Draft Road Map OGI 2017-2019 dan 2020-2024

ROAD MAP

SEKRETARIAT NASIONAL KETERBUKAAN PEMERINTAH (OPEN GOVERNMENT INDONESIA) 2017-2019 & 2020-2024

Direktorat Aparatur Negara Kedeputian Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas TA 2017

Daftar Isi

BAB I Keterbukaan: Kunci Utama Penyelenggaraan Pemerintahan I.A Dorongan Regulasi......................................................................1 I.B Dorongan Kebermanfaatan........................................................ 3 I. C Tantangan Keterbukaan Pemerintah Hari Ini..............................7 BAB II

Open Government Indonesia dan Signifikasinya Bagi Keterbukaan Pemerintah II.A Awal Terbentuk Sekretariat Open Government Indonesia........11 II.B Visi Sekretariat Nasional OGI………………………………………………….11 II.C Misi Sekretariat Nasional OGI…………………………………………………12 II.D Nilai-Nilai Dasar Sekretariat Nasional OGI………………………………12 II.E Fungsi Sekretariat Nasional OGI………………………………………………13 II.F Kerangka Kelembagaan…………………………………………………………..13 II.G Praktik Baik Open Government Indonesia………………………………18 BAB III Arah Kebijakan, Program dan Ukuran Keberhasilan Pemerintah Terbuka III.A Alur Berfikir dan Sasaran Arah Kebijakan………………………………21 III.B Arah Kebijakan dan Program Pemerintah Terbuka………….......22 III.C Ukuran Keberhasilan ……………………………………………………………25 III.D Strategi Arah Kebijakan………………………………………………………..28 BAB IV Monitoring dan Evaluasi IV. Monitoring dan Evaluasi Periodik.………………………………………….34 IV. Monitoring dan Evaluasi Tahunan: GSAR dan IRM……………………….34 BAB V Penutup…………………………………………………………………………………………..36

2

I.

Keterbukaan: Kunci Utama Penyelenggaraan Pemerintahan

Visi besar membangun desain pemerintah terbuka sejatinya tidak datang dari luar dan tidak pula diciptakan serta-merta, melainkan telah dikonsepkan secara matang bersamaan dengan embrio terbentuknya Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dari rekam jejak pembuatan kebijakan yang ada, mulai dari ragam konstitusi, hingga regulasi turunan yang dibuat, selalu berupaya untuk mengejawantahkan proses tersebut. Adanya dorongan keterbukaan yang dibentuk oleh founding fathers ini nyatanya juga bukan tanpa alasan.

Karena setidaknya terdapat dua elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mendapatkan kebermanfaatan akan hal tersebut; (1) pemerintah, sebagai pihak penyelenggara (2) masyarakat, sebagai penerima layanan publik sekaligus pengawas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, aspek dorongan regulasi dan kebermanfaatan penyelenggaraan pemerintah terbuka secara mendalam akan dibahas dalam sub bab berikut.

I.A Dorongan Regulasi Bila dirunut sejak awal, pentingnya mendorong praktik keterbukaan di Indonesia sudah lahir sejak terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28F UUD 45 misalnya, dengan jelas menekankan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia�. Kemudian, pada pasal 23 ayat 1 UUD 45 telah ditetapkan pula bahwa “pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara akuntabel dan terbuka�.

Berangkat dari dua pilar konstitusi ini, sudah dapat dipahami bawa esensi keterbukaan untuk mendukung akuntabilitas pemerintahan memang mutlak adanya.

Selain itu, melalui dua landasan konstitusi tersebut pula dapat dipahami bahwa mendorong keterbukaan pemerintah sejatinya tidak hanya dilakukan di ranah sempit atau terbatas pada sektor informasi, melainkan juga dalam artian luas, yakni di seluruh sektor penyelenggaraan pemerintah. Menyadari pentingnya esensi untuk mendorong keterbukaan yang lebih luas, semangat keterbukaan pun terus direalisasikan pemerintah melalui regulasi turunan yang berbentuk Undang-Undang di berbagai sektor, salah satunya Pelayanan Publik.

Dalam asas Undang-Undang 25/2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa dalam proses penyelengaraan pelayanan publik, pemerintah harus mampu menjunjung tinggi asas keterbukaan, akuntabilitas, kesamaan hak dan partisipatisi masyarakat. Melalui regulasi ini, kembali dapat dipahami bahwa pemerintah telah dengan jelas mendeklarasikan pentingnya menjalankan keterbukaan demi menghasilkan kinerja terbaik dalam sektor pelayanan publik.

1

Bahkan, untuk mengikat komitmen keterbukaan penyelenggaraan pemerintah di berbagai sektor, pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Secara garis besar Undang-Undang ini menekankan empat asas utama yang harus diterapkan di tiap tingkat penyelenggaraan pemerintah: (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Lebih jauh, untuk memastikan praktik keterbukaan pemerintah tidak hanya terjadi di pusat, melainkan di seluruh daerah di Indonesia, maka Undang-Undang No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah juga telah diterbitkan. Melalui undang-undang tersebut, secara jelas menyebutkan bahwa dalam penyelenggaran pembangunan daerah terdapat asas-asas yang harus diterapkan seperti: transparansi, akuntabilitas, responsivitas partisipatif, efisien, efektif, terukur dan berkeadilan. Ini juga berlaku bagi seluruh mekanisme pengelolaan seluruh aspek di daerah, seperti keuangan daerah, pelayanan publik hingga perumusan kebijakan.

Berangkat dari kokohnya pijakan konstitusi serta ragam regulasi tersebut, maka sudah sepantasnya keterbukaan menjadi agenda utama pembangunan di Indonesia. Menyadari hal tersebut, pemerintah pun menuangkan urgensi pentingnya keterbukaan ke dalam visi besar pembangunan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari poin utama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang menekankan tentang “pembangunan pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum melalui pemantapan kelembagaan demokrasi, penguatan peran masyarakat sipil dan penegakan hukum secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif�.

Untuk memastikan poin tersebut berjalan, RPJPN pun diturunkan ke dalam berbagai tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan, di mana dalam cycle Road Map ini disusun, RPJMN telah memasuki periode III (2015-2019). Adapun cita-cita utama RPJMN, selaras dengan semangat utama RPJPN yaitu “membangun pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan cara mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan�.

Amanat ini selanjutnya diejawantahkan kembali ke dalam satu dari sembilan Agenda Pembangunan Nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019), yang dikenal dengan Nawa Cita. Secara gamblang, Nawa Cita menegaskan tentang pentingnya kehadiran pemerintah yang mampu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Di mana keterbukaan,

2

akuntabilitas, inovasi dan partisipasi publik menjadi jalur kunci untuk meraih tujuan tersebut.

Keberadaan aspek dorongan regulasi sejatinya juga memiliki ragam penjelasan, salah satunya ialah hakikat kebermanfaatan bagi pihak penyelenggara, dalam hal ini pemerintah, sekaligus pihak penerima penyelenggaran pemerintah, yaitu masyarakat. Oleh karena itu, penting rasanya untuk menggali lebih jauh kebermanfaatan keterbukaan pemerintah ini, agar kedua belah pihak dapat lebih termotivasi untuk mengawal amanat besar keterbukaan pemerintah ini.

I.B Dorongan Kebermanfaatan

Tema pemerintah terbuka (Open Government) sejatinya turut memperluas orientasi transparansi pemerintah. Awalnya, orientasi transparansi hanya berfokus pada akuntabillitas perumusan kebijakan publik semata. Namun, dalam konsep pemerintah terbuka, fokus transparansi juga digunakan untuk memastikan adanya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang tercipta melalui skema kolaborasi dengan seluruh stakeholder penyelenggaraan pemerintahan, utamanya masyarakat. Di mana dalam hal ini, cara-cara inovatif digunakan untuk meraih cita-cita tersebut.

Oleh karena itu, penyelenggaran pemerintahan harus dipastikan tidak lagi hanya bersifat top down, di mana pemerintah terus membuka transparansi tanpa feedback dari masyarakat. Namun juga harus bersifat bottom up, di mana masyarakat secara sukarela menyampaikan aspirasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Sumbangsih metode penggunaan teknologi yang inovatif juga dapat digunakan untuk memastikan mekanisme ini berjalan. Dengan begitu, roda pemerintahan dapat berjalan seimbang dan output kebijakan pemerintah dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Lebih jauh, manfaat lain yang bisa didapatkan dengan berjalannya skema pemerintah terbuka atau Open Government adalah:

• Mempermudah Akses Informasi dan Data Asas utama pemerintah terbuka (Open Government) ialah memastikan seluruh data pemerintahan yang bersifat publik dapat diakses oleh semua pihak dengan mudah.

Hal Ini tentu sangat vital bagi seluruh stakeholder di dalam sebuah negara, termasuk penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Sebagai contoh: antar instansi pemerintah lebih mudah menjalankan fungsinya dengan ketersediaan data akurat di setiap instansi pemerintahan, sehingga apabila diperlukan, tiap instansi hanya perlu bertukar pakai data tanpa harus melakukan pengumpulan dari awal.

Selain itu, kemudahan akses informasi dan data ini juga menjadi penting bagi seluruh elemen masyarakat seperti: (1) pelajar atau mahasiswa yang memerlukan data pendukung dapat menyelesaikan tugas dengan mudah, dengan kehadiran data 3

•

pemerintah yang lengkap, akurat dan mudah diakses, (2) wirausahawan dapat memulai usaha dengan tepat karena ketersediaan data pemerintah mendukung proses riset pasar dan kebutuhan konsumen, (3) masyarakat sipil dapat membuat program pembinaan desa yang tepat sasaran dan tepat guna dengan adanya bantuan data akurat dari pemerintah tentang profil dan perkembangan desa.

Meningkatkan Akuntabilitas Badan Publik, Mengurangi Praktik Korupsi Dalam skema Open Government, pemerintah wajib memastikan seluruh data aspek penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh publik secara terbuka dan transparan. Mulai dari tahapan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, semua harus dapat diakses oleh publik secara mudah, transparan dan akuntabel. Dengan adanya skema tersebut, maka secara otomatis masyarakat dapat turut mengawasi lebih jauh penggunaan anggaran publik dan dampak yang dihasilkan dari anggaran tersebut. Dengan begitu, masyarakat dapat mengidentifikasi apabila terdapat penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan negara. Secara otomatis, masyarakat dapat secara aktif berkontribusi dalam mencegah praktik korupsi.

Lebih jauh, relevansi keterbukaan data pemerintahan untuk mengurangi praktik korupsi dapat dilihat dari persilangan penilaian dari The Open Data Barometer, sebuah laporan tahunan yang dikeluarkan oleh lembaga internasional World Wide Web Foundation, untuk menilai barometer keterbukaan data di sebuah negara, dengan Corruption Perceptions Index, sebuah laporan tahunan yang dikeluarkan oleh lembaga internasional Transparency International, untuk menilai indeks praktik korupsi dalam penyelengaraan pemerintahan di sebuah negara, berikut ini1: Tahun Open Data Barometer Score Corruption Perceptions Index Score 2013 18,66 32 2014 36,18 34 2015 31,81 36 2016 38,35 37

Dari tabel tersebut, dapat dipahami bahwa seiring dengan meningkatnya score keterbukaan data pada Open Data Barometer Score, maka nilai Corruption Perceptions Index pun meningkat. Ini berarti terdapat satu garis lurus yang menyatakan bahwa seiring dengan keterbukaan data pemerintah yang meningkat, maka rasa kepercayaan publik terhadap pemerintah pun akan meningkat. Sehingga persepsi publik akan praktik korupsi yang mungkin dilakukan pemerintah pun menurun.

1

Open Data Labs Research Report 2016: Connecting the dots: Building the case for open data to fight corruption

4

•

•

Meningkatkan Kualitas Pembuatan Kebijakan Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa konsep pemerintah terbuka setidaknya berangkat untuk memastikan dua hal yakni: transparansi pemerintahan dan kolaborasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Adapun tujuan utama dari hal ini ialah untuk memastikan pembuatan kebijakan yang berdasarkan pada fakta lapangan atau evidence-based policy-making. Dengan begitu, pembuatan kebijakan akan menjadi tepat sasaran dan tepat guna, sehinga tidak terjadi pemborosan anggaran publik.

Skema yang dibuat untuk memastikan proses ini berjalan ialah dengan membangun berbagai saluran aspirasi publik di setiap lini pembuatan kebijakan. Saluran aspirasi ini dapat dibuat secara konvensional ataupun digital, menyesuaikan kondisi penyelenggaraan pemerintahan. Aspirasi masyarakat ini, sejatinya harus menjadi aspek kunci dalam perumusan kebijakan pemerintah agar substansi kebijakan yang dibuat menjadi lebih kaya. Dengan begitu, hasil kebijakan yang dikeluarkan juga menjadi lebih berkualitas dan tepat guna.

Asumsikan apabila pembuatan kebijakan tidak sama sekali melibatkan masyarakat, murni top down atau hanya prosedural bottom up. Tentu, kebijakan tidak akan dapat benar-benar mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat, karena pihak yang mengakses kebijakan tidak diberikan ruang untuk turut terlibat. Oleh karena itu, penting adanya skema keterlibatan pembuatan kebijakan bottom up yang substansial melalui penerapan Open Government (pemerintah terbuka).

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Citizen is The King Salah satu hal utama yang diharapkan dengan adanya praktik keterbukaan pemerintah ialah terjadinya peningkatan pelayanan publik. Sebuah kondisi di mana masyarakat dapat merasakan pelayanan yang maksimal di seluruh sektor penyelenggaraan pemerintah. Ini menjadi penting, mengingat bahwa pelayanan publik adalah hak dasar yang harus dapat diakses oleh seluruh warga negara Indonesia dengan baik, mudah dan nyaman.

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang nyaman, maka terdapat keharusan pemerintah menyediakan saluran penilaian atas pelayanan yang diberikan. Elemen ini kemudian dijadikan tolak ukur penilaian evaluasi kinerja badan publik serta dasar perumusan kebijakan publik ke depan. Selain itu, untuk mengakses pelayanan publik yang baik, masyarakat juga harus tahu secara jelas alur pelayanan, biaya yang dibutuhkan serta estimasi waktu yang dihabiskan. Dengan begitu, kenyamanan dalam pelayanan dapat dirasakan seutuhnya.

5

•

Open Government memastikan skema ini berjalan dengan baik. Dengan cara memastikan platform keterbukaan informasi dalam layanan benar-benar berjalan.

Selain itu, skema Open Government juga memastikan adanya saluran aspirasi publik bagi layanan yang didapatkan. Bahkan bukan hanya itu, berbagai aspirasi juga harus dapat ditindaklanjuti dan dikelola dalam pembuatan kebijakan. Secara singkat melalui skema ini dapat dipahami bahwa masyarakat adalah konsumen dan konsumen adalah raja dalam sistem pelayanan publik.

Investasi Asing Dalam Negeri Meningkat Selain faktor utama ekonomi seperti suku bunga dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), birokrasi dan regulasi adalah pertimbangan utama yang digunakan sebuah negara untuk berinvestasi di negara lain. Semenjak Indonesia memutuskan untuk mengadopsi demokrasi dan menerapkan asas transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi, tren menunjukkan bahwa Investasi Penanaman Modal Asing/Luar Negeri di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya (2010-2015)2:

Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

2010

2011

2012

2013

2014

Tingkat Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar 16214.8 19474.5 24564.7 28617.5 28529.7 Negeri dalam satuan (juta US$)

2015 29276

Dalam kurva tersebut, terlihat bahwa tingkat realisasi investasi asing di Indonesia terus-menerus meningkat. Bila hal ini disilangkan dengan Open Data Barometer Score dan Corruption Perceptions Index Score di Indonesia tiga tahun terakhir yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik benang merah bahwa dengan adanya keterbukaan data yang mendorong penurunan tingkat korupsi di sebuah negara, maka hal tersebut juga akan memberi nilai tambah investasi sebuah negara.

2

Data BPS: Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi 1 ( juta US$), 2006 – 2015. idak termasuk Sektor Minyak & Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis atau sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Rumah Tangga

6

Ini karena faktor seperti birokrasi bersih yang didukung dengan regulasi serta penerapan yang kuat atas nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas juga menjadi pertimbangan sebuah negara memutuskan investasi di negara lain. Oleh karena itu, menjadi sangat penting dan siginifikan bagi Indonesia untuk memastikan praktik keterbukaan pemerintah terus berjalan. Dengan begitu, bukan hanya kemudahaan akan akses data atau penyelenggaran pemerintahan bersih saja yang didapat, namun investasi asing dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia juga dapat terus ditingkatkan.

I.C Tantangan Keterbukaan Pemerintah Hari Ini

Secara umum, komunitas global melihat Indonesia telah mencapai kemajuan yang relatif baik pada aspek keterbukaan pemerintah. Hal tersebut dapat terlihat dari kajian The World Justice Project di tahun 2015 yang menilai kadar keterbukaan pemerintah melalui beberapa aspek: (1) publicized laws and government data, (2) right to information, (3) civic participation, and (4) complaint mechanisms. Dari penilaian tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-32 dari 102 negara yang disurvey dengan total skor 0,58 dari 13. Di bawah ini merupakan gambaran pemeringkatan tersebut4:

Selanjutnya, terkait keterbukaan dokumen anggaran, Indonesia juga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari data The Open Budget Index tahun 2016, di mana keseluruhan data terkait penganggaran telah dibuka kepada publik, seperti penggambaran pada tabel dibawah inI5:

3

The World Justice Project Open Government Index 2015 Report.

Ibid 5 Hasil survey The Open Budget Index 2016 dapat diakses melalui: http://www.internationalbudget.org/openingbudgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/country-info/?country=id 4

7

Sumber : Open Budget Survey 2016, International Budget Partnership

Sementara pada inisiatif keterbukaan data, Indonesia juga dianggap menunjukkan keseriusan mengupayakan penyediaan data terbuka bagi publik. Hal tersebut dapat dilihat dari insiatif Satu Data yang diluncurkan sejak tahun 2014 dan rencananya akan dilembagakan melalui Peraturan Presiden di tahun 2017. Adapun tujuan dari dibentuknya insiatif ini ialah untuk meningkatkan interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah, baik untuk internal antar instansi pemerintah serta untuk publik secara luas. Selain itu, Inisiatif Satu Data juga memastikan bahwa data pemerintah yang dimiliki setidaknya memiliki 3 prinsip utama yaitu: satu standar data, satu metadata baku dan interoperabilitas data6.

Selain inisiatif Satu Data, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) juga turut meluncurkan LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) di tahun yang sama. LAPOR! adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dapat diakses publik secara terbuka7.

Dari beberapa pemaparan di atas, tergambar bahwa sejatinya Indonesia telah memiliki fondasi yang cukup untuk mendukung berkembangnya praktek pemerintahan terbuka. Hal tersebut dapat dilihat dari kerangka regulasi yang memadai, inovasi keterbukaan yang sudah mulai berkembang serta gerak penerapan yang mulai konsisten. Meski demikian, bukan berarti tidak ada tantangan yang masih harus diselesaikan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar menjalankan prinsip Open Government.

Karena pada kenyataannya, dalam laporan yang dihasilkan oleh Open Government Review di tahun 2016, Indonesia tercatat masih memiliki beberapa tantangan besar untuk dapat

6

Standardisasi Satu Data Indonesia, dapat diakses melalui portal Satu Data Indonesia: http://data.go.id/ Data keterhubungan LAPOR! SP4N hingga April 2017

7

8

benar-benar mewujudkan keterbukaan pemerintahan yang substansial dan bermanfaat luas bagi masyarakatnya. Tantangan tersebut antara lain8:

ü Kementerian/Lembaga belum memiliki komitmen terhadap proses keterbukaan dan belum mampu menerjemahkan tujuan umum pemerintahan terbuka menjadi tujuan-tujuan khusus. ü Keikutsertaan legislatif dan yudikatif dalam proses reformasi Open Government masih sangat terbatas. ü Belum adanya integrasi antar berbagai agenda pemerintah yang berbeda, sekaligus upaya saling menguatkan, termasuk dalam Prioritas Presiden, tujuan Rencana Pembangunan jangka pendek, menengah, panjang; Rencana Aksi OGP, serta berbagai agenda reformasi lainnya. ü Lemahnya koordinasi baik secara horisontal (antar pemerintahan pusat dan kementerian) dan vertical (antar pemerintah pusat dan pemerintah tingkat daerah yang terdesentralisasi) untuk mempertahankan rasa memiliki terhadap inisiatif keterbukaan pemerintah (Open Government). ü Minimnya kapasitas daerah dan mendorong budaya yang mendukung prinsipprinsip Open Government diantara aparatur sipil negara.

Selain itu, meskipun World Governance Indicator World Bank 2014 dalam laporan OECD menunjukkan bahwa posisi Indonesia di dalam salah satu Indikator penilaiannya yaitu; Voice and Accountability meraih peringkat tertinggi bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Namun apabila peringkat tersebut dibandingkan dengan negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) lainnya, Indonesia masih berada dalam kelompok peringkat terendah9. Adapun indikator Voice and Accountability sendiri didasarkan pada beberapa aspek seperti: pemilu, kebebasan berekspresi, kebebasan berasosiasi dan kebebasan media. Hal inilah yang juga harus jadi catatan pemerintah untuk terus mengakselerasi keterbukaan dengan baik.

Kemudian, dalam hal penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi No.14/2008, menurut Global Right to Information Rating di tahun 2015, Indonesia juga masih menduduki peringkat 30 dari total 111 negara dengan skor 101 dari maksimal score 150:10

Indikator Nilai Maksimal Nilai Hak Akses Informasi Cakupan Informasi Prosedur Permintaan Informasi yg dikecualikan

6 30 30 30

6 28 13 16

8

OECD Public Governance Reviews, Open Government in Indonesia, OECD 2016.

OECD Public Governance Reviews, Open Government in Indonesia, OECD 2016.

10 Global Right to Information Rating; http://www.rti-rating.org/ 9

9

Mekanisme gugatan 30 25 Sanksi 8 3 Promosi 14 10 Total 150 101 Melalui tabel penilaian di atas, dipahami bahwa Indonesia masih memiliki banyak tantangan terkait beberapa hal yaitu; (1) penerapan prosedur permintaan data/ informasi, (2) pengidentifikasikan informasi yang dikecualikan dan tidak dikecualikan, (3) pelaksanaan mekanisme gugatan terkait sengketa data, serta (4) penegakkan sanksi bagi produsen data/informasi yang tidak memberikan/mempublikasikan data/informasi. Keseluruhan hal inilah yang masih menjadi permasalahan dan harus dibenahi.

Kemudian, tantangan pada isu korupsi, efektifitas pemerintahan, peningkatan infrastruktur, peningkatan capaian layanan kesehatan, pendidikan, peningkatan jaring pengaman sosial, tingkat kemiskinan penduduk dan pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Oleh karena itu, masih menjadi visi utama bagi pemerintah Indonesia untuk dapat memastikan bahwa berbagai praktik keterbukaan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Maka penting rasanya untuk terus mengawal penerapan praktik Open Government di Indonesia.

Dengan demikian, di tahun 2012 bersama dengan 67 negara di seluruh dunia, Indonesia berkomitmen dalam insiatif Open Government Partnership. Melalui komitmen ini, Indonesia memastikan bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia akan terus menerapkan asas-asas Open Government, seperti: transparansi, akuntabilitas, inovasi dan partisipasi di level pemerintahan pusat seperti kementerian/ lembaga dan di level pemerintahan daerah. Untuk memastikan hal tersebut berjalan, maka pemerintah juga mendirikan sebuah Sekretariat Nasional Open Government Indonesia yang berfungsi untuk terus mengawal proses keterbukaan tersebut.

II.

Open Government Indonesia dan Signifikasinya Bagi Keterbukaan Pemerintah

II.A Awal Terbentuk Sekretariat Open Government Indonesia Open Government Indonesia (OGI) merupakan bentuk konkret keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengawal proses reformasi sektor publik di Indonesia secara menyeluruh, 10

baik pada tingkat pusat maupun daerah. Inisiatif ini lahir atas konsensus dan komitmen bersama antara Indonesia, sebagai salah satu founding fathers, dengan 76 negara di seluruh dunia yang tergabung dalam gerakan Open Government Partnership.

Melalui inisiatif Open Government Indonesia diharapkan akan lahir ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional. Utamanya di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Selain itu, pemerintah juga menggunakan semangat Open Government sebagai wadah untuk membuka pintu sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat berkolaborasi dan berperan aktif di dalam menentukan prioritas penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.

Sebagai upaya untuk mengejawantahkan semangat Open Government secara konkret, di tahun 2012 pemerintah memasukan agenda Open Government ke dalam salah satu program prioritas melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4).

Namun seiring dengan perubahan rezim kepemimpinan, di tahun 2014 UKP4 resmi dibubarkan dan amanat mengemban agenda Open Government diberikan kepada Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Luar Negeri sebagai tiga Kementerian penanggung jawab utama dan beberapa kementerian lain yaitu; Kementerian PAN/RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat.

Untuk memastikan skema keterbukaan pemerintah berjalan, maka ketujuh lembaga tersebut berkoordinasi untuk memimpin beroperasinya sebuah Sekretariat Nasional yang dinamakan Sekretariat Nasional Open Government Indonesia. Adapun pembentukan sekretariat ini merupakan wujud pengejawantahan konkret dari Keputusan Presiden No 13/2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Open Government Partnership, yang menekankan bahwa pemerintah Indonesia akan secara konsisten mendukung praktik keterbukaan di dalam negeri.

II.B Visi Sekretariat Nasional OGI Sebagai salah satu mekanisme penggerak keterbukaan pemerintahan di Indonesia, visi dan misi Sekretariat Nasional OGI adalah sebagai berikut.

Visi Sekretariat Nasional OGI: • Menjadi pendorong dan katalisator yang efektif bagi terciptanya sistem tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, akuntabel, dan inovatif di tingkat nasional dan daerah dengan penjelasan sebagai berikut: o Pemerintahan yang terbuka merujuk kepada sistem tata kelola pemerintahan yang transparan kepada masyarakat dalam berbagai aspeknya, mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pemantauan hasil dan dampak dari pembangunan

11

o Efektif merujuk kepada pelaksanaan fungsi pendorong keterbukaan yang diperankan dengan baik oleh Sekretariat Nasional OGI, pemangku kepentingannya beserta perangkatnya; o Keterbukaan pemerintahan merujuk kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka kepada masyarakat dalam berbagai aspeknya, mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaannya, dan pemantauan hasil dan dampak dari pembangunan; o Berintegritas bermaknakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dan menghindarkan diri dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme; o Inklusif adalah prinsip pelibatan seluas mungkin komponen-komponen dalam masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan; o Akuntabel merujuk kepada sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap aspirasi publik. o Partisipatif memiliki makna proses pelaksanaan program-program pembangunan oleh pemerintah yang aktif melihat potensi berkolaborasi dengan gerakan dan inisiatif terkait di dalam maupun luar negeri; dan melibatkan secara aktif masyarakat dalam berbagai aspeknya sebagai subyek dan bukan obyek dari program-program tersebut; o Inovatif adalah sebuah sikap yang dituntut dari pelaksana pemerintahan yang mengedepankan pengetahuan mendalam dan secara terus menerus berupaya mencari terobosan-terobosan dan pembaharuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, termasuk di dalamnya.

II.C Misi Sekretariat Nasional OGI

Untuk mencapai visi di atas, Sekretariat Nasional OGI memiliki beberapa misi sebagai berikut: • Semakin meluasnya keterlibatan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam semangat Open Government. • Terwujudnya perbaikan tata kelola data di Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. • Terlaksananya fungsi koordinasi dan supervisi dalam pelaksanaan komitmen keterbukaan pemerintah. • Terwujudnya kinerja kelembagaan Sekretariat Nasional yang efektif dan efisien.

II.D Nilai-Nilai Dasar Sekretariat Nasional OGI

Sekretariat Nasional OGI didorong oleh empat arah kebijakan yang berbasiskan pada nilainilai dasar sebagai berikut: a. Mendorong keterbukaan dan akuntabilitas Bersama-sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil lainnya, Sekretariat Nasional OGI mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang terbuka dan akuntabel baik itu dalam penyusunan kebijakan publik ataupun dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. b. Inklusivitas dan partisipatif Di dalam pelaksanaan seluruh aspek dalam kegiatannya, Sekretariat Nasional OGI secara konsisten menjalankan praktek-praktek inklusivitas dan partisipatif di mana para pemangku

12

kepentingan non-pemerintah (masyarakat sipil, akademisi, swasta) terlibat secara aktif, baik dalam perencanaan (penyusunan Rencana Aksi), pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi. c. Inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka Sekretariat Nasional OGI mendorong terciptanya inovasi-inovasi yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam hal penyelenggaraan keterbukaan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta mendokumentasikan inovasi-inovasi tersebut dan mereplikasinya pada para pemangku kepentingan lainnya. d. Ko-kreasi dan Kemitraan yang Setara Strategi yang juga diterapkan di lingkungan OGP ini mensyaratkan adanya sebuah kemitraan yang setara antara pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor-aktor non-pemerintah lainnya.

Strategi ini diterapkan dalam berbagai aspek kegiatan Sekretariat Nasional OGI. Ko-kreasi bermaknakan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan Rencana Aksi, dalam proses implementasi kegiatan-kegiatan untuk memenuhi komitmen-komitmen yang ada di dalam Renaksi melalui kelompok-kelompok kerja yang ada, dan dalam proses pemantauan dan evaluasi melalui Independent Review Mechanism (IRM) dan mekanismemekanisme lainnya.

II.E Fungsi Sekretariat Nasional OGI Untuk memaksimalkan capaian misi dan sasaran strategis, sekretariat nasional Open Government Indonesia berfungsi sebagai: 1. Fasilitator penyusunan rencana aksi sebagai acuan dan rencana kerja pemerintah (pusat maupun daerah) untuk memajukan program dan komitmen pemerintah yang lebih terbuka dan pelayanan publik yang lebih optimal; 2. Memfasiltasi Peer Learning atas pembelajaran implementasi komitmen dalam Rencana Aksi Nasional maupun daerah; 3. Memastikan pencapaian komitmen-komitmen yang dimiliki oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berpartisipasi di dalam Rencana Aksi OGI terukur.

II.F Kerangka Kelembagaan Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan di atas, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Open Government. Pembentukan Tim Koordinasi ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 51/M.PPN/HK/08/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (Open Government Indonesia).

Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.

Tim Pengarah (Steering Committee), diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengarah dibantu oleh sebuah Tim Pelaksana yang diketuai oleh Deputi Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan 13

Bappenas. Selanjutnya, dalam menjalankan operasional sehari-hari, Sekretariat Nasional dikepalai oleh Kepala Tim Pelaksana, yaitu pejabat Eselon II dari Bappenas.

Berikut penjelasan tugas pokok dan fungsi dari Tim Koordinasi Strategis Open Governent Indonesia: o Tim Pengarah yang dikepalai oleh Menteri PPN / Kepala Bappenas, berfungsi untuk : o Menetapkan arah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah (Open Government) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. o Menetapkan program strategis pelaksanaan keterbukaan pemerintah. o Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan rencana aksi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pelaksana. o Menyampaikan laporan secara berkala.

o Penanggung Jawab yang dikepalai oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas, berfungsi untuk: o Bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan bertugas memberikan laporan pelaksanaan rencana aksi secara berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku ketua Tim Pengarah.

o Tim Pelaksana yang dikepalai oleh Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN / Bappenas, berfungsi untuk: o Merumuskan kebijakan dan strategi operasional keterbukaan pemerintah. o Menyusun rencana aksi keterbukaan pemerintah. o Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah. o Melaksanakan komunikasi dan sosialissi secara berkala dengan para pemangku kepentingan. o Melaporkan kemajuan pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah kepada Tim Pengarah. o Melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah.

o Tenaga Pendukung o Membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi, menyiapkan serta mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan o Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana Meskipun tugas dan fungsinya tidak tertuliskan secara tersurat di dalam Surat Keputusan Menteri, namun dalam menjalankan visi besar Open Government, Tim Koordinasi Strategis Open Government juga didukung oleh sebuah Sekertariat Nasional Open Government Indonesia yang diisi oleh tiga tenaga ahli profesional dan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Nasional. Keempat tenaga ahli profesional tersebut terbagi ke dalam tiga bidang keahlian yang terdiri dari: Kepala Sekretariat Nasional

Kepala Sekretariat Nasional bertanggung jawab untuk :

14

o Bertanggung jawab untuk membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan keseluruhan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Open Government Indonesia maupun keanggotaan Indonesia di Open Government Partnership seperti :Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Nasional; o Membantu national focal point dalam pelaksanaan koordinasi antar-pemangku kepentingan dalam Open Government Partnership dan Open Government Indonesia; o Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tenaga ahli di lingkup Sekretariat Kebijakan Publik Tenaga Ahli bidang Kebijakan Publik bertanggung jawab untuk : o Bidang Kebijakan Publik Bertanggung jawab untuk membantu menyiapkan dan menyusun kerangka kebijakan keterbukaan pemerintah dan membantu proses penyusunan rencana aksi sebagai acuan dan rencana kerja pemerintah (pusat maupun daerah) untuk memajukan program dan komitmen pemerintah yang lebih terbuka dan pelayanan publik yang lebih optimal; o Melakukan identifikasi dan analisis atas kebijakan dan program yang terkait dengan isu Open Government; o Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi; o Mengkoordinasikan pertemuan, diskusi, dan dialog antar-pemangku kepentingan terkait inisiatif Open Government; Penggapaian dan Komunikasi Publik Tenaga Ahli bidang Penggapaian dan Komunikasi Publik bertanggung jawab untuk : o Bertanggung jawab untuk membantu menyusun strategi penggapaian dan komunikasi publik dan mengkoordinasikan kampanye keterbukaan pemerintahan kepada publik maupun instansi-instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. o Merumuskan dan melaksanakan strategi komunikasi, sosialisasi dan kampanye tentang inisiatif Open Government; o Menyiapkan dan/atau bertanggung jawab terhadap konten dari semua media publikasi Sekretariat OGI, baik yang dimuat melalui media tradisional ataupun media sosial; o Membangun kemitraan antar-stakeholders kunci terkait Open Government; o Membangun komunikasi dengan Open Government Partnership Secretariat (Support Unit); o Mengelola manajemen pengetahuan yang mampu merekam, mengkodifikasi, dan mengeskalasi pengalaman-pengalaman baik dalam pelaksanaan keterbukaan pemerintahan dan langkah-langkah diseminasi pengetahuan tersebut Desain Grafis o Tenaga Ahli bidang Desain Grafis bertanggung jawab untuk : o Menyiapkan dan mengkoordinasikan penggunaan desain dan image branding Sekretariat OGI; o Menyiapkan desain layout, spesifikasi dan hal-hal teknis lainnya terkait dengan penerbitan laporan, infografis, presentasi publik (powerpoint/audiovisual presentation), halaman website, poster/banner, brosur dan materi publikasi lainnya;

15

o Bertemu dengan pemangku kepentingan utama untuk mendiskusikan hal-hal teknis terkait kepentingan penerbitan ataupun publikasi dari Sekretariat OGI;

Selain Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, dalam menjalankan fungsinnya, Tim Koordinasi Strategis Open Government Indonesia juga didukung oleh Organisasi Masyarakat Sipil. Saat ini terdapat tujuh elemen Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Tim Koordinasi Strategis Open Government Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Bappenas tersebut, diantaranya; (1) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), (2) Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), (3) Indonesian Parliementary Center (IPC), (4) Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink),(5) International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), (6) Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) dan (7) Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL).

Dalam struktur Tim Koordinasi Strategis Open Government Indonesia, secara spesifik Organisasi Masyarakat Sipil berfungsi untuk: o Memberikan masukan secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan dan strategi keterbukaan pemerintah melalui penyusunan rencana aksi, sebagai perwujudan partisipasi masyarakat. o Terlibat aktif dalam proses pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah untuk menjalankan skema check and balances praktik keterbukaan pemerintah. o Menjadi sarana uji publik dalam berbagai kebijakan pemerintahan terbuka demi terciptanya elemen partisipasi yang substansial.

16

Organogram struktur kelembagaan Sekretariat Nasional OGI dapat ditemukan dalam Lampiran.

ORGANOGRAM SEKRETARIAT NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA DEWAN PENGARAH: TINGKAT MENTERI: Bappenas, Kemlu, KSP TIM PELAKSANA: Ketua: KSP Wakil Ketua: Perwakilan OMS Anggota: Bappenas, Kemlu, KSP, Kemdagri, Kemkominfo, Kemenpan RB, KIP, Perwakilan OMS

Sekretariat Daerah OGI

Ketua: Bappeda

Anggota: SKPD, PPID,

KETUA TIM PELAKSANA: Komisi Informasi dan Bappenas

perwakilan OMS daerah

KELOMPOK KERJA KEPALA SEKRETARIAT Ketua Bersama: Perwakilan NASIONAL

Pertemuan Konsultatif OMS

Pertemuan Konsultatif OMS Daerah

Pemerintah dan OMS Anggota: Pemerintah dan OMS

KEBIJAKAN PUBLIK DAN KOORDINASI

DESAIN GRAFIS

PENGGAPAIAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

17

II.H Praktik Baik Open Government Indonesia Sejak diluncurkannya Sekretariat Nasional Open Government Indonesia di tahun 2012 hingga peta jalan ini dibuat, tentu sudah banyak pencapaian yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Strategis Open Government Indonesia, baik ketika Sekretariat Nasional Open Government Indonesia masih berada dibawah koordinasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) ataupun saat Sekretariat berada dibawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri dan Kantor Staf Presiden. Adapun beberapa pencapaian tersebut antara lain;

o Mendorong pendirian dan perluasan penggunaan Portal Satu Data Indonesia Pendirian portal Satu Data Indonesia diawali dari kebutuhan data yang akurat dengan standardisasi yang sama untuk mempermudah proses pengambilan kebijakan dalam instansi pemerintahan. Selain itu, inisatif ini juga dibutuhkan untuk mempermudah publik mengakses ragam data pemerintah sesuai dengan hak atas informasi yang tertulis dalam Undang-Undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh karena itu, di tahun 2014 portal Satu Data yang sebelumnya bernama Open Data, diluncurkan oleh pemerintah di bawah inisasi UKP4 sebagai perwujudan konkret menjalankan aspek pemerintah terbuka (Open Government). Sampai dengan dokumen ini dirumuskan, Satu Data telah diadaptasi oleh 36 institusi publik yang terdiri dari: Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan akan terus dikembangkan melalui rencana aksi Open Government Indonesia setiap tahunnya.

o Mendorong pendirian dan perluasan penggunaan LAPOR! SP4N Berangkat untuk mendorong elemen partisipasi masyarakat dalam penerapan semangat Open Government, LAPOR! SP4N (Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat) berbasis media sosial, dinisasi oleh UKP4 di tahun 2012 dan terus dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden hingga saat ini. Misi besar LAPOR! ialah menjadi sistem aspirasi pengaduan masyarakat terpadu nasional. Sehingga melalui LAPOR! nantinya laporan keberbagai instansi pemerintahan dapat didisposisikan dan ditindaklanjuti.

Hingga April 2017, LAPOR! sudah terhubung dengan 34 Kementerian, 54 Lembaga, 29 Pemerintah Kota, 87 Pemerintah Kabupaten, 24 Pemerintah Provinsi, 111 Perguruan Tinggi Negeri, 17 Kopertis, 131 Perwakilan RI di Luar Negeri, dan 115 BUMN di Indonesia. Untuk memastikan, perluasan penggunaan LAPOR! di berbagai instansi Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah, Sekretariat Nasional Open Government dengan konsisten terus mendukung replikasi program LAPOR! SP4N melalui Rencana Aksi tahunannya.

o Mengakselerasi Pembentukan dan Optimalisasi Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Salah satu pilar inisiatif Open Government ialah aspek transparansi di mana masyarakat dapat mengakses informasi serta data publik dengan mudah dan

18

terbuka. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengakselerasi pembentukan infrastruktur penunjang keterbukaan, salah satunya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menyadari siginifikansi dari hal ini, maka Tim Koordinasi Strategis Open Government Indonesia dengan konsisten mendorong pembentukan PPID di berbagai instansi baik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui penyusunan rencana aksi setiap tahunnya.

Berikut gambaran peningkatan jumlah PPID sejak tahun 2012, di mana hal tersebut secara konsisten dilembagakan dalam rencana aksi tahunan Open Government Indonesia.11

Perkembangan Jumlah PPID 2012-2016 600 500

87

400 300 200 100 0

36 98

29 83 18 69

23 74

60 174

60 174

30 75

30 77

289

32 77

2012

2013

2014

2015

2016

Kota

29

36

60

60

87

Kabupaten

83

98

174

174

289

Propinsi

18

23

30

30

32

K/L

69

74

75

77

77

Lebih jauh, Tim Koordinasi Strategis Open Government Indonesia juga akan terus berkomitmen untuk memastikan pendirian wadah keterbukaan dalam bentuk PPID ini berjalan optimal. Hal tersebut akan diwujudkan melalui rencana aksi tahunan Open Government Idonesia. Dengan begitu, pilar transparansi dalam insiatif pemerintah terbuka dapat diaplikasikan dengan baik.

o Mendorong Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Sebagai bentuk konkret pengejawantahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Tim Koordinasi Strategis Open Government Indonesia juga mendorong terbentuknya kebijakan satu peta agar situasi sosial, politik dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia dapat terintegrasi dengan jelas di dalam satu gambaran peta. Selain itu, peta ini juga berfungsi sebagai salah satu basis pembuatan kebijakan pemerintah agar menjadi tepat guna dan sasaran. Dengan kehadiran one map policy ini, harapannya koordinasi antar instansi pemerintah

11

Data per januari 2017

19

dalam proses pembuatan kebijakan akan menjadi lebih mudah dan terorganisir dengan baik.

Melalui pembelajaran dari praktik baik, menandakan bahwa sejak masa didirikannya hingga saat ini, Tim Koordinasi Open Government Indonesia sudah memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan keterbukaan di tanah air. Oleh karena itu, menjadi penting untuk terus mempertahankan dan mengelola keberadaan tim tersebut, sebagai etikat baik dan berkelanjutan dari pemerintah untuk mengawal proses keterbukaan di Indonesia.

20

III.

Arah Kebijakan, Program dan Ukuran Keberhasilan Pemerintah Terbuka

III.A Alur Berfikir Peta Jalan Pemerintah Terbuka

Arah kebijakan Open Government Indonesia merupakan pijakan prioritas per fase yang dirumuskan untuk mempermudah pemerintah mencapai visi keterbukaan. Adapun dua fase pengimplementasian yaitu: 2017-2019 dan 2020-2024. Periodesasi ini didasarkan pada siklus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode ketiga dan siklus RPJMN keempat dalam satu cycle Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Selain itu, penetapan jangka waktu juga mempertimbangkan bahwa proyeksi proses demokratisasi yang diharapkan tetap berjalan hingga tahun 2024.

Sedangkan untuk substansi arah kebijakan dan strategi dalam peta jalan ini, dipandu oleh sebuah alur berpikir yang didasarkan pada elemen yang dikawal oleh Open Government Indonesia untuk merubah kondisi keterbukaan hari ini menjadi kondisi ideal. Adapun elemen yang dikawal dalam semangat Open Government Indonesia adalah: amanat dan regulasi keterbukaan, nilai-nilai keterbukaan dan kemitraan internasional (Open Government Partnership).

Melalui pengamalan ketiga elemen yang dikawal sebagai dasar kebijakan ini, terumuskan arah kebijakan dan strategi untuk menuju sebuah visi keterbukaan pemerintah, yaitu: terciptanya sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien melalui pemanfaatan inovasi dan pelibatan masyarakat secara luas dalam proses perumusan kebijakan di seluruh sektor pelayanan publik. Berikut secara singkat penggambaran alur berpikir dalam peta jalan ini:

Elemen yang

dikawal:

1. Dasar kebijakan

Keterbukaan 2. Nilai Keterbukaan

3. Kemitraan

Nasional

Visi

Terciptanya sistem tata

kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,

efektif & efisien melalui

Kondisi Arah Kebijakan pemanfaatan inovasi dan pelibatan masyarakat Keterbukaan Hari secara luas dalam proses ini

perumusan kebijakan di Program-program

seluruh sektor pelayanan

publik.

21

III.B Sasaran Kebijakan Peta Jalan Pemerintah Terbuka

Dalam peta jalan pemerintah terbuka ini, stakeholder yang akan dijadikan sasaran utama yaitu lembaga eksekutif yang dibagi dalam dua ranah yakni: (1) Pemerintah Pusat dan (2) Pemerintah Daerah. Adapun pemilihan sasaran kebijakan ini dikarenakan lembaga eksekutif adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang, salah satunya dalam bentuk pelayanan publik. Oleh karena itu, lembaga eksekutif, baik di pusat maupun di daerah, harus bisa memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tepat guna dan tepat sasaran. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan melakukan praktik keterbukaan dua arah, di mana pemerintah melakukan praktik transparansi serta akuntabilitas dan masyarakat turut berpartisipasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka lembaga eksekutif akan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pemerintah terbuka.

Kemudian dalam peta jalan pemerintah terbuka ini, pemilihan lokus pemerintah pusat dan daerah dibedakan untuk memastikan bahwa praktik keterbukaan mampu memberikan manfaat yang nyata pada publik. Seperti yang diketahui bahwa sejak diberlakukannya sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki ruang improvisasi untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, penetrasi keterbukaan pemerintah harus dilakukan secara holistik yaitu pada level pusat dan daerah. Pada tingkat pusat peta jalan ini berfokus pada: Kementerian, Lembaga dan Badan Publik12. Sedangkan pada tingkat daerah, peta jalan ini berfokus pada unsur penyelenggara Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa13.

Dalam merumuskan peta jalan pemerintah terbuka ini, arah kebijakan dan program pada lembaga eksekutif di tingkat pusat dan daerah dibedakan dengan dasar pertimbangan; (1) setiap lembaga memiliki grand desain keterbukaan yang berbeda (2) setiap lembaga memiliki kondisi keterbukaan yang berbeda, (3) setiap lembaga memiliki landasan operasional yang berbeda.

III.C Arah Kebijakan dan Program Peta Jalan Pemerintah Terbuka No Institusi Arah Kebijakan Program 2017-2019 Program 2020-2024 1 Pemerintah Pengoptimalan 1. Mendorong 1. Memastikan regulasi Pusat sarana ketersediaan regulasi yang menjamin partisipasi operasional yang partisipasi publik dalam publik dalam menjamin partisipasi proses perumusan dan proses publik dalam proses penganggaran 12

Per 2017 total kementerian/lembaga di Indonesia sejumlah 162 yang terdiri dari (Kementerian, lembaga non structural, lembaga non kementerian, lembaga structural dibawah kementerian negara) 13 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah juga unsur penyelenggara pemerintah daerah, namun bukan sasaran dalam peta jalan ini.

22

No

Institusi

Arah Kebijakan perumusan kebijakan 2.

3.

2

Pemerintah Pengoptimalan 1.

Pusat kualitas pelayanan publik

2.

3.

4.

3

Pemerintah Akselerasi

1.

Program 2017-2019 perumusan dan penganggaran kebijakan.

Mengakselerasikan ketersediaan platform partisipasi publik (digital dan / konvensional) di instansi publik.

Memperluas praktik kolaborasi/kemitraan dengan berbagai stakeholder; masyarakat, inisiatif lain, media, akademisi, sektor privat, masyarakat sipil dll dalam proses perumusan dan penganggaran kebijakan Mengakselerasi terciptanya inovasi pelayanan publik diberbagai sektor (konvensional dan/digital) Mengintegrasikan inovasi pelayanan publik Memastikan adanya mekanisme transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik Mendorong konektivitas sarana pengaduan di instansi publik Memastikan praktik

Program 2020-2024 kebijakan berjalan dengan optimal.

2. Mendorong pemanfaatan platform partisipasi publik (digital dan/konvensional) oleh publik.

3. Memastikan adanya partisipasi aktif dari berbagai stakeholder dalam praktik kolaborasi/ kemitraan.

1. Mengoptimalkan inovasi pelayanan publik diberbagai sektor (konvensional dan/ digital) 2. Mengintegrasikan inovasi pelayanan publik 3. Memastikan mekanisme transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik berjalan dengan maksimal 4. Memastikan sarana pengaduan pelayanan publik responsif 1. Memastikan

23

No

4

5

Institusi Pusat

Arah Kebijakan Program 2017-2019 Program 2020-2024 penguatan transparansi pada pemanfaatan keterbukaan sektor-sektor prioritas transparansi pada informasi 2. Memastikan sektor-sektor prioritas publik ketersediaan regulasi oleh publik operasional 2. Mengoptimalkan pendukung penerapan regulasi keterbukaan operasional informasi publik pendukung dalam sistem layanan keterbukaan informasi informasi publik dalam sistem 3. Mendorong layanan informasi ketersediaan platform 3. Mendorong digital/SPBE untuk pemanfaatan platform mempermudah akses digital/SPBE untuk data/informasi oleh memberikan akses publik informasi yang lebih luas Pemerintah Akselerasi 1. Mendorong perbaikan 1. Mendorong Pusat perbaikan Tata tata kelola data di keterhubungan data Kelola Data berbagai instansi instansi publik dengan publik Satu Data Idonesia 2. Membentuk untuk perbaikan tata knowledge center kelola data praktik keterbukan 2. Meningkatkan kualitas sebagai sarana data dan pemanfaatan pembelajaran untuk knowledge center mempermudah praktik keterbukaan keterbukaan informasi untuk mempermudah publik. keterbukaan informasi publik.

Pemerintah Optimalisasi 1. Memperkuat peran, 1. Melaksanakan Pusat Peran tugas dan fungsi Tim koordinasi aktif antar Indonesia di Open Government stakeholder dalam OGP Indonesia melalui Tim Open penguatan Government kelembagaan/ Indonesia sesuai landasan regulasi. dengan landasan 2. Berperan aktif dalam regulasi. kerjasama 2. Berperan aktif dalam internasional Open kerjasama OGP

24

No

6

Institusi

Arah Kebijakan

Pemerintah Perluasan Daerah Komitmen Keterbukaan di Daerah

Program 2017-2019 Government Partnership (OGP) melalui forum internasional dan kelembagaan.

Program 2020-2024 melalui: forum, struktur kelembagaan serta pelibatan institusi lain dalam kerjasama OGP

Mengoptimalkan keterbukaan pemerintah daerah pada 5 pilot project pemerintah daerah dan beberapa daerah baru, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun desa.

1. Meningkatkan kualitas keterbukaan pemerintah daerah 2. Memperluas praktik keterbukaan pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun desa.

III.D Ukuran Keberhasilan

Peta jalan pemerintah terbuka 2017-2019 dan 2020-2024 ditujukan untuk mencapai beberapa arah strategis pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pemerintah pusat, yaitu: (1) Pengoptimalan sarana partisipasi publik dalam proses perumusan dan penganggaran kebijakan (2) Pengoptimalan kualitas pelayanan publik. (3) Akselerasi penerapan keterbukaan informasi publik. (4) Optimalisasi peran Indonesia di OGP. Kemudian, arah strategis pada pemerintah daerah; (1) Mendorong perluasan komitmen Open Government di Daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut maka, ukuran keberhasilan dapat diukur melalui beberapa indikator dibawah ini:

Arah Program Indikator Target Dua Tahunan: Siklus Renaksi Kebijakan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Pengoptimala n sarana partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan penganggaran

Mendoro ng ketersedi aan dan pelaksana an regulasi Ketersedi aan & pemanfaa

Regulasi operasion al partisipasi

12.5% dari total K/L memiliki regulasi

Keterhub 54.3% ungan & instansi pemanfaa terhubun

25% dari total K/L memiliki regulasi

50% dari total K/L memiliki regulasi

75% dari total K/L memiliki regulasi

87.5% dari total K/L memiliki regulasi

60% instansi terhubung LAPOR!

73% instansi terhubung LAPOR!

86% instansi terhubung LAPOR!

93% instansi terhubun

25

Arah Kebijakan

Pengoptimala n kualitas pelayanan publik

Akselerasi Penerapan keterbukaan informasi publik

Program Indikator 2017 tan platform partisipasi publik dan perluasan kolaboras i dgn publik transpara nsi & akuntabili tas pelayana n publik Inovasi pelayana n publik

tan LAPOR SP4N! Pelaksana an FKP

g LAPOR!

Indeks Kepatuha n Ombuds man

50 skor ratarata K/L

PeGI (E-gov)

Mendoro ng ketersedi aan & penerapa n regulasi operasion al keterbuka an Praktik transpara nsi meningka t

Regulasi operasion al keterbuka an

Pemering katan Keterbuk aan Informasi Publik Platform PeGI (Edigital utk gov) akselerasi keterbuka an

Akselerasi Mendoro Keterhub Perbaikan Tata ng ungan Kelola Data perbaikan dengan

-

Target Dua Tahunan: Siklus Renaksi 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024 g LAPOR!

1% total K/L melaksanaka n FKP

2% total K/L melaksanakan FKP

3% total K/L 4% dari melaksanaka total K/L n FKP melaksan akan FKP

58.5 skor ratarata K/L

75 skor ratarata K/L

92 skor ratarata K/L

2.64 skor 2.76 skor rata-rata rata-rata K/L K/L

3 skor ratarata K/L

3.22 skor 3.33 skor rata-rata K/L rata-rata K/L

12.5% dari total K/L memiliki regulasi

50% dari total K/L memiliki regulasi

75% dari total K/L memiliki regulasi

25% dari total K/L memiliki regulasi

100 skor rata-rata K/L

87.5% dari total K/L memiliki regulasi

84.7

87.2

89.7 84.7 skor 87.2 skor 92.2 skor ratarata-rata rata-rata K/L rata K/L K/L

92.2 94.7

97.2 97.2 skor 99.7 skor rata-rata K/L rata-rata K/L

2.64 skor 2.76 skor rata-rata rata-rata K/L K/L

3.22 skor 3.33 skor rata-rata K/L rata-rata K/L

3 skor ratarata K/L

19.7% 31.1% 53.9% dari 76.7% dari 88.1% dari total dari total K/L total K/L total K/L dari total K/L terhubung terhubung dgn terhubung K/L

26

Arah Kebijakan

Kontribusi dalam OGP

Mendorong Perluasan Komitmen Open Government di Daerah

Program Indikator 2017 tata kelola data dan keterhub ungan dengan SDI Membent uk dan meningka tkan kualitas knowledg e center Penguata n kelembag aan dan pelaksana an regulasi Kontribusi aktif di OGP

Satu Data Indonesia (SDI) Data Set Satu Data Indonesia

terhubun g dgn SDI

Target Dua Tahunan: Siklus Renaksi 2018 2019 2020 2021 2022 2023 dgn SDI

2300 data 4300 data set set

Data Set Persiapan 10 data set knowledg infrastruk e center14 tur dan data knowledg e center

2024

SDI

dgn SDI

terhubun g dgn SDI

8300 data set

12300 data 14300 set data set

20 data set

30 data set

35 data set

Institusio nalisasi kelembag aan OGI

Ketersedi Ketersediaan Pelaksanaan Pelaksanaan aan Road SK 2018 Road Map dan Road Map Map dan SK dan SK Renstra

Pelaksana an Road Map dan SK

Peran Indonesia di OGP EKPPD

High Level Forum OGP 2.4880 skor ratarata 73.25 skor ratarata daerah 64.5 skor rata-rata daerah

Kontribusi aktif sebagai SC 2.5284 skor ratarata 78.5 skor rata-rata daerah

Kontribusi aktif

Kontribusi aktif

Kontribusi aktif

2.6093 skor rata-rata

68.4 skor rata-rata daerah

76.12 skor rata-rata daerah

2.6903 skor 2.7285 rata-rata skor ratarata 99.5 skor 104.75 rata-rata skor ratadaerah rata daerah 83.82 skor 87.67 rata-rata skor ratadaerah rata daerah

69.89 skor ratarata

74.07 skor rata-rata

82.42 skor rata-rata

Meningka tkan kualitas keterbuka Kepatuha an pemerint n ah daerah Ombuds man Pemering katan Keterbuk aan Informasi Publik Raport akuntabili tas

89 skor ratarata daerah

90.76 skor 94.94 rata-rata skor ratarata

14

Dataset yang dimaksudkan ialah satu bundle narasi lengkap dengan data dukung.

27

Arah Kebijakan

Program Indikator 2017 daerah Jumlah pelaksana an FKP

Memperl uas praktik keterbuka an daerah

Keterhub ungan & Pemanfaa tan LAPOR! Keterhub ungan dgn Satu Data Indonesia Komitme n Renaksi daerah

Target Dua Tahunan: Siklus Renaksi 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-

1% dari total daerah melaksanaka n FKP

25,5% pemda terhubun g dgn LAPOR! 0.72% daerah terhubun g dengan SDI 5 daerah tergabun g renaksi

36.1% pemda terhubung dgn LAPOR! 1.5% daerah terhubung dengan SDI

10 daerah tergabung renaksi

2% dari total daerah melaksanakan FKP

2024

3% dari total daerah melaksanaka n FKP

4% dari total daerah melaksan akan FKP 57.3% pemda 78.5% 89.1% terhubung dgn pemda pemda LAPOR! terhubung terhubun dgn LAPOR! g dgn LAPOR! 4.5% daerah 7.5% daerah 9% terhubung terhubung daerah dengan SDI dengan SDI terhubun g dengan SDI 15 daerah 20 daerah 25 daerah tergabung tergabung tergabun renaksi renaksi g renaksi

III.E Strategi Arah Kebijakan Apabila arah kebijakan adalah target yang disusun untuk memastikan terwujudnya visi pemerintah terbuka, maka strategi arah kebijakan merupakan metode atau cara yang digunakan untuk mempermudah proses pencapaian arah kebijakan tersebut. Dalam merumuskan strategi, peta jalan ini membaginya menjadi dua yaitu strategi arah kebijakan umum dan strategi arah kebijakan khusus. Dalam strategi arah kebijakan umum, dipaparkan tentang metode atau cara umum yang dapat dilakukan seluruh instansi dalam melakukan keterbukaan. Sedangkan dalam strategi arah kebijakan khusus, dipaparkan tentang metode atau cara yang secara spesifik ditujukan pada lembaga terkait.

III.E.1 Strategi Arah Kebijakan Umum Secara umum, Open Government Partnership menggabungkan tiga unsur utama untuk mengakselerasi dan mempertahankan kemajuan dalam reformasi pemerintahan yang terbuka: (1) membangun komitmen politik tingkat tinggi, (2) memberdayakan aktor (reformer) di pemerintahan, dan (3) mendorong pelibatan organisasi masyarakat sipil yang efektif untuk berpartisipasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, ketiga unsur tersebut sesuai untuk diaplikasikan, namun terdapat pula satu unsur kunci yaitu: berjalannya siklus renaksi sesuai dengan

28

perencanaan pembangunan pemerintah, yang harus terus diselaraskan agar dapat menghasilkan capaian yang maksimal. Berikut penjelasan strategi arah kebijakan:

1. Memastikan Komitmen Politik dari Pemerintah (High Level Political Commitment) Komitmen dari pemerintah di tingkat top leader sangat memiliki peran penting.

Dukungan politik tingkat tinggi harus menjadi bagian dari Open Government, sehingga ruang yang diperlukan untuk aktor-aktor perubahan (pejabat negara) di tingkat menengah mendapatkan dukungan konkret untuk mengambil inisiatif dan dapat melaksanakan aksi-aksi yang ambisius.

Ini dikarenakan konteks kerja dan kewenangan birokrasi yang bersifat hirarkis, sehingga apabila pemerintah mampu memastikan terwujudnya komitmen keterbukaan dari pimpinan, maka proses penerapan keterbukaan pada jajaran menengah maupun bawah dalam satu instansi publik akan lebih mudah terealisasikan.

2. Memperluas Dukungan reformer dari Pemerintah Terkait Implementasi Prinsipprinsip Pemerintah Terbuka.

Dukungan politik tingkat tinggi dari pemerintah sulit dilaksanakan tanpa aktor-aktor di jajaran pemerintahan di level teknis. Kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang bertanggung jawab l terhadap kebijakan keterbukaan pemerintah (Open Government) harus didukung kepemimpinan yang kuat dan memiliki kapasitas untuk membangun visi dalam mengkoordinasikan keseluruhan pemerintahan mencapai tujuan keterbukaan.

Aktor-aktor ini dimaksudkan untuk memperbaiki koordinasi baik secara horisontal (antar pemerintahan pusat dan kementerian) dan vertikal (antar pemerintah pusat dan pemerintah tingkat daerah yang terdesentralisasi) untuk mempertahankan rasa memiliki terhadap inisiatif keterbukaan pemerintah (Open Government) secara umum.

Begitu juga dengan urgensi aktor-aktor yang mampu membangun kapasitas daerah dan mendorong budaya yang mendukung prinsip-prinsip Open Government di antara aparatur sipil negara, sehingga pemahaman serta dukungan terhadap reformasi keterbukaan pemerintah (Open Government) menjadi fokus sektor publik.

3. Memperdalam dan Memperluas Keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil dan Masyarakat Luas.

Membumikan Open Government Indonesia (OGI) dapat dilakukan dengan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan dan implementasi aksi OGI. Hal ini akan tercapai jika Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang terlibat dalam OGI baik secara kualitas maupun secara kuantitas meningkat.

Diperlukan keseluruhan strategi pemerintah yang lebih terstruktur dan konsisten untuk mendorong keterlibatan warga negara.

29

Promosi perlu dilakukan secara masif untuk mendorong “budaya keterlibatan warga negara� dengan cara memberitakan output serta keberhasilan kepada publik dan aparatur sipil negara. Pemerintah juga perlu memberikan ruang yang besar dan dukungan kepada OMS dalam peningkatan kapasitas organisasi untuk terlibat dalam kegiatan tata laksana pemerintahan.

Pemerintah juga harus memfasilitasi koordinasi antar instansi untuk melibatkan warga negara yang sudah ada, dan memperdalam analisa nilai tambah dari konsultasi publik.

Perlu diperhatikan, bahwa Pemerintah juga harus berfokus pada pembangunan kapasitas pejabat publik dalam mengolah informasi yang diterima ketika konsultasi, seperti dalam musrenbang, dan untuk melaporkan keputusan pemerintah kepada publik.

Dengan berbagai instrument ini, diharapkan akan memberikan interest kepada publik untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan implementasi pemerintahan terbuka baik di tingkat nasional maupun daerah.

4. Siklus Renaksi Sejalan dengan Perencanaan Pembangunan.

Penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) sejauh ini belum menjadi satu dengan siklus perencanaan pembangunan, sehingga penetapan target aksi yang ambisius masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, penyusunan Renaksi OGI harus seirama dengan siklus perencanaan pembangunan, mulai dari penyusunan Renja (Rencana Kerja) di setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dan diusulkan sebelum penyusunan anggaran.

Harapannya, seluruh aksi yang ditetapkan berkaitan dengan perencanaan pembangunan baik jangka menengah (RPJMN/D, Renstra K/L) maupun jangka pendek (RKP/D, Renja K/L) serta seluruh program dan kegiatan ditopang dengan anggaran yang memadai. Mengaitkan proses perencanaan inisiatif keterbukaan pemerintah (Open Government) dengan kelanjutan hasil kerja strategis, terutama dengan cara menyediakan sumber daya yang memadai untuk mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja tersebut, akan menjamin capaian target rencana aksi yang signifikan dan memastikan keberlanjutan inisiatif ini.

III.E.2 Strategi Arah Kebijakan Khusus Berbeda dengan strategi arah kebijakan umum, dalam strategi arah kebijakan khusus terdapat spesifikasi metode atau cara yang digunakan untuk memastikan arah kebijakan dapat terlaksana di tiap sasaran arah kebijakan. Strategi arah kebijakan khusus ini dirumuskan dengan asumsi bahwa setiap instansi publik memiliki fungsi, tugas, kondisi dan komitmen yang berbeda-beda.

30

A. Pemerintah Pusat: Kementerian, Lembaga dan Badan Publik Strategi arah kebijakan khsusus yang diterapkan pada pemerintah pusat adalah dengan membagi periodesasi sektor pelayanan publik yang akan dipenetrasi lebih jauh. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa, menginfusi keterbukaan tidak dapat dilakukan secara sporadis, namun harus sistematis dan terarah. Adapun periodesasi sektor akan dibagi sebagai berikut: a. Periodesasi 2017-2019, peta jalan pemerintah terbuka berfokus pada sektor pelayanan publik yang berkaitan dengan; Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi. Basis pemilihan ini dikarenakan ketiga sektor tersebut merupakan empat sektor prioritas utama dalam rencana pembangunan nasional. b. Periodesasi 2020-2024, peta jalan pemerintah terbuka berfokus pada sektor; Kesehatan, Pendidikan, Kemiskinan, Ekonomi dan Kependudukan. Sektor sebelumnya tetap diperdalam dengan memperluas jangkuan pada sektor prioritas lainnya.

B. Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Strategi arah kebijakan khusus yang diterapkan pada pemerintah daerah adalah dengan melakukan penetrasi dari satuan pemerintah yang lebih tinggi ke satuan pemerintah yang lebih rendah. Basis pemilihan daerah yang akan dilakukan penetrasi terlebih dahulu, didasarkan pada tiga tolak ukur, yaitu: (1) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah (EKPPD) 2015, (2) Kepatuhan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tahun 2015 (3) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi 2015. Berikut penggambaran persilangan ketiga indikator tersebut15:

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Akuntabilitas)

EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah) (Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi)

Kepatuhan Standard Pelayanan Publik (Transparansi & Akuntabilitas)

Diagram: Persilangan penilaian elemen keterbukan daerah 2015

Secara umum, EKPPD menggambarkan beberapa aspek pengelolaan aparatur negara seperti; (1) kelembagaan, (2) personalia, (3) ketatalaksanaan, (4) regulasi dan (5) budaya kerja yang secara sederhana mengukur aspek; transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah daerah. Namun, kelima hal tersebut 15

Secara ideal, pemeringkatan Keterbukaan Informasi badan publik yang dikeluarkan Komisi Informasi Pusat seharusnya juga tercantum dalam indikator basis pemilihan daerah ini, hanya saja pada tahun 2015, hasil pemeringkatan tidak dipublikasikan, secara utuh untuk keseluruhan daerah.

31

memiliki keterbatasan dalam menggambarkan praktik transparansi, akuntabilitas dan partisipasi secara mendalam karena indikator untuk mengukur hal tersebut tidak digunakan secara komperhensif. Oleh karena itu, pemeringkatan yang dapat mengukur nilai-nilai keterbukaan secara spesifik, turut digunakan dalam menilai kondisi keterbukaan di sebuah daerah. Berikut penggambaran hasil penilaian ratarata dari ketiga indikator tersebut16;

Pemeringkatan Pemerintah Provinsi Tahun 2015 JAWA TIMUR KALIMANTAN SELATAN BALI SUMATERA SELATAN KALIMANTAN TIMUR DI YOGYAKARTA SUMATERA BARAT KEP. RIAU JAWA TENGAH SULAWESI SELATAN KALIMANTAN BARAT JAWA BARAT SUMATERA UTARA NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI UTARA ACEH DKI JAKARTA KEP. BANGKA BELITUNG LAMPUNG KALIMANTAN TENGAH RIAU MALUKU BENGKULU SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA NUSA TENGGARA TIMUR JAMBI GORONTALO BANTEN SULAWESI BARAT PAPUA BARAT PAPUA MALUKU UTARA KALIMANTAN UTARA 0.00

Akuntabilitas Kinerja Kepatuhan Pelayanan Publik (Ombudsman) Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

20.00

40.00

60.00

80.00 100.00

Dari data di atas, maka ditentukan pengambilan lima daerah di tiap Renaksi OGI sebagai pilot project di tiap siklusnya, mulai dari skor terendah dari tiap provinsi, 16

Hasil rata-rata pemeringkatan skor ketiga penilaian (akuntabilitas, kepatuhan dan EKPPD) di tahun 2015.

32

hingga skor tertinggi. Dengan begitu, hingga tahun 2024, ditargetkan sudah terdapat 25 daerah yang sudah tergabung dalam semangat Open Government Indonesia17.

Untuk penetrasi desa pada provinsi yang dipilih dalam Renaksi daerah, didasarkan pada kategorisasi desa yang didapatkan dari Indeks Desa Membangun, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam indeks tersebut setidaknya terdapat lima kategori yaitu18: 1. Sangat Tertinggal 2. Tertinggal 3. Berkembang 4. Maju 5. Mandiri

Berdasarkan pengkategorisasian tersebut, maka penyusunan Renaksi Keterbukaan Desa/ Open Village akan dimulai dengan penetrasi pada kategori desa sangat tertinggal dan tertinggal pada periode 2017-2019 di 10 provinsi19 yang terdapat pada skor terendah dari pemeringkatan di atas. Dilanjutkan dengan 15 provinsi terendah pada kategori sangat tertinggal dan tertinggal pada periode 2020-2024, dengan 5 provinsi di tiap siklus Renaksi. Pemilihan Kabupaten/Kota dalam provinsi didasarkan pada lokasi desa.

Adapun pola sinergitas dengan semangat Open Government Indonesia dijalankan dengan sistem berkelanjutan, di mana pilot project daerah sebelumnya akan dikelola terus-menerus bersamaan dengan pilot project daerah baru.

17

Saat ini sudah terdapat 5 pilot project (Renaksi Daerah), hingga 2024, terdapat tiga siklus dengan total penambahan 15 pilot project. Sehingga hingga 2024 diharapkan total 20 daerah sudah tergabung sebagai pilot project Open Government Indonesia 18 Indeks Desa Membangun 2015, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dapat diunduh melalui: http://kedesa.id/id_ID/repository/indeks-desa-membangun-indonesia/ 19 lima daerah pada Renaksi 2016-2017 dan lima daerah pada renaksi 2018-2019

33

IV.

Monitoring dan Evaluasi

Untuk memastikan Tim Open Government Indonesia dapat mencapai visi besarnya, tentu dibutuhkan sebuah sistem monitoring dan evaluasi yang mampu memastikan seluruh proses berjalan lancar. Untuk memastikan hal tersebut setidaknya terdapat dua mekanisme monitoring dan evaluasi umum yang dilakukan. Pertama, mekanisme monitoring dan evaluasi periodik yang dilaksanakan empat kali dalam satu tahun. Kedua, mekanisme monitoring dan evalusi tahunan yang dilaksanakan secara individual melalui skema Government Self Asessment Report (GSAR) dan Independent Reporting Mechanism (IRM).

IV.A Monitoring dan Evaluasi Periodik Proses monitoring dan evaluasi periodik dilaksanakan oleh tim Open Government Indonesia pada bulan ketiga (B03), keenam(B06), kesembilan (B09) dan keduabelas (B12) dalam periode satu tahun. Proses ini diterapkan untuk mengetahui sejauh apa pencapaian milestone rencana aksi keterbukaan yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dalam inisiatif Open Government.

Dalam menjalankan proses monitoring dan evaluasi ini, tim pelaksana yang diwakilkan oleh Sekretariat Nasional Open Government akan melihat klaim capaian instansi publik dalam Sistem Pemantauan Nasional (Sispan) yang dilengkapi dengan bukti dukung. Selanjutnya, tim Sekretariat akan melakukan verifikasi data dan lapangan atas bukti dukung tersebut bersama dengan tim Open Government Indonesia unsur publik (masyarakat sipil) yang juga terlibat secara langsung dalam implementasi Renaksi diberbagai instansi publik.

Setelah klaim capaian di verifikasi, tim Sekretariat Nasional akan menyurati kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah terkait untuk mengirimkan hasil capaian. Apabila dalam proses implementasi Renaksi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah menemukan hambatan, maka Sekretariat Nasional Open Government akan menjalankan fungsi konsultasi dan fasilitasi untuk mempertemukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait dengan pihak-pihak terkait yang dinilai mampu menyediakan alternatif solusi untuk akselerasi penyelesaian permasalahan.

IV.B Monitoring dan Evaluasi Tahunan: GSAR dan IRM Dalam periode tahunan, Open Government Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi capaian Renaksi melalui dua skema yaitu GSAR (Government Self Assessment Report) dan IRM (Independent Reporting Mechanism). GSAR merupakan laporan monitoring dan evaluasi mandiri yang dirumuskan oleh Tim Open Government Indonesia untuk mengukur sejauh mana penerapan prinisip keterbukaan pemerintah diterapkan dalam Rencana Aksi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah terkait. Sedangkan IRM adalah skema monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluator independen Open Government Partnership (OGP) terhadap seluruh negara anggota OGP, termasuk Indonesia.

34

Penilaian GSAR didasarkan oleh dua indikator: (1) penilaian dalam Sistem Pemantauan Nasional (Sispan) dan (2) observasi selama implementasi Rencana Aksi/ verifikasi lapangan.

Untuk menilai pencapaian rencana aksi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah secara kuantitatif, GSAR akan merangkum presentase capaian total dari implementasi Renaksi OGI selama periode dua tahunan. Kemudian, untuk melengkapi penilaian tersebut, GSAR juga akan dilengkapi dengan hasil observasi secara kualitatif oleh tim Open Government Indonesia selama dua tahun masa implementasinya. Penilaian observasi ini didapatkan dari pengamatan dan verifikasi lapangan atas penerapan komitmen keterbukaan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah terkait.

Setelah penilaian tersebut dituliskan ke dalam dokumen, rancangan GSAR akan diujipublikan. Pada fase ini, elemen organisasi masyarakat sipil (OMS) dan publik secara luas dapat memberikan masukan untuk penilaian yang diberikan dalam GSAR. Selain itu, dalam proses ini, OMS dan masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi tentang hambatan dan kendala yang didapatkan selama mengakses keterbukaan serta penerapan keterbukaan pemerintah yang seharusnya menjadi prioritas pada periode selanjutnya. Selanjutnya, keseluruhan hal tersebut akan dirangkum dan dijadikan salah satu basis serta rekomendasi pembuatan rencana aksi mendatang.

Sedangkan IRM (Independent Reporting Mechanism) adalah skema monitoring dan evaluasi Open Government Partnership untuk negara-negara yang tergabung di dalamnya, termasuk Indonesia. Dalam menjalankan skema IRM, Open Government Partnership akan membentuk tim evaluator independen yang akan meneliti lebih jauh terkait penerapan rencana aksi keterbukaan pemerintah di Indonesia. Metode penelitian dilakukan melalui mekanisme indepth interview, observasi serta cross-check berbagai pelaporan (GSAR dll)

Lebih jauh skema monitoring dan evaluasi Open Government Indonesia dapat digambarkan seperti berikut:

GSAR

Renaksi Sebelumnya

Renaksi Selanjutnya

IRM

35

V.

PENUTUP

Peta jalan atau Road Map dua periode (2017-2019) (2020-2024) ini, disusun sebagai komitmen pemerintah untuk terus menerapkan praktik Open Government (pemerintah terbuka) di Indonesia secara strategis, terarah dan menyeluruh. Selain itu, peta jalan ini juga merupakan bukti konkret keseriusan pemerintah Indonesia dalam komitmen global Open Government Partnership. Dengan adanya panduan terarah bagi rencana aksi Open Government Indonesia, harapannya mampu mempermudah jalan pemerintah Indonesia untuk meraih visi besar Open Government yaitu: Terciptanya sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif & efisien melalui pemanfaatan inovasi dan pelibatan masyarakat secara luas dalam proses perumusan kebijakan diseluruh sektor pelayanan publik.

Adapun pembuatan peta jalan ini didasarkan pada ragam regulasi, nilai-nilai keterbukaan dan kerangka kerjasama internasional dalam arah kebijakan untuk pencapaian visi. Selain itu, peta jalan ini juga dilengkapi dengan metode/ cara untuk mempermudah pelbagai stakeholder terlibat dalam arah kebijakan. Harapannya, seluruh tim Open Government Indonesia dapat dengan mudah mengejawantahkan tahapan demi tahapan peta jalan ini untuk menyusun rencana aksi tahunan.

Saat ini praktik Open Government di Indonesia memang sudah mulai terbentuk. Hal tersebut dapat dilihat dari penetapan beragam regulasi dan inovasi pelayanan dan kebijakan publik yang mendorong penerapan keterbukaan pemerintah. Selain itu, dari beberapa penilaian lembaga internasional, Indonesia juga sudah mulai menunjukkan signifikansi penilaian yang relatif baik bila dibandingkan dengan tren tahun-tahun sebelumnya. Namun, proses penyebarluasan, pengelolaan serta pengoptimalisasian praktik Open Government di Indonesia masih harus terus dikembangkan dan dilembagakan.

Hal ini dikarenakan tantangan keterbukaan yang akan dihadapi pemerintah tidak akan sama di tiap tahunnya. Sehingga panduan yang terarah untuk menghasilkan metode inovasi yang kreatif harus terus dikelola dengan baik agar jalan mencapai visi besar Open Government menjadi lebih mudah. Selain itu, potensi instabilitas kondisi sosial dan politik juga dapat menghambat proses terciptanya tata kelola pemerintah yang terbuka, partisipatif, akuntabel, dan inovatif. Oleh karena itu, menjadi penting bagi seluruh aspek dalam tim Open Government Indonesia menjadikan Road Map ini sebagai acuan kerja kedepan.

Terakhir, harapan besar dengan adanya peta jalan ini ialah praktik perluasan keterbukaan dapat diwadahi dan direplikasi dalam tubuh pemerintahan dengan baik. Dengan begitu, pemerintah dan masyarakat luas tidak lagi menanyakan lagi apa itu Open Government dan bagaimana esensinya, namun tanpa sadar sudah melaksanakan praktik tersebut dan merasakan kebermanfaataannya.

36