Laporan Assessment Aceh Program Suara Komunitas Pasca Pilpres
Saya mendarat di Aceh melalui Medan, mengingat penerbangan yang hanya sehari sekali Menggunakan pesawat berbaling baling menuju Meulaboh di bandara Nagan Raya. Dibandingkan jika kita mendarat di Banda Aceh perjalanan akan semakin panjang lagi, mengingat hal terdebut kami memilih landing di Meulaboh karena lebih dekat sekitar 2 jam Menggunakan Angkutan umum L300, jika dari Banda Aceh bisa lebih lama lagi ditempuh sekitar 8 jam perjalanan darat menuju Blangpidie, disinilah tujuan kami melakukan penelitian terhadap keberlangsungan radio komunitas dan pendokumentasian kerja kerja advokasi kolaboratif terkait isu isu yang sedang berkembang di Aceh Barat Daya tepatnya di desa Sikabu, kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Blangpidie. Kami lebih fokus pada isu mengenai pernikahan yang tak tercatatkan dicatatan sipil dan sidang pernikahan adat desa sehingga kesusahan dalam pengurusan akta kelahiran. Total perjalanan menuju lokasi kami tempuh memakan waktu hingga 2 hari karena harus bermalam di Medan. Fiuuuhh peluh kuusap, perjalanan yang panjang dan melelahkan sekaligus menyenangkan. Menunggu angkot L300 aja dari bandara Nagan Raya 2 jam lamanya karena angkutanya disini menjemput dan mengantar hingga kerumah si penumpang. Sehingga perjalanannya semakin lama. Sepanjang perjalanan hutan kelapa sawit menemaniku. Di desa ini terdapat hasil bumi yang berlimpah ruah. Diantaranya Kakao, Pinang, Pala, Nilam, sawit, padi dan lain-lain. Tanaman produktif seperti blimbing, durian, pisang, mangga tumbuh disetiap halaman rumah dan tumbuh liar di sepanjang jalan maupun lahan yang membentang. Infrastruktur jalan yang terbangun sangat baik atas bantuan Ausaid saat tsunami menerjang tahun 2004 sehingga aktivitas perekonomian Membaik walaupun lambat tetap desa ini menggeliat seiring kerja keras penduduknya untuk bertahan hidup. Matahari disini Bergerak cenderung lambat sehingga siang harinya terasa lebih lama. Jadi waktu untuk mengeksplorasi menjadi lebih Mandalam dan mengasyikkan. Gotong royong masih bisa kurasakan saat ini, seperti saat membangun masjid, membetulkan parit buat pengairan sawah, mereka bekerja bersama berkelompok saling membantu. Kegiatan keseharian penduduk disini kebanyakan adalah bertani, berkebun dan berdagang. Yang menjadi pegawai Kantor maupun pegawai pemerintah hanya beberapa. Warga yang ramah selalu menyambutku dengan senyuman membuatku makin betah tinggal disini selain bisa menikmati alamnya yang masih alami nan indah. Rumah dibangun masih dengan model panggung, karena kondisi alamnya yang masih mengancam seperti banjir jika saat musim hujan dan air laut yang meninggi meluap hingga kerumah warga. Disini unik, pembatas lahan tanah rumah, pekarangan, hingga sawah dibatasi oleh pohon pinang sebagai pembatasnya, bukan patok patok beton. Kabupaten Aceh Barat Daya atau disingkat Abdya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini resmi berdiri setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002. Aceh Barat Daya sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Penduduk Aceh Barat Daya didominasi oleh Suku Aceh (80%) diikuti oleh Suku Aneuk Jamee (12%). Sedangkan sisanya adalah pendatang dari berbagai suku (8%). Wilayah ini termasuk dalam gugusan pegunungan Leuser.
LETAK Aceh Barat Daya sangat strategis. Dikelilingi beberapa kabupaten di lintasan pantai Barat-Selatan Aceh dan dataran tinggi Gayo. DENGAN potensi sumber daya alam dan keunggulan komparatif yang dimiliki, Aceh Barat Daya bakal menjadi pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan antardaerah di Aceh. Luas lahan kering yang potensial untuk dikembangkan bagi areal perkebunan mencapai 71.276 Ha. Disamping itu, terdapat juga lahan bukan sawah dan hutan yang dapat dikonversikan menjadi areal perkebunan. Hingga saat ini luas perkebunan baru mencapal 6.670 Ha, sehingga masih sangat terbuka peluang pengembangan perkebunan dalam skala besar. Adapun komoditi yang sedang dikembangkan di Kabupaten Aceh Barat Daya, antara lain kelapa sawit, kelapa hibrida, cengkeh, karet, kopi, lada, kapuk, pinang dan kakao. Isbad Nikah di Abdya Melaksanakan suatu ikatan perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua bahwa: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi sebagai warga yang hidup dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara (Indonesia), dalam melaksanakan suatu pernikahan tentu harus mengikuti aturan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Indonesia, salah satu diantaranya perkawinan dicatatkan di KUA yang dibuktikan dengan Akta Nikah. Pada tanggal 14-21 september, kami (Fathur & Wahyu) datang ke Abdya mewakili Combine untuk melakukan kerja-kerja kolaboratif dan advokasi menggunakan berbagai media alternatif untuk mengumpulkan data dengan berbagai komunitas akar rumput (seperti Radio Komunitas, Organisasi Pekka) dan elemen masyarakat dalam merumuskan sebuah naskah akademik yang nantinya dapat digunakan sebagai alat atau media komitmen dan kepedulian untuk mengangkat isu-isu untuk diajukan kepada pemerintah daerah atau pengambil kebijakan ada agar keputusan yang diambil tepat sasaran mengenai pelaksanaan Itsbat nikah di Aceh Barat Daya. Strategi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan khususnya pada saat mereka menetapkan peraturan, mengatur sumber daya dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut khalayak masyarakat. Mengadvokasikan hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran salah satu contohnya agar setiap anak dapat merasa aman dan memiliki kesempatan dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Akan tetapi realita di tengah masyarakat banyak sekali pasangan suami istri yang menikah sirri tanpa dicatatkan di KUA dengan berbagai faktor atau kendala, baru ketika terdesak demi kepastian hukum atas perkawinannya serta kepastian hukum tentang status anaknya. Berdasarkan keterangan masyarakat dalam assessment kami, penyebab mereka tak memiliki akta nikah cukup beragam. Di antaranya, karena pernikahan dilangsungkan pada masa konflik atau akta nikahnya hilang atau terbakar, serta alasan lainnya. Hasil assessment kami, menunjukkan bahwa kategori yang paling banyak adalah mereka yang menikah pada saat Aceh dilanda koflik bersenjata. Ribuan pasangan suami istri (pasutri) di Aceh khususnya
di Abdya saat ini tak memiliki akta nikah. Pernikahan yang tidak tercatat itu tak memiliki kekuatan hukum sebagaimana bunyi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai hukum materiil di pengadilan agama. Hal ini tentunya berdampak negatif jika nantinya terjadi permasalahan dalam sebuah pernikahan. Kami (Combine) dan berkolaborasi dengan elemen komunitas masyarakat yang ada di Abdya menghimpun dan meminta perhatian serta dukungan pemerintah untuk dapat meringankan biaya ataupun bisa menggratiskan pengurusan buku nikah. Dari proses assessment ini diharapkan dapat dicari format dan solusi atas apa yang dihadapi masyarakat Aceh akibat konflik masa lalu, terutama bagaimana memperoleh akta nikah secara resmi, murah dan mudah. Pasalnya, banyak warga dari kalangan kurang mampu yang belum memiliki buku nikah, karena memang sebahagian dari mereka menikah dibawah tangan dan sebagian lagi buku nikahnya hilang akibat bencana maupun konflik. Akta Nikah berguna sebagai bukti adanya perkawinan tersebut dan jaminan bagi suami atau istri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sebagai contoh dalam hal adanya warisan, pengurusan akta kelahiran, dan lain sebagainya. Dengan demikian, suatu perkawinan yang belum atau tidak dilakukan pencatatan di Kantor Pencatatan Pernikahan akan merugikan suami atau istri, anak bahkan orang lainnya. Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat menerbitkan Akta Nikah atas pernikahan siri, tetapi untuk melakukan pencatatan atas pernikahan siri, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah-nya ke Pengadilan Agama� Sehingga agar Kantor Pencatatan Pernikahan dapat mengeluarkan Akta Nikah, jika pasangan pernikahan siri tersebut mengajukan permohonan Itsbat nikah terlebih dahulu melalui Pengadilan Agama. Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Sesuai dengan ketentuan di atas, Itsbat Nikah hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, di wilayah tempat tinggal Pasangan tersebut, bukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, permohonan Itsbat Nikah tidak selalu dikabulkan oleh Hakim, jika permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan Itsbat Nikah. Dan dengan adanya putusan penetapan Itsbat Nikah, maka secara hukum perkawinan tersebut telah tercatat yang berarti adanya jaminan ataupun perlindungan hukum bagi hak-hak suami/istri maupun anak-anak dalam perkawinan tersebut. Menurut Muhammad Slamet sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, masyarakat masih tak memahami pentingnya akta nikah dan mereka juga tidak terbiasa dengan prosedur hukum yang berlaku. “Untuk mengurus Itsbat nikah itu kan ada prosedurnya, seperti menghadirkan para saksi. Nah, untuk menghadirkan saksi ini ke pengadilan mereka kan harus mengeluarkan biaya di samping biaya yang memang sudah disediakan untuk proses Itsbat nikah itu sendiri. Ini jadi salah satu alasan mengapa mereka tidak mengurus Itsbat nikah. Apalagi kebanyakan mereka adalah masyarakat yang kurang mampu,� ujarnya.
Padahal akta nikah adalah dokumen negara yang penting dimiliki oleh pasangan yang sudah menikah secara sah bagi pemenuhan hak, khususnya perempuan dan anak, dalam mendapatkan pelayanan publik. Ini adalah masalah serius yang dihadapi oleh ribuan keluarga dalam masyarakat Abdya yang menikah pada masa konflik. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu merespons lebih serius persoalan ini, termasuk memberikan kemudahan dan dukungan bagi masyarakat untuk mendapatkan pengesahan pernikahan (Itsbat nikah), sesuai dengan prosedur yang dapat ditempuh. Itsbat nikah dilakukan sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPyaitu nikah tanpa dicatat/ tidak punya akta nikah. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara agama tapi tidak sah menurut negara karena pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Nikah siri juga disebut dengan Nikah di Bawah Tangan. Adapun akibat negatif dari nikah yang tidak tercatat (siri), antara lain, secara hukum istri tidak dilayani oleh pengadilan agama, karena tidak punya bukti atas tuntutan nafkah bila ditelantarkan, tidak berhak atas warisan bila meninggal, tidak berhak atas harta bersama (gana-gini), tidak berhak atas nafkah dalam iddah, dan tidak berhak atas mut’ah bila terjadi perceraian. Anak-anak juga secara hukum menerima akibat/kerugian yang banyak, antara lain: tidak punya bukti untuk menuntut hak mencamtumkan nama ayah di belakang namanya, ayah tidak dapat menjadi wali nikah, tidak dapat menuntut nafkah bila ayahnya lalai, dan tidak dapat menerima warisan bila ayahnya meninggal. Tidak akan mendapat perlindungan dan pembelaan dari pemerintah dalam menuntut hak-haknya dari mantan suaminya, karena data pernikahan mereka tidak tercatat di Departemen Agama atau Pemerintah. Radio Komunitas Khairatunnisa Fm Seperti tujuan penelitian utama kami adalah mengetahui keberlangsungan radio komunitas dan pendokumentasian kerja kerja kolaboratif, kami berkunjung disalah satu desa kecil di Blangpidie, Kuala Batee, Sikabu masih berdiri dengan kokoh bangunan tempat siaran radio komunitas Khairatunnisa Fm hingga sekarang dengan pengelolaan yang masih bagus hinges saat ini dan program program siaran mengabarkan kondisi daerahnya sendiri selalu ditunggu oleh pendengar setianya mulai dari kalangan ibu ibu, petani, muda mudi hingga para aparatur daerah. Keberadaan radio komunitas ini sangat bermanfaat bagi warga sekitar, yang sering memberikan informasi penting berkaitan isu isu terhangat yang beredar dimasyarakat. Selain itu, kadang juga radio ini memberikan informasi soal pengetahuan dalam hal pertanian, perkembangan koperasi, dan informasi kebijakan kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan radio komunitas ini sangatlah penting bagi masyarakat karena informasinya Berguna dan di butuhkan sebagai pembelajaran masyarakat sekitar sebagai pendengar. "Penting sekali buat saya radio komunitas, selain sebagai hiburan saya juga suka acaranya yang inovatif memberikan informasi soal pertanian dan terpenting adalah soal koperasi simpan pinjamnya di Khairatunnisa", tegas Pak Cik Muslim yang menjadi pendengar setianya dari sejak awal radio itu berdiri. Saat off air pun, pegiat radio komunitasnya bergerak terjun langsung ke masyarakat mengadvokasi juga mengawal kebijakan dan membantu warga yang membutuhkan, contohnya membantu dalam pengurusan dokumen akta kelahiran yang berjejaring dengan perkumpulan serikat Pekka (Perempuan Kepala Keluarga). Radio komunitas adalah stasiun
siaran radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan dan didirikan oleh sebuah komunitas. Pelaksana penyiaran (seperti radio) komunitas disebut sebagai lembaga penyiaran komunitas. Radio komunitas juga sering disebut sebagai radio sosial, radio pendidikan, atau radio alternatif. Intinya, radio komunitas adalah "dari, oleh, untuk dan tentang komunitas". Pengelolaan radio komunitas memperhatikan aspek keterlibatan warga atau komunitas. Tujuan kegiatan penyiaran di radio komunitas ini melayani kebutuhan informasi warganya sehingga keterlibatan mereka dalam merumuskan program sangat penting. Pembiayaan radio ini para pegiatnya dengan melakukan iuran secara rutin tiap bulannya dan membuka koperasi simpan pinjam. Penyiarnyapun beragam dari masyarakat sekitar dari berbagai profesi dan umur. Radio ini di inisiasi oleh serikat Pekka.