14082012 Kinerja Badan Publik dalam Pemenuhan UU Keterbukaan Infomasi Publik

Kinerja Badan Publik dalam Pemenuhan UU Keterbukaan Informasi Publik - KEMENTERIAN

Nama Kementerian

SK PPID SOP KIP

Sarana Template Rencana Pendukung Laporan Kerja PPID

Daftar IP Dikuasai

Daftar IP yang Dikecualik an

Kementerian Luar Negeri







-







Kementerian Pertahanan







-

-





Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia









-



-

Draft

Draft





-

Draft

Draft

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



Kerangka SOP

-

-

-

Proses

Proses

Kementerian Perindustrian









-

 50%

50%

Kementerian Perdagangan





 60%



-

70%

70%

Kementerian Pertanian















Kementerian Kehutanan















Kementerian Perhubungan









-

List

List

Kementerian Kelautan dan Perikanan



-

-

-

-

-

-

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi















Kementerian Pekerjaan Umum









-





Kementerian Keuangan

Kementerian Kesehatan









-





Kementerian Sosial

-

-

-

-

-

-

-

Kementerian Agama

-

-

-

-

-

-

-

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif







-

-





Kementerian Riset dan Teknologi



Proses

-

-

-

Proses

Proses

Kementerian Lingkungan Hidup

-

-

-

-

-

-

-

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



90%

 80%



-

90%

90%

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokasi









-





Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

-

-

-

-

-

-

-

Draft

Draft

Draft

Proses

Proses

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan





Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

-

-

-

-

-

-

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat













Kementerian Perumahan Rakyat

-

Kinerja Badan Publik dalam Pemenuhan UU Keterbukaan Informasi Publik - LEMABAGA SK PPID

SOP KIP

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

-

-

-

-

-

-

-

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)









-





Dewan Perwakilan Daerah (DPD)





-

-

-





Komisi Pemilihan Umum (KPU)

-

-

-

-

-

-

-

Mahkamah Agung (MA)









-





Komisi Yudisial















Mahkamah Konstitusi (MK)

-

-

-

-

-

-

-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)















Badan Meterologu, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)



50%

40%

30%

-

10%

10%

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)















Bank Tabungan Negara (BTN)















Badan Pusat Statistik (BPS)















Badan Pertahana Nasional (BPN)















Nama Lembaga

Sarana Template Rencana Daftar IP Daftar IP Pendukung Laporan Kerja Dikuasai yang PPID Dikecualikan

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI)

-

-

-

-

-

-

-

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi(BPPT)





-

-

-

Proses

Proses

Badan Standardisasi Nasional (BSN)







-

-





Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)





-

-

-

Proses

Proses

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)



Proses

-

-

-

Proses

Proses

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)





-

-

Proses

Proses

Badan Informasi Geospasial (BIG)









-





Mabes TNI







-

-





Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)









-





Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)









-





Ombudsman









-





Badan Narkotika Nasional (BNN)

-

-

-

-

-

-

-

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

-

-

-

-

-

-

-

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)

-

-

-

-

-

-

-

Kepolisian RI

-

-

-

-

-

-

-

Kejaksaan Agung









-





Komisi Hukum Nasional

-

-

-

-

-

-

-

Mahkamah Konstitusi













Badan Intelejen Negara (BIN)



-

-

-

-

-

-

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)





 70%



-





Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)



 30%

 10%



-

30%

30%

Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM)













Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)



-

-

-

-

-

-

Komisi Informasi Pusat

-

-

-

-

-

-

-

Badan SAR Nasional (Basarnas)

-

-

-

-

-

-

-

Komnas Perempuan

-

-

-

-

-

-

-

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

-

-

-

-

-

-

-

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengedalian Pembangunan (UKP4)

-

-

-

-

-

-

-

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

-

-

-

-

-

-

-

Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum)

-

-

-

-

-

-

-

SK PPID

SOP KIP

Sarana Pendukung

Template Laporan

Rencana Kerja PPID

Daftar IP Dikuasai

Daftar IP yang Dikecualikan

Pemerintah Pusat - Kementerian

19/26

15/26

14/26

13/26

4/26

11/26

10/26

Pemerintah Pusat - Lembaga

27/43

22/43

17/43

17/43

6/43

19/43

19/43