Laporan Assessment Program Suara Komunitas Pasca Pemilu 2014 Indonesia memasuki tahun politik pada 2014. Disebut tahun politik antara lain karena Indonesia akan melaksanakan sejumlah kegiatan politik yang melibatkan setidaknya rakyat berusia 17 tahun ke atas dan berujung pada pemilihan anggota legislatif (anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah/Senator dan DPRD) dan kabinet pemerintahan baru (Presiden, Wakil Presiden dan para menteri). Ya, di tahun 2014, Indonesia menggelar pesta demokrasi. Pada bulan April 2014 mendatang, masyarakat Indonesia akan secara langsung memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD untuk periode jabatan 2014 – 2018. Sedangkan di bulan Juli 2014, masyarakat Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan menggantikan Presiden dan Wakil Presiden RI saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Akibat dari prosedur tersebut, maka penyesatan informasi rawan terjadi dialami oleh TKI. Peranan media dalam berbagai permasalahan bangsa patut diapresiasi, sebagai sumber informasi pada saat Indonesia menyelenggarakan Pemilu 2014 yakni Pileg dan Pilpres. Agaknya kita perlu menegaskan kembali bahwa upaya-upaya melambungkan, sosialisasi dan pengarahan perubahan sosial, politik, budaya, ekonomi dan teruntuk sektor-sektor yang lebih spesifik, seperti HAM, lingkungan, gender, LGBT, perempuan dan anak, dan buruh yang semuanya itu berkumpul dalam satu tema, aktivisme, memanglah domain yang dititahkan kepada kelompok masyarakat yang mengusung gerakan sipil, dalam kemasan civil society organization (CSO). COMBINE Resource Institution (CRI) sebagai lembaga yang mendedikasikan sumber dayanya untuk perubahan sosial mempunyai tanggungjawab moral untuk mengambil peran terkait fenomena di atas. Bersama beberapa media komunitas dan elemen pro-demokrasi lainnya, CRI telah melakukan upaya-upaya terkait pendidikan politik kritis sepanjang Pemilu 2014. Rencana kegiatan advokasi kolaboratif terkait isu-isu lokal adalah salah satu bentuknya, melalui Divisi Suara Komunitas, berencana melakukan assessment ke beberapa wilayah sebelum memulai rangkaian advokasi kolaboratif bersama media-media komunitas. Pengaruh Media atas pengambilan kebijakan dan persepsi amat tinggi, oleh karena itu dibutuhkan kreativitas redaksi untuk menyajikan informasi yang bersifat edukasi. Berharap kalangan media komunitas lebih berperan dalam mendistribusikan keadilan terutama untuk rakyat kecil sebagai bagian dari dimensi sosial. Selain itu, media komunitas diharapkan juga memiliki kebijakan politik dan ekonomi bagi rakyat. Dalam hal politik, media komunitas diharapkan memiliki kebijakan dalam menjaga, megawal kebenaran informasi kerakyatan dan kehidupan masyarakat yang semakin demokratis. Media komunitas harus sadar sebagai instrumen demokrasi dan publik serta mempunyai tanggungjawab kepada publik, karena media bukan hanya lembaga penyampaian berita, tetapi juga menyampaikan pikiran untuk meningkatkan kapasitas rakyat dan isu sosial politik. Combine dalam hal ini Suara Komunitas ingin membawa implikasi yang penting bagi media komunitas, baik bagi kinerja dalam hal perluasan jaringan gerakan sosial dan keterlibatan sosial-politik. Selain itu, penyerapan teknologi media ke dalam ranah aktivisme dikembangkan dalam ranah tataran lokal: gerakan sipil muncul dalam wajah komunitas yang melek media, yang mensosiasikan kembali nilai-nilai lokal sebagai strategi bagi pembangunan peradaban global.
Metode Suara Komunitas dalam melakukan assessment di radio komunitas di Cilacap tepatnya di wilayah Kroya ini akan menumpu pada dua sasaran skema yaitu pemberdayaan komunitas yang dapat dilakukan dengan adanya rakom terutama dalam pemberdayaan politik dan kultural. Pemberdayaan komunitas di ranah politik yang dijalankan rakom dengan menjadikan radio tersebut sebagai media kontrol komunitas terhadap kinerja pemerintahan di tingkat desa. Sedangkan pemberdayaan komunitas di bidang kultural, diperlihatkan dengan tetap memberi ruang yang kondusif bagi tampilnya budaya lokal melalui rakom. Kebutuhannya dalam kurun waktu 6
bulan kedepan akan menggarap bersama secara kolaboratif dengan media dan radio komunitas lokal setempat. Mereka berperan sebagai media kampanyenya dalam memproduksi suatu konten berita ataupun iklan layanan masyarakat yang memperjuangkan hak-hak masyarakat marjinal. Sejak tahun 2012, teman-temen komunitas di Cilacap di melalui telah melalui proses dalam pembentukan Perda tentang isu buruh migran melalui DPRD. Perda ini termasuk perda inisiatif DPRD untuk diajukan ke eksekutif, proses-proses penggodokan mulai dari konten memang kebetulan di Cilacap minim pembukuan ruang publik oleh DPRD. Lazimnya public hearing partisipasi masyarakat di buat dalam proses pembentukan Perda, tetapi tidak begitu kenyataannya. Seharusnya ruang publik sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam saat pembentukan Perda tersebut tetapi masyarakat publik tersebut diajak pada saat pra publik hearing pembentukan Perda tersebut. Akhirnya masyarakat Cilacap berinisiatif membuat ruang public hearing sendiri untuk assessment, salah satunya adalah untuk menyampaikan hasil assessment tersebut terhadap kebutuhan perlindungan TKI. Pada prosesnya, setelah di tetapkan Perda tersebut kontennya masih belum sesuai harapan masyarakat, ini yang perlu di perjuangkan oleh masyarakat Cilacap salah satunya yang paling menonjol adalah salah satu syarat untuk TKI tidak di berangkatkan jika ada TKI yang mempunyai anak belum berumur 2 tahun. Padahal undang-undang no. 39 tentang perlindungan TKI tidak mengatur hal ini. Jika ini menjadi tugas pemerintah daerah melindungi hak asuh anak tanpa harus melarang hak seseorang untuk ke luar negeri. Seharusnya pemerintah mempunyai inisiatif bagaimana anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja keluar negeri mendapatkan pola asuh yang sama kualitasnya dengan ketika orang tuanya di rumah bukan dengan cara melarang orang tua keluar negeri. Jika ngomongin tentang advokasi kebijakan selalu membutuhkan forum-forum seperti workshop legal drafting atau review yang terkait dengan Perda. Beberapa assessment yang di himpun oleh warga masyarakat Cilacap yang telah di masukkan belum terakomodasi dengan baik oleh pemerintah daerah, disamping juga butuh peraturan Bupati yang menyebabkan sistemnya implementatif bentuk perlindungannya lebih jelas dengan menugaskan SKPD untuk membentuk komite khusus untuk perlindungan TKI sebagai contohnya. Sehingga tugas pemerintah disini mulai dari pembinaan itu belum ada, dan tidak jelas. Bentuk implementasi sistem perlindungannya seperti apa masih belum jelas di tataran pemerintah daerah, dan inilah yang seharusnya kita advokasi. Keinginan dalam memperjuangkan perlindungan TKI di Cilacap hingga sampai ke desa, dengan melakukan gerakan tata kelola informasi salah satunya kemiskinan informasi yang dialami oleh calon TKI yang di manfaatkan oleh calo agar mendapatkan keuntungan yang banyak. Karena gerbang perlindungan pertama berada di desa. Jika bicara advokasi kebijakan perlindungan TKI harus ada leading isu dan mengakomodasi tools yang akan di perjuangkan. Jika ngomongin soal isu TKI kebetulan di Cilacap yang leading masalah advokasi adalah
Lakosdam dan beberapa radio komunitas yang mempunyai kerjasama dengan kontrak media mengenai sandiwara buruh migran. Di lakosdam ada komunitas buruh migran yang terorganisir, juga kepala desa-kepala desa yang terorganisir dengan membentuk Kaukus Kepala Desa Perlindungan TKI. Yang memang sedang di perjuangkan adalah yaitu migrasi aman TKI di desa dan perlindungan TKI di desa menjadi pintu pertama yang ingin di advokasi. Perda ini sebenarnya menjadi modal, karena secara layanan yang terfasilitasi di Cilacap cukup lengkap, ada kantor imigrasi, ada perwakilan BNP2TKI, P4TKI, BKLN (Balai Perwakilan Kerja Luar Negeri), ada 73 perusahaan pengerah tanaga kerja ke luar negeri. TKI yang Membudaya di Kroya Kroya adalah sebuah Kota di wilayah kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Masyarakat Kroya mayoritas menggunakan Bahasa Jawa Banyumasan dan Bahasa Jawa Surakarta. Kota ini merupakan kota berkembang dan menjadi pusat perdagangan di wilayah timur Cilacap. Kroya juga dikenal sebagai jalur pertemuan antara jalur KA dari arah Bandung-Tasikmalaya dengan jalur KA dari Cirebon (Kejaksan)-Purwokerto menuju antara dari Yogyakarta, Madiun dan Surabaya. Hal ini mengakibatkan Stasiun Kroya memiliki tingkat lalu lintas terpadat di Daerah Operasi 5 Purwokerto, dan untuk mengakomodasinya, emplasemen stasiun ini dibuat sepanjang 600 m. Stasiun Kroya diklaim merupakan stasiun terbesar di wilayah Kab. Cilacap. Di sisi lain kota Kroya memiliki sebuah pasar tradisonal yang cukup besar serta berada di tempat yang strategis. Kroya berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten Banyumas di sebelah utara, dan timur laut, kemudian berbatasan dengan kecamatan Nusawungu di sebelah timur, Kecamatan Adipala di sebelah barat dan Kecamatan Binangun di sebelah selatan. (Wikipedia) Kecamatan Kroya adalah bagian desa yang berada Kab. Cilacap. Mayoritas penduduk berpenghasilan dari ladang pertanian, buruh, pengrajin (sapu, kemoceng, alas kaki), TKI dan PNS. Pola hidup yang sebagian masyarakatnya adalah kaum marginal, yang mengandalkan dari pertanian dan perdagangan serta sebagian menjadi pekerja baik di Kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta atau keluar negeri menjadi TKI/TKW. Menjadi pekerja migran dari kecamatan Kroya juga menyumbangkan banyak devisa, terutama karena kiriman uang mereka (remitan) ke daerah asal. Buruh migran tersebut berasal dari seluruh kecamtan yang ada. Untuk saat ini kencenderungan buruh migran menuju ke Asia Timur, tidak lagi ke Malaysia, Singapura atau Brunei Darussalam. Beberapa negara asia timur yang dijadikan tujuan adalah Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan. Dan trend saat ini menunjukan peningkatan buruh migran ke Timur Tengah dan Korea. Pendapatan yang mereka terima untuk menjadi TKI/TKW setelah dikurs-kan dengan Rupiah berkisah antara Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 15.000.000,- perbulan, namun demikian sebelum mereka berangkat ke negara tujuan untuk mengadu nasib, mereka diwajibkan membayar uang kepada Agent sebesar Rp. 10.000.000,- s.d. Rp 30.000.000,- uang ini dijadikan jaminan selama merekan tinggal di tempat penampungan atau selama mereka bekerja di negera tujuan, dan setelah selesai kontrak uang ini sebenarnya bisa diminta kembali, akan tetapi sebagian pekerja banyak yang enggan untuk meminta uang jaminan mereka setelah selesai kontrak. Tetapi tidak semua agen menerapkan sistem seperti ini, ada berbagai macam cara, ada juga para calon TKI/TKW yang tanpa harus menjaminkan uang sama sekali untuk mengadu nasib bekerja di negeri orang. Hal ini dapat dilihat bahwa gaji buruh migran tiga kali lipat lebih tinggi dari gaji buruh di Indonesia, sedangkan mereka yang bekerja di kawasan Asia Pasifik bisa mencapai enam kali lipat. Ini menjadi Penyebab tingginya pergerakan Kaum Migran untuk bekerja di luar negeri dan sangat membudaya di negeri ini.
Kebanyakan warga Kroya yang ingin menjajal menjadi TKI adalah lulusan SMA dan sederajat, tetapi ada pula yang lulusan diploma dengan harapan mendapatkan penghasilan yang cukup besar di banding harus bekerja di wilayahnya sendiri. Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan mendesak manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan berbagai cara. Menjadi buruh migran salah satunya menjadi pilihan cepat dan mudah kebanyakan warga Kroya untuk memenuhi ketiga kebutuhan tersebut. Alasan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi desa yang rendah baik dari segi lapangan kerja maupun kegiatan ekonominya menyebabkan terjadinya migrasi warga desa ke luar negeri sebagai TKI. Hal tersebut ikut pula memicu terjadinya korelasi ekonomi desa sebagai faktor pendorong keberangkatan TKI ke luar negeri. Kecamatan Kroya yang diimplementasikan dengan pekerja keras, dimana masyarakat Kroya sendiri diharapkan memiliki semangat keberdayaan yang tinggi dalam meningkatkan mutu kehidupan ternyata tidak sepenuhnya membuat sebagian masyarakat mampu memberdayakan diri di desa tempat mereka tinggal. Apabila dicermati, remitan dan devisa dari buruh migran tersebut (TKI/TKW) merupakan potensi ekonomi yang besar. Sebenarnya pemerintah daerah perlu mempersiapkan sumberdaya yang memadai agar pekerja migran dari Kroya dan sekitarnya lebih banyak mengisi sektor formal di luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa remitan yang dikirimkan merupakan salah satu penggerak perekonomian di sebagian wilayah Kecamatan kroya khususnya. Untuk memperlancar keperluan itu, pemerintah pusat membangun Kantor Imigrasi dan perlunya penanganan TKI yang lebih profesioanl dan manusiawi, sehingga julukan sebagai pahlawan devisa benar-benar merupakan penghargaan yang serius. Buruh migran atau tenaga kerja Indonesia selama ini hanya dipahami dalam konteks ekonomi dan dampak kekerasan majikan yang dialami oleh mereka. Orang tidak melihat bahwa di balik itu, para TKI sesungguhnya telah menjadi agen budaya. Mereka bisa belajar tentang bahasa asing, tentang khazanah kuliner dan gaya hidup. Terlepas dari dampak negatif dan positifnya dalam pengiriman TKI ke luar negeri, para calon TKI juga seharusnya tidak timpang atas kesenjangan informasi mengenai segala hal yang dibutuhkan soal menjadi buruh migran, bisa menjadi sebab dan akibat dari kesenjangan lainnya. Miskinnya informasi yang dimiliki TKI, seperti prosedur, hukum, dan budaya negara yang akan dituju menyebabkan TKI kesulitan mengembangkan alternatif dan solusi saat menghadapi masalah. Terlebih, umumnya TKI berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (house keeper, baby sitter), hidup terisolir dalam rumah majikan dan tidak memiliki kesempatan atau kemampuan akses terhadap dunia luar. Sehingga para TKI di harapkan dapat menggunakan media apapun untuk mendapatkan maupun memberikan akses informasi mengenai buruh migran untuk itu media komunitas menjadi salah solusi sarana untuk mengelola informasi tersebut. Kemutakhiran teknologi informasi saat ini juga sangat mendukung para buruh migran untuk mengunggah sendiri persoalan yang akan diberitakan. Media sosial seperti facebook, twitter, youtube, blog dan suara radio komunitas dapat menjadi alat yang memudahkan mereka mengupdate pemberitaan. Radio Komunitas BuanaFM Awal berdiri sejak th 2008, Awal bulan Pebruari didirikan oleh OSIS SMA Islam Buana Kroya, dengan nama isnayafm yang muncul dari ide 3 Serangkai yaitu Erwin, Ozie dan R. Anaprin. Ketiganya adalah tenaga pendidik dari SMA Islam Buana Kroya. tujuan dari Radio itu adalah
untuk menunjang Kegiatan Eks kul Jurnalistik, menyampaikan informasi sekolah ke para siswa, media berita dan pendidikan. Ide tersebut di respon positif oleh pihak sekolah, diteruskan ke Yayasan Miftahul Huda, sejak itulah kami melakukan uji coba siaran dengan perangkat sederhana. Dari pro kontra intern yang terjadi. Pada tgl 28 Februari mendapat Rekomendasi Kominfo Cilacap, selanjutnya meneruskan ke KPID Jateng dan sampai sekarang masih menunggu. Komunitas radio sekolah yang berada di bawah lembaga Sekolah Menengah Atas Islam Buana Kroya. Untuk media ekstra kulikuler dan informasi para siswa berikut informasi ke masyarakat. (JRKI) SMA Islam Buana Kroya adalah satu satunya SMA swasta di Kroya dibawah naungan Yayasan MIftahul Huda Kroya yang telah berdiri sejak tahun 1979, hingga saat ini masih eksis dan selalu beruaha mengedepankan kualitas pendidikan dengan sarana dan prasarana yang memadai bagi para siswa dan siswi sehingga memberikan pelayanan yang terbaik dan merupakan kebanggaan apabila siswa siswi SMA Islam Buana kroya menjadi Generasi penerus bangsa yang selalu sukses dan membawa harum nama bangsa Indonesia. Dengan semakin berkembangnya tekhonologi informasi dan multimedia saat ini maka dirasa tepat ketika ada ide untuk membuka wawasan siswa untuk berkreasi dan mengembangkan minat dan bakat dibidang informasi sebagai sarana yang efektif untuk kegiatan para siswa, maka berdirilah radio Buana fm Kroya pada tanggal 23 Pebruari 2009, dan di rekomendasikan oleh Dinas Perhubungan komunikasi dan informasi Kabupaten Cilacap pada frekuensi 107,6 FM. Dengan demikian saat sekarang ini Radio Buana Fm menjadi pelengkap sarana belajar siswa siswi SMA Islam Buana Kroya Juga mempunyai Laboratorium Fisika, kimia, bilogi, Laboratorium Komputer dan matematika sekarang ada laboratorium Multimedia. Radio Komunitas Buana FM merupakan radio komunitas yang membantu menyebarluaskan informasi tentang buruh migran di Cilacap salah satu diantaranya berupa program sandiwara radio. Radio Komunitas (Rakom) ini, siap menerima dan membantu mengelola dan memberitakan isu-isu serta informasi berkaitan soal buruh migran seputar Cilacap dan sekitarnya. “Kita memang tidak mengadvokasi secara langsung, tapi kita bekerjasama dengan berbagai lembaga untuk bersam-sama dalam mengelola informasi isu-isu tersebut� ujar Erwin pengelola radio. Dengan memberikan pemberitaan informasi yang benar dan akurat, TKI akan mempunyai pemahaman akan hak-haknya sebagai TKI, karena bisa mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Selain itu, TKI juga bisa mengirimkan permasalahan yang sering menimpa mereka di luar negeri. Berbagai masukan ini diharapkan bisa membantu para pemegang kebijakan untuk merumuskan apa yang seharusnya dilakukan untuk melindungi TKI di luar negeri.