Risalah Singkat Diskusi Penajaman Renaksi OGI 2016-2017 dengan CSO 4 April 2016, Bappenas Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) mengadakan pertemuan konsultatif lanjutan dengan CSO untuk menindaklanjuti proses penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) 20162017. Dialog ini adalah yang pertama kali diadakan di tahun 2016 sejak proses penjaringan aspirasi selesai di bulan Desember 2015. Daftar hadir pertemuan terlampir. Beberapa poin utama yang dibicarakan antara lain: 1. Renaksi OGI perlu menyasar pada komitmen atau program yang menyentuh dimensi revolusi mental, di mana kita membantu pemerintah membawa perbaikan sistem kerja aparatur negara yang dapat membantu membawa “perubahan perilaku” maupun perubahan kultur kerja. Renaksi OGI perlu mengikutsertakan renaksi-renaksi yang sifatnya “problem-solving” – hal ini kemudian dapat membantu membawa kesinambungan dalam upaya perbaikan sistem tersebut. 2. Kendala utama Renaksi ada pada masalah kordinasi dengan KL. KL perlu digaet lebih cepat, agar bisa menyiapkan anggaran/ melakukan penyelarasan ke dalam RKP. 3. Platform LAPOR! belum begitu dikenal oleh masyarakat di luar Jakarta, untuk itu pemerintah perlu melakukan investasi lebih besar dalam mensosialisasikan LAPOR ke publik, misalkan melalui media-media tradisional: TV, Radio, Koran, dll.. Dalam hal ini pemerintah tidak perlu bekerja sendirian, bisa menggaet sektor swasta, CSO, ataupun stakeholder lainnya – pasti banyak yang tertarik membantu. 4. Sekretariat perlu mengadakan setidaknya satu kali lagi konsultasi publik jika proses penyusunan Renaksi sudah mencapai 95%. Juga sebelum Rencana Aksi di submit, perlu dilakukan konsolidasi agar hasil yang diterima solid. 5. Renaksi terkait keterbukaan informasi publik perlu dipertajam dan mempertimbangkan peningkatan kualitas pelaksanaan UU KIP dan PPID, dan tidak semata-mata kuantitas jumlah PPID misalkan. 6. Perlu mempertimbangkan mengikutsertakan beberapa aktor baru, seperti KPU misalnya yang sedang menyusun roadmap keterbukaan informasi dan open data dalam konteks penyelenggaraan pemilu. 7. Terdapat dua hal yang menjadi halangan keterbukaan informasi publik: a. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan data yang sudah ada, masalah yang sering terjadi adalah data sudah ada namun tidak dikelola dan sistem pengolahan data tidak dibangun. Untuk itu kita perlu untuk meminta komitmen K/L dari renaksi OGI runtuk membangun sistem untuk mengelola data dan diolah secara berkala. 1
b. Yang kedua, banyak yang menganggap bahwa Rencana Aksi OGI adalah hanya sebuah program, untuk itu kita perlu untuk melakukan sosialisasi bahwa Rencana Aksi ini bukanlah hanya sebuah program melainkan suatu keperluan. 8. Rencana Aksi OGI perlu diselaraskan dengan proses penyusunan Renaksi SDGs. Tindak Lanjut: 1. Seknas akan menjadwalkan beberapa diskusi kecil di level Working Group untuk menajamkan draft Renaksi OGI sampai di tahap ukuran keberhasilan. 2. Pentingnya mengumpulkan evidence-based research, best and worst practices terkait praktek keterbukaan di Indonesia, dan apa pentingnya Open Government untuk Indonesia — dalam konteks knowledge management OGI.
***
2