BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG SATU DATA INDONESIA (VERSI 9) Forum Konsultasi Publik 18 Mei 2017
STRUKTUR RANCANGAN PERPRES
Bab I.
Ketentuan Umum
Bab II.
Tujuan dan Strategi
Bab III.
Pelaksanaan Satu Data Indonesia
Bab IV.
Tata Kerja
Bab V.
Penutup (Terdiri dari 24 pasal)
2
SATU DATA DAN DAMPAK PADA PENGGUNA DATA PERMASALAHAN PUBLIK SEBAGAI PENGGUNA DATA
“Sulit mencari data yang dibutuhkan”
MENCARI DATA
“Permintaan pencarian data tidak dihiraukan oleh K/L/D/I” DATA
KONSEPSI SATU DATA
K/L/D/I akan diminta untuk menyediakan akses terhadap data melalui portal data. Konsepsi Satu Data juga mewajibkan K/L/D/I untuk secara proaktif menyebarluaskan data dan tidak menunggu permintaan dari publik.
Ranperpres fokus pada penyediaan data yang berkualitas dengan memperkuat peran Walidata dalam diseminasi data. Namun Ranperpres ini tidak mengatur standar waktu penyampaian data, yang sudah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik atau peraturan perundangan masing-masing K/L/D/I.
KLAUSUL
Pasal 9 Ayat 1 (h): “Walidata bertugas [...] membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data di Portal Data, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 9 Ayat 4: Walidata berperan sebagai satu-satunya unit dalam K/L/D/I yang melakukan penyebarluasan Data dan menindaklanjuti permintaan Data dari Pengguna Data sesuai peraturan perundangundangan 3
SATU DATA DAN DAMPAK PADA PENGGUNA DATA PERMASALAHAN PUBLIK SEBAGAI PENGGUNA DATA
“Tidak bisa akses karena harus bayar”
MENGAKSES DATA
“Keterbukaan data tidak konsisten. Ada pihak yang dapat memperoleh data tersebut, sementara Saya tidak bisa”
KONSEPSI SATU DATA
KLAUSUL
Biaya untuk mengakses data pemerintah diatur terpisah dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak. Namun Satu Data mendorong K/L/D/I untuk membuka akses terhadap data seluas mungkin dan membebankan biaya hanya pada tindakan intelektual atas data.
Pasal 21 Ayat (1) & (2): 1. Bagi pakai data antar K/L/D/I dilaksanakan tanpa biaya 2. [...] dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenis sesuai peraturan perundang-undangan
Konsepsi Satu Data mewajibkan K/L/D/I untuk secara proaktif menyebarluaskan data dan tidak menunggu permintaan dari publik. Namun di masa transisi di mana data belum semua tersedia di portal, permintaan data dapat ditempuh melalui jalur yang telah diatur di dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 9 Ayat 1 (h): “Walidata bertugas [...] membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data di Portal Data, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. 4
SATU DATA DAN DAMPAK PADA PENGGUNA DATA
PERMASALAHAN PUBLIK SEBAGAI PENGGUNA DATA
KONSEPSI SATU DATA
“Data tidak konsisten antara satu pihak pemerintah dan lainnya�
(1) Adanya redundansi data, di mana ada lebih dari satu pihak yang memproduksi data, (2) Metodologi produksi data yang dipertanyakan, (3) Masing-masing Produsen Data menggunakan metodologi yang berbeda.
KLAUSUL
Kebijakan teknis Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disepakati oleh Tim Pelaksana antara lain terkait: 1.
Produsen Data untuk Data yang digunakan lintas K/L/D/I;
MENGAKSES DATA
5
SATU DATA DAN DAMPAK PADA PENGGUNA DATA
PERMASALAHAN PUBLIK SEBAGAI PENGGUNA DATA
“Data hanya bisa dibaca tanpa bisa diunduh”
KONSEPSI SATU DATA
KLAUSUL
Pasal 9 Ayat 1 (h): (1) Konsepsi Satu Data mewajibkan K/L/D/I untuk secara proaktif menyebarluaskan data melalui portal data.
“Walidata bertugas [...] membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data di Portal Data, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
MENGUNDUH DATA
6
SATU DATA DAN DAMPAK PADA PENGGUNA DATA
PERMASALAHAN PUBLIK SEBAGAI PENGGUNA DATA
“Saya tidak memperoleh informasi mengenai Data. Saya tidak tahu secara jelas siapa yang memproduksi data tersebut.�
KLAUSUL
KONSEPSI SATU DATA
Pasal 3 Ayat 1 (b):
(1) Informasi terkait data dimuat dalam Metadata. Satu Data mewajibkan Metadata untuk melekat pada setiap data yang diproduksi oleh pemerintah.
Perbaikan tata kelola Data pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui strategi: b.
penyusunan Metadata yang memenuhi format yang baku; dan
Lebih lanjut diatur dalam Pasal 18 Mengenai Penerapan Standar Data dan Metadata Baku
MEMAHAMI DATA 7
SATU DATA DAN DAMPAK PADA PENGGUNA DATA
PERMASALAHAN PUBLIK SEBAGAI PENGGUNA DATA
KLAUSUL
KONSEPSI SATU DATA
Pasal 3 Ayat 1 (c):
“Format data tidak memungkinkan untuk dilakukan pengolahan�
Format data terkait dengan pengaturan Interoperabilitas Data. Dalam ranperpres Satu Data, Interoperabilitas Data termasuk keterbacaan data oleh mesin. Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data akan diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Perbaikan tata kelola Data pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui strategi: c.
penyebarluasan Data dengan menerapkan Interoperabilitas Data yang menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data.
Lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 dan 20 Mengenai Penerapan Interoperabilitas Data.
MENGOLAH DATA 8
BAB I Ketentuan Umum
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP DATA
Lingkup 1: Data statistik, data geospasial, dan jenis data lain. Lingkup 2:
PASAL 1
Data dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Instansi (K/L/D/I) Lingkup 3: Data perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan. 10
BAB II Tujuan dan Strategi
TUJUAN SDI
AZAS
PASAL 2
Mewujudkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola Data pemerintah. Kebutuh an Kebijaka n
Jalan Keluar
12
STRATEGI PELAKSANAAN SDI
1. Perbaikan tata kelola Data: Standar Data, Metadata Baku, Interoperabilitas Data
PASAL 3
2. Penerapan strategi: penataan regulasi dan kelembagaan, pemanfaatan Iptek (Portal Data), peningkatan kemampuan sumberdaya 3. Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan
13
BAB III Pelaksanaan Satu Data Indonesia
STRUKTUR PELAKSANA SDI
Di tingkat Pemerintah Pusat o Dewan Pengarah; o Tim Pelaksana Satu Data Indonesia (Pembina Data dan Walidata K/L/I) o Sekretariat Satu Data Indonesia; dan
PASAL 4
o Produsen Data. Di tingkat Pemerintah Daerah o Tim Pelaksana Satu Data Indonesia (Pembina Data dan Walidata) o Produsen Data.
15
KONSEPSI YANG MENDASARI PENSTRUKTURAN PELAKSANA SDI
o Perbaikan tata kelola Data (enhanced Data Governance) o Memberdayakan Pembina Data dan terutama Walidata (mengembalikan tugas dan fungsi Pembina Data dan khususnya Pusdatin yang sepatutnya, memperkuat keduanya secara kelembagaan dan psikologis) o Memaksimalkan peran Tim Pelaksana Satu Data o Dewan Pengarah berperan efektif “formal” (seperti melakukan penetapan), Tim Pelaksana Satu Data berperan efektif “informal” (seperti merumuskan rekomendasi teknis) o Menempatkan peran Penghasil Data yang sepatutnya dalam kerangka peningkatan tata kelola data o Aktif secara dari-bawah-ke-atas (bottom-up); semangat menyelesaikan masalah melalui eskalasi penyelesaian persolaan: meminta arahan, jika tidak selesai di aras bawah o Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan Presiden terhadap Data terintegrasi dan berintegritas tinggi, melampaui kepentingan sektoral K/L/D/I 16
STRUKTUR PELAKSANA SDI
Dewan Pengarah Sekretariat Tim Pelaksana Koordinator Pembina Data Walidata K/L/D
Produsen Data K/L/D
Walidata K/L/D
Produsen Data K/L/D 17
SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGARAH
KETUA
Menteri PPN/Kepala Bappenas
ANGGOTA
o Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/ Reformasi Birokrasi; o Menteri Komunikasi dan Informatika; o Menteri Dalam Negeri; o Menteri Keuangan; o Kepala Badan Pusat Statistika; o Kepala Badan Informasi Geospasial.
18
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SATU DATA INDONESIA
KETUA
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
WAKIL KETUA
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis.
PEMBINA DATA MERANGKAP ANGGOTA
o Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik; o Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial.
ANGGOTA
o Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi; o Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika; o Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; o Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; o Walidata Kementerian/Lembaga.
19
ILUSTRASI TUGAS: DEWAN PENGARAH
“Dewan Pengarah bertugas mengambil keputusan dan/atau menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia berdasarkan masukan Tim Pelaksana Satu Data”
PASAL 5
Seperti: Harmonisasi kebijakan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah; penetapan rencana aksi tahunan; pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi tahunan. “Keputusan dan/atau ketetapan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat menjadi acuan pengambilan kebijakan bagi Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.” 20
ILUSTRASI TUGAS: TIM PELAKSANA SATU DATA
o
melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia;
o
merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Satu Data Indonesia;
o
menyusun rencana aksi tahunan Satu Data Indonesia;
o
merumuskan bahan keputusan dan/atau merumuskan bahan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh Dewan Pengarah;
o
merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia;
o
mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi tahunan Satu Data Indonesia;
o
menyepakati pembentukan kelompok kerja tematik yang diusulkan oleh Pembina Data;
o
menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Satu Data Indonesia secara berkala kepada Dewan Pengarah.
PASAL 6
21
ILUSTRASI TUGAS: PEMBINA DATA
o memastikan pelaksanaan Satu Data Indonesia di seluruh K/L/D/I sebagaimana disebutkan pada Peraturan Presiden ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; o bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan Standar Data dan Metadata; o membakukan Standar Data dan format Metadata termasuk menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;
PASAL 8
o melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal K/L/D/I dengan Walidata untuk mencegah duplikasi Data; o mengusulkan pembentukan kelompok kerja tematik dalam Tim Pelaksana Satu Data; o memeriksa, mengharmonisasikan, dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas K/L/D/I dalam Tim Pelaksana Satu Data Indonesia. 22
ILUSTRASI TUGAS: WALIDATA
PASAL 9 AYAT 4
Walidata berperan sebagai satu-satunya unit dalam K/L/D/I yang melakukan penyebarluasan Data dan menindaklanjuti permintaan Data dari Pengguna Data sesuai peraturan perundang-undangan.
23
ILUSTRASI TUGAS: PRODUSEN DATA
o berkoordinasi dengan Walidata dan Pembina Data untuk menentukan Standar Data dan Metadata untuk Data yang akan disusun, dikumpulkan, dan diolah; o menyusun, mengumpulkan, dan mengolah Data sesuai dengan Standar Data, format Metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data; o menyampaikan Data kepada Walidata beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut;
PASAL 10 AYAT 1
o menyusun, mengumpulkan, dan mengolah Data sesuai dengan ketentuan Interoperabilitas Data yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; o memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang perlu dibahas dalam Tim Pelaksana Satu Data Indonesia; dan o menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Data K/L/D/I lain dan masyarakat. 24
PELAKSANAAN SDI DI TINGKAT DAERAH
o Pelaksana Satu Data Indonesia di tingkat provinsi; o Pelaksana Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten/kota.
PASAL 12
Implikasi pada relasi Kabupaten/Kota dengan Provinsi sebagai bagian dari SDI di tingkat Provinsi. Bandingkan: Pasal 13 (1) dan Pasal 14 (1)
25
PELAKSANAAN SDI DI TINGKAT PROVINSI
o Tim Pelaksana Satu Data provinsi dikoordinasikan oleh: • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi; atau • Unit kerja di bawah Sekretaris Daerah; atau
PASAL 14
• Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan Data. o Tim Pelaksana Satu Data provinsi dapat menyertakan Koordinator Tim Pelaksana Data kabupaten/kota dan/atau pihak lain yang terkait. o Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Satu Data Indonesia di tingkat Provinsi diatur oleh Gubernur.
26
BAB IV TATA KERJA
PENYELENGGARAAN DATA
o Menteri/Kepala Lembaga atau calon Pengguna Data dalam K/L/D/I mengajukan usulan Data kepada Walidata di masing-masing K/L/D/I. o Walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan Data di Portal Data:
PASAL 17
• Data yang tersedia di Portal Data disampaikan kepada Pengguna Data yang mengajukan usulan; • Dalam hal Data yang diusulkan Pengguna Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data, Walidata di K/L/D/I lain dan/atau pihak lainnya untuk menyediakan Data tersebut.
28
PENERAPAN SATU STANDAR DATA, SATU METADATA BAKU
o Pembina Data berkoordinasi dengan Produsen Data dan Walidata untuk menentukan Standar Data dan Metadata. o Pembina Data membakukan Standar Data dan Metadata.
PASAL 18
o Produsen Data menyelenggarakan Data dan mengisi format Metadata sesuai dengan Standar Data dan Metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data. o Produsen Data menyampaikan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut kepada Walidata. o Walidata memastikan kesesuaian Data dengan Standar Data dan Metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
29
PENERAPAN INTEROPERABILITAS DATA
Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Produsen Data memastikan konsistensi sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan Data yang digunakan untuk bagi pakai Data antar sistem elektronik.
b)
Produsen Data memastikan format Data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
c)
Produsen Data menyampaikan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut kepada Walidata.
d)
Walidata memastikan penerapan Interoperabilitas Data.
e)
Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.
PASAL 20
30
PENERAPAN INTEROPERABILITAS DATA
Walidata membuka semua Data di Portal Data, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
PASAL 20 AYAT 2
Secara konseptual, posisi “default” Satu Data Indonesia adalah “membuka semua data”, kemudian derajat keterbukaan tersebut disaring dengan kualifikasi seperti: peraturan perundang-undangan dan -- dalam operasionalisasi -ketetapan Dewan Pengarah.
31
PENERAPAN INTEROPERABILITAS DATA
PASAL 21
1.
Bagi pakai Data antar K/L/D/I dilaksanakan tanpa biaya.
2.
Bagi pakai Data antar K/L/D/I dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Implikasi berkaitan dengan a. penerapan pungutan PNBP atas data dan layanan data, b. pemeriksaan BPK atas dasar kebijakan “Rp 0,-�
32
INSENTIF PELAKSANAAN SDI
Penyampaian rencana aksi tahunan Satu Data Indonesia dapat digunakan sebagai basis pemberian insentif dan disinsentif kepada K/L/D/I berdasarkan peraturan perundang-undangan.
PASAL 22
Pelaksanaan SDI dapat menjadi salah satu dasar alokasi anggaran oleh Bappenas
AYAT 1 Pelaksanaan SDI dapat menjadi bagian indikator evaluasi kinerja oleh Kementerian PAN RB
33
TERIMA KASIH BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Penyusunan Ranperpres Satu Data Indonesia 15 Mei 2017