Oleh: M. ZAINUL MAJDI Gubernur Nusa Tenggara Barat
NTB sukses dalam pencapaian MDGs selama 5 tahun berturut-turut dalam sektor, pendidikan, kesehatan dan penurunan kemiskinan paling progresiv. Ini menjadi modal untuk menyongsong SDGs
Tantangan
Strategi/pendekatan pembangunan
4,4 Juta Populasi NTB (2008) Angka kemiskinan 24,99% Angka Buta Huruf 12,81%
Perencanaan partisipatif Akuntabilitas
Kearifan lokal
Berwawasan lingkungan
Kemiskinan menurun menjadi 16,07 % Pertumuhan ekonomi 6,03% Angak buta huruf tersisa 2,5 % Drop out : SD 0,20% SMP 0,48% Gender Development meningkat menjadi 90,02%. Tidak ada diskriminasi
Angka kematian bayi menurun menjadi 57/1000 kelahiran hidup
Angka Drop Out: Sekolah Dasar 1,09% SMP 5,25%
Angka kematian ibu menurun menjadi 251/100.000 kelahiran hidup
- Angka Kematian ibu melahirkan 320/100.000 kelahiran hidup - Angka kematian bayi 72/1.000 kelahiran hidup - Angka Gizi Buruk 24,8 %
Rumah Tangga tanpa Akses Sanitasi 42,52%
Capaian MDGs
Low epidemic HIV dan VCT Unit tersebar di semua RS kabupaten dan provinsi. NTB Bebas Malaria in 2015
NTB memperoleh tiga tahun berturutturut sebagai provinsi terbaik dalam pencapaian MDGs (2011-2015)
77% Rumah Tangga akses air bersih 59% Rumah Tangga Akses sanitasi 40% Desa bebas ODF 45% Tutupan Lahan
PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK DI NTB
2011 • Peringkat ke-22 Keterbukaan Informasi Publik • Kampung Media memperoleh USO AWARD sebagai ide kreatif terbaik dalam penyebarluasan informasi
2013
2012 Peringkat ke-6 Keterbukaan Informasi Publik
PERINGKAT PERTAMA PPID Pemprov Paling Inovatif dalam Pelayanan Informasi Publik
PERINGKAT PERTAMA Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik 2017 diraih NTB karena berdasarkan hasil assessment dari Ombudsman RI, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik mengalami perbaikan yang signifikan. Selain itu, Pemprov NTB juga dinilai serius dalam mencapai ide besar perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (good governance) yang mewajibkan perbaikan komponen pelayanan publik sesuai UU Pelayanan Publik.
2014 • PERINGKAT PERTAMA Pemprov Paling Terbuka • Kampung Media sebagai 9 TOP Inovasi Nasional dari KemenPANRB
2017 • PERINGKAT PERTAMA Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik • PENGHARGAAN LHKPN 2017 Sebagai aprsesiasi dari KPK yang etlah melakukan
PENGHARGAAN LHKPN 2017 Tingkat kepatuhan diatas 90%, kepatuhan wajib lapor LHKPN Pemprov. NTB mencapai 99%. Jumlah wajib lapor 1783, yang sudah lapor 1778 orang: Eselon I : 1 orang eselon III: 287 orang eselon II: 44 orang eselon IV: 806 orang Non struktural: 641 orang, belum lapor 5 orang
Adanya pergub No.27 Tahun 2017 tentang LHKPN di lingkungan Pemprov. NTB.
PENDIDIKAN
KESEHATAN
Program ADONO (Angka Drop Out Menuju Nol)
Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
Program ABSANO (Angka Buta Aksara Menuju Nol)
Program BASNO (Buang Air sembarangan Nol)
INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN Percepatan Pembangunan Jalan Provinsi Sistem Th. Jamak Perlindungan Mata Air (Permata)
Program AKINO (Angka Kematian Ibu dan Anak Menuju Nol) Program GEN (Generasi Emas NTB 2025)
PENGEMBANGAN EKONOMI Program PIJAR (Sapi, Jagung dan Rumput Laut)
PARIWISATA
Program VISIT LOMBOK SUMBAWA 1. KEK Mandalika Program Bumdes 2. NTB Destainasi Wisata Halal Penguatan ekonomi melalui 3. Desa Wisata berbasis desa 4. Geopark Rinjani PERENCANAAN 5. Geopark Tambora
PENATAAN RUANG Rencana Zonasi (RZWP3K) NTB Satu Peta NTB Satu Data
1. eNTeBe PLAN Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Elaktronik 2. GEOPORTAL NTB SATU PETA NTB SATU DATA
3. TEPPA/TEPRA Sistem Informasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaaran
PERENCANAAN PENGANGGARAN dan MONEV
MODERNISASI PENGADAAN BARANG/JASA (ULP)
KETERBUKAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
1. SATU OPD SATU INOVASI 2. PENGELOLAAN KEUANGAN “ZERO TEMUAN” 3. SISTEM INFORMASI ASET PEMERINTAH PROVINSI (SIAP) 4. Sistem Informasi Publik PPID 5. “eNTeBeNOVIK” Kontestasi inovasi Pelayanan Publik
KETERBUKAAN INFORMASI & REFORMASI BIROKRASI
1.
PELIMPAHAN KEWENANGAN KE PTSP
2.
PERIJINAN ONLINE
KEMUDAHAN INVESTASI DAN PERIZINAN
PEMERINTAH NTB BERKOMITMEN UNTUK MEWUJUDKAN E-GOVERNMENT MELAUI PERENCANAAN DAN MENYEDIAKAN REGULASI SERTA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PERENCANAAN
REGULASI Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
Rencana Induk Pengembangan e-Government (Pergub No. 4 Tahun 2015)
SE Gubernur No. 550/002/KOMINFOTIK Tahun 2017 Tentang Implementasi e-Government dan Penggunaan Media Sosial Lingkup Pemprov NTB SE Gubernur No. 550/171/ DISKOMINFOTIK Tahun 2017 Tentang Standar Koordinasi Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah
Ranperda Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik (Penetapan 29 Desember 2017)
DUKUNGAN INFRASTUKTUR
Saat ini mengelola 7 Server: • Server LPSE • Server SMS Center • Server ADMS (Backend absen online) • Server PNS BOX (FireFall, DNS, Web Server) • Server FreeNAS (Storage Server) • Server Dikbud • Server Virtual
PENUTUP Ada hubungan yang simetri antara keterbukaan informasi terhadap peningkatan pelayanan publik dan penurunan kemiskinan, dengan adanya keterbukaan informasi publik: • Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, proses, serta alasan pengambilan kebijakan, sekaligus mendorong peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. • Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (Good governance) yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel. • Akan menjadi alat kontrol dan pengawasan terhadap kebijakankebijakan yang dibuat oleh pemerintah • Pemerintah memfasilitasi pengelolaan dan pelayanan informasi Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Dengan adanya keterbukaan informasi publik akan melahirkan kepercayaan dan mendorong pastisipasi masyarakat, dengan demikian akan terjadi sinergitas. Dengan adanya sinergitas antara masyarakat dan pemerintah, maka perwujudan program-program pembangunan (pengentasan kemiskinan) akan berhasil.