diharuskan untuk menggunakan masker. Pada akhir video musik, semua orang terlihat melepas masker dan bergembira yang merupakan gambaran saat

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

“Permission to Dance” dirilis untuk menghibur semua orang di tengah pandemi Covid-19 yang hingga sekarang masih melanda dunia.

Banyak orang yang merasa cemas, putus asa, dan takut akan adanya Covid-19 yang tak ada ujungnya bahkan banyak diantaranya menjadi frustasi dan depresi.

Hal tersebut didukung dengan hasil survei dari The Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat, yang melaporkan bahwa terdapat 63% anak berusia 18-24 tahun mengalami gangguan kecemasan dan depresi, 25% peningkatan penggunaan narkotika untuk mengatasi stres, dan 25% mempertimbangkan untuk bunuh diri. Lewat lagu “Permission to Dance” ini, BTS berharap dapat memberikan sedikit kebahagiaan dan juga harapan di tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini.

Lirik lagu dari “Permission to Dance” mengajarkan pada kita bahwa dalam kehidupan tentu saja terdapat masalah yang terus berdatangan. Namun, hadapi dan lewatilah masalahmu dan jangan biarkan masalah tersebut menghalangimu. Meskipun kita jatuh, kita akan bangkit lagi karena kita tahu cara menghadapinya. BTS juga berpesan, meskipun keadaan tak menentu jangan bersedih dan

Sumber: Video Musik “Permission to Dance” oleh BTS

45

OPINI

Revolusi Teknologi yang Lunturkan Nilai-Nilai Ideologi Oleh: Sigit Dwi Nugroho

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

D

46

ewasa ini kemajuan teknologi di Indonesia sangatlah signifikan, laporan terbaru yang dirilis oleh layanan manajemen konten HootSuite dan agensi pemasaran media sosial We Are Social, dalam laporannya yang bertajuk "Digital 2021", tercatat pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu , yang berarti pengguna internet pada awal 2021 mencapai 73,7 persen dari penduduk Indonesia. Peningkatan pengguna internet tersebut salah satunya disebabkan oleh kemajuan dan pemerataan teknologi yang semakin meny eluruh di Indonesia yang tentunya menjadi akar dari perkembangan fasilitas informasi serta komunikasi di Indonesia.

Kemajuan teknologi informasi juga memiliki peranan dalam men ghadirkan globalisasi yang memengaruhi berbagai sektor kehidupan di Indonesia, termasuk p e r u b a h a n p e r i l a k u masyarakatnya. Banyak ditemui perubahan gaya hidup pada m a sy a r a k a t p e r k o t a a n y a n g biasanya dipengaruhi oleh negaranegara maju , m ulai dari cara berpakaian, model rambut, bahkan cara berperilaku.

Sedangkan, pengaruh-pengaruh tersebut tidak semuanya membawa pengaruh positif dan

dapat diimplementasikan langsung oleh masyarakat Indonesia, karena bisa saja pengaruh tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di bangsa ini.

Pancasila telah terbentuk melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dikenal sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara indonesia, yang nilai-nilainya telah melekat pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Nilai Pancasila juga merupakan nilainilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, dan bersifat universal sebagaimana dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh R a h m a n u d d i n To m a l i l i . O l e h karenanya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa dijaga terutama oleh para penerus bangsa.

Berkembangnya teknologi informasi kerap kali menyebabkan beberapa permasalahan di bidang budaya dan nilai moral. Budaya menurut Clyde Kluckhohn dan William Henderson Kelly dalam bukunya The Concept of Culture adalah semua rancangan hidup yang diciptakan secara historis baik secara eksplisit, implisit, rasional, irasional, dan nonrasional, yang ada pada waktu tertentu sebagai panduan potensial dalam perilaku manusia.

Globalisasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi yang sangat pesat, menyebabkan banyak sekali budaya-budaya yang masuk Indonesia dan bertentangan dengan butir-butir Pancasila serta nilai moral etika masyarakat Indonesia.

Permasalahan tersebut dapat dilihat mulai dari cara seseorang berkomunikasi, yang dengan majunya teknologi, seseorang memilih berkomunikasi melalui gawai atau telepon genggam yang mana mengakibatkan tumbuhnya sikap individualis serta kecenderungan untuk acuh terhadap sekitar. Selain itu, kemajuan teknologi membuat

OPINI m a sy a r a k a t l e b i h m e n c i n t a i budaya asing daripada budayanya sendiri, seperti kesenian tradisional yang perlahan terancam punah dikarenakan generasi muda yang beranggapan bahwa kesenian tradisonal merupakan budaya yang kuno, tua, dan tidak menarik. Pengaruh negatif yang lain dari majunya teknologi adalah menurunnya moral masyarakat karena meniru budaya yang buruk dari bangsa lain yang belum bisa disaring dengan baik oleh masyarakat Indonesia.

Contoh nyata dari budayabudaya asing yang ditiru oleh banyak remaja adalah dengan

meramaikan tempat hiburan malam, mabuk-mabukan, menggunakan zat adiktif terlarang dan beberapa perilaku menyimpang lainnya yang mana condong kepada pelanggaran nilai asusila serta perilakuperilaku liberal. Jika dilihat dari mana mereka meniru hal-hal tersebut, maka yang menjadi alasan utama adalah gaya hidup yang didapatkan dari internet dan konten-konten yang dapat diakses dengan sangat mudah di media sosial.

Melihat semakin tergerusnya nilai-nilai moral bangsa, sudah saatnya masyarakat Indonesia mulai meningkatkan

kemampuan menyaring budaya asing sehingga mampu menyerap sesuai dengan budaya dan nilai m o r a l I n d o n e s i a . Te k n o l o g i informasi jika disikapi dengan baik akan membawa pengaruh yang baik pula. Selain dapat mempermudah publikasi informasi, teknologi juga dapat menjadi media untuk anak bangsa a g a r m e m p e r m u d a h pendistribusian karya seperti m u s i k , fi l m , f e sy e n , d a n l a i n sebagainya untuk memperkuat identitas negara dan membuat Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki budaya dan etika yang luhur sesuai dengan nilainilai Pancasila. N

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Sumber Foto: Jakartamrt.co.id/Irwan Citrajaya

47

Tahukah kamu NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

48

Tangkal Hoaks dan Konten Negatif Bersama Kemenkominfo Oleh: Aji Bayu Prasetya

N

egara dengan pemerintahan yang baik memiliki prinsip transparansi yang bermakna keterbukaan dalam penyelenggaraan proses pemerintahannya. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik) yang bertujuan untuk menjamin hak warga negara hingga meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pemberian informasi sehingga menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Di samping itu, UU Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur mengenai tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan pemerintah secara berimbang. Dalam hal ini masyarakat memperoleh jaminan suatu perlindungan hukum dalam menggunakan maupun mengutarakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang penyelenggara negara.

Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, perlu adanya kepedulian dari pemerintah untuk mewujudkan konsep good governance sehingga menciptakan kesadaran bahwa harus ada kewajiban untuk menyampaikan informasi secara benar, tidak menyebar berita bohong, dan tidak diskriminatif.

Kebebasan dalam mengutarakan hak harus pula dibersamai dengan suatu tanggung jawab untuk mengemukakan fakta yang sebenarnya, dengan tetap mematuhi, menaati, hingga menghormati aturan hukum maupun peraturan perundangundangan yang berlaku. Di era teknologi serba canggih ini, tidak akan lepas dari adanya suatu problematika yang menyebabkan timbulnya simpang siur

Sumber Foto: Dok. Pribadi Utin Lukeio/NOVUM

berita, seperti adanya hoaks dan juga informasi yang tak pasti sumbernya, yang mana banyak menimbulkan disinformasi yang membingungkan masyarakat.

Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, saat ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), bertanggung jawab atas penanganan hoaks serta konten negatif yang beredar di internet. Atas kebutuhan tersebut, Kemenkominfo memiliki situs resmi yang dapat diakses melalui situs web https://kominfo.go.id/. Terdapat beberapa jenis fitur bagi masyarakat untuk memeriksa konten negatif yang ada di internet, yaitu: 1. Aduan Konten, yaitu fasilitas pengaduan konten negatif baik berupa situs/website, URL, akun media sosial, aplikasi mobile, dan software yang memenuhi kriteria sebagai Informasi dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan negatif sesuai peraturan perundang-undangan. Dapat di akses

melalui https://www.aduankonten.id/ 2. Narasi Tunggal Government Public Relations (GPR), yaitu program prioritas untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Dapat di akses melalui https://www.kominfo.go.id/content/ all/artikel_gpr 3. Situs web Kemenkomifo juga memiliki laman layanan cek fakta isu yang dapat diakses pada tautan https://www.kominfo.go.id/content/ all/laporan_isu_hoaks Dengan adanya fasilitas dari Kemenkominfo tersebut diharapkan masyarakat dapat mengawasi dan membersamai penyelenggaraannya agar fasilitas dalam memeriksa dan melaporkan konten negatif yang dimiliki pemerintah ini, dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Fasilitas ini juga diharapkan dapat meminimalisir hoaks dan segala konten bermuatan negatif yang ada di Indonesia. N

Oleh: Raihan Kamal Muhammad

Polisi siber dibentuk guna mencegah dan mengurangi tindak pidana yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam arti lain, polisi siber berperan untuk menciptakan dunia maya yang aman, bersih, dan tidak ada kontenkonten hoaks atau berita palsu yang beredar di masyarakat. Nantinya polisi siber bertugas melakukan tindakan menegur dan menyosialisasikan potensi-potensi pelanggaran pasal juga ancamanancaman apa saja yang terkait dengan UU ITE. Cara kerja dari polisi siber yaitu dimulai dengan anggota polisi siber yang akan memantau aktivitas di dunia maya dan melaporkannya apabila terdapat konten yang dinilai mengandung informasi yang salah dan berpotensi melanggar UU ITE. Setelah itu, konten tersebut akan diserahkan dan dimintakan pendapat kepada para ahli pidana, bahasa, dan ahli ITE. Jika ternyata konten tersebut terdapat potensi tindak pidana, maka akan diserahkan ke Dittipidsiber dan pemilik konten itu akan dihukum sesuai dengan aturan yang mengatur terkait tindakannya tersebut.

Adanya polisi siber ini menuai reaksi pro kontra di kalangan masyarakat.

Masyarakat yang pro dengan kehadiran polisi siber mengganggap bahwa adanya polisi siber akan meminimalisir kejahatan internet, hoaks, dan segala hal yang dinilai berpotensi melanggar UU ITE. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa adanya polisi siber dapat membuat

masyarakat lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial.

Berkebalikan dengan masyarakat yang kontra akan keberadaan polisi siber. Mereka menganggap polisi siber mengancam kebebasan berpendapat. UU ITE yang menjadi dasar pengaturan patroli etika bermedia sosial dan validitas informasi dalam internet, dianggap masih memuat pasal-pasal karet karena tidak ada pasal turunan yang mengatur secara rinci dan tidak ada batasan yang jelas terkait hal apa saja yang masuk dalam ranah pidana UU ITE. M e l i h a t r e a k s i m a sy a r a k a t terhadap UU ITE sebagai acuan dasar kerja polisi siber, sebaiknya pemerintah memutuskan batasan yang jelas terhadap hal-hal yang masuk dalam ranah pelanggaran UU ITE. Selain itu, pemerintah juga harus gencar melakukan sosialisasi, baik itu melalui pendidikan formal maupun melalui media sosial agar seluruh lapisan masyarakat paham akan urgensi diaktifkannya polisi siber . N

Sumber Foto: pramborsfm.com

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

D

ewasa ini perkembangan kehidupan manusia tidak lepas dari adanya teknologi digital. Salah satu teknologi digital yang paling berperan di abad ini adalah internet, yang merupakan s u a t u j a r i n g a n y a n g menggabungkan beberapa komputer dan terhubung dalam sebuah protokol internet (IP). Kehadiran internet telah mampu membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal kebebasan untuk berkomunikasi dan menyebarkan berbagai informasi tanpa mengenal batasbatas wilayah geografis. Akses tanpa batas inilah yang membuat tidak terkontrolnya perilaku masyarakat serta validitas informasi yang tersebar. Akibatnya, banyak sekali berita hoaks, isu SARA, rasisme, dan hal-hal negatif lainya yang ditemukan di internet.

Hal tersebut mendorong Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mohammad Mahfud Mahmodin (Mahfud MD), menginisiasi pengaktifan sebuah sistem keamanan yang diberi nama polisi siber. Polisi siber bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

Polisi siber bernama resmi Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) yang merupakan satuan kerja di bawah Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Dilansir dari laman patrolisiber.id, secara umum Dittipidsiber menangani dua kelompok kejahatan, yaitu computer crime yang menggunakan alat komputer sebagai alat utama dan computer-related crime yang menggunakan alat komputer sebagai alat pembantu.

TAHUKAH KAMU

Hadirnya Polisi Siber, Bikin Lega atau Simalakama

49

internasional

Tragedi Estonia 2007, Bukti Nyata Bahaya Cyberattack

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Oleh: Gumiwang Tri Anugrah T.T.P

50

Sumber gambar: thruss09.medium.com

P

erkembangan teknologi membuat kehidupan era abad ke-21 beralih ke kehidupan virtual dan membuat terciptanya ruang kehidupan tak kasat mata yang disebut dengan cyberspace atau dunia siber. Dalam dunia siber, segala kegiatan manusia yang tadinya ada di dunia nyata masuk ke dalamnya dan memiliki “nyawa” sehingga membentuk dunia baru yang dinamikanya perlu diperhatikan.

Ruang siber yang bersifat borderless berpotensi mendatangkan berbagai ancaman dan serangan siber yang bersifat transnasional, yang mana kejahatannya sudah melewati batas-batas negara yang satu dengan yang lain. Serangan siber atau cyberattack ini pun menghantui setiap negara karena dampak yang ditimbulkan amatlah besar.

Seperti halnya yang terjadi pada negara Estonia tahun 2007 silam, di mana terjadi cyberattack selama 22 hari, tepatnya dari tanggal 27 April hingga 18 Mei 2007. Serangan yang ditujukan pada Estonia ini disebut Distributed Denial of Service (DDoS).

Dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia, DDoS adalah serangan siber berupa pemblokiran jaringan oleh lebih dari satu sumber menggunakan teknik membanjiri sistem dengan pesan atau permintaan bertujuan untuk membebani sistem, sehingga mencegah beberapa atau semua permintaan yang sah agar tidak terkabul oleh sistem yang diserang tersebut.

Terjadinya s erangan siber ini dimulai karena keputusan dari pemerintah Estonia untuk memindahkan sebuah monumen yang memiliki arti penting bagi Uni Soviet. Monumen tersebut dipindahkan dari Tallinn, ibu kota Estonia, ke wilayah pemakaman militer di pinggiran kota. Namun, saat pemindahan monumen tersebut dimulai pada 26 April 2007, timbul kerumunan yang berakhir pada kerusuhan. Di saat kerusuhan terjadi itu lah, Estonia menghadapi ancaman berupa serangan DDoS.

Sumber gambar: yumpu.com

berdasarkan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT) antara Estonia dan Rusia.

Rusia mulanya berjanji akan membantu penyelidikan, namun pada 28 Juni, Kejaksaan Agung Rusia menolak untuk membantu dengan mengklaim bahwa proses investigasi yang diusulkan tidak tercakup oleh MLAT yang berlaku.

Berkaca terhadap apa yang telah dialami oleh Estonia, kita harus sadar bahwa dunia siber jika tidak diawasi dengan baik maka akan menimbulkan ancaman yang berbahaya bahkan bagi sistem pertahanan dan keamanan negara.

Sebab jika internet yang berskala internasional itu digunakan sebagai medan perang baik oleh penyerang individu, kelompok teroris, atau negara, maka besar kemungkinan bahwa orang-orang tidak bersalah akan terkena dampaknya karena tidak adanya batasan yang jelas di dalam dunia siber tersebut.

Serangan siber pun memiliki kelebihan yakni penyerang dapat bertopeng anonim yang mengakibatkan lebih sulitnya proses pelacakan. Maka dari itu, perlu banyak kajian dan pertimbangan mengenai pembatasan dan kebebasan dalam menggunakan teknologi dan internet. N

internasional

jaringan krusial lainnya lumpuh total. Akibatnya berdampak kepada aktivitas masyarakat, negara, dan infrastruktur informasi Estonia hampir mandek total akibat serangan ini.

Beberapa informasi yang didapatkan mengenai serangan ini adalah bahwa penyerangan dilakukan oleh beberapa individu yang berada di luar Estonia. Dilansir dari qureta.com, setelah ditelusuri sumbernya beberapa dari serangan tersebut adalah alamat Protokol Internet di Rusia dan juga instruksi berbahasa Rusia untuk meluncurkan serangan yang dikirimkan secara online di berbagai forum. Serangan ini dapat dikatakan memiliki motif politik yang kuat dikarenakan banyak mengandung pesan mengenai konflik yang ditimbulkan oleh pemindahan monumen.

Anggapan bahwa Rusia yang melakukan cyberattack didukung dengan fakta bahwa Rusia menolak untuk berkooperasi dalam penyelidikan sumber serangan tersebut. Awalnya, dik arena kan sejumlah penyerang berada di dalam yurisdiksi Federasi Rusia, Kantor Penuntut Umum Estonia membuat permintaan bantuan penyelidikan formal kepada Kejaksaan Agung Federasi Rusia

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Dilansir dari bbc.com, dampak yang langsung dirasakan bagi warga Estonia saat serangan tersebut berlangsung adalah, mesin-mesin ATM serta layanan perbankan online tidak dapat berfungsi, pegawai pemerintahan tidak dapat berkomunikasi satu sama lain melalui email dan juga para penyiar berita serta jurnalis tiba-tiba tidak dapat menggunggah berita yang akan diterbitkan.

Serangan siber tersebut menargetkan sistem informasi Estonia yang hampir semuanya telah berbasis virtual. Laman website pemerintah diserbu oleh kunjungan bertubi-tubi , d alam satu detik terhitung mencapai dua kali lipat total kunjungan rata-rata per hari.

Tidak sampai di situ, serangan ini membuat lalu lintas paket data di berbagai situs website Estonia jebol hingga mencapai 4 juta paket per detik.

Dampak yang ditimbulkan oleh serangan ini juga sungguh luar b i a s a , E s t o n i a h a r u s mempertahankan keamanan negaranya selama 22 hari berturutturut . Estonia yang merupakan negara dengan penggunaan internet yang tinggi , tentunya kewalahan dalam menghadapi serangan tersebut. Seluruh jaringan perbankan, telekomunikasi, dan

51

artikel lepas

Interelasi Pemanfaatan Teknologi dengan Kesejahteraan Pekerja selama

Work From

Home

Oleh: Andre Yonathan Purba

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

S

52

Foto: Dok. Pribadi Andre Yonathan Purba

ejak pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia pada tahun 2020 lalu, beragam aspek kehidupan manusia telah mengalami perubahan yang signifikan. Selama pandemi berlangsung, penggunaan teknologi mengalami peningkatan drastis.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap sejumlah kebijakan pembatasan sosial dan tidak memungkinkannya pertemuan tatap muka, penggunaan teknologi secara intensif dilakukan.

Penggunaan teknologi yang

“

Menghemat Biaya Transportasi

“ karena para pekerja tidak perlu berangkat ke kantor. Kedua¸ WFH

“

menciptakan suasana kerja yang jauh lebih fleksibel daripada bekerja dari kantor.

“

Para pekerja yang melakukan WFH dapat bekerja dari rumah, kafe, atau bahkan hotel tempat ia berlibur sehingga tidak perlu terus-menerus berada dalam suasana kantor yang monoton.

Kelebihan selanjutnya yaitu WFH dapat meningkatkan pola hidup yang seimbang antara kehidupan di dalam dan di luar pekerjaan (work-life balance), karena dapat bekerja tanpa perl u t akut kehi l angan wakt u dengan keluarga, pasangan, teman, atau hobi.

work-life balance

“

Setiap kelebihan pasti tetap diiringi dengan kekurangan yang ada, begitupun dalam pelaksanaan WFH. Seperti yang pertama, dibalik pelaksanaan WFH yang memang dapat mengurangi biaya transportasi secara signifikan, di sisi lain justru menambah biaya listrik dan paket internet rumah yang mana jauh lebih besar.

WFH juga mempersulit koordinasi dan mengurangi kerekatan antarsesama pekerja dan juga antarpekerja dengan atasannya, yang biasanya dibangun melalui komunikasi dan pertemuan intensif tatap muka. Di balik fleksibilitas waktu yang ditawarkan oleh WFH, justru membuka celah akan adanya kelebihan beban pekerjaan (overworked), entah karena keinginan atasan ataupun karena kesulitan para pekerja menentukan waktu kerja.

Bila kita memperhatikan dengan seksama problematika dari WFH, terdapat dua dimensi yang perlu dijadikan titik tekan, yaitu pemanfaatan teknologi dan penciptaan lingkungan kerja yang layak untuk semua. Dalam United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), tujuan ke-8 yang ingin dicapai oleh komunitas internasional adalah mencapai tingkat produktivitas penuh dan menciptakan pekerjaan yang layak bagi semua.

Agar dapat mencapai hal tersebut, diperlukan langkahlangkah berbasis kebijakan oleh negara-negara untuk meningkatkan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi dan diimbangi dengan penciptaan pekerjaan yang layak

serta perlindungan hak-hak pekerja atas lingkungan kerja yang aman dan sehat. Mengabaikan peningkatan pemanfaatan teknologi berarti menghambat percepatan pembangunan, sedangkan mengabaikan hak-hak pekerja berarti menempatkan pekerja hanya sebagai “mesin” penghasil keuntungan.

Penerapan WFH jelas telah meningkatkan pemanfaatan teknologi di kalangan profesional pada level yang mungkin belum pernah terlihat sebelumnya.

Pandemi Covid-19 berperan sentral terhadap peningkatan ini, memaksa jutaan usaha mulai dari perusahaan multinasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga UMKM, untuk memperbarui teknologi mereka, baik dari segi SDM maupun peralatannya.

Dapat dikatakan, upaya peningkatan pemanfaatan teknologi mulai menemui tujuannya.

Namun, para pekerja rupanya mengeluhkan beban kerja WFH yang sangat tinggi. Keluhan yang umum ditemui antara lain adalah jam kerja yang seolah tak terbatas, tidak lagi mengikuti aturan 9 jam selama 5 hari seperti biasanya. Beban kerja yang terlalu menumpuk, serta kenaikan tingkat stres, dapat berdampak pada penurunan imunitas pekerja yang justru sangat dibutuhkan pada masa-masa pandemi sekarang ini.

Oleh karena itu, agar langkah pemanfaatan teknologi berjalan serempak dengan penciptaan pekerjaan yang layak dan perlindungan hak-hak pekerja, diperlukan penyusunan kebijakan yang sistematis terkait dengan mekanisme pelaksanaan WFH. Kebijakan tersebut dikeluarkan lebih dulu oleh pemerintah pusat, dengan detail pelaksanaannya diatur lebih lanjut pada kesepakatan bersama antara perusahaan dengan pekerja ataupun serikat pekerja. N

artikel lepas

“

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

paling dirasakan selama pandemi Covid-19 adalah teknologi yang berkaitan dengan penerapan Work from Home (WFH) atau bekerja dari rumah. Penerapan WFH dikhususkan terutama dari sektor nonesensial dan sebagian sektor esensial yang memungkinkan, demi mengurangi kerumunan dan mencegah penyebaran Covid-19. Media dalam jaringan (daring) yang digunakan oleh kalangan masyarakat saat menerapkan WFH cukup beragam, mulai dari Zoom Meeting, WhatsApp, Skype, dan lain-lain.

Penerapan WFH memiliki beberapa kelebihan, yang pertama p e n e r a p a n W F H j e l a s

53

LESEHAN

Monumen Pers Nasional, Simpan Memori Pewartaan Informasi di Indonesia

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Oleh: David Arya Pranata

54 Sumber Foto: Utin Lukeio Kusuma Mauridha/Novum

setiap hari, mulai dari pukul 08.00 – 15.00 WIB. Bagi pecinta dunia pewartaan, ataupun siapa saja yang penasaran dengan sejarah pewartaan Indonesia, Monumen Pers merupakan salah satu destinasi wisata edukasi yang cocok untuk dikunjungi. Akan tetapi jangan heran apabila disana terdapat beberapa koleksi yang telah didigitalisasi.

Karena seiring berjalannya waktu, koleksi yang asli akan termakan usia dan menjadi using maka dari itu dilakukan digitalisasi agar kita masih dapat melihat koleksi asli dengan jelas seperti mulanya. N

Sumber Foto: Utin Lukeio K. M./Novum

LESEHAN

surat kabar untuk dapat dibaca oleh para pengunjung. Lalu masuk ke dalam monumen, tepatnya di ruang depan utama dihiasi oleh pahatan kepala tokoh-tokoh penting dalam sejarah jurnalisme Indonesia, termasuk Tirto Adhi Soerjo Djamaluddin Adinegoro, Sam Ratulangi dan Ernest Douwes Dekker.

Di belakang ruang utama berisi tentang pemandangan yang menceritakan perkembangan dunia jurnalis dunia dan Indonesia yang dibagi dalam enam diorama.

Diorama yang pertama menggambarkan awal kemunculan jurnalis atau pewartaan di zaman nabi. Diorama kedua membahas mengenai bagaimana penyebaran informasi di zaman penjajahan Belanda seperti surat kabar pertama Hindia Belanda milik Vereenigde Oostindische Compagnie, Memories den Nouvelles (1615). Selanjutnya, diorama ketiga melukiskan pers pada masa pendudukan Jepang.

Diorama keempat menceritakan tentang bagaimana detik-detik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan, masa revolusi nasional dan pembentukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Diorama kelima menggambarkan tentang bagaimana kondisi dan perjalanan pers di masa Demokrasi Terpimpin dan D emokrasi L iberal di mana pergerakan pers saat itu sangat dibatasi kebebasannya.

Diorama yang terakhir yaitu diorama keenam menyampaikan tentang kebebasan pers di masa orde baru yang kemudian berlanjut hingga hak-hak dalam hal kebebasan pers setelah masa reformasi tahun 1998. Setelah melalui diorama-diorama, terdapat pula ruang yang menampilkan alatalat bersejarah salah satunya pemancar radio yang disebut Radio Kambing yang dulunya dipakai untuk siaran langsung dengan jarak terjauh pada 1936, yaitu dari Kota Solo ke Den Haag, Belanda.

Untuk masuk ke Monumen Pers tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Monumen Pers buka

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

M

edia merupakan salah satu penunjang untuk mencukupi kebutuhan informasi pada kehidupan manusia.

Baik media cetak maupun mediamedia yang ada di internet, semuanya sangat bermanfaat bagi penyampaian informasi. Membahas mengenai media, tentu tidak akan terlepas dengan kata pers. Pers merupakan suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas.

Apabila bicara mengenai pers di Indonesia, tahukah kalian tentang sejarah pers di Indonesia? Sejarah pers di Indonesia dapat dilihat dari berbagai tempat yang menyimpan berbagai informasi mengenai sejarah-sejarah pers di masa lampau. Salah satunya yaitu Monumen Pers Nasional, yang berlokasi di tengah kota Surakarta, tepatnya di Jalan Gajahmada Nomor 59, Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dikutip dari pariwisatasolo.surakarta.go.id, Monumen Pers dibangun pada tahun 1918 untuk melaksanakan perintah Mangkunegaran VII, Pangeran Surakarta, sebagai balai perkumpulan ruang pertemuan.

Museum ini dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia. Struktur kepengurusannya sendiri, terdiri dari kepala museum dan manajer administrasi, ditambah divisi layanan pengunjung, perlindungan dan perawatan, dan aktivitas seharihari. Museum ini memiliki lebih dari satu juta surat kabar dan majalah sejak masa sebelum dan sesudah era Revolusi Nasional Indonesia dari berbagai daerah di Nusantara.

Koleksinya juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan reportase, seperti penerbangan, mesin ketik, alat pemancar, telepon, dan kentongan besar.

Memasuki Monumen Pers, di depan gedung kita akan disambut dengan sebuah papan yang berisi

55

ARTIKEL LEPAS

Ancaman Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pertahanan Negara

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

P

56

ada era globalisasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, mengakibatkan perubahan dinamika lingkungan strategis di berbagai negara yang telah mengubah tatanan relasi dan kehidupan bernegara. Di satu sisi kehadiran teknologi informasi dan ruang siber memberikan manfaat bagi manusia termasuk dalam sektor pertahanan, namun di sisi lain sejalan dengan manfaat yang diberikan disertai pula ancaman risiko yang tidak kalah berbahayanya.

Oleh: H.K.D. Handaka

Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU)

negara Berdasarkan hasil kajian dari para ahli memperlihatkan bahwa dampak dari adanya perang-perang tak kasat mata ini sangatlah signifikan. Dalam sejumlah peristiwa bahkan memperlihatkan adanya potensi yang dapat memecah belah kerukunan masyarakat dan keutuhan bangsa dan negara. Lembaga-lembaga independen di bidang pengawasan siber pun memperlihatkan data dan statistik peningkatan frekuensi serangan siber ke Indonesia dari masa ke masa dan kurang lebih 1020% serangan tersebut diarahkan pada sistem, jaringan, situs, maupun aset digital dalam ruang lingkup sektor pertahanan.

Indonesia pada dasarnya secara aktif telah terlibat dengan apa yang dinamakan sebagai perang siber atau cyber warfare. Perang modern berbasis teknologi digital ini menjelma dalam berbagai bentuk seperti perang hoax, perang persepsi, perang fitnah, perang media sosial, perang jaringan, dan lain-lain.

Beranjak dari sejumlah peristiwa yang terjadi di masa lalu, seluruh komponen entitas dalam menghadapi ancaman nyata nonmiliter masih bersifat insidental dan jauh dari proses yang terstruktur dan sistematis. Jika kondisi tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan pertahanan dan keamanan nasional. Diperlukan upaya penanggulangan ancaman siber, selain melalui strategi penangkalan dan penindakan terhadap serangan siber juga perlu memutakhirkan doktrin Sistem P e r t a h a n a n K e a m a n a n R a ky a t Semesta (Sishankamrata) agar dapat menjawab kebutuhan era digital dengan cara memasukkan ruang siber sebagai salah satu “semesta” pembentuk kedaulatan negara. N

ARTIKEL LEPAS

malware atau software jahat bernama Stuxnet yang disinyalir dilakukan oleh Amerika Serikat bekerjasama dengan Israel. Kejadian ini membuka mata dunia internasional mengenai bahayanya serangan yang menarget sistem digital infrastruktur vital negara. Selain itu masih banyak kejadian serangan siber yang di lakukan antar negara dan beberapa negara seperti China, Amerika, maupun Korea Selatan yang mulai aktif berpartisipasi dalam cyber war.

Fenomena perang siber di Indonesia pun telah hadir dan mendatangkan ancaman tersendiri terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam catatan yang ada, telah bebarapa kali terjadi peristiwa perang siber antara komunitas Indonesia dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Australia, Amerika, Israel, China, Rusia, dan lainnya. Bahkan Indonesia pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yu d h o y o n o t e l a h m e n g a l a m i serangan siber berupa penyadapan di beberapa instansi pemerintah oleh Australia yang menyebabkan hubungan kedua negara sempat memanas.

Pada dasarnya pemicu peperangan siber yang terjadi sangatlah beragam, mulai dari alasan yang sangat fundamental berbasis idealisme, ideologis, dan fanatisme hingga yang begitu sederhana seperti adanya persaingan olahraga, kesenian, dan hal-hal humaniora lainnya. Perang siber pun begitu banyak terjadi antar komponen bangsa di dalam negeri, seperti perang antara pemerintah dengan warganya di media sosial karena adanya kebijakan yang kontroversial juga antara pemerintah dengan pihak oposisi di internet akibat perbedaan pendapat yang mendasar dalam mengelola

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Dalam konteks pertahanan negara, siber memiliki peranan yang sangat penting terlebih perangkat komunikasi elektronik yang seharih a r i d i g u n a k a n o l e h Te n t a r a Nasional Indonesia (TNI) telah beralih ke teknologi digital. Begitu pula alutsista modern TNI seperti pesawat, kapal, radar, rudal dan persenjataan lainnya yang telah dilengkapi dengan fitur teknologi canggih berbasis digital. Perangkat tersebut juga saling terkoneksi dengan aset militer dalam suatu operasi militer untuk kebutuhan Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaisance (C4ISR) yang dilakukan via siber dengan memanfaatkan berbagai perangkat hardware, software, dan aplikasi berbasis internet seperti website, media sosial, teleconference, dan lainlain.

Mengingat karakteristik digital yang rawan untuk dimanipulasi dan dunia siber yang melibatkan begitu banyak pemangku kepentingan, maka risiko terhadap banyaknya gangguan terhadap situasi pertahanan negara pun meningkat.

Ancaman siber terhadap sektor pertahanan negara pada dasarnya berbeda-beda di setiap konteks dan masa. Biasanya ancaman tersebut sesuai dengan tingkat kerawanan atau vulnerabilities yang dimiliki oleh sebuah negara. Dengan melakukan eksploitasi terhadap kelemahan tersebut, maka sebuah negara dapat diganggu bahkan dihancurkan eksistensinya melalui serangan yang efektif.

Kasus yang terjadi di beberapa negara memperlihatkan betapa dahsyatnya dampak serangan siber bagi eksistensi negara tersebut.

Salah satunya, pada tahun 2010 terjadi peristiwa sabotase sistem nuklir negara Iran melalui penyelundupan dan instalasi

57

destinasi

1000 Musamus, Pesona Alam Ujung Timur Indonesia Oleh: Liony Kristine Gultom

Sumber Foto: Liony Kris ne Gultom/NOVUM

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

I

58

ndonesia mempunyai beragam keindahan alam yang memiliki ciri khas tersendiri di setiap wilayahnya. Berbicara tentang keindahan alam Indonesia, sepertinya kurang lengkap bila kita tidak membahas wilayah paling ujung timur Indonesia yaitu Merauke. Ada banyak sekali keindahan alam yang terdapat di Merauke, salah satunya yaitu Wisata 1000 Musamus.

Wisata 1000 Musamus ini berada di dekat perkampungan Salor 2, terletak di Kawasan Taman

Nasional Wasur, distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua.

Wilayah tempat wisata ini tersebar di beberapa titik, salah satunya di Taman Nasional Wasur serta wilayah Kampung Salor Indah Distrik Kurik, yang dijadikan sebagai potensi wisata yang berada di Kabupaten Merauke.

Wisata 1000 Musamus merupakan salah satu wisata yang menyuguhkan keunikan dan keajaiban yang terjadi di alam.

1000 Musamus ialah sebuah mahakarya dari seekor rayap tanah

yang unik. Nasutitermes triodiae namanya, sejenis rayap tanah yang hanya bisa dijumpai di Merauke, Papua, dan Australia bagian utara saja.

Keberadaan Musamus atau rumah rayap ini dapat mencapai tinggi lima meter dengan diameter lebih dari dua meter. Banyak yang tidak percaya akan keajaibannya, semua pasti berpikir bahwa musamus merupakan hasil dari tangan manusia, padahal musamus murni hasil karya hewan nan kecil yaitu rayap atau yang lebih

Destinasi Sumber Foto: Liony Kris ne Gultom/NOVUM

dikelola dan dijaga dengan apik o l e h m a sy a r a k a t s e t e m p a t .

Wisata 1000 Musamus juga memberikan fasilitas bagi wisatawan, contohnya alat transportasi seperti keretakeretaan, mobil yang dimodifikasi, bahkan kuda yang dapat disewa untuk memberikan kemudahan bagi para wisatawan berkeliling melihat keindahan 1000 Musamus.

Fa s i l i t a s l a i n n y a a d a l a h terdapat jasa fotografer yang akan membantu mengabadikan momen bersama keluarga, sahabat, maupun orang tersayang. Tempat wisata ini juga menyediakan fasilitas saungsaung yang dibuat untuk para wisatawan agar dapat menikmati

pemandangan sambil beristirahat dan menyantap makanan yang dibawa dari rumah.

Wisata 1000 Musamus ini merupakan tempat wisata yang sangat unik dan menarik. Sungguh sangat memukau bahwa hewan sekecil rayap dapat membuat bangunan rumahnya yang begitu tinggi dan kokoh. Dari 1000 Musamus mengajarkan bahwa serangga-serangga yang kecil dan kerap kali dianggap lemah, mampu membangun istananya s e n d i r i . Te m p a t w i s a t a 1 0 0 0 Musamus ini sangat cocok untuk tempat edukasi fauna bagi semua kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa atau sekadar bersantai dan menikmati keindahan alam Merauke. N

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

banyak menyebutnya semut.

1000 Musamus ini terbentuk oleh aktivitas rayap tanah yang membangun rumahnya ketika musim hujan tiba. Rayap akan membentuk tempat tinggal dari tanah yang basah akibat air hujan beserta material organik lainnya, sehingga pada saat musim kemarau tiba tanah liat tersebut akan mengering yang dijadikan sebagai tempat hidup para rayap tersebut. Wisata 1000 Musamus ini kerap dibilang mirip dengan tempat wisata Candi Prambanan, Yogyakarta.

Bagi para wisatawan yang ingin mengunjungi tempat wisata 1000 Musamus, perlu menempuh perjalanan menggunakan mobil dengan waktu tempuh kurang lebih dua jam dari kota Merauke. Sepanjang perjalanan wisatawan akan disuguhkan pemandangan alam Merauke yang masih banyak dikelilingi hutan dan memiliki udara yang bersih. Sesampainya di tempat wisata, wisatawan akan langsung disambut dengan pemandangan berbentuk onggokan tanah yang menjulang seperti bangunan ini.

Wisata 1000 Musamus ini merupakan tempat wisata yang

59

ARTIKEL LEPAS

Pedengung dan Matinya

Kepakaran Oleh: Cahyadi Kurniawan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surakarta

NOVUM NOVUM EDISI EDISI31 31||XXXII XXXII||2021 2021

I

60

Sumber Foto: Dok. pribadi Cahyadi Kurniawan

stilah pendengung atau yang lebih dikenal dengan kata buzzer kini dipandang berhubungan dengan hal-hal politis. Padahal, awalnya pendengung lazim dipakai korporat untuk kepentingan bisnis atau promosi. Politisasi mengubah pemaknaan pendengung menjadi negatif. Sebuah studi oleh Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) pada 2017 menyebutkan penggunaan pendengung makin familiar seiring berkembangnya media sosial Twitter pada 2006. Tiga tahun kemudian, pendengung lazim dipakai untuk promosi merek.

Penggunaan pendengung untuk tujuan politis kali pertama terjadi pada Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Pilgub DKI Jakarta) tahun 2012. Lantaran dinilai ampuh, pendengung juga dipakai secara luas pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014. Model yang sama juga kembali dimainkan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Belakangan ini, pendengung makin berasosiasi negatif seiring banyaknya sejumlah tokoh yang diangkat menjadi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau jabatan strategis lainnya. Banyak tudingan, mereka para pendengung berjasa dalam pemenangan penguasa-penguasa tersebut.

Alhasil, istilah buzzer pun dipelesetkan menjadi “BuzzerRp”.

Saat itu, muncul parodi di media

Indonesia, Siti Fadilah Supari. Pada kesempatan itu, Siti Fadilah menuding ada konspirasi mengenai vaksin dan pandemi yang terjadi.

Hingga kini, tuduhan Siti Fadilah tidak pernah terbukti.

Pertunjukan yang dihadirkan pendengung itu pantas disikapi secara serius. Pendengung kerap membuat konten di luar koridor sains. Pada fenomena obat penyembuh Covid-19 misalnya, klaim ini sangat mudah dikeluarkan padahal faktanya penemuan obat harus melalui banyak tahap yang rigid dan mahal hingga sebuah bahan atau formula sahih disebut obat. Dalam koridor sains, klaim semacam ini sungguh menyesatkan.

Apesnya, tontonan yang disajikan pendengung ini dilihat dan dibicarakan banyak orang di luar platform.

Sama halnya seperti Siti Fadilah dengan tuduhan konspirasinya, teori ini tidak pernah terbukti sampai kapanpun kecuali dengan “kajian cocoklogi”. Hemat penulis, konspirasi hanya cocok bagi orangorang yang malas berpikir kritis dan logis. Pandangan ini membahayakan lantaran bisa menjadi pembohongan publik atas dasar sok saintifik.

Di tengah derasnya pengaruh pendengung ini, maka perlu penguatan literasi media masyarakat kita. Literasi yang lebih mumpuni ini tidak sekadar bagus untuk mengindentifikasi mana pendengung dan mana yang bukan, tetapi juga memfilter mana informasi yang bisa dijadikan rujukan dan tidak. Upaya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan upaya keras kolektif lainnya. N

ARTIKEL LEPAS

Faktanya, pendengung masih terus bertarung wacana di media sosial tidak hanya bertujuan melambungkan nama figur tertentu baik secara komersial maupun sukarela. Konteks paling dekat dengan situasi saat ini adalah peran pendengung dalam menanggapi kebijakan penanganan pandemi.

Ada pendengung yang menolak kebijakan lockdown, tak sedikit pula yang mendesak lockdown. Penolak lockdown umumnya berada di sisi penguasa sebab pemerintahan Jokowi juga menyatakan respons serupa. Di sisi lain, pendengung yang mendorong science based policy menghendaki lockdown malah disebut influencer. Ada perbedaan dikotomi meski sebetulnya keduanya serupa.

Saat itu, semua orang bicara pandemi. Semua orang melontarkan pendapatnya seolah-olah dia seorang yang ahli di bidangnya.

Bahkan, seorang pendengung dengan latar penyanyi pernah menampilkan sosok Hadi Pranoto, yang diklaim memiliki ramuan obat untuk virus Covid-19. Obat ini tidak pernah teruji secara ilmiah. Anehnya, saat ia menyebut Hadi dengan panggilan “profesor”, profil kepakaran Hadi tak pernah ditemukan. Tidak ada keterangan di mana dia mengajar, apa saja risetnya, apa buku yang sudah diterbitkan, dan tiba-tiba hadir ke muka umum memamerkan sebotol ramuan yang diyakininya obat menyembuhkan Covid-19 tanpa asalusul yang jelas.

Cerita lain juga datang dari influencer dengan latar mantan pesulap alias Deddy Corbuzier.

Podcast Deddy menghadirkan mantan Menteri Kesehatan Republik

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

sosial sebuah akun akan memuji penguasa terhadap topik tertentu.

Kemudian, cuitan atau status itu akan diakhiri dengan kalimat, “Bismillah, komisaris.”

Kehadiran pendengung yang dipolitisasi makin hari menjadi sesuatu yang lazim bahkan secara resmi dipakai pemerintah. Data opentender.net, sebuah platform sumber terbuka besutan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai lelang proyek di tanah air, menunjukkan ada lima tender mengenai penggunaan pendengung di tanah air. Tender ini terjadi pada 2020 ketika Indonesia dilanda p a n d e m i C o v i d - 1 9 .

Saat itu, pemerintah berinisiatif untuk menggunakan pendengung agar bisnis pariwisata tetap berjalan di tengah banyaknya pembatasan mobilitas lintas negara guna menekan persebaran Covid-19.

Kelima tender ini dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dengan total nilai kontrak 10 miliar rupiah. Secara terperinci, empat tender diantaranya bertajuk “publikasi melalui influencer” sebanyak empat paket senilai 9 miliar rupiah. Sedangkan, satu paket bertajuk “perjalanan wisata pengenalan pembuat opini (key opinion leader)” senilai 1 miliar rupiah.

Saat itu, pertanyaan mengenai urgensi program ini banyak disampaikan warganet.

Persoalannya adalah, kampanye pariwisata dengan membayar pendengung dianggap menjadi hal yang tidak etis di tengah banyaknya pemutusan hubungan kerja akibat pandemi. Hal ini juga kontraproduktif dengan semangat membatasi perjalanan guna mencegah persebaran virus Covid-19.

61

SENI seni

Sumber Foto: Instagram @sipafestival

SIPA, Persembahan dari

Kota Budaya kepada Dunia

Oleh: Pratisto Ilham Pranoto

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

K

62

ota Surakarta dikenal dengan warisan budaya yang sungguh beragam salah satunya adalah di bidang kesenian.

Kota yang sering disebut dengan Kota Solo ini juga bersemat gelar Spirit of Java, yang memiliki makna bahwa Solo merupakan jiwanya Jawa, melambangkan keagungan serta kecantikan Jawa yang tercermin dari Kota Solo. Berbekal keindahan dan keragaman budaya Kota Solo yang luar biasa tersebut, maka tercetuslah festival budaya SIPA. Solo International Performing Arts atau yang disingkat SIPA, merupakan acara pagelaran seni pertunjukan tahunan berskala internasional. SIPA digagas oleh mantan Wali Kota Surakarta Ir. Joko Widodo pada tahun 2009, pertunjukan ini pada awalnya dilakukan di Pamedan (halaman depan) Istana Mangkunegaran Surakarta. Namun, pada 2013 atau saat penyelenggaraannya yang ke-5, pagelaran SIPA seterusnya dipindahkan ke Benteng Vastenburg karena banyaknya nilai sejarah yang terkandung serta letaknya yang strategis di jantung Kota Solo.

Dari tahun ke tahun tema yang d i u s u n g S I PA s e l a l u m e n y i t a perhatian dan ditunggu-tunggu oleh para masyarakat serta pecinta seni dari seluruh Indonesia dan

mancanegara. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 dan sangat banyak mengubah kehidupan masyarakat pun dituangkan menjadi tema pagelaran SIPA tahun 2021, yang mencerminkan keadaan serta harapan di tahun ini dengan tajuk “The Great Light of Arts”. Pandemi diibaratkan seperti kegelapan yang kelak akan sirna dengan terbitnya harapan dan cahaya kehidupan baru berupa keadaan negeri dan seluruh dunia yang akan semakin pulih.

Pandemi yang belum usai juga menyebabkan SIPA 2021 mengadopsi sistem baru dalam pagelarannya, yakni menggunakan konsep hybrid drive-in. Konsep tersebut membuat pengunjung dapat datang menonton langsung, namun terbatas oleh beberapa peraturan. Salah satunya pengunjung wajib menonton di dalam mobil yang dibawa sendiri dengan maksimal penumpang tiga orang. Jumlah unit mobilnya pun dibatasi hanya sekitar 30 unit saja.

Selain itu, yang baru dari SIPA kali ini adalah pagelarannya yang dilaksanakan di Bengawan Solo Park dan Taman Satwa Taru Jurug, guna menghindari kerumunan di tengah kota apabila dilaksanakan di lokasi awalnya.

SIPA juga memiliki maskot di setiap tahunnya. Maskot ini diambil

dari para lakon yang telah memberikan warna solid dan kiprah yang luar biasa di bidang seni.

Orang-orang tersebut juga merupakan warga Kota Solo atau memiliki darah keturunan Solo.

Sebut saja Sruti Respati, GPH Paundrakarna, GKR Timoer Rumbai Kusumadewayani, Rachel Georghea Sentani, Yang Mulia Tunku Atiah, Fajar Satriadi, Peni Candra Rini, Eko Supriyanto, Melati Suryodarmo, Elizabeth Sudira, serta Dory Harsa yang secara berurutan menghiasi wajah SIPA sejak tahun 2010 hingga 2020. Selain menjadi wajah utama SIPA, mereka juga didaulat menjadi penampil utama di opening ceremony.

Maskot SIPA tahun 2021 pun diambil dari penyanyi keroncong legendaris Kota Solo yaitu Endah Laras.

Pagelaran SIPA punya tujuan menarik dan mulia yakni selain untuk memperkenalkan budaya Solo dan Indonesia, juga menjadi ajang berjawat dengan negara lain melalui pentas budaya akbar ini.

SIPA juga bermaksud menarik wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga membawa dampak baik pada pariwisata dan perekonomian Kota Solo. Semoga dengan adanya pagelaranpagelaran seni seperti SIPA ini, kita tak akan lupa dengan budaya sendiri d a n j u g a m e n g h a rg a i b u d a y a bangsa lain. N

komik

Kerja, Waspada, Pangkal Kaya

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Oleh: Dina Rachmatul Maula

63

CERPEN

Acuh Tak Acuh di Dunia yang Keruh Oleh: Jenifer Sevilla

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

K

64

ala itu matahari bersinar terang diiringi panas yang menyengat seakan menggambarkan kondisi negara saat itu. Kinan, salah seorang mahasiswa baru di sebuah universitas negeri, sedang merebahkan diri di sofa ruang tengah. Tangannya sibuk menggeser layar ponsel yang menampilkan laman media sosial. Sebuah notifikasi tiba-tiba muncul berupa pesan yang dikirim temannya. Pesan yang membuat Kinan mematikan ponsel dan menutup mata dengan lengannya, terlihat benar sedang pusing karenanya.

Oktober 2020, waktu itu sedang gencar-gencarnya protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tak memihak rakyat. Sudah tentu, para mahasiswa di kampus tempat Kinan belajar tak tinggal diam. Kajian demi kajian dilakukan hingga akhirnya mereka memutuskan untuk ikut melaksanakan aksi turun ke jalan bergabung dengan berbagai elemen masyarakat dan perguruan tinggi lain sebagai upaya menunjukkan penolakan terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah.

Ya, itu lah inti dari pesan yang Kinan terima di ponselnya, pesan yang membuatnya pening. Pesan berupa pertanyaan, apakah Kinan akan turut serta dalam aksi mahasiswa atau demo yang sedang ramai itu.

Sebagai seseorang yang baru saja menjadi mahasiswa mengikuti aksi terbilang baru dan asing, mengingat selama masa SMA tak pernah ada gerakan serupa. Kinan juga termasuk anak rumahan yang pendiam, sehingga memutuskan apakah ia akan mengikuti aksi atau tidak adalah keputusan yang sangat sulit. Kinan tak paham, sekali lagi dia bertanya-tanya apakah arti

Sumber Foto: Limawaktu.id

mahasiswa itu pada dirinya.

Hingga keesokan harinya, Kinan dengan segala kegalauannya yang masih belum bisa mengambil keputusan, bertanya pada Juan, kakak laki-lakinya. Ia duduk di tepi tempat tidur Juan dan mengamati kakaknya yang sedang sibuk mengetik.

“Kenapa? Muram amat,” tanya Juan.

“Mbok uwes, tidak usah macemmacem. Belajar saja yang bener,” timpal ibu Kinan dengan logat khas Jawa Tengahnya.

Perbedaan pendapat tersebut membuat Kinan semakin bingung, pikirannya melayang mengira-ngira siapa saja temannya yang berpartisipasi dan siapa yang tidak.

Kinan teringat temannya sejak SMA, Akbar namanya. Akbar memang termasuk siswa yang aktif dan tidak pernah absen mengikuti aksi-aksi mahasiswa, mungkin suasana saat ini bukan masalah besar baginya.

Apa yang kau takutkan, sih? toh demo tidak menunjukkan nasionalismemu kuat atau lemah, perkataan Akbar beberapa waktu lalu kembali tergiang dan membuat Kinan lagi-lagi menghela nafas.

Bar, ikut aksi ga ya? Sebuah pesan singkat akhirnya kukirimkan pada Akbar. Dua menit kemudian dibalasnya dengan panggilan masuk, kelihatan geram sekali suaranya menyentakku, mungkin dia sudah gemas beberapa hari belakangan aku selalu bertanya hal yang sama.

"Nan, tidak ada yang namanya benar atau salah, semuanya itu sesuai prinsipmu sendiri. Kalau kau tergerak, maju! Kalau kau punya cara lain, pakai! Kami tidak butuh mahasiswa yang aksi hanya untuk pasang story. Lagi pula, berjuang tidak hanya di satu jalan."

Aku hanya bergumam, tidak tau harus menjawab bagaimana.

"Kinan?" suara Akbar kembali terdengar.

"Iya," kataku akhirnya.

Akbar tidak menjawab, membiarkanku mendengarkan suara ramai di belakangnya. "Aku harus pergi, Nan. Kalau kamu pengen ikut aksi segera konfirmasi, tapi kalau engga ya tidak apa-apa, aku nggak bakal nyindir kamu apatis atau tak peduli,” lanjut Akbar lalu menutup panggilan suaranya. N

cerpen

dengan mantapnya sambil mengingat perjuangan yang ia lakukan dengan caranya sendiri itu.

Kinan hendak bertanya lagi ketika Juan lebih dulu menyuruhnya keluar. “Udah sana deh, banyak tanya. Aku masih sibuk nih, kalau kamu ingin demo ya demo, kalau nggak pengen ya udah, gitu aja,” Kinan merengut, justru itu yang ingin ia tanyakan.

“Bang, memangnya mahasiswa harus demo?” pertanyaan Kinan tidak terjawab karena pintu kamar Juan yang sudah tertutup lebih dulu.

Kinan menghentakkan langkahnya kesal, bersamaan dengan itu ia melihat ayahnya yang sedang mencuci motor dan ibunya sedang menyiram tanaman di halaman depan.

“Tidak ikut demo? Ramai tuh jalanan dipenuhi mahasiswa,” tanya ayahnya saat melihat Kinan mendekatinya. Kinan mengabaikan pertanyaan ayahnya dan lebih memilih mengambil selang air untuk membantu menyiram motor.

“Mahasiswa kok tidak demo,” sahut ayahnya lagi.

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

“Bang, kamu nggak ikut demo?”

“Nggak dulu, skripsiku banyak revisi,” jawabnya ringan sambil masih sibuk dengan laptopnya.

“Kalau tidak lagi skripsi, abang ikut?”

“Iya, jelas,” angguk Juan mantap.

Mata Kinan melebar menunjukkan antusiasmenya yang muncul. “Kenapa ikut demo, bang?” kejar Kinan. Juan mengalihkan pandangan dari laptopnya, dia menatap Kinan seakan Kinan melontarkan guyonan yang tidak lucu.

“Lho, sudah jelas alasannya kan, dek. Menurutmu, kenapa banyak orang-orang pada demo itu? Ya karena mereka merasa haknya tidak dipenuhi pemerintah, karena merasa tidak ada keadilan dalam kebijakan pemerintah,” tutur Juan.

“Kalau menurut abang penting kayak gitu, kenapa sekarang tidak ikut?” tanya Kinan lagi.

“Aku membantu sebisaku, dek, speak up lewat media sosial, ikut diskusi online, semacam itu. Kalau ikut turun ke jalan, aku titip suara ke temanku saja kali ini,” jelas juan

65

RESENSI BUKU

Hujan : Membersamai Suka, Memeluk Duka Oleh: Yunike Rahma Hermanto Judul Penulis Penerbit ISBN Halaman Tahun terbit

Sumber Foto : Pinterest.com

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

B

66

uku yang ditulis oleh penulis t e r k e n a l Te r e L i y e i n i menceritakan kisah tentang Lail, gadis berusia 21 tahun yang datang ke pusat terapi saraf untuk menghilangkan ingatannya tentang hujan. Baginya hujan selalu turun di masa-masa pentingnya, baik gelap maupun terang, baik hancur maupun sembuh, dan semua ada sosok Esok di dalamnya.

Novel beralur maju mundur ini dimulai dengan menceritakan memori Lail pada tahun 2042, ketika dunia menjadi jauh lebih canggih. Semua aktivitas manusia dibantu oleh teknologi yang amat mumpuni. Pesatnya pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan kesejahteraan bumi.

Namun, musibah datang tepat di hari di mana bayi kesepuluh miliar di bumi lahir, sebuah gunung purba meletus dengan hebatnya sehingga meluluhlantakkan seisi bumi.

Lail yang harus kehilangan orang tuanya bertemu dengan Esok, remaja pria lima belas tahun yang selalu menolongnya. Keempat kakak Esok juga

orang hebat ini selalu terhalang oleh fenomena dunia. Dunia makin kacau, keadaan dunia terus memburuk. Para pemimpin dunia berdebat tentang bagaimana mereka menghadapi perubahan iklim sejak bencana gunung purba meletus itu. Negaranegara subtropik memutuskan untuk menembakkan gas sulfur dioksida ke lapisan stratosfer bumi agar iklim negara mereka membaik. Tapi justru menimbulkan malapetaka sebab membuat iklim dan cuaca negaranegara tropis mengalami perubahan yang ekstrem.

Kelebihan dari novel ini adalah topik yang diangkat sesuai dengan kondisi saat ini yang mana semua bergantung pada teknologi beserta kecanggihannya seolah memang di masa depan akan terdapat teknologiteknologi tersebut. Namun, kelebihan tersebut juga menjadi suatu kekurangan karena terlalu fokus membahas tentang teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga faktor-faktor lain kurang ditonjolkan.

Dari novel ini, selain kita dapat belajar tentang cinta dan keikhlasan, kita juga mendapatkan pengetahuan singkat tentang kejadian gunung Tambora dan Toba yang meletus ribuan tahun lalu, yang membuat dunia dirundung musim dingin dan hujan begitu lama. Kita juga banyak belajar mengenai teknologi dan ilmu pengetahuan mengenai iklim di sepanjang jalan cerita. Selain itu, kita juga disuguhi cerita heroik Lail-Maryam selama menjadi relawan, yang bahkan tidak mereka sadari hal itu sangat heroik dan dihormati seluruh orang, membuat siapapun yang membaca akan tersentuh dan terharu. N

Hujan Tere Liye (Darwis) PT. Gramedia Pustaka Utama 978-602-03-2478-4 xii + 320 halaman 2016

tidak selamat dari musibah, beruntung ia masih memiliki ibu yang harus kehilangan kedua kakinya akibat bencana hebat itu. Sejak kejadian itu, Lail dan Esok terus bersama dan menjadi teman baik, saling membutuhkan satu sama lain dalam masa-masa sulit bertahan hidup.

Tiga bulan setelah bencana itu kota kembali pulih, namun keduanya harus berpisah sebab Esok, berkat otak geniusnya, diadopsi oleh wali kota bersama dengan ibunya dan Lail dipindahkan ke panti sosial. Meski harus berpisah, Lail tetap bahagia. Di panti sosial itu, ia sekamar dengan Maryam, anak gadis sepantarannya. Kelak Maryam akan menjadi sahabat sejatinya, saling bertukar senang dan sedih, serta mengarungi kesulitan bersama.

Dua tahun kemudian, jarak Lail dan Esok makin menjauh. Esok pergi kuliah ke ibu kota, sedangkan Lail dan Maryam mendaftar sebagai relawan dan berhasil lolos berbagai seleksi. Waktu terus berlalu, Lail dan Maryam berkutat dengan kegiatan relawannya bahkan bersedia melakukan aksi heroik yang selalu dikenang seantero kota dan negara. Sedang Esok selalu sibuk dengan berbagai penelitian di kampusnya. Esok dan Lail hanya bertemu sekali setahun dan jarang bertelepon karena saling takut mengganggu. Perasaan mulai tumbuh, bertahun-tahun lamanya hingga mereka sadari itu.

Sayangnya, cerita roman dua

Oleh: Nadia Sekarsari milik orang lain sekalipun telah disembunyikan. XKeyscore ini juga berada di bawah Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) yang mana dapat bertindak tanpa surat perintah dari pihak berwenang.

Snowden merasa hal tersebut tidak benar, para oknum di balik layar menggunakan wewenangnya untuk melumpuhkan sasaran mereka dengan mengakses data legal dan merugikan pihak lain hanya demi kepentingan mereka. Selain itu, semua pekerjaan mereka semata-mata agar dapat mengendalikan dan menguasai ekonomi dan sosial dunia serta melindungi supremasi pemerintahan negaranya.

Kegelisahan ini juga berdampak pada dirinya yang selalu tidak nyaman melihat kamera dan menyimpan informasi pribadi pada gawainya sendiri karena merasa diawasi. Sehingga membuat kekasihnya, Lindsay Mills (Shailene Woodley) protes karena selain dilarang berbuat ini dan itu oleh Snowden demi menjaga keamanannya, ia juga merasa Snowden makin tidak bahagia karena pekerjaannya.

Akhirnya saat ia dipindahtugaskan di Pusat Operasi NSA di Oahu, Hawaii, Snowden menyeludupkan data-data rahasia negara yang mestinya dibuka ke publik untuk kepentingan

masyarakat, salah satunya adalah salinan asli FISA Court Order. Setelah berhasil menyeludupkan data tersebut, ia kemudian menggandeng jurnalis dari beberapa media, seperti The Guardian dan New York Times untuk mengungkap segala perbuatan negaranya.

Tindakannya ini menuai pro dan kontra baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Pada sisi masyarakat Snowden disebut berjasa karena mengungkap kebusukan negaranya yang mengintai dan mengakses informasi pribadi tanpa sepengetahuan warganya.

Namun, pemerintah menilai bahwa Snowden adalah pengkhianat negara karena membocorkan dokumen rahasia Amerika Serikat. Akibat hal ini, Snowden beberapa kali berpindah-pindah negara untuk menghindari kejaran pemerintah.

Film ini menyadarkan kita bahwa ancaman kebocoran data pribadi menghantui kita di mana dan kapan saja.

Secara tersirat kita juga diperingatkan untuk selalu menjaga segala informasi pribadi yang dimuat dalam gawai serta memperhatikan apa saja yang kita unggah ke media sosial. Film ini juga menyuguhkan kenyataan bahwa sistem pertahanan nasional bisa kapan saja terancam akibat banyaknya kebocoran data. Sehingga sangat penting bagi sebuah negara untuk mempertahankan keamanan negara dari kejahatan siber. N

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

S

nowden adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan seorang pemuda bernama Edward Joseph Snowden yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt. Ia adalah seseorang yang memiliki ambisi untuk mengabdikan diri pada negaranya.

Dimulai dari kariernya bersama pasukan militer Amerika Serikat, namun karena kecerobohannya ia mengalami patah tulang sehingga kariernya harus berakhir.

Melanjutkan keinginannya untuk mengabdi kepada negara, ia beralih dengan mendaftar sebagai anggota Central Intelligence Agency (CIA). Dengan kecerdasannya ia dapat mengungguli teman-temannya dalam latihan membuat perlindungan siber terhadap infrastruktur negara. Kariernya di CIA pun melonjak naik dan langsung ditugaskan di Jenewa, Swiss.

Di sana ia dikenalkan kepada sebuah program bernama XKeyscore di mana program ini dapat mengintai dan mengakses informasi dan data pribadi

HUKUM KITA RESENSI FILM

Snowden: Antara Pengkhianat atau Penyelamat Negara

6767

Keberadaan teknologi informasi bagaikan PEDANG BERMATA DUA, di satu sisi SANGAT BERMANFAAT di sisi lain ada dampak yang

MEMBAHAYAKAN.

Manusia harus PANDAI BERADAPTASI mengikuti perkembangan teknologi informasi agar dapat MERASAKAN MANFAATNYA.

ANGGOTA MUDA LPM NOVUM FH UNS

Esti

Samsul

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

Arinda

Akbar

68

Jihan

Adping

Yuniar

Fairus

Rosyda

Iansa

Kezia

Tsania

Farah

Bina

Alya

Maria

Alfira

Regita

Sauzan

Nikita

Fariz

Hanifah

Clarissa

69

NOVUM EDISI 31 | XXXII | 2021

WISUDA WISUDA

38

PRODUK LPM NOVUM FH UNS

Gedung 1 Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Website : novumpers.com Email : novumlpmfhuns@gmail.com OA Line : @mpm6732f Instagram : @lpmnovumfhuns Narahubung : 0857-6419-1016