Paparan Draft Rencana Aksi 2016-2017 Open Government Indonesia Jakarta, 4 April 2016
Alur Pikir Renaksi
CLUSTER I
Penegakan Hukum dan Pencegahan Korupsi
No
Aksi
Kementerian / Lembaga
Sasaran
Indikator 2016
Indikator 2017
Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Transparansi & Akuntabilitas Penanganan
KEJAKSAAN REPUBLIK
Perkara di Lembaga Peradilan
INDONESIA
1
Tersedianya basis data yang dapat
Pengelolaan Data Statistik kriminal cepat,
menyajikan informasi data perkara secara akuntabel dan mudah diakses publik berdasarkan
Pengelolaan Data Statistik kriminal cepat, akuntabel dan mudah diakses publik
akurat lengkap dalam rangka
Jenis Penanganan Perkara dan Implementasi Pilot
berdasarkan Jenis Penanganan Perkara dan
mewujudkan penanganan perkara secara
Project SPPT di 6 satuan kerja (3 Kejati dan 3
Implementasi Pilot Project SPPT di 10 satuan
cepat dan akuntabel serta dapat diakses
Kejari)
kerja (5 Kejati dan 5 Kejari)
Meningkatnya pengelolaan dan
Persentase hasil putusan sidang pengadilan yang
Persentase hasil putusan sidang pengadilan
pelayanan informasi pada MA dan
dipublikasikan Pengembangan Sistem Informasi
yang dipublikasikan Pengembangan Sistem
pengadilan di semua (empat) lingkup
terintegrasi di lingkungan peradilan, dengan
Informasi terintegrasi di lingkungan peradilan,
pengadilan
Implementasi pilot project SPPT di 3 provinsi (3
dengan Implementasi pilot project SPPT di 5
PN dan 3 PT)
provinsi (5 PN dan 5 PT)
masyarakat MAHKAMAH AGUNG 2
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
Integrasi sistem penanganan perkara
Penyajian Data Informasi Kriminal Nasional secara
Penyajian Data Informasi Kriminal Nasional
INDONESIA
secara internal dan eksternal
terintegrasi antar Satker Polri (mendukung
secara terintegrasi antar Satker Polri
Integrated Criminal Justice System) dan
(mendukung Integrated Criminal Justice
Implementasi pilot project Sistem Peradilan
System) dan Implementasi pilot project Sistem
3
Pidana Terpadu (SPPT) di 3 provinsi (3 Polda dan 3 Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) di 5 provinsi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 4
5
6
Polres)
(5 Polda dan 5 Polres)
KOMISI PEMBERANTASAN
Penguatan Integritas di Sektor
Sebanyak 110 Mitra Strategis Sektor Pendidikan
Sebanyak 110 Mitra Strategis Sektor
KORUPSI (KPK)
Pendidikan
yang Melaksanakan Program Pembangunan
Pendidikan yang Melaksanakan Program
Integritas
Pembangunan Integritas
KOMISI PEMBERANTASAN
Pembangunan Integritas dan
Sebanyak 23 Kementerian/Lembaga/Instansi
Sebanyak 23 Kementerian/Lembaga/Instansi
KORUPSI (KPK)
Pembelajaran Anti Korupsi pada pada
(K/L/I) yang melaksanakan Program
(K/L/I) yang melaksanakan Program
K/L/I
Pembangunan Integritas dan 10 KLOP yang
Pembangunan Integritas dan 10 KLOP yang
melaksanakan pembelajaran anti korupsi
melaksanakan pembelajaran anti korupsi
KOMISI PEMBERANTASAN
Terbentuknya Komunitas Anti Korupsi
35 CSO Mitra Strategis yang melaksanakan
35 CSO Mitra Strategis yang melaksanakan
KORUPSI (KPK)
(CSO)
Program Pembangunan Integritas
Program Pembangunan Integritas
CLUSTER II
Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik
No
Aksi
Kementerian / Lembaga
Sasaran
Indikator 2016
Indikator 2017
Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik (1) Penguatan Reformasi Birokrasi 7
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Penguatan Pelayanan Publik
Ombudsman RI
Meningkatnya kepatuhan K/L/ Pemda dengan Kepatuhan Tinggi atas Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Kemenpan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI
Ditandantanganinya Nota Kesepahaman Bersama Kementerian PAN-RB, Kantor Staf Presiden, Ombudsman RI tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengelolaaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
9
10
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 11
13
Persentase instansi pemerintah (K/L 55%, Persentase instansi pemerintah (K/L 61%, Prov 35%, Kab/Kota 20%) yang memiliki Prov 40%, Kab/Kota 25%) yang memiliki Indeks RB baik (Kategori "B" ke atas) Indeks RB baik (Kategori "B" ke atas)
Kementerian Perencanaan Pembangunan Penguatan Sistem dan Pelaporan Evaluasi Penyiapan Sistem pemantauan dan Tersedianya Sistem pemantauan dan Nasional/Bappenas Kinerja Pembangunan evaluasi kinerja pembangunan yang lebih evaluasi kinerja pembangunan yang lebih responsif responsif
8
12
Meningkatnya persentase instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki Indeks RB baik (Kategori "B" ke atas)
Persentase K/L/Pemda (K : 50%, L : 55% Prov : 48.5% Kab/Kota : 26.5%) dengan tingkat kepatuhan yang tinggi atas pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Zona Hijau)
Persentase K/L/Pemda (K : 58%, L : 55% Prov : 54.5% Kab/Kota : 30.5%) dengan tingkat kepatuhan yang tinggi atas pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Zona Hijau)
Tersediannya nota kesepahaman dimaksud
Optimalisasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman dimaksud
Penyusunan Permen PAN RB terkait Unit Pengesahan Permen PAN RB tentang Unit Pengelolaan LAPOR di PAN RB – sebagai Pengelolaan LAPOR di KemenPAN RB realisasi dari MOU tekait proses transfer/ transisi pengelolaan LAPOR dari KSP ke PAN-RB
Unit Pengelolaan LAPOR di KemenPAN RB sudah berjalan sesuai ketentuan Permen PAN RB dimaksud
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kantor Staf Presiden
Meningkatkan keterhubungan Lapor dengan lebih banyak K/L/D (terutama keterhubungan dengan Pemerintah Daerah yang menjadi Prioritas Nasional PanRB) untuk 2016 dan 2017
Di tahun 2016, target integrasi LAPOR dengan sejumlah 267 K/L/D
Di tahun 2016, target integrasi LAPOR dengan sejumlah 400 K/L/D
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kantor Staf Presiden
Meningkatkan sosialisasi terhadap penggunaan LAPOR! sebagai SP4N dengar target meningkatkan jumlah pengaduan yang masuk via Lapor! menjadi 1juta aduan untuk 2016 (target agregat; jumlah pengaduan per Februari 2016: Âą738,000 pengaduan).
Target agregat jumlah aduan LAPOR sebanyak 1 juta aduan
Target agregat jumlah aduan LAPOR sebanyak 1,4 juta aduan
No
Aksi
Kementerian / Lembaga
Sasaran
Indikator 2016
Indikator 2017
Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik (2) Optimalisasi Standar Pelayanan Minimum
Kementerian Pendidikan dan Kesehatan
(SPM) untuk sektor pendidikan dan kesehatan
Meningkatnya jumlah Daerah yang menyusun 70% Pemerintah Daerah yang telah menyusun 100% Pemerintah Daerah yang telah menyusun dan menjalankan Standar Pelayanan Minimum
Standar Pelayanan Minimum untuk sektor
Standar Pelayanan Minimum untuk sektor
(SPM) untuk sektor pendidikan sesuai Peraturan
pendidikan dan kesehatan
kesehatan dan pendidikan
Penguatan pelayanan kesehatan rujukan
Sebanyak 70% Pemerintah daerah sudah
Sebanyak 100% Pemerintah daerah sudah
berkualitas yang dapat dijangkau oleh
menjalankan Sistem rujukan pelayanan
menjalankan sistem rujukan pelayanan
masyarakat
kesehatan online (RS dan Puskesmas) yang
kesehatan online (RS dan Puskesmas) yang
Menteri Pendidikan Nasional No. 10 Tahun
14
2015 dan untuk sektor kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 741 Tahun 2008 Promosi layanan elektronik menuju E15
Kementerian Kesehatan
Budgeting, E-reporting dan Complaint Center
mudah diakses oleh masyarakat 16
mudah diakses oleh masyarakat
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Penguatan sistem e-planning dalam
sistem e-planning secara online yang lebih
Nasional/Bappenas
penyusunan dokumen perencanaan
kuat.
(RPJM/RKP) secara online
17
Penguatan Pemerintahan Desa
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan E-
1. Tersedianya Peraturan Presiden tentang
dan Reformasi Birokrasi
Government
Grand Design E-Government Nasional; 2.
Design E-Government Nasional; dan
Tersedianya Draft UU tentang Sistem
Pengesahan RUU tentang Sistem Pemerintahan
Pemerintahan Berbasis Elektronik
Berbasis Elektronik
Sebanyak 14098 Desa Penyelenggara
Sebanyak 14098 Desa Penyelenggara
Kementerian Dalam Negeri
Terselenggaranya Penerapan Model
Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Grand
Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Penerapan Model Perencanaan Pembangunan Penerapan Model Perencanaan Pembangunan
18
Penguatan Pemerintahan Desa
Sistem Penyusunan RAPBDesa secara
Partisipatif dengan Sistem Penyusunan
partisipatif
RAPBDesa secara partisipatif
RAPBDesa secara partisipatif
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
Meningkatnya kapasitas aparat dalam tata
Terlaksananya pilot project format birokrasi
Terlaksananya pilot project format birokrasi
Desa
kelola keuangan dan aset desa yang efektif,
Pemdes (organisasi, PNS, perencanaan,
Pemdes (organisasi, PNS, perencanaan,
transparan, dan akuntabel.
penganggaran, pengawasan) untuk
penganggaran, pengawasan) untuk
Implementasi Dana Desa dan RAPBDesa
Implementasi Dana Desa dan RAPBDesa
dilaksanakan dengan pola datasharing
dilaksanakan dengan pola datasharing
19
Partisipatif dengan Sistem Penyusunan
pendampingan. Pilot project 2016: 5 Provinsi pendampingan. Pilot project 2017: 5 Provinsi, 7
20
(Jateng, Sulsel, Maluku, Sumut, Kalteng)
Kab/Kota, 14 Desa
Transparansi pengelolaan SDA dalam lingkup
Kementerian Koordinator bidang
Transparansi penerimaan sumber daya alam
Terpublikasikannya laporan hasil rekonsiliasi
Terpublikasikannya laporan hasil rekonsiliasi
area EITI
Perekonomian
migas & pertambangan melalui EITI
inisiatif transparansi industri ekstraktif (EITI)
inisiatif transparansi industri ekstraktif (EITI)
Indonesia dari sektor migas dan pertambangan Indonesia dari sektor migas dan pertambangan untuk Tahun Anggaran 2014
21
Perbaikan tata kelola informasi geospasial
Badan Informasi Geospasial dan/atau
sebagai dasar pelaksanaan pembangunan
Kementerian Perekonomian bidang
yang mempunyai aspek hukum dan
nasional
Perekonomian
penguasaan lahan
untuk Tahun Anggaran 2015
Perwujudan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Terkompilasinya dan terintegrasinya sebanyak Terkompilasinya dan terintegrasinya sebanyak 17 peta tematik di 34 Provinsi.
53 peta tematik di 34 Provinsi.
CLUSTER III
Penguatan Akses Informasi Publik
No
Aksi
Kementerian / Lembaga
Sasaran
Indikator 2016
Indikator 2017
Penguatan Akses Informasi Publik Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Peningkatan persentase penyelesaian sengketa informasi publik
60 % penyelesaian sengketa informasi publik
65% penyelesaian sengketa informasi publik
23
Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Publik Pemerintah yang melaksanakan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008
65 % Badan publik yang melaksanakan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008
70 % Badan publik yang melaksanakan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008
Pembentukan Komisi Informasi Provinsi
24
Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika
22
Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra
Penyusunan Permen Pan RB ditujukan ke Tersedianya Permen PAN RB tentang 100% UPT K/L di daerah sudah semua K/L terutama yang memiliki UPT di Penguatan Pelaksanaan Ketentuan UU No. memahami ketentuan Permen RB daerah untuk melaksanakan UU 14/2008 14 Tahun 2008 dimaksud dan menjalankan ketentuan UU dalam rangka penguatan Nomor 14 Tahun 2008. pengarusutamaan informasi publik
Penguatan keterbukaan informasi di Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat RI
Meningkatkan akses masyarakat terhadap Penyempurnaan website DPR-RI yang Memperjelas Kriteria tentang rapat proses pertemuan/kegiatan DPR dan menginformasikan: data kelembagaan tertutup tersedia, dengan ruang lingkup Memperjelas Kriteria tentang rapat (organisasi, tupoksi dan keangggotaan), yang ketat (Revisi Peraturan DPR Nomor 1 tertutup. data absensi dan partisipasi anggota DPR Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR) pada setiap rapat yang berlangsung, laporan mengenai jalannya rapat secara langsung, pengawasan produk legislasi, komentar publik mengenai rapat yang berlangsung, publikasi hasil sidang kepada publik. (Kelanjutan dari Renaksi OGI 2014-2015; Tindak lanjut amanah UU No 14 Tahun 2008)
Penguatan keterbukaan informasi di Perguruan Tinggi Negeri
Kemenristekdikti dan Komisi Informasi Pusat
25
26
27
Sebanyak 90% provinsi telah membentuk Seluruh provinsi (100% ) telah membentuk Komisi Informasi di tingkat provinsi Komisi Informasi di tingkat provinsi
Mewujudkan keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi negeri
Peyusunan Peraturan Menteri Ristekdikti 100 % PTN sudah memahami dan mengenai Pengelolaan Informasi Publik di menjalankan ketentuan Permenristekdikti Perguruan Tinggi Negeri dan mengenai Pengelolaan Informasi Publik di implementasi pilot project di 5 PTN (1 PTN PTN dan Piloting project di 6 PTN (3 PTN Badan Hukum, 2 PTN Badan Layanan Badan Layanan Umum, dan 3 PTN Satuan Umum, dan 2 PTN Satuan Kerja) Kerja)
CLUSTER III
Tata Kelola Data
No
Aksi
Kementerian / Lembaga
Sasaran
Indikator 2016
Indikator 2017
Manajemen / Tata Kelola Data Penguatan One Data
Kantor Staf Presiden
28
Kantor Staf Presiden 29
30
Kajian terkait struktur kelembagaan Produk Kajian tentang Road Map Tata Implementasi hasil kajian berupa ataupun peta jalan/ roadmap yang Kelola Data finalisasi Road Map menjadi produk dibutuhkan oleh pemerintah untuk hukum. membenahi tata kelola data Indonesia
Peningkatan jumlah K/L/I/Pemda yang terintegrasi dengan portal One Data
Proyek percontohan One Data yang diperluas di 5 Pemerintah Daerah
Proyek percontohan One Data yang diperluas di 8 Pemerintah daerah
Perbaikan tata kelola informasi Badan Informasi Geospasial dan/atau Perwujudan Informasi Geospasial Terkompilasinya dan terintegrasinya geospasial sebagai dasar pelaksanaan Kementerian Perekonomian bidang Tematik (IGT) yang mempunyai aspek sebanyak 17 peta tematik di 34 pembangunan nasional Perekonomian hukum dan penguasaan lahan Provinsi.
Terkompilasinya dan terintegrasinya sebanyak 53 peta tematik di 34 Provinsi.
Tahap I:
Tahap V :
Tahap III :
Penyiapan dan Penyelesaian Kerangka Konsep Renaksi OGI bersama CSO (Nov 15)
Finalisasi (Mei-Jun 16)
Penjajakan Daerah (Jan-Feb 16)
Penjaringan Input Penjaringan Input Online Daerah dan K/L
Tahap II: Penjaringan aspirasi publik online dan offline (Des 15)
Tahap IV :
Penajaman (Feb-Apr 16)