Majalah NOVUM Edisi 29/XXX/2019

ISSN : 0854-1620

Rp18.000,-

NOVUM Sepatah Kebenaran Nurani Keadilan

PERJUANGAN LINGKUNGAN HIDUP Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masih patut diperjuangkan.

Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, masih dirampas berbagai pihak, masih sangat pantas diperjuangkan berbagai pihak Edisi 29/XXX/2019

WARUNG MAKAN

MBAK MAR Alamat : Jalan Awan 1 No. 6, Ngoresan RT 01 / RW 02 Jebres, Surakarta

Menerima Pesanan : 085713071231

Daftar Makanan

Makanan Nasi Nasi Nasi Nasi

Minuman Es Jus Es Buah Es Teh / Teh

Es Jeruk Aneka Es Dll

Sayur Goreng Pecel Omlet

Magelangan Mie Goreng / Rebus Nasi Soto Nasi Sup

PENGURUS LPM NOVUM FAKULTAS HUKUM UNS 2019/2020 Pemimpin Umum Taufiqulhidayat Khair Sekretaris Umum Sonia Damayanti Sitompul Wakil Sekretaris Umum I Pricellia Griselda Puspitadevi G. Wakil Sekretaris Umum II Lintang Astika N. Wakil Sekretaris Umum III Azalia Deselta Bendahara Umum Novena Larasati Wakil Bendahara Umum Neiska Aranafta Nurain Pimpinan Redaksi Chiara Sabrina Ayurani Kepala Divisi Majalah Annisa Fianni Sisma Kepala Divisi Newsletter Bidari Aufa Sinarizqi Kepala Divisi Buletin Fatma Fitrianuari Fatima Kepala Divisi Online dan Artistik Cucut Fatma Mutia Lubis Redaktur Pelaksana Ahmad Muflih Saefuddin, Amalia Tiara Ghaisani, Devina Datri Nurrahmi, Dias Rahmadanti, Diva Lufiana Putri, Melita Amelia Yuniarum Tim Online dan Artistik Akbar Rosyad Soleh, Hasna Nur Adila Agma, Kharisma Salsa Bila Pimpinan Penelitian dan Pengembangan Amalia Rahma Hafidah Kepala Divisi PSDM Genies Wisnu Pradana Staf Divisi PSDM Laras Iga Mawarni, Jimmy Aldeo, Dytia Shafa Fauziyah Kepala Divisi Diskusi dan Penelitian Ghirindra Chandra M. Staf Divisi Diskusi dan Penelitian Alfin Ramadhan, Vera Rahayu, Obed Joshua Sirait Pimpinan Perusahaan Andini Indriawati Kepala Divisi Niaga dan Periklanan Dinda Nisa’ El Salwa Staf Divisi Niaga dan Periklanan Alfian Ghaffar, Tiara Aninditia, Irfan Ali Arrafii Kepala Divisi Produksi dan Distribusi Tyara Devy Purnamasari Staf Divisi Produksi dan Distribusi Armeraliesty Kusuma M., Aditya Kurniawan, Gracella Ferlinska Nandira Razti

L Annisa Fianni Sisma | NOVUM

4

ingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Berdasarkan pengertian yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, diketahui bahwa manusia memiliki pengaruh yang sangat besar pada keberlangsungan kehidupan selanjutnya.

Salah satu permasalahan di Indonesia yang sedang, masih, dan akan selalu darurat untuk diperbincangkan adalah masalah lingkungan hidup. Mulai dari masalah pencemaran air, tanah, dan udara seperti sampah, limbah industri, hingga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta dampak adanya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), maka dapat dengan nyata diketahui bahwa banyak umat manusia telah menelan sampah, menghirup asap, menikmati air limbah berhari-hari, bertahun-tahun, atau bahkan seumur hidup.

Di Kota Surakarta, atau biasa

disebut dengan Kota Solo, yang sempat mendapatkan Penghargaan Adipura pada tahun 2017 ini pun tak terlepas dari permasalahan lingkungan. Permasalahan pengelolaan sampah, hak atas lingkungan hidup, Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Lingkungan, pencemaran air sungai, pencemaran limbah oleh industriindustri di Solo dan sebagainya, menjadi dasar terbitnya majalah ini.

Segala keresahan kami tentang lingkungan hidup yang layak diperjuangkan, tertuang dalam majalah ini.

Berbagai harapan atas terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat sebagai hak atas lingkungan hidup bagi siapapun, sedang diperjuangkan melalui majalah ini.

Semoga majalah ini dapat menjadi wawasan baru dan menyadarkan pembaca bahwa siapapun berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat!

Selamat membaca

!

7 9 12 15 18 22 26 30 34 35 36 38 40 42 43

Suara Mereka Adipura, “Napak Tilas” Perjuangan Lingkungan Hidup Kota Solo Laporan Utama

Secuil Kisah Hak Atas Lingkungan Hidup di Kota Solo Laporan Utama Kewajiban Corporate Social Responsibility Bukan Hanya Hitam di Atas Putih

Laporan Utama

Masalah Pengelolaan Sampah di TPA Putri Cempo Laporan Khusus Sepelekan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Layak, PT RUM Semakin ‘Makmur’ Laporan Khusus Peran Solo Cemari Sungai Bengawan Solo Laporan Khusus Industri Batik Laweyan Dituding Cemari Lingkungan Bukti Tidak Tegasnya Penanganan Laporan Khusus

Kualitas Air Sungai Kota Surakarta Riset

Karhutla, Patut Disebut the Extraordinary Crime Infografis

Potret Lingkungan Lensa

Dampak Korporasi Terhadap Lingkungan Opini

Sampah Reklamasi Hancurkan Kehidupan Laut Celetuk Si Hakim

Air Hujan Memang Layak Diminum Tahukah Kamu

Bioplastik, Solusi Masalah Lingkungan Berbahan Singkong Tahukah Kamu

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 65 66 68

Jalan Tol Rugikan Kehutanan, Regulasi pun Tak Memihak Hukum Kita

Liverpool Sudah Puasa Gelar di Bulan Ramadhan Out of Topic

Climate Change sebagai Ancaman Masyarakat Internasional Internasional

Prof. Dr. Emil Salim, Bapak Lingkungan Hidup Indonesia Reputasi

Lingkungan Hidup dalam Pusaran Kekuasaan Artikel Lepas

Kedai Kopi Kelana, Bisnis Pengendali Sampah Plastik Lesehan Kelestarian Lingkungan Hidup Semakin Terancam, Hukum Lingkungan Harus Ditegakkan

Artikel Lepas

Kelenteng UNS, Bukti Nyata Kampus Benteng Pancasila Seputar Kampus

Dampak Zonasi Sekolah dalam Pengurangan Emisi di Solo Artikel Lepas

Menyingkap Keunikan dan Pesona di Balik Bahaya Kawah Sikidang Destinasi

Tukang Sampah Intelektual Profil

Dr. Seuss The Lorax, Tamparan Nyata Ketamakan Manusia R e s e n s i Fi l m

Musibah untuk Paman Cerita Pendek

Dunia Anna, Sebuah Peringatan dari Masa Depan R e s e n s i B u ku

5

SUARA MEREKA

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Apa kata mereka tentang lingkungan saat ini ?

“

Menjaga dan melestarikan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, karena perlakuan terhadap lingkungan yang kita tinggali saat ini akan berpengaruh besar terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Upaya yang dapat diterapkan dalam kehidupan seharihari yakni kurangi penggunaan plastik dengan membawa tas belanja, membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah sesuai jenis, kurangi penggunaan bahan kimia, hemat penggunaan listrik, perbanyak pohon untuk menyerap polutan sebagai pembersih udara.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU., ASEAN Eng. Rektor Universitas Gadjah Mada 2017-2022

“

Bumi, satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh manusia saat ini menanggung beban yang berat.

Penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi menghasilkan zat pencemar lingkungan yang menjadi penyebab hujan asam dan komponen utama gas rumah kaca sebagai faktor terjadinya pemanasan global.

Ketidakdisiplinan masyarakat dalam penanganan limbah, terutama sampah yang tidak mudah diurai menambah beban lingkungan kita. Oleh karena itu mari menggunakan energi alternatif dan kita lindungi dan lestarikan Bumi kita!

“

Ir. Sri Wardhani Poerbowidjojo, M.T.

“

FOTOCOPY HASBONA S

U

A

PUSAT FOTOCOPY DAN PENJILIDAN (0271)6792048 / 081225437610 Didukung puluhan unit mesin digital dan puluhan tenaga profesional, mengerjakan pekerjaan anda lebih cepat dengan cost yang lebih murah

Fotocopy Jilid Skripsi Jilid Spiral

Bundle Majalah Laminating Pres dll

BUKA : 07.00-23.00 WIB Harga Mahasiswa Bonus Pulsa Diskon Besar

LEBIH MURAH, CEPAT, DAN BERKUALITAS Print Via E-mail : hasbonakartika01@gmail.com

R

A

SUARA MEREKA Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M.

Nethania Kristianti

Mega Eriana Kriselda

Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

HI Universitas Gadjah Mada 2018

FH Universitas Pelita Harapan

“

K

Sri Mahanani Budi Utomo

Andi Chairadi

Aktivis Pekarya Sungai Solo Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Makassar

“

Zaman sekarang semakin modern, teknologi pun semakin berkembang. hal ini seharusnya menjadi hal baik untuk lingkungan dan sekitarnya. akan tetapi, pesatnya perkembangan teknologi justru membuat lingkungan semakin rusak karena teknologi tidak digunakan dengan baik. Lingkungan yang baik dimulai dari diri kita sendiri yang memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan, salah satunya yaitu dengan menjaga lingkungan dan tidak merusaknya.

A

“

“

Rendahnya kesadaran masyarakat Solo dalam menjaga sumber air sungai Bengawan Solo yang merupakan sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sungguh ironis masyarakat mengotori sumber air minumnya sendiri.

Berharap timbulnya kesadaran untuk lebih peduli dengan tidak membuang sampah ke sungai.

“

Saat ini sampah plastik bertebaran di mana-mana, terutama di pesisir pantai.

Hal ini sangat merusak lingkungan hidup.

Ekosistem yang ada di lautan, khususnya terumbu karang menjadi terancam.

Diharapkan generasi muda menjadi pelopor dalam mengkampanyekan untuk kurangi penggunaan plastik beserta turunannya.

Fawwaz Sinar Mahardika

Meutia Salsabila Anwar

Tata Mustasya

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia 2019

D3 Akuntansi STAN 2018

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia

Jakarta khususnya Depok, setiap hari pasti ada keluhan tentang kondisi udara yang sangat tidak sehat dan kotor.

Mulai dari asap knalpot, rokok, serta orang yang membakar sampah dan hawa panas membuat suasana tidak mengenakkan.

Saya harap pemerintah lebih memperhatikan isu lingkungan hidup.

Seringkali terjadi kebakaran di Indonesia tetapi Pemerintah seakan tak berdaya. Bukan hanya masyarakat yang dirugikan, binatang juga kehilangan habitatnya. Kita harus sepakat bahwa kebakaran ini adalah bencana yang harus secepatnya diselesaikan. Lestarikan hutan demi generasi penerus kita!

Oligarki batu bara merupakan potret sempurna dari reformasi yang dikorupsi. Elite politik menggunakan reformasi untuk melakukan korupsi politik di bisnis batu bara, di hulu maupun hilir.

Salah satu langkah konkret yang harus dilakukan Pemerintah hari ini adalah membersihkan kabinetnya dari oligarki batu bara.

“

“

“

“

“

“

E

Minhatul Anisya Agribisnis, Fakultas Pertanian UMY 2017

“

R

“

Indonesia dengan penduduk yang banyak, produksi sampah juga banyak.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekitar 72% masyarakat Indonesia kurang peduli terhadap masalah sampah, khususnya plastik. Sampah meresahkan masyarakat karena berdampak negatif bagi makhluk hidup. Diperlukan kesadaran masyarakat sebagai individu yang harus memiliki rasa cinta terhadap lingkungan hidup.

“

E

“

M

“

Lingkungan adalah hal penting dalam hidup kita yang harus selalu kita jaga. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab tetapi masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam menjaga lingkungan tersebut. Dari apa yang saya lihat, masyarakat, terutama kalangan pengusaha justru banyak merusak lingkungannya sendiri.

Seharusnya masyarakat lebih peduli dan pemerintah lebih mengawasi segala kegiatan masyarakat di Indonesia.

“

“

Pencemaran & kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan.

Terutama oleh aktivitas industri ekstraktif yang pragmatis, yang didukung lemahnya pengawasan & sanksi tegas pemerintah.

Ditambah atas nama kepentingan percepat peningkatan investasi, muncul wacana perlunya penghapusan perizinan seperti IMB. Bahkan mulai bergulir gagasan untuk tidak memberlakukan AMDAL yang menjadi katup utama pencegahan kehancuran lingkungan. Jika hal ini benar-benar terealisasi, maka sesungguhnya kita sedang mempercepat proses bencana ekologi!

7

ingkungan hidup yang bersih dan layak merupakan suatu nilai positif tersendiri untuk suatu daerah. Pada dasarnya, tidak ada masyarakat yang menginginkan kota atau daerah yang ditinggalinya memiliki lingkungan hidup yang tidak layak. Namun, seringkali masyarakat lupa bahwa pengelolaan lingkungan pada kota atau daerah yang ditinggalinya merupakan tanggung jawab bersama, bukan sematamata tanggung jawab pemerintah ataupun dinas terkait.

Berbicara mengenai pengelolaan lingkungan hidup, kota atau kabupaten yang dinilai berhasil dalam mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan akan mendapatkan sebuah penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, yakni Penghargaan Adipura. Penghargaan Adipura sendiri terbagi menjadi 4 kategori, yaitu Kota Metropolitan (jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa), Kota Besar (jumlah penduduk antara 500.001 – 1.000.000 jiwa), Kota Sedang (jumlah penduduk antara 100.001 – 500.000 jiwa), Kota Kecil (jumlah penduduk sampai dengan 100.000 jiwa).

Kota Solo masuk dalam kategori Kota Besar. Kota asal Presiden Ir. H. Joko Widodo ini sempat puasa gelar selama 13

tahun hingga akhirnya berhasil meraih Adipura pada tahun 2016 dan 2017.

Alasan yang menjadikan Kota Solo puasa gelar selama 13 tahun tersebut sebab utamanya terletak pada pengelolaan sampah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mendapatkan Adipura. “Untuk penghargaan Adipura biasanya kita terkendala di pengelolaan sampahnya terutama yang ada di TPA (Tempat Pembuangan Akhir), karena untuk mendapatkan nilai berapa itu TPA tidak boleh open dumping, tapi harus sanitary landfill. Jadi yang sering terkendala itu terutama pengelolaan sampah yang ada di TPA,” ujar Ir. Luluk Nurhayati, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta.

Hal tersebut ditegaskan oleh Banny, S.E, M.M., Kepala Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLH Surakarta.

“Dulu pada waktu sampah belum menjadi indikator, itu Solo selalu dapat juara, dapat penghargaan Adipura.

Sampai-sampai Adipura Kencana, Solo juga. Selama 13 tahun, mulai dari tahun 2003 itu kosong, cuma mendapatkan sertifikat Adipura,” ujar Banny.

Lain Dulu, Lain Sekarang Seperti yang telah dijelaskan s e b e l u m n y a , Ko t a S o l o p e r n a h mendapatkan penghargaan Adipura sebanyak 2 kali. Suatu pencapaian menarik karena untuk meraih penghargaan Adipura, terdapat 4 indikator penilaian yakni pengelolaan persampahan, kebersihan lingkungan, pencemaran udara, dan pencemaran air, dengan standar nilai yang cukup tinggi. “Jadi begini, untuk Adipura kalo yang tahun 2016 dan 2017 ada pantauan yang namanya P1 P2.

Nah baru diverifikasi, ada 3 tahap penilaiannya, P1, P2, verifikasi. Kalau P1, nilainya itu rata-rata di atas 70 80. Kalau P2 itu minimal harus standar dengan P1, itu minimal,” jelas Banny.

Namun, semenjak tahun 2018, indikator penilaian Adipura sudah berbeda dengan tahun 2016 dan 2017. Berdasarkan keterangan dari Banny, Kementerian LHK telah meningkatkan standar penilaian yakni Kabupaten/Kota yang ingin memperoleh Adipura harus bisa menyusun Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Jakstrada ini meliputi perhitungan neraca pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan dan

9

pendauran ulang serta neraca penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah serta pemrosesan akhir sampah. “ Ya i t u r u m a h - r u m a h i t u harapannya, kan paling terbesar ada di rumah tangga sampah itu. Sekarang katakanlah untuk satu orang, satu orang itu prediksi sampah tiap hari 0,5 sampai 0,6 untuk kota besar. Padahal itu semua harus mendapatkan penanganan secara khusus,” ujar Banny. Ia mengatakan salah satu peran DLH ialah untuk menyadarkan masyarakat bahwa sampah itu bukan lawan, tetapi sampah itu adalah kawan. Menurut Banny, masyarakat sampai saat ini masih menganut sistem pola lama yaitu sampah setelah dikumpulkan, diangkut lalu dibuang, atau sampah itu dikumpulkan lalu dibakar. Namun sekarang, Banny berharap pola lama itu ditinggalkan. Sampah dapat dipilah agar menjadi berkah, didaur ulang agar banyak nilai ekonominya.

Selain Jakstrada, TPA yang tidak open dumping juga menjadi salah satu indikator. Banny menjelaskan bahwa apabila kondisi TPA open dumping maka gas metannya mampu menyebar dan kemudian terjadi kebakaran. Dua poin tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah kota/kabupaten terkait mengelola sampah. Dua indikator inilah yang menyebabkan Kota Surakarta belum bisa membawa Penghargaan Adipura ke pangkuan masyarakatnya. “Kalau Jakstrada kita sudah susun, kendalanya di TPA open dumping. Kalau kemarin belum seketat ini, kalau sekarang kan sudah ketat.

Dikeluarkannya Jakstrada dan Jakstranas (Kebijakan dan Strategi Nasional) itu memang agak berat,” terang Banny.

Di samping kegagalan Kota Solo untuk mendapatkan Adipura pada 2 tahun terakhir, kondisi lingkungan di Kota Solo sekarang juga tak luput dari komentar

10

masyarakat. “Keadaan udara di Solo sekarang ya polusinya lumayan bertambah dari sebelumnya karena makin banyaknya kendaraan seperti mobil dan motor,” ucap Nadia, warga Kadipiro. Komentar terkait kondisi lingkungan tersebut juga dilontarkan oleh Galih, warga Kampung Joho, Kelurahan Manahan, “Untuk cuaca sendiri Solo sekarang sudah semakin panas, polusi juga bertambah. Kalau bukan kita lagi yang peduli lingkungan, siapa? Toh, baliknya juga ke kita. Harus dimulai dari kesadaran diri sendiri.”

Menyadarkan Pemerintah dan Masyarakat Ketika diberitahukan bahwa Solo pernah mendapatkan penghargaan Adipura, Muh. Rois Rizal N., Ketua Komunitas Kreasi Sampah Ekonomi Kota (KRESEK) Solo berpendapat, “Kalau kita sendiri sih oke, maksudnya luar biasa ketika Solo pernah mendapat Adipura, tapi memang masih ada hal yang perlu ditingkatkan, salah satunya misalnya kita coba lihat waktu car free day. Berapa sih jumlah tong sampah yang ada di sepanjang car free day seperti itu. Ketika kita ingin membuat Solo ini bersih salah satunya ya kita pun juga harus ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai.”

Rois menjelaskan bahwa yang dapat dilakukan oleh komunitas lingkungan ialah menyadarkan masyarakat untuk sadar lingkungan, salah satunya untuk tidak buang sampah sembarangan. Ketika masyarakat sudah sadar, step selanjutnya yaitu memilah sampah. Jadi, tidak cukup hanya kita buang sampah begitu saja, tetapi kita juga perlu memilah mana yang organik dan mana yang non-organik. “Ketika hanya diterapkan membuang sampah pada tempatnya, sama saja organik dan nonorganik ke campur,” tambahnya.

Harapan Warga Kota Solo Kondisi lingkungan di Solo, Indonesia, bahkan dunia internasional yang kian memprihatinkan tak luput dari ulah masyarakatnya sendiri. Rois berpesan untuk seluruh masyarakat, “Nggak perlu jadi superhero untuk bisa menyelamatkan bumi. Tapi dengan kita peduli lingkungan, dengan kita buang sampah pada tempatnya, itu bisa menyelamatkan bumi.

Jangan menunggu orang lain bergerak agar terinspirasi, tapi bergeraklah maka kita akan menginspirasi. Kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau bukan, sekarang kapan lagi.”

Semua elemen masyarakat harus sadar bahwa menjaga kelestarian lingkungan, mengelola dan melindungi lingkungan, merupakan tanggung jawab bersama. Hal krusial seperti ini bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, DLH, ataupun komunitas lingkungan. “Saya harapannya sebagai pemangku kegiatan di lingkungan hidup ya, marilah masyarakat kita untuk sadar lingkungan, karena lingkungan itu kebutuhan kita semua. Untuk bisa kembalinya Adipura ke pangkuan masyarakat Kota Surakarta, harapannya monggo kita bareng-bareng dengan pemerintah untuk menyikapi tentang kondisi lingkungan yang ada di Kota Surakarta. Monggo kita bareng-bareng untuk dandani kota awake dewe, Kota Solo.

Kota Solo tuh milik masyarakat Surakarta, bukan miliknya pak wali bukan, tetapi pak wali sebagai pengendali saja. Pak wali pengendali, DLH sebagai leading sector lingkungan, masyarakat yang punya, intinya itu,” tutup Banny.

11

12

ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 sebagai pemegang konstitusi tertinggi peraturan perundangundangan di Indonesia dalam Pasal 28 H Ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Tidak berhenti di UUD 1945 saja, bahkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga diatur dalam undang-

undang. Tujuannya jelas agar masyarakat mendapatkan kelayakan dalam menjalani hidup sehari-hari. Contohnya dengan munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pe n g e l o l a a n L i n g k u n g a n H i d u p (UUPPLH). Kedua aturan ini menjadi peraturan yang mengemban amanat dari UUD NRI 1945.

Pertanyaannya, apakah dengan munculnya regulasi yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup membuat permasalahan lingkungan hidup di Indonesia selesai? Nyatanya tidak.

Bahasan permasalahan dalam kelayakan lingkungan hidup setiap tahun tidak ada habisnya. Solo, kota yang terakhir kali menang Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 ini memiliki kisah sendiri terkait keadilan atas lingkungan hidup.

Solo dan Masalah Lingkungan di Dalamnya Kota Solo awal tahun 2019 mendapatkan gelar kota layak huni dari Ikatan Ahli Perencanaan (IAP). Kota layak huni sendiri memiliki standar penilaian seperti tempat ibadah, air bersih, pendidikan, fasilitas kesehatan, pangan, penataan pedagang kaki lima, dan transportasi yang baik. Akan tetapi, prestasi itu tercoreng ketika data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menobatkan Solo menjadi kota terkumuh nomor 2 di Jawa Tengah pada tahun 2019. Ada sekitar 380 hektare kawasan kumuh yang berada di Kota Solo, hanya kalah dari Pekalongan yang memiliki 600 hektare kawasan kumuh.

Berita Solo menjadi salah satu kota terkumuh pun viral. Berita itu langsung dijawab oleh Walikota Solo F.X. Hadi Rudiyatmo dikutip dari detik.news, “Datanya pasti keliru. Sekarang sudah di bawah 100 hektare kok. Indikatornya apa?” Sebuah persoalan yang ganjil memang ketika kota layak huni juga menjadi salah satu kota terkumuh.

13

“

“ Muhammad Hisbun Payu atau kerap disapa Iss, aktivis lingkungan Kota Solo menyoroti kasus yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, masalah PT Rayon Utama Makmur (PT RUM) yang mengeluarkan bau limbah yang tidak sedap dan mengganggu kesehatan warga sekitar pabrik PT RUM. “Karena hak dasar seperti udara yang bersih dinomorduakan demi kepentingan investor,” ucap Iss. PT RUM sendiri terus mendapat protes dari warga sejak tahun 2017. Iss menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan acuh terhadap permasalahan lingkungan, “Di sini pemerintah kurang tegas dalam memberi sanksi, terlalu banyak pertimbangan padahal udara yang bersih adalah hak yang harusnya dipenuhi oleh negara.”

Selain PT RUM, ada banyak permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Solo atau lebih tepatnya Solo Raya. Salah satunya di Kelurahan Joglo, Solo tepatnya di bantaran rel kereta. Ada banyak rumah tidak layak huni atau jauh dari kondisi layak hidup yang menjadi acuan IAP dalam penentuan kota layak hidup yang Solo raih awal tahun lalu. Sri Mulyani salah satu warga yang tinggal di bantaran rel berharap bahwa pemerintah lebih membuka mata terhadap warga yang tinggalnya terkatung-katung. “ Yang pertama, saya berharap kita warga mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) karena saya dengar kabar bahwa akan ada penggandaan rel kereta jangan sampai kita mengalami penggusuran,” ujar Sri, wanita yang tinggal bersama 5 orang anggota keluarga di bangunan 5x6 meter.

Masyarakat seakan sudah tutup mata dengan keadaan lingkungan, padahal hal tersebut juga merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara.

14

Perjuangan Keadilan atas Lingkungan Hidup Kehidupan Sri Mulyani menjadi pengantar atas realita yang terjadi saat ini.

Masyarakat seperti dituntut untuk melupakan kualitas lingkungan hidup.

Berbagai macam permasalahan kehidupan dan juga pesatnya perkembangan zaman semakin menggerus budaya merawat lingkungan.

Dr. AL. Sentot Sudarwanto S.H.,M.Hum., pemerhati lingkungan dan Dewan Penasehat Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (IALHI) 2018-2023 sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS) berujar bahwa instrumen hukum untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup sebagaimana diatur di UUPPLH sudah komprehensif. Akan tetapi, jika mengambil teori dari Lawrence Friedman tentang sistem hukum, masih ada 2 indikator yang juga diberi perhatian selain peraturannya.

“Kalau dilihat dari UUPPLH sebenarnya masih komprehensif, akan tetapi faktor lembaga penegak dan budaya masyarakatnya apakah sudah berjalan sesuai koridor?,” ujar Sentot.

“Sebagai lembaga penegaknya kita ambil contoh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Solo. Apakah mereka dalam bekerja telah sesuai dengan fungsinya?

Selanjutnya masyarakat, memang benar masyarakat memiliki hak dan diatur oleh UUD, tapi jangan lupa masyarakat di sini juga mempunyai kewajiban yang mereka harus perjuangkan,” lanjut Sentot menambahkan argumen sebelumnya dengan teori sistem hukum dari Lawrence Friedman. Setelah melihat tiga komponen dari teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, barulah kita bisa melihat

keoptimalan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Setali tiga uang dengan pernyataan Sentot, Ir. Sri Wardhani Poerbowidjojo M.T. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Solo menyatakan bahwa masyarakat juga harus berperan aktif dalam penjagaan lingkungan atau kelestarian lingkungan. “Bukan cuman tugas pemerintah dalam kelestariannya, contohnya menjaga kualitas udara tetap bersih ada peraturan daerah (Perda).

Masyarakat dilarang membakar sampah,” tutur Sri Wardhani.

Selain udara, bentuk partisipasi masyarakat di sini mulai dari hal-hal yang mendasar seperti tidak membuang sampah sembarangan. Menurut Sri, hal tersebut adalah hal yang sepele tapi juga sulit untuk diubah karena mindset masyarakat tentang pengelolaan sampah yang selalu dinomorduakan.

Dari kalangan mahasiswa, Nahdatul Faturachman, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta beranggapan bahwa masyarakat harus berperan aktif atas komitmen menjaga lingkungannya sendiri.

“Ketika ada kegiatan instruksi dari perangkat desa untuk bersih-bersih ataupun kegiatan berbau kelestarian lingkungan masyarakat hadir dan berpartisipasi langsung,” ujar Nahdatul.

Kesadaran masyarakat juga terhadap pembangunan yang sedang merajalela dinilai harus jadi perhatian, Nahdatul memiliki harapan terhadap mahasiswa terkait perannya untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. “Saya ingin mahasiswa berperan aktif untuk menyadarkan ke masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup demi keseimbangan ekosistem,” tutup Nahdatul.

15

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ndonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang mewajibkan perusahaan/korporasi melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berarti perusahaan di Indonesia terikat dan wajib melaksanakan TJSL/CSR. TJSL/CSR menurut Pasal 1 angka 3 UUPT adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa CSR berperan dalam p e n c a p a i a n Tu j u a n Pe m b a n g u n a n Berkelanjutan PBB atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Program CSR tersebut dapat meliputi perbaikan pendidikan dan kesehatan serta perlindungan untuk lingkungan. Mengingat pula bahwa perlunya menjaga lingkungan yang berperan besar terhadap kelangsungan hidup, maka menjadi sebuah keharusan

dan harga mati bagi masyarakat, khususnya dunia usaha untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Pa d a 2 0 1 1 , K e m e n t e r i a n Lingkungan Hidup RI mengeluarkan Pedoman CSR Bidang Lingkungan dan Petunjuk Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan agar perusahaan dapat melaksanakan CSR bidang lingkungan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Namun, meski sudah adanya pedoman dan petunjuk, realita pelaksanaan CSR bidang lingkungan di Surakarta atau yang biasa disebut Kota Solo pun masih terdapat berbagai permasalahan dan kendala. Salah satunya terkait kesesuaian dengan prinsip CSR bidang lingkungan.

Berdasarkan keterangan dari Ir. Luluk Nurhayati selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Surakarta, salah satu perusahaan yang melaksanakan CSR bidang lingkungan adalah PT Kraft Food Indonesia yang salah satu produknya yakni Oreo. CSR bidang lingkungan dari Oreo yakni berupa taman bermain anak-anak di Monumen Banjarsari, Surakarta. “Dulu (CSR Oreo) dalam bentuk uang, tapi sama Wali Kota Solo minta dibikinkan permainan

Novum

anak dan dipasang di Monjari (Monumen Banjarsari),� jelasnya.

Namun, diketahui bahwa Global Compact Principles menetapkan 10 prinsip dasar bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR yang meliputi unsurunsur hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan dan anti korupsi. CSR yang meliputi unsur lingkungan harus memenuhi prinsip-prinsip yakni pelaku bisnis harus mendukung tindakan pencegahan terhadap perusakan lingkungan, memiliki inisiatif dalam mempromosikan tanggung jawab lingkungan, dan mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan. Keberadaan sebuah taman bermain jika dikaitkan dengan prinsip CSR bidang lingkungan pun dipertanyakan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut.

Luluk mengatakan bahwa program tersebut tentu ada kaitannya dengan pelestarian lingkungan. “Tentunya (dari CSR tersebut) kita berharap anakanak yang bermain disitu karena mereka generasi muda, diajari sejak dini supaya mereka cinta lingkungan. Di situ ada tong pemilah sampah organik dan anorganik, dan toilet. Itu mengajarkan bahwa sejak

15

awal buang sampah itu harus dipilah, kalo mau ngapa-ngapain cuci tangan dulu kan jaga kebersihan juga,” jelas Luluk.

Menanggapi hal tersebut, Willy Naresta Hanum, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2016 mengatakan, “Kalau dipandang kok cuman sebatas ini? Apakah ini bisa berkelanjutan sih buat lingkungan?

Taman bermain gitu siapa aja orang yang menggunakan? Untuk apa saja digunakannya? Apakah hanya nongkrong doang? Cari WiFi atau pedagang kaki lima?

Impact-nya ke lingkungan itu sejauh mana?

Jadi bener enggak sih taman bermain untuk CSR sudah lestarikan lingkungan?”

(terkait CSR) di sana.” Irsan juga mengatakan bahwa CSR bidang lingkungan di Solo sudah jarang akibat hal tersebut. “Kalau di Solo itu jarang sih.

Kadang karena kita enggak punya k e w e n a n g a n . Ka d a n g s a y a s u r u h mengajukan saja ke semarang gitu.

Daripada ke sini terus ke Semarang kan gitu,” jelasnya.

Menanggapi kendala tersebut, Willy mengatakan, “Itu rahasia umum birokrasi kita. Ada perusahaan yang persetujuannya lebih mudah, beda dengan perusahaan yang besar dan sudah punya anak-anak perusahaan. Kayak naik (ke pusat) dulu. Itu permasalahan juga untuk perusahaannya sendiri.”

Kendala tersebut tentu diperlukan pengaturan oleh pemerintah terkait teknis pelaksanaan yang lebih mudah. Willy mengatakan, “Kalau peraturan perundang-undangan tidak mengatur sedetail itu, berarti itu kan hak dari suatu perusahaan untuk mengelola atau mengatur bagaimana penyaluran dana CSR. Tapi memang impact-nya ke masyarakat itu besar. Impact dari birokrasi yang ribet. Mungkin perlu dipertanyakan kayak pemangkasan birokrasi atau penyamarataan penyaluran dana CSR itu harus nggak sih ditentuin. Oke itu internal manajemen, tapi kalau dampaknya besar, bahkan DLH yang sudah punya legalitas saja masa susah sih minta CSR?”

Birokrasi Ribet, Tujuan Macet Kendala pelaksanaan CSR bidang lingkungan selanjutnya adalah sulitnya proses pengesahan dokumen atau proposal serta lamanya jangka waktu pencairan dana CSR. Luluk mengatakan, “Kan ada yang ribet banget tu ada. Harus ke Jakarta dulu, macem-macem. Kadang membuat kita tidak usah dimintai saja.

Misal dimintain, nanti akhir.”

Ke n d a l a t e r s e b u t m e m a n g berlaku pada salah satu Badan Usaha Milik Negara di Surakarta yang melaksanakan CSR bidang lingkungan sekaligus Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yakni PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) wilayah usaha telekomunikasi (Witel) Solo. Sucipto selaku Manager Human Resources (HR) & Community Development Center (CDC) PT Telkom Witel Solo mengatakan, “Sifatnya bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Berupa penghijauan, pembangunan lingkungan, pos kamling.” Alur pengajuan Proposal CSR memang dari Witel Solo kemudian diajukan ke Witel Semarang, lalu ke Kantor Pusat di Bandung. Irsan Gunardi, salah satu karyawan Bidang CDC mengatakan, “CSR itu kewenangannya di kantor pusat. Di Witel-Witel itu pokoknya kewenangannya di kantor pusat. Dananya ada di kantor pusat, yang pegang kendali

CSR PT KRAFT INDONESIA DI MONUMEN BANJARSARI, SURAKARTA

16

Tanpa Indikator, Bebas!

Selain permasalahan tersebut, adanya indikator terkait keberhasilan CSR bidang lingkungan tentu sangat diperlukan.

Namun berdasarkan keterangan dari Luluk, indikator sebagai acuan keberhasilan CSR bidang lingkungan hanya pada anggapan masyarakat umum. “Tentunya ada (indikator penilaian) dalam artian misalnya Bank BNI (Bank Negara Indonesia) kalau ngasih CSR bagus banyak gitu, tapi untuk misalnya bank lain itu enggak. Jadi ada semacam penilaian walaupun tidak secara resmi, nanti timbul

langganan gitu,� jelas Luluk.

Situasi tersebut disayangkan oleh Willy. Willy mengatakan bahwa adanya indikator keberhasilan pelaksanaan CSR itu diperlukan, sehingga dari indikator tersebut dapat diukur apakah program kerja tersebut berhasil atau sebaliknya.

Selain itu, Willy juga menambahkan bahwa indikator keberhasilan di setiap daerah tidak dapat dipukul rata, harus sesuai dengan kondisi di mana perusahaan tersebut berada.

Selain itu, Kukuh Tejomurti , S.H., LL.M., selaku Dosen Bagian Hukum Perdata Universitas Sebelas Maret Surakarta menjelaskan, “Indikatornya (CSR) masih bersifat relatif karena

tergantung bagi pemerintah dan perusahaan bisa saja dalam menilai apakah CSR berhasil atau tidak adalah berbeda. Di berbagai regulasi hanya disebut bahwa dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya CSR/TJSL hanya dibuktikan di dalam laporan tahunan. Di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyebutkan bahwa pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Sebagai regulator, Pemerintah seharusnya tidak hanya mewajibkan pelaksanaan CSR sebagai catatan adiministratif dalam laporan tahunan perusahaan. Laporan tahunan perusahaan tidak menggambarkan secara jelas dan utuh tentang pelaksanaan CSR.�

Selama ini, program CSR memang tidak ada standar atau praktek tertentu yang dianggap terbaik. Kukuh mengatakan bahwa setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang CSR. Setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan CSR serta seberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam hal mengimplementasikan pendekatan CSR. Kukuh juga menambahkan bahwa sanksi administratif yang tumpul menjadikan implementasi CSR kurang bersemangat. Perusahaan seolah hanya menjalankan sekadarnya saja. Oleh karena itu, perlu adanya pemberian sanksi pidana dan atau denda. Urgensi penjatuhan sanksi pidana apabila perusahaan tidak melaksanakan CSR adalah dilihat dari letak jahatnya korporasi, yaitu keserakahan korporasi dalam mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tanpa memperhatikan aspekaspek 3P dalam CSR yakni Profit, Planet, People. Sementara sanksi denda diberikan sebagai hasil perhitungan audit akibat tidak dilaksanakannya CSR oleh perusahaan.

17

18

anusia dan sampah merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan karena umumnya manusia selalu menghasilkan sampah.

Sampah merupakan material sisa yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi.

Padatnya penduduk membuat konsumsi pun semakin tinggi. Di sisi lain, lahan untuk menampung sisa konsumsi semakin hari semakin terbatas. Pengelolaan dan penanganan sampah kini menjadi masalah yang kian mendesak. Apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan ketidakseimbangan lingkungan.

Solo adalah salah satu kota yang bermasalah dengan sampah. Banyaknya volume sampah yang dibuang setiap hari masih menjadi pekerjaan bagi pemerintah dan warganya. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta, Reni Cahyawati menerangkan bahwa volume sampah yang diproduksi Kota Solo mencapai dua ratus enam puluh sampai tiga ratus ton setiap harinya.

19

lokasi proyek pembangkit listrik tenaga sampah di tpa putri cempo solo Foto : Diva Lufiana Putri | NOVUM

Pengelolaan sampah di Kota Solo diampu oleh tiga organ pemerintahan, yaitu DLH, Dinas Perdagangan, dan Kelurahan. “Jadi masing-masing mempunyai peran serta tanggung jawab,” ungkap Reni. Pembagian peran itu bisa dijabarkan sesuai dengan tugas masing-masing organ. DLH mengampu dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sampai pengelolaan di Tepat Pembuangan Akhir (TPA). Dinas Perdagangan mengelola sampah yang ada di pasar-pasar, kemudian diangkut menuju TPA oleh Dinas Perdagangan. Sementara itu, kelurahan bertanggung jawab atas sampah rumah tangga yang ada di tiap-tiap rumah.

Peraturan Daerah Kota Madya Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1981 tentang Kebersihan Sampah menyatakan bahwa dalam upaya mewujudkan suatu kota yang bersih serta untuk lingkungan hidup yang teratur, sehat, dan lestari, maka perlu mengatur kebersihan kota secara menyeluruh. Atas dasar peraturan itu, didirikanlah sebuah TPA sebagai tempat menampung sampah kota yang terus bertambah. Salah satunya adalah TPA Putri Cempo yang terletak di Jatirejo RT 06/11, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta. TPA Putri Cempo adalah salah satu tempat pembuangan sampah akhir di Kota Solo

20

yang mempunyai luas lahan kurang lebih 17 hektare.

Sistem Open Dumping yang Menimbulkan Masalah T PA Pu t r i C e m p o m a s i h menggunakan sistem open dumping sebagai cara dalam mengelola sampah.

Sistem ini merupakan salah satu cara penanganan sampah yang paling sederhana yaitu dengan cara membuang sampah begitu saja di TPA tanpa ada perlakuan lebih lanjut. Meskipun murah dan sederhana, sistem ini menimbulkan risiko yang cukup besar. Sampah yang dibuang begitu saja lama-kelamaan akan menumpuk dan menimbulkan bau busuk bahkan pencemaran lingkungan.

Sampah-sampah yang sudah lama menumpuk menyerupai gunung itu menyebabkan TPA Putri Cempo pada tahun 2012 dinyatakan overload atau kelebihan beban. Tidak adanya lahan yang tersisa untuk menampung sampah mengharuskan dibukanya lagi lahan yang dulu sempat dinyatakan penuh. “Kemarin kita juga kesulitan mencari lahan (untuk membuang sampah). Terus akhirnya juga ke lahan yang dulu pernah sempat kita

nyatakan sebenarnya sudah penuh. Ini karena kondisi kayak gini ya kita pakai lagi,” terang Reni.

Masalah sampah yang overload di TPA Putri Cempo juga tak jarang menimbulkan percikan api yang mengakibatkan terjadinya kebakaran.

Kebakaran terjadi karena adanya kandungan gas metana di dalam tumpukan sampah. Musim kemarau dan kencangnya angin di sekitar TPA juga menjadi pemicu meluasnya tempat yang terbakar.

Dampak buruk dari sistem open dumping, seperti pencemaran air juga dirasakan warga yang tinggal di sekitar TPA Putri Cempo. Kondisi air yang tak jernih membuat mereka enggan mengonsumsinya. “Air tanah yang ada di rumah kami sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Karena warnanya keruh jadi ada rasa khawatir kalau kami menggunakan air itu untuk konsumsi. Jadi untuk air minum, beli galon isi ulang,” ujar Karni, salah satu warga yang tinggal di sekitar TPA Putri Cempo.

Perkataan Karni itu dibenarkan oleh Kepala Dinas DLH Kota Surakarta, Ir. Sri Wardhani Poerbowidjojo, MT. Beliau mengatakan bahwa kondisi lingkungan di sekitar TPA Putri Cempo sudah tidak layak untuk digunakan karena tanah dan air yang sudah tercemar oleh sampah. “Jadi warga sekitar TPA menggunakan galon isi ulang

sebagai air minum keluarga mereka dan air tanah yang ada di sekitar TPA digunakan untuk memadamkan kebakaran yang sering terjadi di TPA Putri Cempo,” ujar Sri.

Solo Gagal Mengantongi Piala Adipura Pengelolaan sampah yang masih menggunakan sistem open dumping menjadi salah satu penyebab kegagalan Solo meraih Piala Adipura 2019. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah sebetulnya diharuskan menutup TPA yang masih menggunakan sistem open dumping dan menggantinya dengan sistem yang lebih baik, yaitu sanitary landfill.

Sanitary landfill adalah sistem pengelolaan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, lalu menimbunnya dengan tanah, sehingga tidak akan mengganggu. Penutupan TPA dengan sistem open dumping dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sejak undang-

undang itu diterbitkan, artinya sejak 2013 seharusnya sudah tidak ada lagi TPA yang menggunakan sistem open dumping, termasuk TPA Putri Cempo.

Namun, Sri berpendapat bahwa kondisi sampah yang overload membuat TPA Putri Cempo sudah terlanjur tidak bisa menggunakan sistem sanitary landfill.

“Persyaratan Adipura itu kan kaitannya dengan lingkungan hidup yang sehat, jadi pengelolaan sampah di TPA memang harus menggunakan sanitary landfill. Kita kan sudah tidak mungkin dengan kondisi overload bagaimana mau sanitary landfill.

Itu jadi nilainya jatuh karena tidak bisa menggunakan sistem sanitary landfill,” ujar Sri. “Jadi dulu posisi ketika awal dipakai sebagai pembuangan sampah itu kan daerah yang berjurang-jurang.

Sekarang sampai jurangnya sudah rata, tidak ada lagi, sampai menjadi gunung (sampah). Ini kan jadi masalah, (sampah itu) mau diapakan? Permasalahannya sampah ini harus 'dihilangkan'. Kemudian dilakukan pelelangan, untuk mencari investor siapa yang bisa mengolah sampah

dengan teknologi ramah lingkungan. Jadi yang penting sampah itu bisa dihilangkan dan kota bisa terbebas dari permasalahan overload sampah,” jelas Sri. Prof. Dr. Pranoto, M.Sc., selaku Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret (FMIPA UNS) membenarkan bahwa memang Solo tidak mendapat Piala Adipura karena permasalahan sampah.

“Kalau (pengelolaan) sampah bagus, Adipura (juga) bagus,” ujar Pranoto.

Menurutnya, Pemerintah Kota memang sudah seharusnya mengubah sistem pengelolaan sampah open dumping menjadi sistem sanitary landfill.

Banyaknya sampah di TPA dan tak bisa dilakukannya pergantian sistem pengelolaan membuat umur masa pakai TPA Putri Cempo kian memendek.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kota Solo seperti menjadi angin segar bagi keberlangsungan TPA Putri Cempo. PLTSa yang rencananya akan beroperasi mulai tahun 2021 itu diharapkan bisa mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Solo.

21

angunan megah nan luas itu berdiri di lahan Kecamatan N g u t e r, K a b u p a t e n Sukoharjo. Ialah Perseroan Terbatas Rayon Utama Makmur (PT RUM), pabrik serat rayon yang didirikan sejak beberapa tahun terakhir, tentu dalam pengoperasiannya pabrik tersebut meninggalkan limbah.

Limbah itu menimbulkan bau yang menusuk indra penciuman masyarakat sekitar, khususnya yakni di Desa Plesan, Pengkol, Gupit, dan Celep.

“Seperti bau tinja, kopi, pokoknya berubah-ubah. Tapi khasnya kita tahu,” cerita salah satu warga dari Desa Pengkol yang kerap dipanggil Tomo. Pernyataan Tomo juga dibenarkan oleh Slamet (bukan nama sebenarnya), salah satu warga sekitar. Bahkan Slamet mengatakan bahwa bau-bau tersebut membuat masyarakat menjadi mual, muntah, sampai gangguan saluran pernapasan. Panji Akbar, seorang aktivis yang tergabung dalam aliansi Sukoharjo Melawan Racun mengatakan, “Saya coba membuktikan (ke lokasi), ternyata baunya sangat menyengat.

Limbahnya seperti itu dekat dengan rumah warga.”

22

Kenyataan tersebut tidak sesuai dengan jaminan negara mengenai hak atas hidup di lingkungan yang bersih dan sehat.

Terpatri dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pe n g e l o l a a n L i n g k u n g a n H i d u p (UUPPLH) serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

PT RUM juga wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) apabila ditilik kriterianya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun AMDAL sebagai syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo, Agus Suprapto, S.T., M.M., M.Si. menuturkan bahwa izin lingkungan ini sangat penting, karena izin yang lain bisa didapatkan apabila izin lingkungan sudah ada. Untuk mendapatkan izin lingkungan ini sendiri, AMDAL harus melalui Komisi Penilai AMDAL (KPA) yang selanjutnya dapat ditentukan apakah PT RUM ini memenuhi kriteria kelayakan lingkungan atau tidak.

23

Masyarakat Terdampak yang Terpinggirkan “ Ti d a k a d a s o s i a l i s a s i k e masyarakat (terdampak). Harusnya ada kejelasan itu apa, juga limbahnya. Tahutahu (PT RUM) sudah berdiri,” ucap Slamet. Perkataan Slamet tersebut begitu kontras dengan apa yang tersaji dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL. Pemberian informasi yang transparan dan lengkap terhadap masyarakat tercantum nyata dalam peraturan tersebut.

Agus memang membenarkan bahwa langkah awal dalam penyusunan AMDAL adalah konsultasi publik oleh penanggung jawab usaha kegiatan terkait rencana pembangunan usaha kepada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang berpotensi terkena dampak, masyarakat pemerhati, dan masyarakat yang terkena kepentingan.

Ia juga mengatakan bahwa PT RUM sudah melakukan konsultasi publik. Namun, berdasarkan data yang kami dapatkan dari

24

warga setempat, memang benar bahwa terdapat konsultasi publik tetapi hanya 13 orang yang hadir, pihak-pihak yang hadir pun bukanlah masyarakat terdampak, melainkan perangkat desa, akademisi, dan pihak PT RUM. Fenomena yang terjadi di atas tidak luput dari tanggapan Dr. Sapto Hermawan, S.H., M.H., seorang pakar Hukum Administrasi Negara. Sapto mengatakan bahwa fenomena itu merupakan bentuk partisipasi semu karena tidak melibatkan masyarakat terdampak.

Partisipasi masyarakat, keabsahannya didasarkan pada Teori Arnstein dalam bukunya yang berjudul A Ladder of Citizen Participation terkait indikator sebuah kesertaan masyarakat itu sudah sesuai atau tidak. Sapto juga mengatakan bahwa hal tersebut legal tetapi jika terjadi tetap tidak bisa dibenarkan dalam praktiknya.

Reaksi 'Atasan' di Segala Dimensi Dalam hal keterbukaan informasi, pemerintah cenderung tertutup akan masalah AMDAL dari PT RUM. “Waktu itu

saya mintanya melalui Badan Pernusyawaratan Desa (BPD). Saya ke Ketua BPD untuk minta AMDAL ke DLH Sukoharjo. Karena kami dianggap tidak berkepentingan,” terang Tomo ketika meminta dokumen AMDAL kepada DLH Sukoharjo.

Kejadian tersebut juga dialami oleh Panji dan Reporter LPM NOVUM. Panji yang sempat meminta dokumen AMDAL PT RUM pun dipersulit oleh pihak pemerintah khususnya dari DLH Sukoharjo. Reporter LPM NOVUM juga dipersulit hanya untuk melihat AMDAL, harus melalui prosedur pengajuan surat izin permohonan. Padahal berdasarkan penjelasan dari Dr. Waluyo, S.H., M.Si., selaku pakar Hukum Administrasi Negara, peristiwa yang menimpa banyak kalangan tersebut melanggar ketentuan UUPPLH. Hak masyarakat yang termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan informasi, termasuk AMDAL yang harus transparan dan mudah diakses publik.

Selain masalah keterbukaan informasi, masyarakat terdampak juga mengalami intimidasi oleh aparat penegak hukum, khususnya dari kepolisian. Hal tersebut dipaparkan oleh Slamet bahwa

rumahnya sering kedatangan pihak aparat.

“Ibu saya juga bilang jangan ngurusi PT RUM lagi. Poilsi (sudah) sering datang ke rumah saya,” kenangnya. Slamet mengatakan juga bahwa intimidasi tersebut mengakibatkan lunturnya semangat masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Adanya kriminalisasi terhadap para aktivis mahasiswa dan warga yang dituduh melakukan perusakan pos satpam PT RUM saat unjuk rasa.

Setelah unjuk rasa, diadakan mediasi antara pihak masyarakat terdampak dengan PT RUM pada 19 Januari 2018. Salah satu isi mediasi tersebut adalah apabila PT RUM tidak bisa menghilangkan bau dalam waktu 1 bulan, maka PT RUM bersedia menghentikan sementara proses produksinya sampai dengan membuat Instalasi Sulfur Acid H2SO4 Recovery. Oleh karena PT RUM belum bisa menghilangkan bau, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberi sanksi administratif yaitu penghentian operasional PT RUM selama 18 bulan, mulai Februari 2018 hingga Agustus 2019 silam. Selama sanksi administratif berjalan, PT RUM harus mengupayakan untuk menghilangkan bau.

Namun, berdasarkan data dari DLH Sukoharjo, alat yang dijanjikan untuk

menghilangkan bau (Instalasi Sulfur Acid H2SO4 Recovery) belum dipasang oleh PT RUM hingga saat artikel ini ditulis.

DLH Sukoharjo menyatakan bahwa upaya yang dilakukan adalah pemantauan secara berkala dan terus melakukan pemantauan terhadap kegiatan produksi PT RUM. Salah satu karyawan dari DLH Sukoharjo yang tidak ingin disebutkan namanya berkata, “Kui PT RUM ngeyel (Itu PT RUM bandel).”

Tomo, seorang takmir masjid desa sejak awal memiliki inisiatif untuk menjadi wakil masyarakat dalam kasus ini. Tomo memulai laporan kepada polisi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga sampai kepada Kementerian Sekretariat Negara. Namun hingga kini belum ada laporan yang menghasilkan titik terang.

Tomo tidak menyerah sampai di sini.

Hingga September 2019, ia masih merekapitulasi segala keluhan warga agar selanjutnya dapat kembali dilaporkan.

Berbicara tentang upaya yang dilakukan oleh PT RUM, belum ada tindakan selain memesan Instalasi Sulfur Acid H2SO4 Recovery dan memasang alat penghilang bau (wet scrubber). Faktanya bau tidak sedap masih menguar di udara sekitar PT RUM hingga sekarang. Hal itu didukung oleh pernyataan dari salah satu

karyawan PT RUM, Joko (bukan nama sebenarnya), “Nggak pernah ada solusinya, dari atasan nggak pernah menyampaikan ke karyawannya untuk membahas soal bau.” Sayangnya hingga artikel ini diterbitkan, pihak atasan PT RUM menutupi informasi dengan tidak bersedia dimintai keterangan.

Dilansir dari Koran Harian Solopos tertanggal 28 Oktober 2019, Manajemen PT RUM bersedia untuk mengurangi produksi selama sepekan, terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2019.

Kesediaan PT RUM sendiri didasari atas s i k a p Pe m k a b S u k o h a r j o y a n g menerbitkan surat resmi bernomor 660.1/4091/X/2019 tertanggal 26 Oktober 2019. Surat itu ditandatangani oleh Sekda Sukoharjo, Agus Santosa yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT RUM. Apabila selama sepekan masih muncul bau busuk, manajemen PT RUM diminta untuk menghentikan sementara kegiatan produksi.

Tomo yang masih berjuang hingga saat ini begitu menyayangkan tindakan pemerintah. “Pemerintah jangan netral.

Karena kalo berhadapan dengan pemerintah pasti jawabnya, ‘Kita netral’, Padahal bukan saatnya untuk itu, dalam hal ini warga memperjuangkan hak asasinya, bukan minta ganti rugi,” harap Tomo.

25

26

ungai Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa.

Sungai yang memiliki panjang sekitar 548,53 km ini mengaliri dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu wilayah yang dilewati Sungai Bengawan Solo ialah Kota Surakarta. Sungai Bengawan Solo baru-baru ini tercemar ciu, limbah industri, rumah tangga, dan sampah-sampah rumah tangga. Seperti yang diungkapkan oleh Sri Mahanani Budi Utomo, relawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT), “Sampah yang ditemukan di sungai ada berbagai macam. Paling banyak popok bayi. Ada juga kasur, televisi tabung, dan spring bed.”

Kota Solo menyumbang sebanyak 43 anak kali/sungai yang melintasi atau menjadi bagian dari Sungai Bengawan Solo. Dari 43 anak kali yang berada di Solo, terdapat 2 anak kali yang mengalami pencemaran cukup parah. Hal ini disampaikan oleh Budi Utomo, “Kalau yang di Solo, yang anak kali yang paling kotor itu Kali Premulung dan Kali Jenes.

Kalau Kali Premulung karena melewati Kampung Batik, jadi limbah batik sama

industri tekstil itu paling mencemari. Begitu juga Kali Jenes, itu kan sentra industri tekstil juga. Jadi memang sungainya berwarna, kadang hijau kadang merah sesuai sama orderan yang sedang digarap.”

Anak kali yang berada di Kota Solo sudah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Hal ini disampaikan oleh Miftahul Arozaq selaku pegiat Forum Solo Hijau (FSH), “Kalau melihat dari kondisi real Sungai, sebenarnya sudah masuk taraf mengkhawatirkan. Dari berbagai limbah domestik itu kan masuk ke sungai-sungai kecil dan Bengawan Solo menjadi muaranya.” Ia juga menambahkan bahwa kondisi air anak kali sudah tidak layak pakai karena sudah tercemar oleh bakteri yang muncul akibat pembuangan limbah dalam skala industri.

Selain karena adanya pembuangan limbah industri dan domestik, musim kemarau ikut menjadi faktor pencemaran. Perputaran air di waktu musim kemarau terbilang cukup lambat sehingga memengaruhi proses pemulihan kali-kali yang tercemar. “Dari berbagai limbah domestik itu kan masuk ke sungai-sungai kecil dan Bengawan Solo

27

menjadi muaranya,” ungkap Miftahul.

Regulasi mengenai pembuangan limbah di anak kali sudah cukup baik.

Dibuktikan dengan hadirnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

Hal ini dibenarkan oleh Miftahul, ia mengatakan bahwasanya pemerintah sudah membuat beberapa regulasi atau kebijakan mengenai larangan pembuangan sampah atau limbah ke anak kali.

Re g u l a s i Pe r l u I k u t Didukung Pengawasan dan Sarana yang Baik Pula Namun, adanya regulasi yang baik, tidak serta merta menghadirkan Sungai Bengawan Solo bebas limbah.

Meski pemerintah sudah menghadirkan Perda, pemerintah belum berhasil menciptakan Sungai Bengawan Solo yang

28

bersih. “Perizinan perlu diperketat. Seperti izin mendirikan UKL, AMDAL betul-betul dimonitoring, pengawasan, dan cek ulang.

Kalau perlu harus diuji berdasarkan standar-standar yang telah ditentukan,” ungkap Miftahul.

Selain regulasi yang disebutkan di atas, pemerintah juga menghadirkan IPAL komunal dan mobile sebagai usaha mencegah tercemarnya anak kali di sekitar Solo. Luluk Nurhayati, selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta mengatakan, “Menindaklanjuti Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang PLH (Pengelolaan Lingkungan Hidup) disebutkan bahwa pemerintah kota berkewajiban untuk membantu mengolah limbah yang dihasilkan dari UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang di wilayah Surakarta sebelum dibuang ke perairan umum. Oleh sebab itu, kami mempunyai dua IPAL

komunal di Laweyan dan Sondakan.”

Kendati demikian, pemerintah tidak menyediakan IPAL komunal dan mobile yang cukup untuk seluruh titik di Kota Solo. Akibatnya, banyak wilayah di Kota Solo tidak terjangkau IPAL. Hal ini disampaikan oleh Miftahul, “Daya tampungnya se-Solo itu kan besar. Wilayah tertentu aja yang terjangkau oleh IPAL tersebut.” Selain itu, ia juga menyatakan bahwa biaya operasional IPAL yang tinggi juga menjadi kendala.

Selain IPAL komunal, pemerintah juga menyediakan IPAL Mobile. IPAL Mobile juga memiliki hambatan dalam performanya. Hal ini disampaikan oleh Luluk , “Body truck terlalu besar, kalau mau masuk ke jalan yang sempit susah. Lalu, selangnya pendek. Jadi tidak bisa menjangkau outlet dari UMKM. Pipa sebagai sarana untuk mengolah air limbah juga tidak lentur, jadi ketika mobil lewat di jalan yang bergelombang menyebabkan retak. Disamping itu, belum ada operator

untuk menjalankan IPAL tersebut.”

Masyarakat Sekitar Perlu Berperan Aktif Menjaga Anak Kali Selain pemerintah, masyarakat sekitaran anak kali diharapkan ikut turut serta dalam menjaga kebersihan anak kali.

“Kunci pokoknya kesadaran masyarakat sih. Yang buang sampah itu kan mayoritas warga pinggiran kali itu sendiri, meskipun ada orang naik motor sambil buang sampah. Dari pengalaman kami menyusuri Kali Pepe dan seterusnya itu mayoritas warga pinggiran kali,” ungkap Budi.

Pemerintah memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kebersihan anak kali dengan menghadirkan Program Kali Bersih (Prokasih). “Kami memanfaatkan tenaga padat karya, dimana kita merekrut wargawarga sekitar anak kali untuk

membersihkan anak kali selama sekitar 30 hari. Setelah selesai kegiatan selama 30 hari itu, dibentuk kelompok kerja (pokja) kebersihan kali. Bisa rekrut dari orangorang itu, bisa juga dari tokoh masyarakat yang ada di sekitaran dengan harapan nantinya tokoh masyarakat ini menjadi panutan. Harapannya agar mereka ikut mengawasi terhadap kebersihan sungai itu dengan cara mengingatkan warga lainnya,” ungkap Luluk.

Untuk menanggulangi pencemaran anak Sungai Bengawan Solo dari limbah cair, pemerintah telah berusaha untuk memantau perusahaanperusahaan yang menghasilkan limbah cair, baik itu mal, hotel, maupun rumah sakit untuk mengolah limbah cairnya sebelum dibuang ke Sungai dengan IPAL sesuai dengan baku mutu yang sudah ditentukan dan hasilnya harus dilaporkan secara rutin ke DLH Surakarta paling tidak satu bulan sekali. “Kalau tidak memenuhi standar baku yang sudah ditentukan, biasanya kami

beri peringatan,” tutur Luluk.

Selain itu, pemerintah juga telah memasang papan-papan peringatan untuk tidak membuang sampah di sungai. Hal ini disampaikan oleh Luluk, “Kalau sekarang, sudah dipasang papan-papan peringatan beserta Perda yang mengaturnya. Satpol PP juga sudah sudah mulai melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), biasanya sekitar pukul 12 malam sampai 1 pagi.”

“Kita berharap masyarakat juga sadar bagaimana kita membuang sampah atau limbah, untuk dikelola dulu sebelum dibuang ke sungai. Pemerintah diharapkan ada sinergi yang selalu memonitoring segala kegiatan di sungai. Untuk selalu hadir di tengah masyarakat, memonitoring, ataupun betul-betul cermat dalam perizinan UKL dan AMDAL,” ujar Miftahul. Selama masyarakat belum memahami betul peran dan fungsinya dalam menjaga kebersihan, Sungai Bengawan Solo yang bebas limbah tak akan pernah terwujud.

29

aat ini kita berada dalam fase industrialisasi, dimana terjadi perubahan dalam sistem mata pencaharian dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Hal ini tentu diikuti dengan adanya dampak bagi lingkungan hidup. Mulai polusi udara, suara, tanah, dan air. Kota Solo mempunyai 24 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) produksi batik yang berada di Laweyan. Dimana nantinya daerah tersebut akan menjadi pelopor eco culture creative batik di Indonesia. Selain itu, daerah tersebut juga akan dijadikan pilot project untuk percontohan, dan pengembangan untuk kawasan-kawasan di daerah lain. Konsep tersebut bertujuan agar lingkungan sekitar, khususnya sungai tidak tercemar limbah cair dari pewarna batik yang dihasilkan.

Di Laweyan terdapat sebuah UMKM yang sudah beroperasi sejak 1976 dan saat ini dilanjutkan oleh generasi ketiga. UMKM ini memproduksi batik cap dengan kualitas premium yang akan dipasarkan ke mancanegara. Namun, dalam proses

30

31

pembuatan batiknya ada satu proses yang dapat mencemari lingkungan, yaitu mereka langsung membuang limbah ke sungai tanpa mengolahnya terlebih dahulu.

“Ya (limbahnya) langsung dibuang ke sungai,” ungkap salah satu karyawan yang bekerja di UMKM tersebut. Padahal limbah tersebut mengandung bahan kimia seperti naptol, indigol, zat reaktif, dan soda abu. Secara umum limbah cair industri tekstil mempunyai karakteristik berwarna, pH tinggi, kadar BOD, COD, suhu, padatan terlarut, dan tersuspensi tinggi.

Zat-zat tersebut dapat membahayakan kehidupan manusia dan mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Mengacu pada Pasal 10 Ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang

32

Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah harus menyediakan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) komunal untuk setiap industri yang akan membuang limbahnya ke lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta telah menyediakan IPAL, tetapi hanya mencakup sembilan dari dua puluh dua UMKM, sehingga masih banyak UMKM yang membuang limbahnya ke sungai.

IPAL Sudah Tersedia, Muncul Permasalahan Lain

Saat ini IPAL memang masih bisa digunakan, tetapi mengalami penurunan yang signifikan sehingga tidak berfungsi secara maksimal. Sejak didirikan, biaya

perawatan dan operasional IPAL ditanggung oleh para pengusaha yang menyerahkan pengolahan limbahnya ke IPAL. Dari pemerintah sendiri hanya membantu dana untuk infrastruktur saat awal pembangunan dan tidak bisa membantu banyak untuk perawatan.

“Dari kami di DLH ini mengajukan anggaran untuk perbaikan IPAL Laweyan, sepertinya tahun ini (dana) tidak cair,” ujar Ir. Luluk Nurhayati selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan DLH Surakarta. Sehingga sekarang biaya revitalisasi dibantu oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Provinsi.

Sistem pendayagunaan IPAL agar berfungsi dengan maksimal membutuhkan bakteri e-coli untuk memakan limbah.

Minum (PDAM) yang disediakan oleh pemerintah.

Seorang warga dari Pajang, Laweyan bernama Yuni yang berprofesi sebagai pedagang di sekitar Kampoeng Batik Laweyan mengeluh mengenai keadaan lingkungan tempat tinggalnya, “Bedanya jauh, kalau dahulu kan air-air bisa buat masak, nyuci, mandi, dan lain-lain tidak berpengaruh. Sekarang kalau terkena air sungai saja sudah gatal-gatal, kalau dahulu kan tidak gitu, loh.” Adanya pencemaran air ini pun menimbulkan bau tidak enak yang sangat menyengat.

Terutama di waktu maghrib, karena pada jam itu industri tekstil membuang limbahnya ke sungai.

Tidak Adanya Perubahan

Sedangkan untuk memperoleh bakteri tersebut tidaklah mudah karena harganya yang cukup mahal. Dari pemerintah memberikan solusi dengan cara akan mengubah sistem untuk memperoleh bakteri tersebut. Cara tersebut dengan membangun toilet umum yang pembuangannya langsung dialirkan ke IPAL, atau dengan mengganti jenis bakteri lain yang lebih ekonomis.

Dahulu, air di Sungai Jenes sangat bersih dan jernih, bahkan banyak anakanak yang sering mandi di sungai. Berbeda dengan keadaan saat ini, baik air sungai maupun air tanah sudah tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Kini jika warga membutuhkan air bersih harus membeli di Perusahaan Daerah Air

Sebelum lahirnya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995), periode sebelum 2007 kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah kegiatan yang bersifat sukarela. Setelah terbitnya UUPT 2007, kegiatan CSR menjadi kewajiban bagi perusahaan. CSR merupakan kewajiban hukum yang wajib dipatuhi oleh perusahaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007).

DLH Surakarta juga setuju dengan isi dalam undang-undang tersebut. “Kan sebetulnya dari perusahaan itu harus mempunyai dana untuk pemulihan lingkungan yang sudah dianggarkan,” ujar Luluk.

Pihak UMKM mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pertanggungjawaban sosial melalui pembayaran pajak setiap tahunnya.

Namun hal tersebut dibantah oleh warga, “Kalau sini tidak ada (CSR),” ungkap Yuni.

Masyarakat sekitar sudah berulang kali menyampaikan aspirasi mengenai pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah tekstil tersebut, tetapi tidak ada tanggapan dan perubahan. Saat ini masyarakat malah mengganggap bahwa pemerintahlah yang kurang tegas dalam menindaklanjuti permasalahan ini, karena masih membiarkan para pengusaha membuang limbah pabriknya ke sungai.

“Menurut saya pemerintah itu tidak serius menangani, jika ini ditangani lebih lanjut, jika terjadi pencemaran benar-benar otomatis ada sanksinya pabrik itu ditutup,” ujar Yuni.

Tidak hanya masyarakat sekitar kawasan industri tekstil saja yang geram, mahasiswa pun turut merasakan keresahan yang dialami oleh masyarakat.

“Kinerja pemerintah saat ini dalam menangani pengusaha atau korporasi elit yang membuang limbah sembarangan itu sangat mengecewakan sekali. Seolah-olah pengusaha elit yang membuang limbah itu dibirakan pemerintah, memanfaatkan kelengahan dari warga padahal jelas-jelas sudah mecemari lingkungan,” ujar Nur Samiyono Sa'adi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS).

Menurut pandangan Dr. Sapto Hermawan, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UNS, ada dua cara penegakan hukumnya, pertama penegakan hukum secara administrasi dan kedua secara pidana. Jika pemerintah alot untuk mencabut izin yang diberikan kepada pengusaha yang masih membuang limbah ke sungai, maka masyarakat berhak atas hal tersebut dan dapat menggugatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Lemahnya penegakan hukum atas fenomena ini adalah adanya kekeliruan cara pandang hidup dari masyarakat Indonesia sendiri.

“Kepentingan lingkungan hidup masih disubordinasikan di bawah kepentingan ekonomi. Selama ekonomi nomor satu, lingkungan nomor dua, selamanya pasti ada polusi. Kalau ekonomi nomor dua pasti tidak ada polusi,” tutur Sapto.

Dengan adanya semua permasalahan ini, muncul sebuah harapan dari kalangan milenial agar kedepannya ada perlindungan yang mengatur sanksi secara tegas dari pemerintah terhadap korporasikorporasi elit atau pengusaha yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan ataupun perusakan lingkungan.

“Harapan yang selanjutnya, kesadaran unsur-unsur masyarakat termasuk mahasiswa untuk terus melakukan pola hidup bersih dan sehat dimana pun dan kapanpun,” tutup Nur.

33

ungai Bengawan Solo merupakan salah satu sarana penunjang kehidupan masyarakat di Surakarta.

Bengawan Solo memiliki 18 anak sungai yang berada di Kota Surakarta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, baku mutu kelas air dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu kelas I - IV yang memiliki peruntukan berbeda di setiap kelasnya. Kualitas air sungai di Surakarta mengacu pada tiga indikator, yaitu Kelas II - IV, dimana air yang termasuk dalam Kelas II ini dapat digunakan untuk sarana/prasarana rekreasi air, pengelolaan ikan tawar, peternakan, dan pertanian, pada Kelas III yakni air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi pertanaman, dan selanjutnya Kelas IV yang

34

peruntukannya yakni untuk mengairi pertanaman saja.

Berdasarkan data terbaru yang didapatkan oleh Divisi Diskusi dan Penelitian LPM NOVUM Fakultas Hukum UNS dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta, terdapat sungai yang masih melebihi batas indikator yang ditetapkan.

Salah satunya ialah kandungan Biological Oxygen Demand (BOD), berdasarkan kriteria untuk Kelas II batas maksimum BOD adalah 3mg/L dan apabila mengacu pada data DLH Surakarta, 5 dari 18 anak sungai memiliki BOD di bawah batas maksimum kelas II. Semakin tinggi nilai BOD maka akan semakin rendah kualitas air.

Air sungai yang berada di kelas II juga harus memiliki batas maksimum Chemical Oxygen Demand (COD) sebesar 25mg/L, nyatanya terdapat 13 anak sungai yang melebihi batas maksimum COD,

mulai dari 30.6mg/L hingga jumlah tertinggi mencapai 117.0mg/L. Menurut para peneliti, BOD dan COD tinggi dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen di perairan, yang dapat mengakibatkan kematian organisme akuatik (organisme yang hidup di perairan).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak-anak Sungai Bengawan Solo masih belum memenuhi kualitas baku mutu khususnya untuk tingkatan baku mutu air kelas II, maka pemanfaatan air sungai tersebut sangatlah tidak dianjurkan. Sehingga, sudah selayaknya pemerintah membuat kebijakan dan bersama masyarakat melakukan suatu tindakan nyata untuk lebih menjamin dan menjaga kualitas air yang digunakan oleh masyarakat Surakarta.

DAMPAK :

DAMPAK :

DAMPAK :

Sumber: CNN Indonesia, katadata.com, Tirto, National Geographic

35

36

37

enjaga dan mencintai lingkungan adalah hal yang sangat dasar dalam kehidupan sehari-hari.

Lingkungan perlu kita jaga dan lestarikan untuk kelancaran kehidupan kita sehari-hari maupun untuk anak cucu kita kelak. Memiliki wawasan lingkungan yang baik akan membantu kita dan juga bumi dalam setiap keadaan, karena lingkungan tidak bisa terjaga dan berkembang dengan baik jika kita hanya menggunakan dan tidak menjaganya.

38

Namun, akhir-akhir ini banyak sekali hal yang terjadi di sekitar kita yang merusak lingkungan. Selain lingkungan yang dirusak, juga merugikan banyak pihak yang dekat dengan lingkungan tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini bertujuan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Selain itu, pembangunan ekonomi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, tidak bisa sembarangan dan asal-asalan, yang mengakibatkan

banyak masalah untuk kedepannya.

Pada dasarnya pembangunan ekonomi juga memiliki acuan, yaitu pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sehingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sangat berperan penting dalam pemerintah dan masyarakat.

AMDAL memiliki peran penting karena salah satu kegiatan yang merusak lingkungan adalah membuang sampah sembarangan dan membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu. Ketika hal ini terjadi dapat menyebabkan sungai tercemar yang juga dapat menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar terkena dampak penyakit, ini termasuk dalam kategori merusak lingkungan.

Ketika pabrik atau perusahaan ingin membuang limbahnya dalam skala besar dan berdampak cukup banyak pada lingkungan hidup maka harus memiliki izin AMDAL seperti yang tertera pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berbunyi, “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.”

Salah satu contohnya seperti tumpahan minyak oleh Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang mencemari wilayah pesisir pantai utara Karawang menjadi menghitam karena tumpahan minyak yang bocor dari perusahaan tersebut. Meskipun kebocoran ini masih masuk dalam skala yang tidak terlalu besar, akan tetapi memberi dampak yang cukup banyak untuk daerah sekitarnya.

Masyarakat memiliki hak untuk ganti rugi atas hal yang telah dialami hingga upaya pemulihan selesai dilakukan. Hal ini tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) UUPPLH. Pihak

perusahaan yang bersangkutan harus melakukan pemulihan dan memperbaiki kembali sehingga hal serupa atau kebocoran tersebut tidak terulangi lagi. Masyarakat juga bisa ikut serta dalam memperbaikinya guna memberikan jaminan bahwa perusahaan tersebut telah memperbaiki kembali.

Hal-hal yang telah terjadi tersebut bisa dikaji ulang izin AMDALnya apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan pasal terkait dalam UUPPLH. Bisa jadi ada beberapa perusahaan atau pabrik yang belum memiliki izin lingkungan. Padahal, dalam Pasal 36 Ayat (1) UUPPLH tertera bahwa, “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) wajib memiliki izin lingkungan.”

Keadaan masyarakat di lingkungan sekitarnya dan upayaupaya pencegahan serta perbaikan atas bencana yang telah terjadi juga harus disiapkan dengan baik.

Terutama tindakan pencegahan untuk meminimalisir bencana yang bisa diperkirakan terjadi agar tidak terjadi. Seperti tidak membakar hutan dengan sengaja atau menumpahkan limbah ke laut.

Setiap kegiatan manusia terhadap lingkungannya memang harus benar-benar diperhatikan dan dijaga dengan baik. Lingkungan merupakan komponen yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa lingkungan, pohon, hutan, buah, bahkan manusia tidak bisa hidup dengan normal dan sehat, kehilangan oksigen dan juga kehilangan banyak kebutuhan penting lainnya dalam hidup. Maka, menjaga lingkungan adalah kewajiban setiap manusia yang ada di bumi ini karena jelas, peran manusia yang paling berpengaruh terhadap keberlangsungan lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang.

39

eklamasi menjadi masalah masa lalu yang kembali hangat untuk diperbincangkan. Pasalnya, belum ada titik terang mengenai ketetapan akhir dari kebijakan yang seharusnya dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ketetapan yang dapat dikatakan labil ini menjadi tombak untuk Anies sendiri, bahwasanya sukar untuk mengambil keputusan mengenai nasib reklamasi Teluk Jakarta di Jakarta Utara.

Tak hanya itu, dari beberapa pulau yang diiming-imingi akan diberhentikan untuk direklamasi, malah telah didirikan hunian. Alasannya karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada para pengembang, sehingga dapat dikatakan proses tersebut menjadi resmi.

Permasalahan mengenai reklamasi bukan hanya muncul pada masa kepemimpinan Anies saja. Menarik garis waktu ke belakang, masalah mengenai reklamasi ini telah muncul dari Presiden Soeharto, tepatnya pada tahun 1995 ketika ada wacana memperluas wilayah Jakarta karena tanah di Jakarta tidak memungkinkan

40

untuk dikembangkan lebih lanjut. Diawali adanya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, kemudian aturan tersebut diturunkan ke Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.

Namun, dalam proses pengelolaannya tidak berjalan mulus dan kemudian pembangunan terhenti.

Meskipun demikian, perbincangan mengenai reklamasi kembali muncul pada tahun 2003 atas penolakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta oleh Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah mengkaji Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atas dilakukannya proyek reklamasi, seperti rusaknya ekosistem laut, pencemaran lingkungan, dsb.

Tahun 2009, pengembang dan KLH sempat saling menggugat. Kemudian Mahkamah Agung (MA) memenangkan KLH di tingkat kasasi, sehingga menyatakan bahwa reklamasi tersebut tidak sah. Pada tahun 2011, MA malah menyatakan bahwa Teluk Jakarta menjadi sah jika Pemprov DKI Jakarta memperbaiki proposal yang dibuat pada 2003.

Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi landasan mulanya proses pembangunan reklamasi Jakarta pada 2012. Tahun 2016, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jawa. Kepemimpinan dan nasib DKI Jakarta berganti ke tangan Anies yang masih menjadikan dasar peraturan tersebut untuk pengelolaan reklamasi yang seyogyanya bertentangan dengan janjinya saat kampanye.

Banyak perbincangan mengenai peraturan, tetapi di sisi lain terdapat aspek yang perlu lebih diperhatikan dari adanya reklamasi Teluk Jakarta, yaitu masalah

lingkungan hidup. Meskipun ada beberapa AMDAL yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta, pengamat lingkungan Universitas Indonesia, Dr. Ir. Tarsoen Wahyono, M.Si. mengatakan bahwa pengaruh dari pembongkaran pulau hasil reklamasi dapat merusak kehidupan biota laut karena adanya sampah hasil pembongkaran yang biasanya langsung dibuang ke laut, sehingga pada saat air laut pasang sampah terbawa ke daratan. Sebaliknya, pada saat air laut surut sampah tadi kembali lagi ke laut.

Selain Tarsoen, Ahmad Martin Hadiwinata sebagai Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta juga angkat bicara. Ia mengatakan perihal pengelolaan air, tidak ada pemisahan antara air hujan drainase dan air limbah. Efeknya, semuanya bertumpuk di Teluk Jakarta. Ahmad juga mengatakan bahwasanya Jakarta itu delta dan kemudian di ujung muara dulunya kawasan mangrove. Kawasan ini secara alami berfungsi sebagai filter terhadap pencemaran. Dengan adanya reklamasi, kawasan tersebut secara kualitas akan terdegradasi kemudian arusnya tidak akan berjalan dengan lancar dan mungkin dalam 10 atau 20 tahun mangrovenya akan mati.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa pembongkaran pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta memang akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa karena lahannya cukup besar yaitu 350 ha. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta tidak akan membongkar kembali daratan hasil reklamasi yang sudah dibangun, walaupun proyek reklamasi telah dihentikan.

Banyak permasalahan dari pembangunan pulau reklamasi, dari IMB yang dipertanyakan dan seolah dipermainkan oleh kelas menengah ke atas, AMDAL yang dinilai masih disembunyikan oleh Pemprov DKI Jakarta karena tidak transparan, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, di balik permasalahan itu semua, ada persoalan lingkungan hidup yang seharusnya lebih diperhatikan, karena tanpa lingkungan yang baik, maka akan menimbulkan permasalahan besar terkait reklamasi Teluk Jakarta.

41

ujan adalah proses presipitasi berwujud cairan yang turun sampai ke bumi.

Presipitasi adalah proses pengendapan, baik dari dalam larutan maupun dari udara permukaan ke permukaan bumi. Jadi, proses terjadinya air hujan adalah jalannya bentuk presipitasi berbentuk cairan yang turun sampai ke bumi. Hujan terbentuk apabila titik-titik air yang terpisah dari awan jatuh ke bumi.

Sebelum terjadinya hujan, pasti ada awan karena awan adalah penampung uap air dari permukaan bumi. Air yang ada di permukaan bumi baik laut, sungai, atau danau menguap karena panas dari sinar matahari. Uap air ini akan naik dan menjadi awan, awan yang mengandung uap air ini akan terkumpul menjadi awan yang mendung. Pada suhu tertentu di atmosfer, uap air ini akan mengembun dan turun menjadi hujan.

Kebanyakan air hujan saat ini hanya langsung jatuh begitu saja masuk ke dalam tanah. Rata-rata masyarakat tidak terlalu peduli dengan adanya sumber daya yang begitu melimpah dengan keberadaan air hujan. Hal ini dikarenakan adanya stigma bahwa air hujan sangat kotor dan mengandung bakteri yang membahayakan bagi kesehatan. Mengutip dari Pusat Krisis Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa air hujan pada Sumber Foto : triptrus.com

42

umumnya memiliki pH sekitar 6.

Untungnya, hal ini tidak berbahaya. Air minum itu sendiri bahkan jarang memiliki pH netral karena mengandung berbagai mineral terlarut, maka sebagian besar air hujan aman untuk diminum.

Di Indonesia sendiri sudah ada yang melakukan pengolahan terhadap air hujan ini sebagai air minum. Seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Kecamatan Deles, Kecamatan Karangnongko yang memanfaatkan air hujan ini sebagai air konsumsi untuk minum sehari-hari. Dalam jangka waktu yang lama, tidak ada efek samping atau penyakit yang menjangkit masyarakat sekitar kecamatan tersebut.

Kita dapat mengolah air hujan menjadi air minum untuk dikonsumsi sehari-hari dengan cara ditampung secara langsung pada ember atau bak. Hal yang terpenting ialah pastikan bahwa wadah yang digunakan bersih dari kotoran. Setelah menampungnya, biarkan setidaknya selama satu jam agar partikel berat yang terdapat di dalamnya menempel di dasar ember. Cara ini juga akan menghambat pertumbuhan sebagian besar mikroorganisme yang dikandungnya. Ada dua langkah penting yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas air hujan, yakni dengan merebus dan menyaringnya. Merebus air hujan yang telah ditampung sampai mendidih akan membunuh bakteri. Meskipun pada

dasarnya air hujan aman dikonsumsi, tetapi dengan merebusnya membuat orang merasa jauh lebih tenang mengonsumsinya. Selain itu, cara yang kedua ialah menggunakan penyaring air di bak penampungan air hujan. Melalui alat penyaring inilah zat-zat kimia, debu, jamur, dan kontaminan lainnya bisa tersaring dengan baik.

Ada saatnya bahwa air hujan tidak dapat dikonsumsi, meliputi beberapa kriteria, diantaranya adalah air hujan yang jatuh di daerah pabrik atau kawasan industri. Hal ini dikarenakan beberapa partikel polutan yang terdapat di wilayah ini sangat tinggi sehingga dapat terbawa oleh air hujan dan dapat menimbulkan penyakit.

Selanjutnya, air hujan yang sudah tergenang dan terdapat di tanaman serta air hujan yang ditampung dengan wadah yang kotor, tidak dapat dikonsumsi karena adanya kotoran yang banyak sehingga tidak aman dan membahayakan kesehatan.

Dengan demikian, air hujan merupakan sumber daya yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli air minum tergolong besar, maka dengan pengolahan air hujan menjadi air minum, akan memotong pengeluaran. Solusi ini akan sangat menguntungkan apabila dilakukan berkelanjutan dan dengan penanganan yang benar oleh konsumen itu sendiri.

su lingkungan kini menjadi perhatian dunia internasional, tak terkecuali pula Indonesia.

Permasalahan lingkungan dari waktu ke waktu tak kunjung teratasi bahkan semakin menumpuk, salah satunya terkait sampah plastik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/tahun yang mana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut.

Penanganan terkait masalah sampah plastik sendiri seakan tidak menimbulkan efek yang signifikan, mulai dari kantong plastik berbayar, kampanye untuk tidak menggunakan sampah plastik sekali pakai pun sudah digalakkan. Terlebih lagi plastik memerlukan waktu hingga sekitar lima ratus tahun untuk proses penguraian.

Efek sampah plastik juga seolah menjadi 'bola salju' terhadap permasalahan lingkungan.

Permasalahan baru muncul akibat penanganan yang salah terhadap sampah plastik, seperti apabila dibuang di sungai akan mengakibatkan pendangkalan dan penyumbatan aliran sungai hingga mengakibatkan banjir, dan apabila ditimbun berlebih mengakibatkan tanah longsor.

Sampah plastik yang masuk ke dalam air dapat terbelah menjadi partikel-partikel kecil yang disebut mikroplastik dengan ukuran 0,3–5 milimeter. Mikroplastik ini berasal dari plastik yang hancur tapi tidak terurai.

Sangat mudah untuk dikonsumsi hewan laut, alhasil banyak hewan laut yang teracuni sampah plastik. Bukan hanya hewan laut, mikroplastik menjadi ancaman bagi seluruh mahluk hidup karena berpengaruh juga pada kualitas air.

Menurut M. Reza Cordova, peneliti di Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dari 76 juta plastik yang

manusia gunakan, hanya dua persen yang didaur ulang, sementara 32 persen sisanya masuk ke ekosistem. Jumlah ini tentu sangat memperihatinkan, bahkan kampanye 3R (reduce, reuse, recycle) belum mampu mendorong kesadaran masyarakat secara signifikan.

Namun tak banyak diketahui saat ini industri lokal mulai ramai mengembangkan plastik ramah lingkungan. Salah satunya yang dirintis oleh Kevin Kumala, seorang pemuda asal Bali, yang menciptakan tas ramah lingkungan yang ia namakan Bioplastik.

Bioplastik mengandung pati singkong, minyak sayur, dan resin organik.

Bahan bioplastik ini diklaim biodegradable dan dapat menjadi kompos. Bioplastik dapat rusak atau hancur dengan sendirinya selama beberapa bulan di darat atau di laut dan dapat langsung larut dalam air panas.

Produk plastik ini diklam juga tidak meninggalkan jejak residu beracun.

Oleh karena itu, dalam pengenalan produknya ia tak ragu meminum larutan plastik temuannya tersebut.

Perusahaan Kumala yang didirikan pada tahun 2014, yakni Avani Eco, telah memproduksi semua jenis produk sekali pakai dan ramah lingkungan tentunya, mulai dari cangkir kopi hingga ponco. Namun tidak semuanya terbuat dari singkong, ponco misalnya, baju atau jas hujan yang terbuat dari jagung, kedelai dan biji bunga matahari.

Sementara itu bioplastik tentu saja harus didukung baik oleh masyarakat, karena produk plastik berbasis minyak bumi perlahan-lahan menghancurkan lautan dan lingkungan kita. Tentunya dengan ditemukannya bioplastik setidaknya dapat menjadi alternatif bagi orang yang masih sering menggunakan plastik sekali pakai.

Kedepannya diharapkan akan banyak lagi penemuan-penemuan yang dapat bermanfaat untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan.

43

Sumber Gambar : batutimes.com

Sumber Gambar : asumsi.co

44

utan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya.

Contohnya yakni penyedia air, penghasil oksigen serta tempat hidup bagi bermacam flora dan fauna.

Pengertian hutan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah “Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu

dengan lainnya tidak dapat dipisahkan�. Selain itu dalam Pasal 4 Ayat (1) mengatur tentang penguasaan hutan oleh negara di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Negara sebagai penguasa hutan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan kawasan hutan.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (PP No. 61/2012) t e n t a n g Pe r u b a h a n A t a s Peraturan Pemerintah Nomor 2 4 Ta h u n 2 0 1 0 t e n t a n g Penggunaan Kawasan Hutan.

Bila kita melihat tujuan dari pembentukan peraturan pemerintah tersebut, pengurusan hutan oleh negara dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat, serta pengaturan tata ruang.

Pe n g a t u r a n t e r k a i t penguasaan hutan oleh negara

yang seolah berpihak pada masyarakat ini tidak selamanya berdampak positif.

Hal ini ditunjukan pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut yang mengizinkan negara bahkan swasta dalam menggunakan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan stategis dan tidak dapat dielakkan. Kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang dimaksud tersebut diatur pada Ayat (2) yang salah satu kegiatannya disebutkan pada poin e yakni pembangunan jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api.

Setiap pembangunan jalan, baik jalan umum maupun jalan tol yang menggunakan dan memerlukan lahan hutan pasti akan memberikan dampak bagi lingkungan di sekitarnya.

Misalnya manfaat jalan tol, untuk menciptakan dan menumbuhkan daerah industri, melancarkan pengangkutan sembako, dan beragam hal baik lainnya. Namun, tidakkah pemerintah dan mereka yang membangun jalan tol memikirkan siksaan yang dialami warga yang tinggal di sekitar jalan tol?

Dilansir dari kompasiana.com, terdapat warga yang tinggal di sebuah desa yang berjarak hanya 500 meter dari jalan Tol Ngawi-Kertosono.

Sebelum jalan tol dibangun, desa mereka tenteram, nyaman, dan segar.

Bila malam, hening, berteman suara jangkrik, kodok, dan hembusan angin

bersih. Namun sekarang, yang ada adalah suara hembusan truk, bus, dan kendaraan-kendaraan lainnya yang malaju kencang tiada henti.

Asap hitam, suara bising, klakson terus menghantui mereka, dari mulai bangun tidur di pagi hari sampai pagi berikutnya, dan seterusnya.

Bila kita melihat unsur sosiologis dari PP No. 61/2012, apakah benar telah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek? Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Semakin lebar atau luas lahan yang tergusur akibat pembangunan jalan tol, semakin besar pula kemungkinan kerusakan yang terjadi dan siksaan yang dialami masyarakat di sekitarnya.

Misalkan akan dibuat jalan tol dengan lebar jalan 50 m dan panjang jalan tol dalam kawasan hutan lindung sepanjang 24 km, maka tidak kurang dari 120 ha kawasan hutan akan beralih fungsi. Maka, sepanjang jalur dengan luas 120 ha tersebut semua tumbuhan akan mati dan limpasan air dari tanah gusuran akan mempengaruhi wilayah yang lebih luas dari area yang berubah fungsi itu.

Mengingat bahwa pembangunan jalan tol akan melalui hutan, maka dampak yang akan

terjadi yakni pada perubahan atau terganggunya bentang alam pada jalur yang akan dibuka. Terlebih lagi peraturan pemerintah tersebut juga memberi kepastian hukum dan dukungan berlebih terutama bagi pelaku usaha.

Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah tersebut, disinyalir akan 'memutihkan' pelanggaran pidana oleh perusahaan yang berproduksi di wilayah hutan.

Selain melanggar batas hutan, tak sedikit pula perusahaan yang melanggar tata ruang. Misalnya, perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, pertanian, bahkan pertambangan.

Adapun solusi dari masalah tersebut adalah dengan memperketat atau bahkan melarang pembukaan h u t a n . S e b a i k n y a Ke m e n t r i a n Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan peraturan dan pengawasan yang ketat kepada pihak yang akan membuka hutan sebagai lahan dalam berbagai proyek pembangunan. Kemudian, yang utama adalah tidak membuat atau membangun jalan tol melalui hutan, dengan tidak melalui hutan maka tidak ada kerusakan yang cukup parah. Pembangunan jalan tol dapat melalui jalan penghubung antar kota yang sudah ada, sehingga tidak perlu merusak kawasan hutan lindung untuk pembangunan jalan tol.

45

RAMADHAN inggu, 2 Juni 2019 tepatnya saat dini hari Waktu Indonesia Barat, berlangsung final Liga Champion antara Liverpool versus Tottenham Hotspurs di Madrid, Spanyol. Bagi Liverpool, ini adalah final kedua beruntun dimana pada musim sebelumnya Liverpool berhasil lolos sampai final. Namun sayang harus puas menjadi runner up setelah kalah 3-1 dari Real Madrid yang saat itu masih dilatih oleh ZinĂŠdine Zidane.

Final Union of European Fo o t b a l l A s s o c i a t i o n s ( U E FA ) Champions League tahun 2019, Liverpool lebih difavoritkan menjadi juara. Beberapa pemain sepakbola legenda seperti Ronaldo de Lima, Roberto Carlos, dan Jerzy Dudek memprediksi Liverpool yang menjadi juara. Faktor-faktor yang membuat Liverpool lebih diunggulkan daripada

46

“

“

Tottenham antara lain karena Liverpool berhasil finis di peringkat lebih tinggi daripada Tottenham pada kompetisi English Premier League (EPL). Di kompetisi yang sama, mereka juga sudah dua kali bertemu dan kedua laga tersebut berhasil dimenangkan oleh Liverpool.

Hal ini menjadi modal positif untuk match selanjutnya di partai final nanti. Faktor skuat pemain di kedua tim diyakini juga akan memberi pengaruh pada hasil dari pertandingan final. Pasalnya, Spurs yang kurang lebih selama dua musim tidak melakukan transfer pemain sehingga tak ada perubahan besar pada skuad dan skema permainan Tottenham.

Berbeda dengan tim merah asal Merseyside, yang pada musim 2018 menghabiskan 174,35 juta Pounds untuk mendatangkan empat pemain baru (Liverpoolecho.co.uk).

Stadion Wanda Metropolitano, markas dari tim besar La Liga yaitu Atletico Madrid terpilih sebagai tempat berlangsungnya final Liga Champion.

Pertandingan dibuka dengan penampilan dari band pop rock asal Amerika Serikat yaitu Imagine Dragon, diiringi dengan tarian dan pertunjukan piroteknik kembang api menambah meriah pembukaan final Liga Champion 2019. Setelah pembukaan, diikuti dengan acara hening cipta sebagai penghormatan terhadap José Antonio Reyes pesepakbola asal Spanyol yang meninggal akibat kecelakaan mobil.

Pe r t a n d i n g a n L i v e r p o o l melawan Tottenham Hotspurs dimulai dengan kick off dari Liverpool. Pertandingan dipimpin oleh wasit utama Damir Skomina asal Slovenia. Skomina ditemani oleh dua rekan senegaranya, yaitu Jure Praprotnik dan Robert Vukan sebagai asisten wasit. Dua menit setelah peluit dibunyikan yang juga menjadi tanda dimulainya permainan, Liverpool berhasil memimpin kedudukan dengan keunggulan 1-0 atas Spurs melalui tendangan penalti

yang dieksekusi oleh Mohamed Salah. Hadiah penalti diberikan kepada Liverpool lantaran terjadi pelanggaran handsball oleh pemain Tottenham Moussa Sissoko pada detik ke-24. Pelanggaran tersebut dikarenakan Moussa berusaha menghadang jalur umpan dari Sadio Mané, sayangnya bola yang terkena dada memantul ke lengan.

Tertinggal 1-0 atas tim lawan, Harry Kane dan kawan-kawan mencoba untuk menguasai permainan dan menekan pertahanan

dari tim asuhan Klopp. Banyak peluang tercipta melalui serangan yang dibangun oleh para pemain Spurs. Namun, banyaknya peluang kerap digagalkan oleh pemain bertahan Liverpool seperti Virgil van Dijk, Joel Matip, dan kiper andalan mereka, Alisson. Pertandingan sempat diwarnai kerusuhan dan berhenti beberapa menit karena adanya salah satu pitch invander yang menerobos masuk lapangan.

Wanita seksi tersebut diketahui bernama Kinsey Wolanski.

Pertandingan dilanjutkan, tetapi hingga babak pertama usai skor tidak berubah.

Babak kedua dimulai, kedua klub sama-sama melakukan pergantian pemain, dari Liverpool sendiri mengganti striker Roberto Firmino dengan Divock Origi. Pada menit yang sama pula Spurs memasukkan pahlawan mereka yaitu Lucas Moura yang telah mencetak

hattrick saat partai semifinal kontra Ajax. Ketika pertandingan telah berlangsung selama 87 menit, tim asuhan Jürgen Klopp berhasil menambah keunggulan sekaligus mengunci kemenangan.

Kegagalan para pemain Tottenham membuang bola hasil sepak pojok berhasil dimanfaatkan oleh Origi, dengan segera bola disepak menggunakan kaki kirinya dan gol pun tercipta setelah Hugo lloris tidak berhasil menjangkau bola.

Beberapa menit kemudian, peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ditiup. Hal ini sebagai tanda bahwa 'si Kuping Besar' sah menjadi milik Liverpool sekaligus menambah catatan Liverpool sebagai juara Eropa sebanyak 6 kali.

Atmosfer kemeriahan Final Liga Champion tidak hanya dirasakan di kota Madrid dan sekitar wilayah Eropa saja, tetapi juga terasa sampai Indonesia, contohnya di Kota Solo.

Warunk TOP Inspirasi yang berlokasi di Sumber, Surakarta menjadi salah satu saksi dari kemeriahan pertandingan final tersebut. Warunk Top Inspirasi mengadakan acara nonton bareng (nobar) sekaligus sahur bareng.

Eric Pahlevi selaku pemilik Warunk Top Inspirasi sekaligus anggota Big Reds menyatakan persiapan untuk acara nobar Final UCL sudah cukup matang dimana mereka sudah memprediksi akan banyaknya pengunjung yang akan datang sehingga pelaksanaan nobar dan sahur bareng berjalan tertib.

Meskipun ternyata ada beberapa kendala seperti peserta yang datang melebihi jumlah konsumsi yang disediakan, dan space yang kurang sehingga harus menyediakan screen tambahan. Terlepas dari kendala yang dihadapi, Ryanto selaku pengurus Big Reds mengaku senang karena akhirnya Liverpool berhasil menjadi juara lagi setelah sekian lama puasa gelar.

47

48

egara-negara di dunia sepakat bahwa permasalahan lingkungan menjadi hal serius yang perlu segera ditanggulangi. Dampak pemanasan global selama satu dekade terakhir semakin dirasakan oleh masyarakat internasional. Bumi yang semakin terasa panas dan iklim yang tidak menentu menjadi keresahan masyarakat internasional.

Sehubungan dengan hal ini, pada tahun 2015 lalu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan sebuah konferensi di Paris pada tanggal 30 November sampai 12 Desember 2015. Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan BangsaBangsa 2015 atau Conference of Parties (COP) 21 menghasilkan Paris Agreement 2015 yang isinya telah disepakati oleh 196 negara peserta.

Kesepakatan tersebut berbasis hukum sebagai langkah pengurangan gas rumah kaca setelah 2020.

Meskipun sedikit terlambat, konferensi ini tepat untuk diadakan demi menyatukan visi negara-negara di dunia dalam menanggulangi perubahan iklim. Tujuan utama dalam Paris Agreement 2015 ini sebagai upaya mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.

Selain itu, terdapat beberapa hal lain yang disepakati yaitu sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan, upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim, kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim , dan bantuan termasuk pendanaan bagi negaranegara untuk membangun ekonomi

GLOBAL

hijau dan berkelanjutan.

Permasalahan mulai muncul pada Juni 2017 lalu, Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari Paris Agreement 2015. Hal ini tentu menjadi perhatian masyarakat internasional. Para pemimpin dunia termasuk para petinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompokkelompok lingkungan menyatakan kekecewaan mereka terhadap keputusan tersebut. Menurut Trump, Paris Agreement 2015 adalah salah satu “rencana radikal� yang tidak akan membuat dunia menjadi lebih bersih dari saat ini. Trump telah mendorong penggunaan bahan bakar fosil dan juga berusaha melonggarkan beberapa standar ketat mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM).

Mundurnya Amerika Serikat tentu memiliki dampak terhadap keberlangsungan Paris Agreement 2015. Amerika Serikat tercatat menyumbang sekitar 15% emisi karbon global, tetapi di sisi lain merupakan salah satu sumber utama keuangan dan teknologi untuk negara-negara berkembang dalam upaya mengatasi peningkatan suhu.

Belakangan muncul isu bahwa Indonesia juga akan segera mengikuti jejak Amerika Serikat untuk keluar dari Paris Agreement 2015. Hal ini dipicu oleh konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Uni Eropa mengenai sawit. Uni Eropa mengklasifikasikan minyak sawit sebagai tanaman berisiko yang menyebabkan deforestasi dan memutuskan penggunaannya dalam biofuel harus dihentikan pada tahun 2030.

Menanggapi hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI) mendukung

apabila keluarnya Indonesia dari Paris Agreement 2015. Di sisi lain, Dechen Tsering, Direktur Asia-Pasifik untuk Badan Lingkungan PBB menyatakan bahwa negara-negara seperti Indonesia dibutuhkan dalam upaya mewujudkan tujuan Paris Agreement 2015. Tsering juga sangat berharap agar terdapat upaya perdamaian yang lebih besar antara Indonesia dan Uni Eropa.

Sementara itu, beberapa waktu lalu Sekretaris Jenderal PBB, AntĂłnio Guterres menyatakan peringatan bahwa dunia sedang menghadapi ancaman berbahaya dalam bentuk perubahan iklim yang semakin tak terprediksi. Guterres mengutip sebuah laporan yang menyatakan bahwa tingkat rata-rata pencairan lapisan gletser di Pegunungan Himalaya telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 2000.

Guterres menyatakan bahwa masih banyak negara yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan di bawah Paris Agreement 2015.

Beberapa negara yang menyatakan akan mundur dari Paris Agreement 2015 juga menjadi pemicu tidak terjaganya komitmen atas kesepakatan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa butuh kesepakatan-kesepakatan lain untuk mendukung dan melengkapi apa yang sudah diperjanjikan dalam Paris Agreement 2015.

Oleh karena itu, kesadaran dan komitmen dari setiap pemimpin negara di dunia menjadi hal yang sangat penting saat ini. Kondisi bumi yang semakin memprihatinkan harus menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Manusia yang telah menyebabkan keadaaan bumi menjadi seperti sekarang maka manusia juga yang berkewajiban untuk memulihkan kondisi bumi menjadi lebih baik di masa mendatang.

49

PROF. DR. EMIL SALIM, BAPAK LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA rof. Dr. Emil Salim, lahir di Lahat, Sumatra Selatan pada 8 Juni 1930.

Anak dari pasangan Baay Salim dan Siti Sjahsinan ini dikenal sebagai aktivis muda yang pernah menjadi Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Palembang serta Ketua Tentara Pelajar Palembang. Ia mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan University of California, Berkeley, Amerika Serikat, dengan meraih gelar master dan doktor dalam Bidang Ekonomi.

Setelah memperoleh gelarnya sebagai doktor di University of California, Berkeley, ia mengabdi menjadi dosen untuk almamaternya, Universitas Indonesia. Seiring berjalannya waktu Emil dipercayai menduduki beberapa posisi penting pemerintahan, sebagai Tim Penasihat

50

Ekonomi Presiden pada tahun 1966 semasa Presiden Soeharto menjabat.

Awal karir sebagai Tim Penasihat dalam Bidang Ekonomi membawa beliau menapaki karir sebagai menteri dalam pemerintahan masa Soeharto pada tahun 1971, yaitu Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Perhubungan.

Memasuki masa Presiden Soeharto dalam Kabinet Pembangunan Jilid III, Emil dipercayai menjadi Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup hingga dua periode.

Sejak saat itu lahirlah kebijakan AMDAL.

Pada saat itulah awal mula didirikan Kementerian Negara P e n g a w a s a n Pe m b a n g u n a n d a n Lingkungan Hidup, yang sekarang dikenal dengan nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta terbentuknya produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang ini merupakan peraturan pertama yang mengatur masalah lingkungan di Indonesia sekaligus menjadi dasar bagi lahirnya peraturan–peraturan lingkungan berikutnya.

Setelah lebih dari 25 tahun, Emil telah mengabdi sebagai pejabat dan menteri pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang telah melahirkan kebijakan-kebijakan dari

hasil buah pikir beliau di Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup. Pada tahun 1994, ia selesai menjabat sebagai Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Emil bersama Koesnadi Hardjasomantri, Ismid, Hadad, Erna Witoelar, M.S. Kismadi, dan Nono Anwar Makarim membentuk organisasi non-pemerintah yang berperan melestarikan, mengelola, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati Indonesia secara berkelanjutan yang diberi nama organisasi dan program kerja Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI).

Tidak hanya di Indonesia, di dunia internasional ia memiliki peran besar dalam menyuarakan mengenai masalah-masalah lingkungan hidup.

Salah satu peran Emil yang cukup fenomenal yakni penunjukannya sebagai Pemimpin Extractive Industries Review (EIR) oleh Presiden Ke l o m p o k B a n k D u n i a , J a m e s Wo l f e n s o h n u n t u k m e m i m p i n sebuah proyek kaitannya dengan evaluasi kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang industri pertambangan, minyak, dan gas bumi yang mana proyek tersebut selain merusak sumber daya lingkungan juga menyimpang dari tujuan Bank Dunia.

Emil menentang keras pendirian Milton Friedman yang menyampingkan Corporate Social Responsibility (CSR) yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Hal ini tentu akan menimbulkan kerugian dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ia menentang keras pendirian Milton Friedman karena ia yang melahirkan konsep mengenai pembangunan berkelanjutan tersebut.

Emil memiliki komitmen besar terhadap pelestarian lingkungan hidup. Berkat jasa-jasanya, ia terpilih menjadi anggota Komisi PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan (1984-1987), Wakil Ketua Dewan Penasihat Senior PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (1992), Wakil Ketua Komisi Dunia Untuk Hutan dan Pembangunan Berkelanjutan (1994), dan Ketua Komite Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan (2002).

Walau sudah mencapai usia senja, Emil masih aktif dalam kegiatan forum internasional S a t u a n Tu g a s Tingkat Tinggi (High Level Ta s k f o r c e )

untuk pengembangan Global Framework for Climate Services (2010). Atas semua dedikasinya, sejumlah penghargaan pernah diraih Emil diantaranya Bintang Mahaputera Adipradana, Commander of the Golden Ark, Paul Getty Award, Zayed Prize for Environmental Action Leading to Positive Change in Society, dan The Blue Planet Asahi Prize Award dan The Leader for the Living Planet Award dari World Wide Fund (WWF).

Sepak terjang Emil dalam Bidang Lingkungan Hidup demikian luas dan turut diacungi jempol.

Kepemimpinannya yang terbuka, jujur, dan mampu melihat ke depan mengenai permasalahan lingkungan hidup, membuatnya semakin mendunia di kancah internasional atas kontribusi mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan menjadikan Emil disebut sebagai Bapak Lingkungan Hidup Indonesia.

51

“ “ su terkait lingkungan hidup menjadi diskursus yang tak pernah usai untuk diperbincangkan. Bak pisau bermata dua, kekayaan alam yang dimiliki oleh sebuah bangsa dapat melahirkan dualisme kontradiktif, antara peluang atau tantangan. Kekayaan alam yang dimiliki ketika tidak diimbangi dengan kebijakan yang komprehensif serta moralitas masyarakat yang arif akan menimbulkan fenomena “resource curse” (kutukan sumber daya), sebab daerah dengan sumber daya alam melimpah akan mengalami pertumbuhan yang rendah akibat disibukkan oleh konflik sosial,

52

ketamakan serta keserakahan belaka.

Mereka akan “dimanjakan” oleh lingkungan hingga tak tahu bagaimana cara mensyukurinya.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), masih dihadapkan pada lemahnya Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, baik secara ekonomi, politik, maupun budaya. Berbagai krisis multidimensi menjadi fakta yang sulit terbantahkan.

Ketimpangan begitu nyata, khususnya dalam hal penguasaan atas kekayaan alam dan sumbersumber agraria hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Saat ini yang terjadi adalah “Indonesia Darurat

Ekologis” dimana telah terjadi situasi kegentingan yang diakibatkan hilangnya keseimbangan ekologis.

Kita tidak bisa menutup fakta bahwa cita-cita mulia demokrasi ekonomi, yang tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, telah dibajak oleh kekuatan ekonomi politik kapitalis sehingga melahirkan sebuah oligarki yang menentukan nasib hidup rakyat.

Acap kali keduanya saling berkelindan, politik transaksional melahirkan kebijakan yang berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan rakyat.

Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang seharusnya menjadi prinsip dasar pengelolaan SDA, hanya

dibaca dan dimaknai parsial sebatas “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara” sehingga dalam praktiknya alam digadaikan dan didelegasikan hanya kepada segelintir orang dan korporasi berskala besar melalui “obral” izin. Negara justru melegitimasi praktik perampasan tanah, air, dan seluruh sumber kehidupan rakyat. Padahal seharusnya bumi, air, dan kekayaan alam yang diamanatkan kepada Negara “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Para “oknum” dan sistem politik telah mengabaikan anak-anak, bahwa sebagai generasi akan datang mereka juga punya hak hidup bahkan hak turut serta mengambil bagian dalam pengurusan kekayaan alam ini.

Seharusnya mereka sadar bahwa generasi sekarang maupun yang akan datang berhak menempati bumi yang sehat. Demikian juga dengan alam, meski usia jauh lebih tua dari manusia, tetapi suaranya nyaris tak terdengar.

Bumi, alam, atau lingkungan hidup, tak mampu bersuara, meski bisa mengekspresikan apa yang dirasakan dalam bentuk pesan berupa peristiwa-peristiwa bencana, termasuk bencana ekologis yang kini menempati angka tertinggi dari peristiwa bencana di Indonesia.

Padahal bumi, alam, dan lingkungan juga punya hak hidup dan memberi penghidupan pada makhluk hidup.

Melalui sebuah pilihan ekonomi dan politik, mereka, baik generasi mendatang maupun lingkungan, selalu diabaikan dan dipaksa untuk menanggung akibatnya.

Meski begitu tak selayaknya kita bersikap idealis dengan hanya menyalahkan semua pada Negara melalui dialektika politiknya.

Masyarakat juga turut bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup. Tak sedikit kasus hancurnya lingkungan diakibatkan karena budaya masyarakatnya yang belum secara utuh mencintai lingkungan.

Memang sudah ada beberapa masyarakat yang vokal tentang lingkungan, tetapi beberapa darinya tak dapat dipungkiri masih ada semacam “ economic interest ” dibaliknya. Masyarakat masih terbutakan dengan dalil “boleh mengeksploitasi, asal memakmurkan”. Padahal hakikatnya lingkungan adalah instrumen yang mendukung kita untuk membentuk bangsa yang beradab, bukan yang biadab, membentuk masyarakat yang bermartabat, bukan yang khianat, apalagi terhadap lingkungannya sendiri.

Bahwa Negara yang menguasai bumi, air, dan kekayaan didalamnya, iya. Bahwa Negara harus hadir di garda terdepan pengelolaan lingkungan, baik secara politik dan praktik, iya. Namun bagaimanapun kita hidup di bumi yang sama.

Seluruh elemen masyarakat bersamasama mempunyai tanggung jawab moril untuk melestarikan dan mengelola alamnya. Apalagi demokratisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup membutuhkan institusi masyarakat sipil yang kritis dan kuat.

Agenda politik lingkungan hidup harus disuarakan dan diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat. Semua harus sadar bahwa lingkungan tidak dapat bicara tentang dirinya sendiri. Pengetahuan tentang alam lingkungan tidak akan muncul dan menampakkan dirinya jika tidak terdapat sebuah proses perjumpaan. Mustahil, jika lingkungan selalu ditempatkan sebagai objek eksploitasi. Untuk itu perlu melihat secara holistik, melalui kesadaran diri.

Terakhir, pertanyaan yang pantas untuk pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup di Indonesia adalah “Apakah kita tidak mampu atau tidak mau untuk mengelola alam kita?” menurut saya jawabannya adalah kita sebenarnya mampu, tinggal kita mau atau tidak untuk memaknai dan mencintainya secara utuh.

53

elaku bisnis merupakan salah satu penyumbang tingginya penggunaan single-use plastic.

Beberapa kategori single-use plastic yang paling sering digunakan di Indonesia dan di seluruh dunia, yaitu botol plastik, kantong plastik, sedotan plastik, dan wadah makanan yang terbuat dari plastik.

Banyak pelaku bisnis yang memilih menggunakan plastik karena jauh lebih murah dan praktis. Oleh karena itu, para pelaku bisnis dituntut untuk sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Pe n i n g k a t a n k e s a d a r a n masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam dapat dimulai dengan mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sistem 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) menjadi salah satu solusi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita yang murah dan mudah untuk dilakukan. Selain itu, penerapan 3R ini juga dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari. Penggunaan tumbler maupun tas belanja merupakan salah satu upaya menekan penggunaan plastik sekali pakai.

54

L

E

S

E

H

A

N

Kedai Kopi Kelana salah satunya. Kedai kopi ini merupakan salah satu tempat yang menunjukan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam melalui pengurangan penggunaan jumlah plastik. Kedai yang terletak di Jalan Menteri Supeno Nomor 11 Manahan, Solo, tepatnya di belakang Stadion Manahan ini cukup menarik perhatian dengan gaya khasnya di tengah bangunan yang lain. Kedai ini mengusung konsep outdoor dan nature, memberikan kesan sejuk nan damai di tengah hiruk pikuk dan panasnya Kota Solo. Pemberian tanaman kecil di setiap meja dan adanya vertical garden memperkuat kesan alami yang ada pada tempat ini. Dengan nuansa alam dan area outdoor sangat cocok untuk sekadar berkumpul bersama keluarga dan teman. Adanya pemisahan antara area rokok dan tidak merokok pun juga menambah kenyamanan pengunjung dan ramah anak.

Pengurangan penggunaan jumlah plastik yang ada di Kelana ini dapat dilihat dari manajemen mereka yang tidak memberikan sedotan plastik ketika menyajikan minuman, Kelana sendiri juga menjual sedotan yang terbuat dari bambu guna mengurangi penggunaan sedotan plastik. Mengganti plastik kresek dengan plastik berbahan dasar kulit singkong yang ramah lingkungan dan

dapat diuraikan dengan mudah.

Selain itu, produk kopi susu yang semula menggunakan kemasan cup plastik diganti dengan kemasan botol kaca, sehingga menekan penggunaan single-use plastic.

Kelana masih berada di bawah manajemen yang sama dengan Sekutu Kopi, telah terdaftar menjadi salah satu lokasi dalam aplikasi “Refill My Bottle�. Komunitas Refill My Bottle menciptakan sebuah aplikasi guna mengurangi sampah plastik dan memberitahu pengguna lokasi-lokasi yang bisa dijadikan tempat pengisian air mineral secara gratis ataupun dengan biaya murah.

Komunitas tersebut juga memberikan kesempatan masyarakat untuk berperan aktif dalam program pengurangan sampah plastik dengan mendaftarkan lokasi usaha mereka menjadi stasiun pengisian air minum.

Di Kota Solo sendiri hanya ada dua lokasi yang telah terdaftar dalam aplikasi ini yaitu Sekutu Kopi dan Kelana itu sendiri.

Pada hari tertentu Kedai Kopi Kelana menyediakan kelas yoga pagi yang dibuka untuk umum, dengan syarat melakukan pendaftaran pada nomor yang tertera. Letaknya yang

strategis serta fasilitas dan nuansa yang ditawarkan membuat pengunjung betah menghabiskan waktu mereka. Ketika malam hari, nuansa alam yang dipadukan dengan kelap-kelip lampu, bangku taman, hingga ayunan menjadi daya tarik tersendiri. Banyak pengunjung yang lebih memilih datang pada malam hari karena suasananya yang sangat cocok untuk sekadar bersantai dan mengobrol bersama keluarga maupun teman atau bahkan mengerjakan tugas. Terdapat pula area lesehan di halaman belakang kedai yang ditanamani rumputan hijau.

Terlepas dari semua fasilitas yang ada di Kelana, kepedulian terhadap lingkungan sangat diperlukan. Kesadaran pelaku bisnis dalam mengurangi penggunaan plastik patut diapresiasi, karena secara tidak langsung berperan aktif dalam pengendalian sampah plastik di Indonesia.

55

embangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, dimana dalam proses pelaksanaan pembangunan seringkali pemanfaatan sumber daya alam tidak memperhatikan kelestariannya, bahkan cenderung memanfaatkan dengan sebanyak-banyaknya. Masalah pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk yang kurang serasi mempengaruhi kerusakan-kerusakan sumber alam dan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kemiskinan menyebabkan tingkat kerusakan sumber alam dan lingkungan hidup menjadi bertambah besar.

56

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat serta dorongan pertumbuhan ekonomi telah memicu berbagai kegiatan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, serta limbah industri yang mencemari air, tanah maupun udara serta berbagai permasalahan lingkungan lainnya.

Salah satu contoh pencemaran lingkungan terjadi di Surakarta, berdasarkan data rekapitulasi hasil Pemantauan kualitas Air sungai di Kota Surakarta tahun 2018, dari 18 sungai lokasi pengambilan sampel di Kota Surakarta terindikasi tercemar, hal ini bisa dilihat dari banyaknya parameter yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hal ini berarti limbah yang dibuang melanggar standar.

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diperlukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.

Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan keputusan administrasi yang berbentuk perizinan untuk melaksanakan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL dan/atau UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan.

Penyusunan AMDAL dilakukan sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi perlu dilakukan upaya represif berupa p e n e g a k a n h u k u m y a n g e f e k t i f, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Dasar hukum dalam penanggulangan masalah pencemaran lingkungan tentunya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya masalah pencemaran lingkungan hidup. Ketentuan utama tentang pencegahan pencemaran

lingkungan dalam Pasal 17 UUPPLH yakni ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta pengawasannya yang dilakukan secara menyeluruh dan/atau secara sektoral ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. Pasal 17 ini juga memuat upaya penegakan hukumnya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagi pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yaitu pertama, hukum yang memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu undangundang yang memadai. Kedua adalah aparat penegak hukum, masyarakat, sarana prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, syarat-syarat tersebut harus ada, jika salah satunya tidak ada maka hukum tidak bisa ditegakkan.

Di dalam UUPPLH terdapat tiga jenis sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan juga terbagi menjadi penegakan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Penegakan hukum administrasi yang merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah berfungsi untuk melakukan sebagai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan serta pengawasan penaatan terhadap persyaratan dalam izin dan kewajiban perundang-undangan. Jenis sanksi administrasi diterapkan dalam beberapa tahapan yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan dan pencabutan izin. Penegakan hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak-hak seseorang yang dilanggar melalui pemberian ganti kerugian (kompensasi), mengembalikan keadaan seperti semula, atau meminta agar peraturan dipatuhi dan dilaksanakan.

Sedangkan penegakan hukum pidana berfungsi untuk memberikan efek penjeraan (general atau specific deterrent) melalui hukuman badan atau denda.

Dalam hal terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan kerugian tertentu yang menyebabkan hak seseorang dilanggar dapat dilaksanakan penegakan hukum perdata yang dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase maupun negosiasi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan, serta tindakan penjaminan tidak akan terulangnya pencemaran maupun melalui pengadilan.

Masyarakat bersama dengan pemerintah dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bebas dan tidak berpihak dari rintisan pengurus kader lingkungan hidup di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat dilakukan melalui gugatan oleh organisasi lingkungan hidup (LSM) maupun gugatan kelompok (Class Action). LSM dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, tetapi tidak untuk menuntut ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Pe n e g a k a n h u k u m p i d a n a lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran lingkungan hidup. Agar penegakan hukum lingkungan berjalan secara efektif, maka upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diperlukan beberapa strategi yakni pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dibidang Lingkungan Hidup (UUPPLH, UndangUndang Pengelolaan Sampah, Perda PPLH) dengan memberdayakan Kader lingkungan Hidup, mulai dari tingkat DesaKecamatan dan Kabupaten/Kota, serta perlu peningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penegak Hukum Bidang Lingkungan Hidup (PPLHD, PPNS, dan Satpol PP).

57

58

erbeda-beda tetapi tetap satu jua, begitu arti kalimat yang biasa kita dengar dengan sebutan Bhinneka Tu n g g a l I k a . Ka l i m a t tersebut memang sudah tidak asing lagi bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pada zaman penjajahan kalimat tersebut merupakan sumbu untuk membakar semangat rakyat. Tidak hanya menjadi sumbu, kalimat tersebut juga menjadi dasar wilayah-wilayah di Indonesia untuk bergabung menjadi bangsa yang utuh dan merdeka.

Tidak heran bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam suku, bahasa, dan agama. Bahkan Indonesia memiliki total 714 suku, lebih dari 1.001 bahasa, dan enam agama yang telah diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Oleh karena itu, bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang harus hidup berdampingan dan membantu antar sesama.

Bahasa persatuan dan kesatuan tidak hanya terdapat pada kalimat Bhinneka Tunggal Ika saja, tetapi terdapat pada Pancasila. Perumusan Pancasila yang nantinya digunakan sebagai dasar negara ini tidak lepas dari keinginan para Founding Fathers untuk sama-sama mewujudkan bangsa yang satu dengan beragam manusia di dalamnya.

Meskipun bangsa Indonesia pada dasarnya mayoritas muslim bahkan salah satu negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tetapi tidak membuat Indonesia menjadi negara yang mengharuskan aturan dengan syariat Islam. Hal ini menuai kekaguman bagi

negara lain, mereka menganggap Indonesia merupakan salah satu contoh bahwa keberagaman tersebut tidak menimbulkan perpecahan. Justru hal tersebutlah yang membuat rakyatnya semakin toleran terhadap satu sama lain.

Bukti nyata bahwa bangsa Indonesia memiliki tingkat toleransi tinggi yaitu dengan adanya perayaan hari keagamaan dan adanya beberapa hari libur untuk memperingati hari keagamaan tersebut. Sebagai contoh ketika Imlek, di Solo sendiri akan terlihat pemandangan lampion-lampion yang menghiasi jalanan lengkap dengan beberapa patung khas Imlek. Hal ini justru dimanfaatkan menjadi tempat bagi orang-orang untuk sekedar berfoto atau berjalan-jalan.

Universitas Sebelas Maret (UNS), tidak mau melewatkan kesempatan untuk menjadi kampus yang toleran sesuai dengan cita-cita bangsa. Sejak UNS berdiri pada 1976, kampus ini sudah mendeklarasikan diri sebagai ‘Kampus Benteng Pancasila’. Artinya, memang UNS berkomitmen untuk menjadi kampus yang toleran terhadap agama-agama yang diakui di Indonesia. Sebagai realisasi hal tersebut, UNS membangun tempat ibadah yang lengkap untuk seluruh agama di Indonesia dengan berjejer sehingga menjadi suatu komplek peribadatan yang diberi nama ‘Kawasan Pancasila’.

Tempat ibadah terbaru yang didirikan oleh UNS yaitu kelenteng.

Kelenteng melengkapi keseluruhan tempat ibadah yang dimiliki UNS setelah adanya masjid, gereja, pura, dan vihara.

Hal ini membuat UNS menjadi kampus satu-satunya yang memiliki tempat peribadatan umat Konghucu dan memperkokoh julukannya sebagai

‘Kampus Benteng Pancasila’. Ini merupakan sebuah kebanggaan dan tantangan bagi seluruh civitas academica UNS. Sebagai kaum minoritas, keberadaan kelenteng bagi umat agama Konghucu di Solo memang masih terbilang sedikit, sehingga masih bisa dihitung dengan jari. Adanya kelenteng di UNS telah menambah jumlah kelenteng di Kota Solo sebagai tempat peribadatan umat Konghucu. Pembangunan kelenteng di UNS ini bekerjasama dengan komunitas Tionghoa dan Konghucu. Meskipun pemeluk agama Konghucu di UNS masih sedikit, tetapi langkah ini merupakan hal yang tepat untuk memberikan hak beribadah bagi penganut agama tersebut.

Meskipun kelenteng ini hanya berada di lahan berukuran 10x10 meter, pihak UNS sangat serius untuk mengerjakan proyek rumah ibadah ini dengan menggandeng tim dari Fakultas Te k n i k U N S u n t u k m e l a k u k a n perencanaan bangunan atau arsitek kelenteng. Bangunan ini memiliki keunikan tersendiri karena ornamennya yang berbentuk sedemikian rupa dengan dua buah naga yang mengelilingi tiang dan di atas bangunan Kelenteng.

Kelenteng ini nantinya difungsikan tidak hanya untuk mahasiswa UNS beragama Konghucu saja, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin beribadah di Kelenteng, bahkan juga akan terbuka bagi yang bukan penganut agama Konghucu tersebut. Sikap ini yang nantinya mampu memberikan inspirasi bagi universitas lain untuk membangun pula tempat ibadah, tidak hanya pada agama yang menjadi mayoritas saja tetapi pada agama yang menjadi minoritas sebagai bentuk toleransi umat beragama.

59

ota Surakarta merupakan salah satu kota besar yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini secara geografis terletak pada jalur strategis, yaitu pertemuan jalur dari Semarang dan Yogyakarta menuju Surabaya dan Bali. Letak strategis inilah yang menjadikan Solo sebagai kota yang berpotensi untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Konsekuensi kemacetan lalu lintas merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Hal yang menarik dalam konteks kemacetan ini jika dikaitkan dengan kebijakan Zonasi Sekolah.

Zonasi merupakan rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik dari upaya kita melakukan restorasi

60

di sektor pendidikan, khususnya di sistem persekolahan. Sistem zonasi, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode 2014-2019, Muhadjir Effendy, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat domisilinya dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu.

Tiga tujuan dominan penerapan sistem Zonasi PPDB yaitu pemerataan kualitas pendidikan, menciptakan banyak sekolah favorit, dan peningkatan kualitas guru. Salah satu tujuan ikutan penerapan

Zonasi Sekolah adalah mengurangi dampak pergerakan populasi kegiatan anak sekolah yang berpotensi menimbulkan kemacetan pada waktu berangkat menuju sekolah dan pulang sekolah.

Mengurangi Kepadatan Lalu Lintas Hasil penelitian mahasiswa UMS dengan analisis tingkat kemacetan lalu lintas yang diperoleh dari proses perhitungan tingkat pelayanan jalan, nilai tingkat pelayanan jalan diperoleh dari perbandingan volume lalu lintas (V) dengan kapasitas jalan (C), atau V/C menunjukkan bahwa tingkat kemacetan Kota Surakarta terdapat tiga kelas, untuk kelas tinggi dengan rerata 1,0

terdapat di Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Suprapto, dan Ki Mangunsarkoro, untuk kelas sedang dengan rerata 0,9 di Jalan Veteran, dan kelas rendah dengan rerata 0,8 di Jalan Yos Sudarso dan Jalan Sumpah Pemuda.

Hal tersebut jika kita amati secara seksama pasca dilaksanakannya program Zonasi Sekolah telah terjadi pengurangan kepadatan lalu lintas. Sisi lain dari pengurangan kemacetan sebagai dampak positif dari program Zonasi Sekolah meskipun masih belum signifikan sekali namun sudah akan memberikan harapan baru bahwa program ini secara langsung akan berdampak pada pengurangan kepadatan lalu lintas pada jam puncak pergerakan populasi kendaraan antar jemput sekolahnya.

Pengurangan Emisi Sumber emisi di Kota Surakarta dari kendaraan antar jemput sekolah sebagai sumber bergerak juga dapat dikatakan terjadi pengurangan beban emisi Kota Surakarta karena penghitungannya berdasarkan daya jelajah kendaraan antar jemput sekolah dan waktu retensi kendaraan yang terjebak kemacetan.

Sebaran sumber emisi maupun emisinya potensial akan lebih condong pada bagian selatan dan tengah kota. Hal ini berkaitan dengan pusat kegiatan masyarakat serta pusat perbelanjaan yang cenderung lebih pada aspek temporal, tetapi jika ditinjau dari sebaran emisi bergerak dari kendaraan antar jemput siswa di Kota Surakarta, lebih dominan di Kecamatan Banjarsari mengingat banyak sekolah yang letaknya di daerah tersebut karena distribusi sekolah yang belum merata betul. Demikian juga konsentrasi pengembangan kota lebih mengarah ke utara sehingga residensial dan perumahan banyak tumbuh di Solo utara sehingga sumber mobilisasi kendaraan antar jemput siswa pun berasal dari sana.

Karakter lalu lintas Kota Surakarta melibatkan aktivitas pergerakan (mobilitas) dari kabupaten di sekitar Surakarta. Situasi ini bisa terjadi karena rapatnya pemukiman antara Surakarta dengan kabupaten lain.

Bahkan sangat rapatnya wilayah perbatasan

antar kota seringkali mengakibatkan wilayah suburban kabupaten lain yang berbatasan dengan Surakarta lebih ramai dari pada pusat kota/kabupatennya.

Dampak Zonasi Sekolah inilah yang akan memotong daya jelajah kendaraan antar jemput siswa untuk sampai ke sekolah tujuan sesuai zonasinya.

Data-data asumsi tersebut jika disimulasi menjadi input bagi perhitungan otomatis Mobilev. Faktor emisi telah dipersiapkan oleh Mobilev bersama dengan model simulasi lalu lintas yang terjadi. Mobilev akan menyediakan asumsi emisi NO, NMVOC, PM, CO dan CO2 baik dalam situasi hot emission maupun cold emission. Jika menggunakan data asumsi dari traffic count maka komposisi dominan adalah sepeda motor (>70%) diikuti passengers cars (18%) maka pengurangan emisi akibat dampak zonasi sekolah akan dapat terlihat.

61

esona keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia tidak akan pernah cukup untuk dibahas. Mulai dari pegunungan hingga lautan yang memiliki ciri khas tersendiri di dalamnya, menjadikan Indonesia kaya akan destinasi wisata yang menarik untuk dijelajah. Dataran Tinggi Dieng merupakan salah satu tujuan wisata yang wajib untuk dikunjungi bagi para pencinta alam sekaligus sejarawan.

Dataran Tinggi Dieng adalah kawasan vulkanik aktif di Jawa Tengah yang masuk dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Dataran Tinggi Dieng terbentuk akibat letusan vulkanik yang diciptakan oleh Gunung Prahu Tua berabad-abad lalu dan dari hasil letusan tersebut terciptalah kawah-kawah vulkanik yang tersebar di dataran tersebut.

Kawah Sikidang yang berlokasi di Desa Bakal Buntu, Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, merupakan salah satu bukti adanya kegiatan vulkanik yang terjadi di Dataran Tinggi Dieng. Hingga sekarang Kawah Sikidang masih berstatus aktif dalam kegiatan vulkaniknya dan menjadi salah satu tujuan wisata yang wajib dikunjungi apabila datang ke Dataran Tinggi Dieng.

Keunikan Kawah Sikidang menciptakan daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut. Dikenal unik karena dalam kurun waktu empat tahun, pusat Kawah Sikidang akan berpindah-pindah posisi. Akibat hal itulah kawah tersebut diberi nama Sikidang yang diambil dari kata “kidang/kijang� dengan maksud pusat kawah yang berpindah-pindah memiliki sifat seperti hewan kijang yang suka melompat kesana kemari.

62

Apabila berkunjung ke Kawah Sikidang, wisatawan akan disuguhi dengan pemandangan kawah vulkanik yang hanya dapat ditemui di puncak gunung vulkanik yang masih aktif. Wisatawan dapat menikmati hamparan tanah dan batuan belerang yang telah memutih dengan dikelilingi oleh bukit yang hijau serta gambaran akan kawah yang terselimuti oleh asap putih disertai gelembung belerang yang mencuat dari dalam kawah menciptakan eksotisme tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung.

Di balik keindahan panorama Kawah Sikidang, bau gas belerang yang tidak sedap muncul diakibatkan oleh kegiatan vulkanik kawah yang masih aktif. Sehingga apabila berkunjung, wisatawan harus mengenakan masker untuk menutupi hidung dan mulut guna melindungi diri dari gas beracun serta mengurangi bau tidak sedap.

Walaupun bau belerang begitu menyeruak di sana, tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung menikmati keindahan kawah tersebut.

Panorama indah tidak hanya menjadi satu-satunya yang dapat

dinikmati apabila berkunjung ke Kawah Sikidang. Tempat tersebut juga memiliki berbagai objek kegiatan menyenangkan yang dapat dilakukan oleh wisatawan. Jika ingin menikmati pemandangan kawah dari atas, wisatawan dapat menaiki permainan flying fox yang melewati hamparan tanah dan batuan belerang yang telah memutih.

Selain itu terdapat juga arena motorcross yang disediakan bagi wisatawan yang ingin menikmati keseruan mendaki bukit sekitar area kawah sambil menikmati panorama keindahan Kawah Sikidang dari atas bukit. Seakan tidak ada habisnya, keindahan Kawah Sikidang dilengkapi dengan berbagai lokasi untuk berfoto yang dapat wisatawan jadikan tempat mengabadikan momen indah di kawah tersebut.

Ketika wisatawan mulai mendaki sedikit untuk menuju ke lokasi kawah pusat, dapat ditemukan beberapa ayunan langit yang dapat menjadi salah satu pilihan wisatawan dalam mengabadikan foto dengan seluruh pemandangan yang ada di kawasan Kawah Sikidang. Adanya fotografer di lokasi wisata dapat membantu wisatawan dalam

mengabadikan momen di Kawah Sikidang.

Di dalam area wisata Kawah Sikidang, terdapat gubuk-gubuk kecil tempat pedagang menjajakan dagangannya. Setelah wisatawan puas menikmati keindahan dan kegiatan yang ada di dalam lokasi kawah, wisatawan dapat menikmati telur rebus yang langsung direbus di air kawah ataupun menikmati jajanan yang dijual di sana. Pedagang biasanya menawarkan makanan maupun cenderamata khas Dataran Tinggi Dieng seperti baju, topi serta minuman khas yang hanya ada di sana yaitu carica, dan kue khas yang disebut kue sagon.

Namun ada cendera mata yang unik dari Kawah Sikidang, yaitu batu belerang yang dijual untuk digunakan sebagai obat. Dianggap begitu karena diyakini kandungan mineral serta sulfurnya yang tinggi dapat mengobati berbagai penyakit kulit. Dengan begitu Kawah Sikidang tidak hanya menyuguhkan keindahan alam semata, melainkan belerang yang dihasilkan dari kawah tersebut juga dapat bermanfaat menjadi obat berbagai penyakit.

63

esign dari perusahaan otomotif besar dan banting setir menjadi tukang sampah memang sulit diterima oleh logika masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dilakukan sudah selama kurang lebih 5 tahun oleh Denok Marty Astuti, perempuan yang akrab disapa Denok. Ia tinggal di Jalan Dahlia, Kampung Yosoroto, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Solo.

Perjalanan hidup yang tak biasa dipilih oleh Denok, perempuan berusia 41 tahun yang memilih mengundurkan diri dari perusahaan otomotif di saat karirnya sedang meningkat. Selama 12 tahun bekerja sebagai akuntan di perusahaan tersebut, 11 tahun diantaranya dinobatkan sebagai karyawan teladan.

Sempat mengalami gejolak batin selama satu tahun dan harus meyakinkan seluruh keluarganya akan keputusan yang ia ambil, tak membuat keputusan Denok itu langsung disetujui oleh saudaranya,

64

tetapi ibunya sangat mendukung penuh keputusan yang diambil oleh Denok. “Selama itu menjadi baik, apalagi menjadikan banyak orang menjadi baik, ya lakukan saja,” ucap Denok sambil menirukan kalimat ibunya.

Ia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai akuntan dan menjadi tukang sampah. Saat ditanya mengapa ia mengambil jalan yang tak biasa tersebut ia menjawab, “Passion sih jatuhnya, dan saya prihatin dengan jumlah sampah yang ada di Jakarta, nggilani tenan, budaya orang Jakarta itu 'sampah gue ya sampah lo'. Jadi mereka terkesan tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka keluarkan.”

Setelah resign dan kembali ke kampung halamannya di Solo, banyak yang mencibir Denok dengan katakata yang menyakitkan, “Wah kok bodoh ya, sudah enak kerja kantoran eh malah jadi tukang sampah!”

Walaupun banyak cibiran yang datang kepadanya dan sempat membuat Denok ingin berhenti, ada seseorang yang terus mendukunganya. Denok masih teringat apa kata ibunya 3 tahun yang lalu, “Hei, kenapa kamu berhenti? Jangan berhenti, lanjutkan saja, selama kamu masih cari makan sendiri dan tidak merugikan orang lain. Suatu ketika mereka akan makan ikut kamu.”

Fokus utamanya adalah mengubah mindset masyarakat dengan cara bersosialisasi serta mengedukasi masyarakat bahwa sampah bisa menjadi keberkahan untuk semua orang. Fokus Denok lebih kepada memanfaatkan sampah untuk dijadikan kerajinan tangan.

Denok mengatakan bahwa sampah bisa menjadi keberkahan karena hasil kerajinan tangan tersebut bisa dijual dan menghasilkan uang.

Hal yang pertama kali dilakukan oleh Denok adalah melakukan Trial and Error di penjara. Ia mendampingi narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) kelas 1A Surakarta untuk mengelola sampah dan membuat kerajinan tangan daur ulang. Denok b e r p i k i r, k a l a u d i a s a n g g u p mendampingi banyak orang di suatu tempat yang sama, berarti dia juga sanggup melakukan hal yang sama dalam jangkauan yang lebih luas.

Selain melakukan pelatihan di rumah tahanan, Denok juga melakukan pelatihan untuk ibu-ibu di kampungnya dan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada mahasiswa yang akan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Sampai saat ini tidak ada kendala yang dirasakan Denok, ia diterima sangat baik oleh pemerintah, lintas keyakinan, sekolah, dan kegiatan sosial lainnya.

Baginya cibiran yang dulu dilontarkan kepadanya bukan suatu kendala besar, malah menjadikan Denok lebih bersemangat lagi untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dana juga bukan suatu kendala yang besar untuknya, dana yang ia gunakan adalah dana pribadi yang ia cari sendiri dengan melakukan pekerjaan lain seperti berjualan kerajinan maupun menjadi perias pada acara pernikahan yang kebetulan adalah usaha milik ibunya sendiri.

Untuk mengurangi sampah di muka bumi ini, Denok sadar perlu kerjasama dari berbagai kalangan. Ia mengatakan bahwa budaya kerjasama di Solo ini masih kurang dibandingkan saat ia bekerja di perusahaan otomotif tersebut.

Masyarakat Solo harus mengubah mindset peduli akan lingkungan dan sampah disekitarnya. “Selama kita tinggal di bumi, ya ayo barengbareng bereskan masalah lingkungan hidup kita,” tutup Denok.

he Lorax merupakan film yang diangkat dari sebuah buku karangan Dr. Deuss dengan judul serupa. Film ini mengisahkan tentang kerusakan alam yang diakibatkan keserakahan manusia dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam. Film dengan kemasan cerita sederhana dan mudah dimengerti ini dibalut dengan makna mendalam, terlebih dalam realita kehidupan manusia di zaman sekarang. Sebuah tamparan nyata sebagai akibat dari ketamakan sifat manusia dalam menguasai alam semesta.

Film ini menceritakan kehidupan di suatu kota buatan yang penuh dengan kepalsuan, mereka menyebutnya Thneedville, dimana seluruh sarana prasarana di kota tersebut terbuat dari olahan pabrik yang berbahan dasar plastik.

Pencemaran udara juga terjadi dimana-

mana, tidak ada pohon berarti tidak ada udara segar di Thneedville. Hal ini menyebabkan warga Thneedville harus membeli udara bersih dari Aloysius O'Hare, seorang Wali Kota Thneedville, sekaligus merupakan pebisnis yang ambisius dan serakah.

Warga Thneedville tidak peduli dengan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Mereka sangat menikmati gaya hidup baru di Thneedville, kecuali Audrey, seorang gadis Thneedville yang sangat mendambakan dapat melihat pohon hidup yang sesungguhnya. Sebelumnya, seorang penduduk Thneedville bernama Once-ler menebang seluruh pohon Truffula yang ada demi ketamakannya hingga tak ada satu pun pohon Truffula yang tersisa.

Tidak dapat dibayangkan apabila hal tersebut benar benar terjadi di kehidupan kita. Perlahan orang-orang seakan berlomba untuk menghancurkan

alam semesta. Penebangan pohon terjadi dimana-mana. Polusi dan pencemaran udara oleh pabrik dan bahan bakar kendaraan bermotor yang mencemari udara merupakan hal krusial yang tidak dapat dipungkiri. Bila hal ini dibiarkan terus menerus tanpa kesadaran dan penanganan serius, mungkin Thneedville benar-benar dapat terbentuk oleh kekhilafan manusia yang membabi buta.

Pada akhir kisah, Once-ler, pebisnis yang sempat serakah meraup keuntungan dan tak peduli akan lingkungannya, memberikan bibit terakhir pohon Truffula kepada Ted untuk ditanam di tengah kota dan menunjukan betapa indah dan pentingnya pohon bagi kelangsungan hidup manusia. Seperti pesan yang diungkap Dr. Seuss bahwa jika bukan karena orang yang benar-benar peduli dengan keadaan ini, maka keadaan tidak akan pernah menjadi lebih baik.

65

Cit cit cit......... (suara burung) Pagi yang cerah dan hawa sejuk membuatku nyaman tinggal di Desa Rinjani ini. Namun di pagi hari ini, suasana tersebut menjadi tidak seindah hari-hari sebelumnya. Pamanku membuat hari ini menjadi tampak berbeda. Pamanku adalah orang yang terkenal di Desa Rinjani.

Banyak orang yang selalu meminta bantuan kepadanya, sayangnya setiap ada yang meminta bantuan kepada pamanku, dia selalu meminta imbalan.

Seringkali warga meminta bantuan dalam hal uang, barang, ataupun jasa, tetapi pamanku selalu memasang tarif untuk segala sesuatu yang akan dia keluarkan. Tak memandang orang yang meminta bantuan itu orang miskin ataupun kaya. Sampai suatu ketika, tetanggaku sakit dan perlu mobil untuk mengantarkan ke rumah sakit. Pamanku meminta uang sewa mobil terlebih dahulu sebelum memberikan mobilnya, sehingga pamanku terkenal sebagai orang kaya yang sangat pelit dan pamrih.

Pagi hari itu, di sebuah perbatasan antara kebun pamanku dan kebun tetanggaku yaitu Amak Je, tumbuh sebatang pohon pisang yang sudah berbuah. Saat itu pamanku ingin menjahili Amak Je untuk mengambil pisang tanpa dipotong dari pohon pisangnya seolah-olah pohon pisang itu masih ada buahnya. Saat itu tanpa disengaja aku bertemu paman di kebun, aku pun bertanya kepada pamanku, “Paman datang ke kebun lagi? Bukannya kemarin sudah diberi pupuk?“ kebetulan saat itu di Desa Rinjani sedang musim menanam pohon durian, dan kemarin aku membantu pamanku memberi pupuk ke semua kebun miliknya, kemudian pamanku menjawab dengan nada yang santai, “Oh tidak, paman hanya ingin mengecek kebun saja.� Setelah itu aku pergi meninggalkan paman sendirian.

Saat kondisi kebun sepi pamanku mulai mendekati pohon pisang itu. Pohon pisang tersebut lumayan tinggi untuk diambil begitu saja, sehingga cara yang mudah adalah dengan cara biasanya yaitu memotongnya langsung dari batang pohon. Namun, jika dengan cara itu pamanku tidak akan berhasil untuk mengerjai Amak Je. Saat itu pamanku berpikiran untuk memanjat pohon pisang itu, dia mengambil pisang tersebut dengan yakin. Sialnya pohon pisang itu tidak kuat untuk menopang tubuh paman dan akhirnya pamanku jatuh di kubangan lumpur. Tubuhnya pun dilumuri lumpur serta bau tidak sedap yang membuat tubuhnya berwarna abu-abu dan mengeluarkan bau. Tak ada satupun warga yang membantu karena warga sangat tidak suka dengan perilaku pamanku yang sering dia lakukan kepada orang yang sedang kesusahan.

66

Saat dia meminta tolong terus-menerus kebetulan aku sedang melewati perbatasan itu untuk pulang. Aku pun menolongnya tetapi aku meminta syarat, aku berkata, “Paman, aku mau menolong paman asalkan paman memberiku uang untuk membayar uang sekolah bulan ini,” dan pamanku pun menjawab dengan nada tinggi, “Tidak mau!”. Ketika mendengarkan jawaban pamanku, aku beranjak pergi. Setelah jalan lima langkah, barulah paman memanggilku kembali untuk membantunya berdiri dan dia berkata, “Cepat tolong aku! Aku akan membayar sekolahmu bulan ini. Bawa aku ke rumah sakit! Kakiku tidak bisa digerakkan dan mati rasa.” Aku pun membawanya ke rumah sakit terdekat.

Tibalah kami di rumah sakit dan pamanku masuk ke Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dari hasil pemeriksaan dokter, pamanku mengalami retak tulang pada kakinya dan harus dirawat selama 10 hari setelah operasi. Saat dirawat, tak ada satu pun tetangga yang datang untuk menjenguk pamanku, hanya beberapa saudara yang datang.

Pada hari ke-8 di rumah sakit, tiba-tiba paman memanggil dan mengajakku untuk berbincang-bincang dengan paman. Ia berkata, “Apa ini teguran dari Tuhan jika aku selalu pamrih dan pelit kepada orang yang membutuhkan bantuanku?” Aku pun menjawab, “Paman, saat paman mendapatkan musibah kemarin dan saya membuat syarat agar mau membantu paman itu bertujuan agar paman tau bagaimana rasanya orang yang sangat membutuhkan bantuan harus dengan imbalan,” dan pamanku pun merenungkan perkataanku.

Setelah kejadian yang menimpa pamanku, akhirnya pamanku sadar dan sekarang berubah menjadi orang yang baik dan dermawan.

Aku sangat senang melihat pamanku yang sekarang, mungkin di balik musibah ini ada teguran untuk pamanku agar menjadi orang yang lebih baik.

67

ernahkan kalian bayangkan apa yang akan terjadi pada bumi 70 tahun yang akan datang? Apakah bumi akan semakin maju dengan berbagai macam penemuan teknologi terbaru atau bahkan malah mengalami kemunduran akibat ulah manusia di kehidupan yang sekarang?

Kali ini, penulis Jostein Gaarder kembali dengan novel yang menceritakan permasalahan tentang kerusakan lingkungan yang dihadapi seorang remaja yang hampir berusia 16 tahun bernama Anna. Berlatarkan tahun 2012, Anna merupakan remaja jenius yang sering memikirkan tentang orang-orang yang hidup sebelum dirinya, karena itulah ia sangat khawatir dan prihatin dengan kenyataan bahwa bumi saat ini sedang dalam bahaya.

Dasar pikiran tersebutlah yang selama ini mengganggu Anna. Berpegang pada imajinasinya yang sangat kuat, Anna belakangan ini mulai menerima gambar dan pemikiran realitas lain seolah-olah

68

pemikiran itu berasal dari era lain. Dalam suatu mimpi, Anna mulai menjelma menjadi sang cicit dari masa depan yang bernama Nova.

Kehidupan di masa depan pun dimulai, Nova terbangun pada 12 Desember 2082, dan berada di tempat tidur kamarnya sambil memegang benda yang pada saat itu disebut terminal. Benda tersebut dapat memberinya semua informasi yang mungkin diinginkan oleh hatinya dan juga dapat mengambil foto dari seluruh dunia kapan pun ia mau. Nova menerima semua informasi tentang kondisi bumi setelah pemanasan global yang telah terjadi sejak berpuluh-puluh dekade lalu.

Di tahun itu, binatang-binatang yang sekarang masih hidup hanya dapat dinikmati keindahannya lewat video-video berbentuk hologram. Bumi sudah tidak lagi subur, hijau, dan indah. Nova geram terhadap manusia dari generasi sebelumnya yang tidak berhasil menyelamatkan bumi pada waktunya.

Dengan menitikberatkan pertikaian moral antara Anna, remaja 16 tahun pada tahun 2012 dengan Nova, cicitnya pada tahun 2082, Jostein Gaarder dapat mengemas 38 bab dengan luar biasa, meluncur bolak-balik antara kerangka waktu dan dua karakter utama Anna serta Nova yang hingga pada puncaknya, Anna dapat melihat Nova.

Karakter remaja juga dipilih karena remaja adalah generasi yang akan meneruskan kehidupan dengan tujuan dapat membawa Bumi ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya.

Plot novel yang menarik ini melampaui batas kemungkinan. Namun pada saat yang sama, ini adalah kisah serius tentang bagaimana hal-hal dapat berubah bagi Bumi jika kita tidak sadar dan mengakui tanggung jawab kita sebagai penghuni planet ini. Masih belum terlambat, iya kan? Kita tentu bisa diberi kesempatan lagi.

“

Kita semua tahu bahwa kita

,

,

menelan sampah menghirup asap

,

menikmati air limbah berhari hari

“

,

bertahun tahun atau bahkan seumur hidup

.

We can make this world a better place, can we ?

ANGGOTA MUDA LPM NOVUM FH UNS 2019

WISUDA

CONGRATULATION!

Wisnu Aji Pradana, S.H.

Nindita Widi A., S.H.

Okta Ahmad Faisal, S.H. Sindi Ayu Anggraeni, S.H.

Ikhwan Tamtomi, S.H.

Ratih Yustitia, S.H.

Febri Wulandari, S.H.

Yunanda P. W., S.H.

M. Thoriq Ardiansyah, S.H.

M. Fuadi Sisma, S.H.

Layla Windy, S.H.

R. Mahrufah Riesa P., S.H. Nadhira Afinandiva, S.H.

Alodia Pandora, S.H.

Fara Novanda F., S.H.

Febyola Erli, S.H.

Financi Wijayanthree, S.H. Bianca Aziza Putri, S.H.

Zolla Andre P., S.H.

M. Sonhaji Akbar M., S.H.

M. Said Honggowongso, S.H.

Reskiah Dwi W., S.H.

PRODUK NOVUM LEDAK (Lembar Demokrasi Kampus)

Newsletter LEDAK terbit sebulan sekali dengan menghadirkan berita-berita hangat, teraktual dan terpercaya seputar Fakultas Hukum dan kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta.

BINGKAI (Bingkisan Gambar Berita Terkini)

Poster BINGKAI terbit sebulan sekali dengan berpacu pada berita-berita hangat Nasional dan Kota Solo yang divisualisasikan ke dalam foto atau gambar ilustrasi.

MAJALAH NOVUM

Majalah NOVUM terbit sekali dalam satu periode kepengurusan dengan berpacu pada isuisu hangat Nasional dan Kota Solo.

ULTIMATUM (Ulasan Cerita dan Opini Mahasiswa Fakultas Hukum)

Buletin ULTIMATUM terbit tiga kali selama satu periode kepengurusan yang memiliki rubrik utama berupa opini hukum dan feature dengan berpacu pada isu-isu hangat Nasional dan Kota Solo.

Instagram : @lpmnovumfhuns Youtube : LPMNOVUMFHUNS Narahubung : 0877-3402-4754