Kelestarian Lingkungan Hidup Terancam, Hukum Lingkungan Harus Ditegakkan

embangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, dimana dalam proses pelaksanaan pembangunan seringkali pemanfaatan sumber daya alam tidak memperhatikan kelestariannya, bahkan cenderung memanfaatkan dengan seban yak-ban yakn ya. M asal ah pertambahan penduduk dan penyebaran pend ud uk yang kurang serasi mempengaruhi kerusakan-kerusakan sumber alam dan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kemiskinan menyebabkan tingkat kerusakan sumber alam dan lingkungan hidup menjadi bertambah besar.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat serta dorongan pertumbuhan ekonomi telah memicu berbagai kegiatan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, serta limbah industri yang mencemari air, tanah maupun udara serta berbagai permasalahan lingkungan lainnya. Salah satu contoh pencemaran lingkungan terjadi di Surakarta, berdasarkan data rekapitulasi hasil Pemantauan kualitas Air sungai di Kota Surakarta tahun 2018, dari 18 sungai lokasi pengambilan sampel di Kota Surakarta terindikasi tercemar, hal ini bisa dilihat dari banyaknya parameter yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hal ini berarti limbah yang dibuang melanggar standar. Dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diperlukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan keputusan administrasi yang berbentuk perizinan untuk melaksanakan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL dan/atau UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Penyusunan AMDAL dilakukan sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup D a s a r h u k u m d a l a m penanggulangan masalah pencemaran lingkungan tentunya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya masalah pencemaran lingkungan hidup. Ketentuan utama tentang pencegahan pencemaran

lingkungan dalam Pasal 17 UUPPLH yakni ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta pengawasannya yang dilakukan secara menyeluruh dan/atau secara sektoral ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. Pasal 17 ini juga memuat upaya penegakan hukumnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagi pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yaitu pertama, hukum yang memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu undangundang yang memadai. Kedua adalah aparat penegak hukum, masyarakat, sarana prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, syarat-syarat tersebut harus ada, jika salah satunya tidak ada maka hukum tidak bisa ditegakkan. Di dalam UUPPLH terdapat tiga jenis sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan juga terbagi menjadi penegakan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Penegakan hukum administrasi yang merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah berfungsi untuk melakukan sebagai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan serta pengawasan penaatan terhadap persyaratan dalam izin dan kewajiban perundang-undangan. Jenis sanksi administrasi diterapkan dalam beberapa tahapan yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan dan pencabutan izin. Penegakan hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak-hak seseorang yang dilanggar melalui pemberian ganti kerugian (kompensasi), mengembalikan keadaan seperti semula, atau meminta agar peraturan dipatuhi dan dilaksanakan. Sedangkan penegakan hukum pidana berfungsi untuk memberikan efek penjeraan (general atau specific deterrent) melalui hukuman badan atau denda. Dalam hal terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan kerugian tertentu yang menyebabkan hak seseorang dilanggar dapat dilaksanakan penegakan hukum perdata yang dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase maupun negosiasi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan, serta tindakan penjaminan tidak akan terulangnya pencemaran maupun melalui pengadilan. Masyarakat bersama dengan pemerintah dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bebas dan tidak berpihak dari rintisan pengurus kader lingkungan hidup di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat dilakukan melalui gugatan oleh organisasi lingkungan hidup (LSM) maupun gugatan kelompok (Class Action). LSM dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, tetapi tidak untuk menuntut ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Penegakan hukum pidana lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran lingkungan hidup. Agar penegakan hukum lingkungan berjalan secara efektif, maka upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diperlukan beberapa strategi yakni pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dibidang Lingkungan Hidup (UUPPLH, UndangUndang Pengelolaan Sampah, Perda PPLH) dengan memberdayakan Kader lingkungan Hidup, mulai dari tingkat DesaKecamatan dan Kabupaten/Kota, serta perlu peningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penegak Hukum Bidang Lingkungan Hidup (PPLHD, PPNS, dan Satpol PP).