Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Presiden Satu Data
Yanuar Nugroho
Deputi Kepala Staf Kepresidenan RI Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis yanuar.nugroho@ksp.go.id ; @yanuarnugroho Mei 2017
Keterbukaan menjadi fondasi utama pencapaian visi administrasi politis saat ini
penting capaian Anti Korupsi dan Reformasi Birokrasi
VISI
OUTCOME
PROGRAM
KEGIATAN
K/L
INDONESIA BEBAS KORUPSI DENGAN PEMERINTAH YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN PARTISIPATIF
Peingkatan Indeks Persepsi Korupsi
Perubahan budaya melalui infiltrasi Revolusi Mental • Penerapan sistem edukasi untuk penerapan budaya anti korupsi seperti Sistem Integritas Nasional; • Penerapan sanksi sosial / Alternatif Pemidanaan. • Penguatan Lembaga Penyiaran Publik.
APH (KPK, KEJAKGUNG, POLRI), Seluruh K/L, KEMENKOMINFO, TVRI, RRI
Penguatan Lembaga Pemberantasan Korupsi
Penguatan Pemerintah (Transparansi, Akuntabel, Partisipatif)
Penguatan Regulasi Tipikor
• Optimalisasi Komisi Informasi • Open Government Indonesia • Optimalisasi kebijakan One Map, One Data, Layanan Satu Pintu, dan Single ID Number • Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan Pembangunan Berazas Kemanfaatan
• Penuntasan RUU KUHP & KUHAP • Harmonisasi Perundang-undangan dengan UNCAC; • Revitalisasi Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK)
KEMENKOMINFO, KIP, KEMEN ESDM, KEMEN LHK, BIG, KEMENDAGRI, BAPPENAS, KEMENKEU, KEMENPANRB.
APH, KEMENKUMHAM, Klaster Utama KEMENPAN RB, KEMENDAGRI, Pantauan KSP BAPPENAS, KEMENKEU
10
Mengapa Satu Data? (1/2)
Satu Data mendorong partisipasi publik Ilustrasi: Kawal Pemilu
Arah kebijakan satu data
Satu Data Indonesia sebagai pendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data
VISI & MISI Data pemerintah yang akurat
INDIKATOR UTAMA
STRATEGI
IMPLEMENTASI
● Tingkat pemenuhan standar
Data pemerintah yang terbuka
Data pemerintah yang interoperabel
● Tingkat aksesibilitas ● Tingkat ketersediaan ● Tingkat responsiveness
● Tingkat interoperabilitas
Perbaikan Tata Kelola Data 1. Penataan regulasi dan kelembagaan 2. Standarisasi & sinkronisasi data 3. Capacity building 4. Memastikan interoperabilitas data lintas K/L/D
Rilis dan Pemanfaatan Data Terbuka 1. Publikasi data dalam format terbuka 2. Pengembangan Portal Satu Data (data.go.id) 3. Mendorong pemanfaatan data baik internal maupun publik
Renaksi Tahunan
Situasi yang diharapkan melalui Satu Data
Keadaan Saat Ini
Data yang Sulit Ditemukan
Kebijakan Satu Data
Strukturisasi kerangka regulasi dan institusi
data.go.id
Tidak adanya koordinasi antar institusi
Data tidak memenuhi standar
Keadaan yang Diharapkan
Data pemerintah terpadu
Portal Data
Penyediaan data dalam format terbuka
Bagi-pakai data yang terstruktur dengan baik Pengambilan Kebijakan berbasis Data
Forum data dan KL pelopor
Data Pemerintah dalam Format Teruka
Terima kasih
Yanuar Nugroho
Deputi Kepala Staf Kepresidenan RI Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis yanuar.nugroho@ksp.go.id ; @yanuarnugroho Mei 2017
Ekosistem regulasi penguatan keterbukaan informasi
Tata kelola infrastruktur
Tata kelola data
Satu Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Satu Peta
RPP Keterbukaan Informasi Publik
RUU Perlindungan Data Pribadi
Kebijakan yang sudah ada Rancangan kebijakan
RUU Kerahasiaan Negara
UU ITE
PP PNBP