Obrolan Sistem Informasi Desa Beberapa catatan diskusi kami dengan Bang Am, Boim, Udin, Maman membahas dan mereview soal SID sebelum acara peluncuran SID di Kebumen. Kerjasama soal SID antara Kebumen dengan CRI pada tahap kedua adalah membangun sistem Supradesa untuk menarik data dari SID dasar yang seharusnya sudah establish di beberapa desa di Kebumen. Untuk kerjsama ini CRI bertugas mengawal SID yang Supradesa dan Formasi mengawal SID biasa. SID ibarat tools (diibaratkan Laptop)jika di biarkan tidak ada kebermanfaatannya sama sekali, tetapi jika laptop tersebut digerakkan dia akan sangat bermanfaat seklai. Sebenarnya CRI seharusnya tidak mengurusi laptopnya tetapi mengurusi ‘produser’ (istilah Bang Am), istilah produser itu adalah yang dimaksudkan orang atau kelompok masyarakat yang mengelola aplikasi SID secara menyeluruh. Menurut Bang Am, jiika berbicara akurasi, transparansi, partisipasi yang terkandung dalam SID adalah hal yang paling sensitif dibicarakan, apakah ini akan menjawab seluruhnya itu? Dan kegalauan anak-anak Combine soal web sid sebenarnya seperti apa? Seolah-olah Combine menggampangkan bahwa SID gampang di diselesaikan. Kita memang dapat mengatasinya tapi apakah para pelaku (produser/masyarakat yang menginput data) tersebut dapat mengatasi, ini yang seharusnya dipikirkan. Combine terlalu sibuk memikirkan versi SID dan selalu berkutat dengan aplikasinya tetapi kita lupa memikirkan orang-orang yang mengelola sid di desa. Berputaran masalah soal SID ini hanya berkutat itu-itu saja, lebih banyak hal teknisnya ketimbang menguatkan kapasitas pengelola (produser) agar dapat menggunakan lebih baik dan menggunakannya lebih canggih lagi agar Combine tidak selalu mendampingi dan hanya berkutat dengan trial eror nya aplikasi tersebut. Saran Udin, dia ingin memetakan antara aplikasi Simade, kelebihan dan kekurangnnya agar publik tau bukan hanya sebatas sounding aplikasi open source aja. Kedua, udin menawarkan menginventarisir Daftar Isian Masalah (DIM) di semua implemntasi SID yang Combine kembangkan, dan diharapkan bahwa dapat ditemukan solusinya. Tugas Udin, kata dia, seharusnya dapat mencatatkan, mapping, untuk mengumpulkan indikator masalah, variabelnya, parameternya, prosesnya seperti apa, outnya bagaimana, dia ingin melokalisir secara detail apapun masaah itu agar tidak berputar-putar dalam masalah yang sama. Ini akan menjadi rekomendasi versi terbaru SID dalam kurun waktu akumulasi SID per semester, bisa jga perbulan atau per 3 bulan. Dan 1|Page
seharusnya SID dapat dikaji ulang soal regulasi dan dinamika di daerah sebelum diluncurkan berdasarkan DIM tersebut. Karena Udin hanya di tugaskan di Seatti saja, sehingga SID yang ada di berbagai daerah tidak bisa dia pantau. Tetapi menurutku adalah, seharusnya Udin dapat memetakan dan melokalisir DIM SID yang bekerjasama dengan SEATTI terlebih dahulu sebelum melebarkan sayap pada deployment SID lainnya yang di kawal oleh Combine. Dulu betapa SID sangat romatis, bahwa Combine menganggap SID itu sangat partisipatif, Combine hanya menyiapkan aplikasi SID aja, kemudia palikasi ini akan menjadi baik jika dari masyarakat itu sendiri secara sadar mereka dapat mengisi konten website desa itu sendiri dan mengelolanya secara mandiri. Dan dengan berbagai polemik soal SID yang Combine lakukan adalah kurangnya assessment sebelum menerapkan SID ke desa-desa, dan kita selalu salah kaprah terhadap assessment tersebut. Kadang kita bilang assessment tetapi sejatinya kita melakukan field trip ke desa-desa SID. Salah satu kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder lain, tak lepas dengan adanya sebuah metode untuk mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) jika di Combine adalah Litbang, sekaligus mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya. Dalam aplikasinya, metode tersebut dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dapat dipahami bahwa sumber daya manusia merupakan aset berharga untuk pengembangan kinerja suatu unit organisasi, yaitu untuk membentuk suatu unit organisasi yang modern, efektif, efisien, responsif, transparan, akuntabel, right sizing, independen, one stop service, build in control, dan check and balances, sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas, tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi. Secara sederhana, Assessment Center bisa didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk menilai kompetensi perilaku individu yang dipersyaratkan bagi keberhasilan dalam pekerjaan, dengan menggunakan beragam metode dan teknik evaluasi, serta dilaksanakan oleh beberapa assessor (seseorang yang melakukan penilaian berbasis kompetensi terhadap assessee), serta diterapkan kepada lebih dari 1 (satu) orang assessee (pegawai/calon pejabat yang akan diukur kompetensinya). Dan konsep field trip merupakan suatu istilah yang memiliki arti studi lapangan yang dilakukan oleh para ahli (siapapun staf Combine yang kompeten) untuk belajar dan melakukan trip (kunjungan) menuju luar lapangan kantor. Namun biasanya Fieldtrip tersebut dilakukan untuk menuliskan informasi apa saja yang dilakukan disana dan mencoba menggali pengetahuan yang di dapat dari kunjungan tersebut. Dalam acara peluncuran SID di Kebumen, acara tersebut mengundang lembaga lain, tetapi lembaga yang hadir tidak ada kecuali wartawan, yang hadir hanyalah perwakilan 10 desa penerap SID sebagai pilot, yang lain adalah desa-desa yang ingin menerapkan SID, SKPD, Menkominfo dan beberapa orang dari kabupaten. Dan Combine bermitra dengan Formasi, tetapi Combine sendiri kurang dapat mengetahui siapa sebenernya Formasi yang menjadi mitranya dan bagaimana sepak terjangnya. Pengetahuan yang minim akan partner kerja membuat kemitraan ini menjadi lemah, lemah dimulai dari pendataan mitra, melakukan komunikasi awal dan rintisan konsep kerjasama dengan pihak eksternal, merancang nota kesepahaman untuk saling menjaga visi dan komitmen bersama, serta memelihara keterhubungan dalam berbagai aktivitas tindak lanjut yang berjalan. Combine selalu terlepas dari penyadaran diri tentang evaluasi yang menyeluruh dari hasil-hasil kerja dengan mitra ataupun masyarakat dampingan yang telah di tawarkan program tersebut yang seharusnya menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan untuk kebijakan sosial yang berkelanjutan. masih terdapat kekosongan antara kebutuhan akan informasi atas efektivitas dari program dan pengertian akan potensi dan kelemahan dari 2|Page
perangkat-perangkat evaluasi. Evaluasi yang selalu kita lupakan ini padahal bertujuan untuk menganalisa dampak terhadap partisipan yang bersumber dari keikutsertaan mereka di dalam program. Hal ini tidak dapat disamakan dengan jenis lain penilaian kebijakan atau program pengawasan. Evaluasi yang baik tidak hanya terdiri dari analisa kuantitatif dari dampak program, tapi juga bertujuan untuk menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi (atau tidak terjadi), dan apa saja implikasi kebijakan yang mungkin muncul. Program evaluasi yang menyeluruh telah berevolusi dan memasukkan beberapa komponen: a) studi proses, dimana operasi dari program dan prosesnya dikaji; b) studi dampak, inti teknis dari evaluasi; dan c) penilaian biaya-manfaat, yang membandingkan biaya menjalankan program dengan manfaat yang diterima oleh partisipan. Transparansi dan partisipasi yang menjadi prinsip dalam system pengelolaan data ini menjadi input dalam pengambilan kebijakan perencanaan di desa. selain dilevel desa Formasi, CRI dan Pemkab juga akan menginisiasi penerapan open data ditingkat Kabupaten dimulai dari sector pertanian dan pendidikan. Penerapan SID dan open data ditingkat Kabupaten ini akan mengagresiasikan dalam satu system pengelolaan data yang berbasis partisipatif yang akan berdampak pada peningkatan transparansi dan akurasi. Data base yang baik akan dijadikan landasan dalam perencanaan pembangunan sehingga lebih efektif dan tepat sasaran terutama di dua sector (pendidikan dan pertanian) sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan, di Kabupaten Kebumen yang masih diatas 20%. System ini dapat dikembangkan lebih luas, sehingga dibutuhkan kesiapan pemahaman dan komitmen yang sama oleh semua pemangku kepentingan dari level desa hingga daerah. selain penguatan kapasitas secara tekhnis, paradigma penguatan partisipasi menjadi tantangan sekaligus kuci menuju perbaikan. Menyoal Launching SID di Kebumen
3|Page
Pengantar Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, pemerintah Kabupaten Kebumen menerapkan Sistem Informasi Desa (SID). Transparansi dan partisipasi yang menjadi prinsip dalam sistem pengelolaan data ini menjadi kunci perencanaan pembangunan yang lebih baik. Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Djuwarni Amd Pd mewakili Bupati Kebumen, Asisten Pemerintahan Drs Frans Haidar MPA, SAB, Kepala SKPD, Camat Se Kabupaten Kebumen , Ketua Combine resouce Yogyakarta Ahmad Muharom, Dewan Presidium Formasi Yusuf Murtiono, Paguyuban Kepala Desa se Kabupaten Kebumen Selasa (14/5) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen. Sebanyak sepuluh desa di Kabupaten Kebumen menjadi pilot project program system informasi desa (SID), program ini merupakan hasil kerjasama Pemkab Kebumen dengan Formasi, dan Combine Resorce Institut dengan dukungan dari Ford Foundation dan Seatti. Program tersebut secara resmi dilaunching dengan ditandai penandatanganan MoU antara Pemkab Kebumen, Formasi dan Combine, selain itu ditandai pula dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupatu Djuwarni di Pendopo Kabupaten Kebumen. Semua pihak telah menyambut baik dan mendukung Launching Sistem Informasi Desa (SID), termasuk Bupati dan para kroninya di Kabupaten Kebumen. Apresiasi yang tinggi diberikan atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Kegiatan ini dapat mendorong desadesa di Kabupaten Kebumen semakin maju dan mandiri. Sebagaimana diketahui, Sistem Informasi Desa (SID) merupakan perangkat kerja/alat yang dibangun untuk mendukung peran komunitas di tingkat desa, dalam pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki. SID terdiri dari beberapa bagian yang merupakan himpunan dari perangkat berbasis teknologi dan perangkat sosial, yang dikelola dalam dinamika kehidupan komunitas/masyarakat di tingkat desa. Sebagai sebuah sistem informasi, data dan informasi adalah isi atau konten yang menjadi bahan utama yang dikelola dalam SID. Oleh karena itu, salah satu bagian utama dari SID adalah aplikasi berbasis komputer, yang dapat digunakan oleh komunitas di tingkat desa, untuk mendukung kerja-kerja pengelolaan sumber daya komunitas yang dilakukan. Dengan aplikasi perangat lunak SID tersebut diharapkan kerja-kerja pengelolaan sumber daya dapat berjalan lebih efektif, efisien, akurat, cepat, dan optimal, terutama untuk sisi kebermanfaatan bagi masyarakat. Ngalor Ngidul Sistem Informasi Desa (SID) Saat ini, Sistim Informasi Desa menjadi sebuah tuntutan. Apalagi dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa terus berjalan seiring dengan kuatnya dorongan agar desa menjadi lebih baik, maju dan mandiri. Lahirnya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi bukti kuatnya dorongan tersebut. Ke depan desa akan mendapat kucuran dana yang cukup besar setiap tahunnya. Hal itu tentu menuntut tanggungjawab yang besar dalam pelaksanaannya. Salah satu ketentuan yang muncul dalam UU No. 6 tahun 2014 tersebut yaitu tentang Sistem lnformasi Desa; yang antara lain disebutkan: (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sisfem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sisfem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (3) Sistem informasi Desa dimaksud meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. 4|Page
(4) Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (5) Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa, dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. (6) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan untuk Desa. Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena pada prinsipnya seluruh anggota masyarakat, termasuk yang berada di perdesaan, mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses informasi tentang desa-nya. Kondisi tersebut membawa konsekuensi perlu dipersiapkannya Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola sistem informasi, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat menggunakan kesempatan untuk memperoleh informasl yang diperlukan. Perlu diketahui, beberapa lembaga telah mengembangkan sistem informasi terkait dengan desa. Satu diantaranya adalah lembaga yang telah cukup lama keberadaannya, dan sangat membantu dalam ikut memajukan desa di Kebumen, yaitu Forum Masyarakat Sipil (Formasi) dengan menggandeng Combine. Pilot project telah dilakukan di 10 desa, yaitu: Desa Logandu Kec. Karanggayam, Desa Seling Kec, Karangsambung, Desa Pejengkolan Kec. Padureso, Desa Pandansari Kec. Sruweng, Desa Kalibeji Kec. Sempor, Desa Kalipurwo Kec. Kuwarasan, Desa Pesuruhan Kec. Puring, Desa Pasir Kec. Ayah, Desa Pandanlor Kec. Klirong; serta Desa Sukomulyo Kec. Rowokele. Kesepuluh desa tersebut pada hari ini akan dilaunching secara resmi, dengan demikian maka kesepuluh desa tersebut secara resmi telah memiliki website yang bisa diakses oleh para pihak yang memerlukan. Dan hal ini menunjukan bahwa kita bisa melakukan lebih dulu dibanding daerah-daerah yang lain. Sebagai tindaklanjut dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kementerian Dalam Negeri sedang menyiapkan sistem informasi yang pada saatnya nanti akan diterapkan di desa-desa seluruh lndonesia. Manakala sistem informasi tersebut benar-benar telah siap dan diwajibkan untuk digunakan, tentunya Pemerintah Kabupaten Kebumen akan menyesuaikan. Hal ini saya sampaikan agar dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, berkait dengan hal-hal yang telah saya sampaikan di atas, beberapa pesan dan harapan, utamanya kepada SKPD di jajaran Pemkab Kebumen, sebagai berikut: Pertama; Mengingat teknologi informasi telah berkembang begitu pesatnya, maka kepada seluruh SKPD agar menyesuaikan diri supaya tidak tertinggal dari lembaga-lembaga lainnya. Tingkatkan kapasitas SDM yang tersedia, sehingga bisa memanfaatkan teknologi informasi tersebut dengan baik. Kedua; Kepada para Camat, agar mendorong desa-desa di wilayahnya menyiapkan perangkat desa yang memiliki kapasitas di bidang teknologi informasi, untuk belajar dan berlatih menguasai teknologi informasi, serta mengikuti jejak sepuluh desa yang akan di launching hari ini. Kemitraan dengan Formasi Kerjasama merupakan bentuk hubungan antar lembaga yang bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kerjasama yang dibangun antara Combine dan Formasi berhubungan dengan penerapan dan implementasi serta pemberdayaan masyarakat pada Sistem Informasi Desa. Kemitraan merupakan bentuk kerjasama antara Combine dengan Formasi yang diharapkan dapat bersifat jangka panjang dan 5|Page
berkeseinambungan. Kemitraan ini sebentuk komitmen bersama pada tujuan yang sama, diejawantahkan dalam hubungan antar lembaga yang saling mendukung dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Bentuk kemitraan ini dimulai dengan perencanaan kegiatankegiatan jangka pendek ataupun panjang. Kemitraan antara Combine dan Formasi selanjutnya dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MOU). Combine menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lainnya seperti Formasi dalam visi dan misi yang sejalan, yaitu pembinaan kompetensi, profesionalitas, dan kontribusi mahasiswa serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat yang besar dan luas. Siapa Formasi? Formasi adalah Forum Masyarakat Sipil yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui Tata kelola Pemerintah yang baik dengan perencanaan yang partisipatif. Forum Masyarakat Sipil yang lebih dikenal FORMASI merupakan salah satu forum alansi berbagai elemen masyarakat sipil yang mencoba membangun kesamaan visimisi dan kepedulian terhadap penegakkan hak-hak rakyat desa. Gerakan yang dibangun dan diarahkan melalui pemberdayaan kemandirian desa yang dimulai dari keberdayaan rakyat bawah sampai dengan responsifitas para penyelenggara pemerintahan tingkat desa sampai kabupaten. Lewat aktifitas yang mengedepankan hak-hak rakyat akan tercipta tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang mengutamakan prinsip-prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsive. Moto " Membangun Negara dari Desa " yang secara formal dikobarkan sejak tahun 2003 kini telah menjadi ruh perjuangan dan gerakan membangun desa. Hak-hak desa secara perlahan dan pasti akan terus disuarakan untuk direbut sekaligus mendukung kecerdasan dan kesadaran kritis seluruh elemen masyarakat desa. Pada lain pihak, upaya meningkatkan profesionalitas para penyelenggara pemerintahan desa terus diperkuat, sehingga pelayanan publik dijadikan prioritas kinerjanya. Kemandirian desa akan berhasil manakala didukung adanya kemandirian dalam perencanaan, keuangan, kewenangan dan tata penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan desa sebagai subjek utama. Sementara sikap "legowo" dan responsive pemerintahan yang lebih atas, salah satunya harus ditunjukkan dengan bagaimana arus informasi kebijakan untuk desa dengan cepat dan akurat terdistribusi sampai tingkat paling bawah. Salah satu bentuk kepedulian FORMASI meningkatkan kapasitas kecerdasan dan daya kritis elemen desa, diperlukan wahana informasi dan komunikasi yang lebih mudah untuk diakses publik. Karenanya kahadiran web site ini diharapkan mempunyai peran startegis dan efektif mempercepat arus informasi yang secara langsung berkaitan dengan perkembangan dan dinamikan pembaharuan desa di Kebumen pada khususnya. Visi Formasi Rakyat Terbebas Dari Penindasan, Ketidakadilan, Ketidakberdayaan, Ketergantungan, Kemiskinan, dan Kebodohan Serta Terwujudnya Pemerintahan yang baik. Misi Formasi A. Mengupayakan tegaknya kedaulatan rakyat sebagaimana cita-cita desentralisasi dan otonomi daerah B. Mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik C. Mendorong tegaknya keadilan hukum D. Mendorong terwujudnya sikap kritis rakyat 6|Page
E. Mendorong bangkitnya ekonomi kerakyatan Fungsi Formasi a. Sebagai wahana konsultasi publik b. Wahana elaborasi isu lokal c. Sebagai wahana mediasi antar kepentingan masyarakat 10 Desa di Kebumen Sebagai Pilot SID Cakupan pengembangn dari pilot projek ini akan melibatkan 52 kader dari 26 kecamatan diseluruh Kabupaten Kebumen dengan periode pelaksanaan 24 bulan (1 februari 2013 sampai 31 januari 2015). Dari ke 10 desa pilot project tersebut hampir semuanya hadir beserta perwakilan kecamatan kecuali Desa Silumbu yang tidak mengirimkan perwakilan dalam forum tersebut. Pilot Projeck ini merupakan upaya dari Forum Masyarakat Sipil untuk mendorong pembentukan TKPPDesa yang merupakan agenda pemerintah daerah yang merupakan amanat dalam Perda 2o Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan pembentukan pilot projeck ini diharapkan juga Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPPDesa) ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya yaitu sebagai mitra pemerintah desa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan transparansi dan akses data bagi warga negara khususnya kelompok marginal untuk mendukung perencanaan dan penganggaran di tingkat desa. TKPPKDesa desa percontohan diharapkan mampu untuk mereplikasi dan meluaskan TKPPKDesa ke seluruh desa-desa di Kabupaten Kebumen. TKPPKDesa diharapkan juga mendorong TKPPK tingkat kecamatan dapat menjadi jembatan komunikasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Sistem informasi desa ini adalah upaya untuk meningkatkan akses data bagi warga negara di tingkat desa sehingga dapat meningkatkan mutu kebijakan terutama perencanaan dan penganggaran di tingkat desa sehingga dapat mendukung program percepatan peanggulangan kemiskinan, SID juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh pemdes. Dengan Sistem informasi yang baik juga diharapkan membentuk warga negara yang terinformasi sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi dan mengurangi konflik-konflik sosial. Sepuluh desa yang menjadi percontohan program percepatan penanggulangan kemiskinan desa dan sistem informasi desa (SID), karena sudah memenuhi kriteria diantaranya adalah terbuka dan partisipatif, mempunyai dokumen perencanaan dan penganggaran. Mereka (10 Desa) dilatih untukuntuk menggunakan website SID dan mengisi konten, masing-masing desa itu diwakili dua orang dari unsur operator SID dan pemerintah desa. Dengan SID ini desa diharapkan, memiliki data base yang bagus, termasuk didalamnya terkait kemiskinan, kependudukan, ekonomi desa, maupun data lainnya. Website desa ini terkoneksi dengan website Pemkab Kebumen. Disamping itu juga dilengkapi fasilitas ruang pengaduan masyarakat, informasi pengadaan barang dan jasa, termasuk perencanaan penganggaran. Tujuan akhirnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui transparansi dan informasi kebijakan. Desa Logandu, Kebumen (Salah Satu Desa Piloting SID) Logandu merupakan desa yang terletak di sebelah timur laut wilayah Kecamatan Karanggayam yang terdiri dari 19 desa. Secara geografis, Logandu berada di sepanjang sungai Gebang yang mengalir ke arah sungai Sadang. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalibening, di selatan berbatasan dengan desa Peniron dan Watulawang. Desa Clapar dan 7|Page
Desa Kebakalan mengapit Desa Logandu di sebelah Barat dan Timur. Sungai Kali Gebang yang sudah mulai mengalami pendangkalan bilamana hujan deras panjang menyebabkan meluber di Dusun Jambe Kerep. Sungai ini bersumber dari sungai kecil di wilayah Pingit Desa Kalirejo dan mengalir sampai Sungai Lukulo. Jarak tempuh ke kota kabupaten cukup jauh, yakni sekitar 30 km. Sedangkan jarak ke kota kecamatan kurang lebih 10 km. Jalan Raya Logandu, sejak akhir 2007 jalan raya Logandu sudah berasapal. Sudah ada angkutan pedesaan yang melewati desa ini, meskipun saat ini kondisi jalannya sangat jelek. Hal ini secara tak langsung menyebabkan akses transportasi masyarakat terganggu Sangat jauh perbedaannya dengan jalur jalan ke arah Gunungsari yang beraspal mulus. Desa Logandu mempunyai luas wilayah seluas 726,415. Hektar. Desa Logandu mempunyai jumlah Penduduk 4.631 jiwa, yang tersebar dalam 3 Wilayah Rukun Warga, kategori wilayah pegunungan dan masuk kategori desa miskin. Desa Logandu termasuk desa IDT dan masuk desa garis merah (dibawah garis kemiskinan). Warga desa Logandu mayoritas petani, setiap hari bergelut dengan tanah dan lumpur. Dari total penduduk yang terdiri dari 1.108 KK sebagian besar mata pencahariannya adalah petani dan buruh tani sebesar 2.481 orang. Sedangkan yang berprofesi sebagai pedagang adalah 45 orang, PNS/TNI/Polri hanya 4 orang. Karena di desa Logandu terdapat lahan Perhutani seluas 115 ha maka ada beberapa petani yang juga bekerja sebagai penyadap getah pinus terutama petani yang rumahnya di sekitar lahan Perhutani. Aliran sungai Kali Gebang yang mulai mengalami pendangkalanDari luas desa sekitar 726,415 ha di luar lahan Perhutani, sebesar ± 62% merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Pertanian di desa Logandu berupa sawah tadah hujan, maka bilamana musim kemarau tanaman padi tidak dapat optimal. Selain padi, petani di Logandu banyak pula menanam tembakau yang distribusinya hingga wilayah Majenang di kabupaten Cilacap. Palawija yang ditaman di Logandu diantaranya adalah Kencur, Singkong, Tembakau, Jagung, dan Kacang tanah. Untuk tanaman kacang tanah biasanya dijual ke pembeli yang mendatangi langsung ke petani atau dijual di pasar. Ada makanan dari bahan baku Singkong yang cukup dikenal ke beberapa desa/kecamatan lainnya yakni “Inthil” karena bagus dan enak. “Inthil” adalah makanan pengganti nasi yang nikmat bila dimakan dengan sayuran pedas atau dicampur dengan parutan kelapa. Dalam bidang seni dan budaya, masyarakat Desa Logandu masih banyak yang menjaga kelestarian seni tradisi. Ada beberapa kelompok kesenian tradisional yang masih aktif diantaranya Kuda Lumping, Lengger, dan Wayang Orang yang lebih banyak mengambil kisah-kisah Panji. Selain itu ada pula kesenian Rebana dan Janeng yang bernafaskan agama Islam. SID Di Desa Logandu, kebumen Sebagai tindak lanjut dari tahapan pelaksanaan program TKP2KDes dan pengembangan SID di Kabupaten Kebumen, Pemerintah Desa Logandu Kecamatan bekerjasama dengan Formasi Kebumen dan Combine Resource Institution (CRI) Jogjakarta mengadakan sosialisasi tentang SID dan TKP2KDes kepada lembaga desa dan warga masyarakat desa Logandu. Pengenalan SID, dalam rangka Pelembagaan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipasi Desa Dengan Integrasi SID dan Open Data. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, pemerintah Kabupaten Kebumen menerapkan Sistem Informasi Desa (SID). Transparansi dan partisipasi yang menjadi prinsip dalam sistem pengelolaan data ini menjadi kunci perencanaan pembangunan yang lebih baik. 8|Page
Setiap desa pasti memiliki dokumen dan peraturan desa, potensi desa baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dan beberapa “pergerakan� desa yang selama ini tidak mampu diakses oleh masyarakat dan para pemangku kebijakan. Disisi lain validitas data desa terkait dengan kependudukan juga masih carut marut, apalagi ketika berbicara tentang data kemiskinan. Sehingga sering menjadi permasalahan di tingkat desa. Manfaat dari SID adalah membantu desa terkait dengan validitas dan update data, mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Juga sebagai media untuk mempromosikan potensi dan kegiatan yang dilaksanakan desa. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka desa harus mengembangkan Sistem Informasi Desa. Data di desa yang masih carut marut dan tidak valid, dan yang paling krusial an yang paling sering dirasakan, itu menjadi kebutuhan dalah berbicara tentang data penduduk yang validitasnya masih dipertanyakan. Setiap bulan ada perubahan data penduduk, seperti data kelahiran, kematian, datang-pergi, termasuk status perkawinan. Selama ini yang dilakukan adalah terlepas dari validitasnya mengacu pada data sebelumnya, sehingga setiap bulannya untuk dimintai data penduduk harus kudu nunggu terlebih dahulu dari Kadus, RW maupun RT yang memiliki tingkat respon yang bervariatif sehingga itu menjadi permasalah yang sangat krusial dan itu vital. Jika melihat di SID merupakan salah satu cara untuk, meningkatkan tingkat validitas yang mengacu pada data Kepala Keluarga (KK). Data bisa update setiap saat, dan muncul data yang sudah terpilah-pilah seperti identifikasi laki-laki atau perepuan juga pendidikan dan lain sebagainya, dengan itu dapat mempermudah proses pelayanan ketika data sudah masuk termasuk pelayanan terhadap masyarakat dan dinas terkait. Kemudia ketika berbicara yang lain, ditingkat pemde, dituntut untuk penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel, nah dengan SID ini akan terjawab semuanya. Dan tercatatnya semua agenda pemerintah desa secara terstruktur, dan masyarakat juga bisa mengakses, bahkan siapapun dapat mengakses websit desa tersebut dengan meningkatkan partisipasi dengan penyelenggara desa. diawal memang ruwet ketika entry data, tepai sudah sekali diawal tetapi akan bisa bermanfaat seterusnya dibandingkan dengan menggunakan rumus yang mudah tetai tidak mudah justru akan menjadikan masalah yang berkelanjutan. SID sebagai media informasi, wujud transparansi dan validasi data yang partisipatif. Ketika masyarakat punya produk lokal yang bisa ditawarkan oleh publik akan sangat terbantu dengan adanya SID karena bisa ditampilkan di website desa, dan proses promosi serta pemasaran yang cepat dan murah. Ini juga sebagai upaya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan di desa. Di Desa Logandu, masyarakat sudah tahu dan paham soal adanya penerapan di desanya menggunakan SID, dikarenakan sosialisasinya hingga kedalam kelompok masyarakat, pertemuan RT dan pertemuan lain dan masyarakatpun telah mengaksesnya walau akses internet di Logandu yang minim tetapi jaringan yang di desa sudah sangat baik infrastrukturnya. Mardiadi berharap, “ada kepedulian masyarakat terhadap desanya, ketika potensi-potensi Desa Logandu sudah bisa diakses melalui internet artinya apa yang desa miliki bisa di promosikan melalui dunia maya. Diharapkan, desa mampu mengelola data desa yang bisa update setiap saat, mudah diakses, mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan mampu mempromosikan potensi desanya kepada pihak yang terkait. Profil Mardiadi, Si Fasilitator Desa Logandu 9|Page
Dimana Sosok volunteer yang bernama Mardiadi adalah anak seorang petani di lahirkan. Ia hanya bisa menamatkan sampai SLTP (itupun SLTP swasta), hal itu disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang hanya buruh tani dan jauhnya lokasi sekolah SLTA (di Kebumen, Karanganyar, Gombong) dengan jarak terdekat 16 km. itupun harus berjalan kaki dulu ke tempat angkutan umum (di Desa Kalireja) dengan jarak 10 km. Dia menyadari keterbatasan kondisi keluarga namun tidak membuat patah semangat tetap berusaha untuk belajar dan akhirnya meneruskan pendidikan non formal tentang ilmu agama Islam di Pondok pesantren Tanbihul Ghofilin Banjarnegara. Setelah lulus dari pondok pesantren Mardiadi kembali Tahun 1994 ketika usianya 20 tahun, Melihat kondisi desa dan masyarakat yang semacam itu terbersit dalam benak “kalau kondisi masyarakatnya tidak dirubah, sumber daya manusianya seperti ini terus maka Desa Logandu akan selamanya seperti ini, dan kalau bukan warga Logandu sendiri siapa yang akan merubahnya�. Tahun 2000 adalah awal Mardiadi mulai mengabdikan diri secara resmi bergabung artinya Mardiadi mulai terjun ke masyarakat desa, dalam program PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dengan menjadi FD PPK (Fasilitator Desa). Melalui FD lebih sering bertemu dengan masyarakat sehingga lebih terbuka ruang untuk saling bertukar pengalaman dan menjaring beberapa keluhan dan masalah yang dialami oleh masyarakat. Bagaimana kondisi masyarakatnya? Apa yang mereka rasakan? Apa yang diharapkan? Apa kendala yang mereka hadapi? Mulai terungkap. Seringnya mengikuti pelatihan, diskusi dan jejaring memotivasinya untuk belajar dan belajar meraih ke jenjang lebih lanjut, bahwa pendidikan itu sangat penting maka pada tahun 2006, Mardiadi melanjutkan pendidikan non formal / kejar paket C setara dengan SMA. Seiring dengan berjalanya waktu proses kapasitasi terus berjalan setelah selesai atau lulus mengikuti kejar paket C, Mardiadi meskipun sudah berumur 32 tidak malu untuk melanjutkan kuliah di STAINU Kebumen pada tahun 2008.
10 | P a g e