BEST PRACTICE OSP 11 PAPUA BARAT
NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAME
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) TAHUN 2020
A.
Best Practice Kota Sorong
DEMI RTH, KSM GALANG SWADAYA HINGGA PULUHAN JUTA Bermula dari kebutuhan warga RT 005 RW 003 terhadap ruang terbuka, Arnold Ferdinan dan Morris Sasabone beserta beberapa warga setempat mencoba mengusulkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada saat rembug rencana pemanfaatan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) tahun 2020 di kantor kelurahan Klawuyuk, kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Pada 20 Mei 2020 silam. Sebelumnya Arnold dan Morris telah berupaya mengusulkan pembangunan RTH tersebut kepada pemerintah kelurahan, namun karena ada pemenuhan kebutuhan dasar yang sifatnya lebih mendesak maka RTH terpaksa harus masuk dalam daftar antri perencanaan kelurahan yang cukup panjang. Beruntung di tahun 2020 Klawuyuk mendapatkan BPM, sehingga usulan RTH yang notabene sudah terekam dalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Berbasis Permukiman (RPLP) kelurahan Klawuyuk ini ada harapan untuk direalisasikan di tahun 2020. Kebutuhan terhadap RTH bukan tanpa sebab, semula lahan kosong yang menyerupai segitiga sama sisi ini merupakan lahan tidur, dan bahkan nyaris tidak terurus serta mengganggu pemandangan lingkungan sekitar. Di samping itu, anak-anak serta pemuda setempat tidak mempunyai lahan untuk bermain dan olahraga bersama. Sebab itu Arnold bersama warga setempat berinisiasi harus ada ruang terbuka untuk warga yang nantinya difungsikan sebagai ruang tempat bersantai, bermain, dan berolahraga. Sekaligus sebagai ikon baru yang mampu mempererat hubungan sosial serta meningkatkan taraf ekonomi warga RT yang dihuni oleh 76 Kepala Keluarga dan 363 jiwa tersebut. Melalui beberapa pertemuan di tingkat RT, Kondisi lahan sebelum dibangun RTH. Arnold, Morris bersama warga lainnya lantas Foto; Tim Infra Kotaku Sorong membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Perumnas dan mengusulkan kegiatan pembangunan RTH kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Anggrek Indah, yakni sebuah lembaga perwakilan masyarakat yang berfungsi sebagai motor penggerak penanganan kumuh di tingkat kelurahan. Selanjutnya dengan berbagai pertimbangan BKM pun menyetujui usulan tersebut untuk direalisasikan dengan sumber pendanaan dari BPM. Dengan nilai BPM sebesar Rp 31.000.000,kegiatan pembangunan RTH mulai direalisasikan pada awal bulan Juli silam. Namun biaya kegiatan Kondisi lahan setelah dibangun RTH. pembangunan RTH tidak hanya bertumpu pada BPM Foto; Tim Infra Kotaku Sorong
saja, KSM Anggrek Perumnas bersama masyarakat dengan semangat kebersamaan menggalang dana swadaya hingga mencapai Rp 32.100.000,-. Sehingga total pembiayaan menjadi Rp 63.100.000,-. Swadaya masyarakat tersebut berupa uang cash untuk membeli sebagian lahan warga yang nantinya akan difungsikan sebagai jalan di samping RTH yang akan dibangun. Tak hanya swadaya berupa uang, pada saat pengerjaan pun masyarakat bahu-membahu mempercepat proses pembangunan. Keinginan untuk memoles lingkungan lebih cantik, yang berfungsi sebagai ruang rekreatif, olahraga, dan berinteraksi sosial nyatanya telah memicu semangat warga RT 005 RW 003 memacu pekerjaan agar cepat selesai. Apalagi Kepala Kelurahan, Mannan Maulud dan Babin Kantibmas ikut serta mengawasi pekerjaan di lapangan, sehingga semakin menambah semangat KSM Perumnas dan warga setempat. Saat ini setelah melewati berbagai proses yang cukup panjang, RTH dengan luas 80 meter persegi (m²) telah selesai dibangun. Di dalamnya terdapat ruang untuk bersantai berupa taman bunga, kemudian di pojok lain ada tempat untuk bermain anak-anak. Dan tepat di tengah RTH ada lapangan badminton yang berlantai biru langit. Sangat elok dipandang mata serta terkesan sehat dan bersih. Kepada warga setempat, Lurah Klawuyuk berpesan agar RTH yang sudah Anak-anak Perumnas saat menggunakan RTH dibangun benar-benar dimanfaatkan sesuai sebagai tempat untuk latihan Pencak Silat. peruntukannya serta dirawat secara rutin. Foto; Tim Infra Kotaku Sorong Penulis: Tim Koordinator Kota Sorong dan Samsul Huda, Program Collaboration Specialist Program Kotaku Provinsi Papua Barat.
RUMAH LAYAK HUNI ITU BERAWAL DARI MONITORING POKJA PKP Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. (Sumber; http://perencanaan.ipdn.ac.id). Dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), guna memastikan realisasi Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) yang dilakukan secara swakelola serta secara keseluruhan pelaksanaan program berjalan dengan baik, maka kegiatan monitoring menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ia menjadi rutinitas di semua jenjang pelaku. Mulai dari pusat hingga level kelurahan. Di kota Sorong, kegiatan monitoring pelaksanaan Program KOTAKU juga menjadi agenda rutin Pemeritah Daerah dan Pokja PKP. Monitoring kegiatan dilakukan minimal sekali dalam sebulan. Semisal pada pertengahan bulan September tahun 2018 lalu, Pokja PKP bersama LKM dan Tim Korkot KOTAKU Sorong melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan BDI tahun 2018 di salahsatu kawasan kumuh kelurahan Remu Selatan, tepatnya di Kawasan Rimba Pala RT006-RW006. Saat itu Tim Korkot berinisiatif meminta kesediaan ketua Pokja sekaligus kepala Bappeda Kota Sorong, Adrian Jitmau, untuk turut serta agar secara langsung melihat perkembangan kegiatan serta kondisi riil kawasan kumuh yang menjadi dampingan KOTAKU. Dan memang, saat di lokasi Kepala Bappeda terkejut melihat kondisi eksisting perumahan penduduk setempat yang tidak layak huni. “Kenapa di tengah kota masih ada bangunan hunian yang tidak layak seperti ini! Rumah seperti ini harusnya hanya ada pada jaman dulu, jaman saya masih kecil” ujar Adrian Jitmau. Selanjutnya berdasarkan hasil kunjungan lapang tersebut, melalui Bappeda Adrian Jitmau mengusulkan penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat di kawasan Rimba Pala dengan sumber pendanaan dari dana OTSUS (Otonomi Khusus). Sebanyak 42 KK yang tinggal di kawasan tersebut akan dilayani rumah layak huni. 20 unit rumah baru tipe 45 dengan biaya per unit Rp 300.000.000 akan direalisasikan tahun 2019, sementara sisanya sebanyak 22 unit akan direalisasikan tahun 2020. Akhirnya di penghujung tahun 2019, sebagian masyarakat setempat pun bersukacita karena sebanyak 20 unit rumah telah selesai dibangun dan diserah-terimakan
kepada mereka. Salah-satu warga penerima manfaat, Merlina Korain mengaku sangat bersyukur mendapatkan bantuan RLH tersebut. Saat ini ia bersama keluarga besarnya tidak lagi dibebani dengan kondisi rumah yang tidak layak huni. Dengan bantuan tersebut, Merlina mengatakan akan lebih fokus kepada upaya peningkatan kesejahteraan keluarganya agar bisa keluar dari bayang-bayang kemiskinan. “Monitoring berbuah manis,” ujar Koordinator LKM Cendrawasih, Herdiana. “Mudah-mudahan kedepan, setelah rampung pembangunan seluruh rumah layak huni tersebut maka persoalan kumuh di kawasan Rimba Pala akan terselesaikan. Sebab pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 dan 2018, kawasan ini sudah mendapatkan akses infrastruktur dasar dari kegiatan BPM KOTAKU dan BPPW Provinsi Papua Barat. Seperti sarana air bersih, jalan, dan penataan di sepanjang bantaran sungai,” imbuh Herdiana. Penulis: Tim Koordinator Kota Sorong dan Samsul Huda, Program Collaboration Specialist Program Kotaku Provinsi Papua Barat.
B.
Best Practice Kabupaten Kaimana Warga Mambruk; Sekarang Air Su Dekat
Air bersih merupakan kebutuhan vital manusia yang harus dipenuhi. Manusia membutuhkan asupan cairan agar metabolisme tubuh dapat berfungsi dengan baik dan tidak dehidrasi. Air juga dibutuhkan untuk menunjang aktivitas manusia sehari-hari. Ia dibutuhkan untuk memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Lalu bagaimana jika kebutuhan terhadap air tidak dapat dipenuhi dengan layak? Baik secara kualitas maupun kuantitas? Tentunya hal tersebut akan berdampak pada kesehatan manusia. Inilah yang menjadi pangkal persoalan, mengingat masalah air bersih di Indonesia khususnya di wilayah-wilayah tertentu masih menjadi sumber permasalahan yang cukup pelik. Padahal air bersih menjadi salah-satu poin dalam Sustainable Development Goals (SDG’s) yang harus dicapai oleh seluruh negara anggota PBB termasuk di dalamnya negara Indonesia hingga tahun 2030. Permasalahan ketersediaan air bersih acapkali dialami oleh daerah yang kondisi geografisnya tidakmemungkinkan menyimpan sumber air secara melimpah, bahkan cenderung krisis pada saat menjelang musing kemarau. Kondisi yang sama juga dialami oleh warga RT 0019 RW 00 Kelurahan Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Selama ini masyarakat kesulitan untuk mengakses air bersih. Ketidak tersediaan sumber air bersih di permukiman, memaksa semua warga yang terdiri dari 102 Kepala Keluarga (KK) tersebut untuk menempuh jarak kurang lebih 500 meter. Dan kondisi ini telah dijalani warga RT Mambruk-sebutan lain dari RT 0019 RW 00- selama puluhan tahun. Bagi
sebagian warga yang belum terbiasa dengan kondisi tersebut, tentu menjadi tantangan yang cukup berat karena kondisi jalan yang menanjak dan diselimuti oleh bebatuan cadas. Sampai akhirnya pada tahun 2020, melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) penyelesaian permasalahan air bersih menemukan titik terang. Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Senja Kelurahan Kaimana Kota, warga RT Mambruk mengusulkan kegiatan penyediaan air bersih. Mereka bermaksud mendistribusikan air dari sumber mata air yang selama ini mereka manfaatkan ke lokasi permukiman melalui kegiatan pipanisasi sepanjang 1.050 meter dan pembuatan 3 unit bak pembagi. Selain itu masyarakat juga mengusulkan pembuatan pelindung mata air (PMA), agar kualitas air tetap terjaga dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Selang beberapa bulan kemudian pekerjaan tersebut direalisasikan dengan dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) program Kotaku, sebesar Rp 270.299.000. Sementara dari dana swadaya masyarakat, terkumpul Rp 18.600.000. Adapun pelaksana kegiatan dipercayakan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kepala Air. Akan tetapi tak hanya KSM Kepala Air saja yang terlibat dalam proses penyediaan air bersih tersebut. Hampir seluruh warga bergotong-royong membantu pekerjaan tersebut, sehingga bisa dilaksanakan dan selesai tepat waktu. Keguyuban masyarakat ini tidak lepas dari peranan beberapa aktor sosial. Adalah Edi Yaninam, Koordinator BKM Senja Kelurahan Kaimana Kota, Jems Maturan, Ketua KSM Kepala Air, dan Irene Sanbderubun selaku Ketua RT Mambruk yang sedari awal menjadi aktor penggerak terlaksananya kegiatan tersebut. Bahkan dukungan pemerintah kelurahan maupun pemerintah kota (baca; Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaimana) pun juga terlihat dalam proses penyediaan air bersih tersebut. Seperti fasilitasi pelatihan kepada KSM dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), memberikan rekomendasi teknis, hingga membantu proses pembebasan lahan. Dengan modal tekad perubahan, keguyuban masyarakat, dan dukungan semua pihak, akhirnya pekerjaan pipanisasi, pembuatan bak pembagi, dan pelindung mata air pun bisa rampung pada bulan November 2020. Saat ini sebanyak 488 jiwa telah merasakan kemudahan dalam mengakses air bersih untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka sudah tidak naik turun gunung lagi sebab air sudah mengalir ke depan rumah masing-masing. “Sekarang air su dekat, katong tra perlu naik gunung lagi. Semoga hasil dari kegiatan ini membawa manfaat dan berkat bagi warga Mambruk,” tutur salahsatu warga pemanfaat. Penulis: Tim Askot Mandiri Kabupaten Kaimana dan Samsul Huda, Program Collaboration Specialist Program Kotaku Provinsi Papua Barat.
Berkat Tim Relawan Andal, BKM Senja Terbentuk “Rintangan bukan untuk menghentikan Anda. Jika Anda bertemu tembok, jangan berbalik dan menyerah. Cari cara untuk memanjatnya, menembusnya atau memutarinya.”—Michael Jordan. Kata bijak dari legenda basket tersebut seolah mewakili proses pemilihan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Kaimana Kota, Distrik/Kecamatan Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat yang baru dirampungkan di kantor Distrik Kaimana Kota, pada Kamis (9/7). Betapa tidak, sejak awal proses pemilu Pemilu BKM di tingkat basis, difasilitasi BKM di kelurahan yang dijuluki sebagai Kota Senja langsung oleh Lurah Kaimana Kota, Distrik ini memang diwarnai “drama” yang cukup menyita Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi waktu. Mestinya proses ini selesai pada Mei 2020. Papua Barat, pada 29 Mei 2020 Kegiatan berjalan lamban karena tak sedikit hambatan yang ditemui oleh tim relawan yang memfasilitasi proses tersebut. Mulai dari pemberlakuan physical distancing akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), yang hingga kini terus berlanjut. Selain itu, asisten kota (Askot) mandiri dan tim fasilitator pendamping Kabupaten Kaimana belum dimobilisasi sejak April 2020. Selain itu, Lurah Kaimana Kota Sumaila Lahaji, yang sedari awal sukarela berperan sebagai motor penggerak di kelurahan, dimutasi. Berbagai hambatan tersebut tak ayal menyebabkan kegiatan terhenti selama hampir 2 bulan. Padahal proses pemilu tingkat basis (RT) sudah dilaksanakan di 10 dari 13 RT yang ada. Hingga awal Juli, dari 48 kelurahan lokasi baru di 26 kabupaten/kota dampingan Program Kotaku wilayah 2, Kelurahan Kaimana Kota menjadi satu-satunya kelurahan yang belum selesai melaksanakan pemilu BKM tingkat kelurahan.
Pemilu BKM tingkat kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat, pada 9 Juli 2020
Kondisi ini membuat semua pelaku, mulai dari konsultan Program Kotaku hingga tim relawan Kaimana, harus “memutar otak” agar kegiatan bisa dilanjutkan sesuai harapan. Berbagai upaya terus dilakukan agar lembaga BKM segera terbentuk, seperti mengintensifkan koordinasi dan lobi-lobi kepada para pemangku kebijakan di Kabupaten Kaimana. Dilakukan juga penguatan kapasitas tim relawan Kaimana Kota sebagai ujung tombak Program Kotaku saat ini. Penguatan difasilitasi oleh Tim Askot Mandiri tersebut dalam rangka mempertajam pemahaman relawan terhadap pentingnya keberadaan lembaga BKM, maksud, serta tujuan Program Kotaku.
Peran serta tim relawan Kaimana Kota, yang diawaki oleh Eddy Aninam, Irene Samderubun, Abraham Rahayaan, Maria Agnes Horokubun, Hanifa Werfete, Siti Hartina Sabuku, dan Samuel Nauseni dalam mengawal proses pemilu BKM patut diacungi jempol. Sejak Sumaila dimutasi pada awal Juni lalu, nyaris semua tanggung-jawab pendampingan berpindah ke tangan mereka. Namun tanpa lelah dan patah semangat, mereka terus berproses dan mencari cara agar lembaga BKM segera terbentuk. Tanpa bosan para relawan ini terus melobi lurah baru agar bisa melanjutkan kegiatan dan selesai tepat waktu. Tak hanya itu, mereka juga beberapa kali melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kaimana Viktor Klau dan Kepala Bidang Cipta Karya Samuel Mengkidi. Berbekal beberapa dokumen penting, seperti modul Program Kotaku dan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan lokasi kumuh, para relawan ini meminta dukungan Kadis PUPR menyukseskan pelaksanaan Program Kotaku di Kaimana. Utamanya penyelesaian agenda pemilu BKM yang tertunda begitu lama. Gayung pun bersambut, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh tim relawan akhirnya menunjukkan hasil. Dukungan dari beberapa pemangku kepentingan mulai menguat. Sebagai pemuncak, pada Rabu (8/7), tim relawan diundang Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kaimana untuk membahas pelaksanaan Pemilu BKM bersama kepala distrik dan Lurah Kaimana Kota. Dalam pertemuan Relawan saat koordinasi dengan Kabid Cipta Karya Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, tersebut, Kadis PUPR menyampaikan bahwa pada 24 Juni 2020 bupati menghimbau agar Program Kotaku harus segera dilaksanakan dan didukung oleh semua pihak terutama para pejabat pemerintahan. Atas himbauan tersebut, Kepala Distrik Kaimana Kota dan Lurah Kaimana Kota pun menyambut positif, kemudian menyepakati pemilu BKM akan dilaksanakan keesokan harinya. Bahkan, Kepala Distrik juga meminta tim relawan agar kegiatan dilaksanakan di aula kantor distrik. Alhasil atas kesepakatan itu, kegiatan Pemilu BKM di tingkat kelurahan yang diikuti oleh 39 utusan berhasil digelar pada Kamis (9/7), di Aula Kantor Distrik Kaimana. Kegiatan yang dipandu oleh para relawan tersebut pelaksanaannya juga terbilang sukses. Dengan proses pemilihan secara demokratis serta tetap memerhatikan protokol COVID-19, terpilihlah 10 orang laki-laki dan 3 orang Relawan saat koordinasi dan lobi-lobi dengan Lurah baru Kaimana Kota pada 24 Juni 2020 perempuan sebagai anggota BKM Kelurahan Kaimana Kota. Pada hari itu juga 13 anggota terpilih dikukuhkan serta disepakati nama BKM “Senja” sebagai nama lembaga kepemimpinan kolektif tersebut. Dengan terbentuknya BKM Senja sebagai wadah aspirasi dan motor penggerak penanganan kumuh di Kelurahan Kaimana Kota terbayar tunai. Upaya yang selama ini dilakukan oleh semua pelaku Program Kotaku dengan berbagai kendala yang dihadapi. Terutama para relawan yang berperan sebagai pionir perubahan di tingkat kelurahan. Tanpa jerih payah mereka, kemungkinan BKM tidak akan pernah terbentuk kecuali tim fasilitator sudah dimobilisasi ke Kaimana. Daya juang dan semangat para relawan ini seperti yang
digambarkan presenter dan jurnalis Indonesia Najwa Shihab, “Relawan ada di barisan terdepan jika kepentingan rakyat menjadi tujuan.” (Diposting dari Website Kotaku Nasional)
Penulis: Tim Kotaku Kaimana dan Syamsul Huda (Program Collaboration Specialist) Program Kotaku - OSP 11 Provinsi Papua Barat Editor: Nina Razad
C.
Best Practice Kabupaten Manokwari
Padat Karya, Solusi COVID-19 di Pabar Bertempat di RT 02 RW 06 Kelurahan Padarni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat BKM Cendrawasih dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Maju Bersama menyelenggarakan kegiatan On the Job Training (OJT) serta peletakan batu pertama kegiatan padat karya– pembangunan MCK komunal–program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), pada Kamis (14/7). Kegiatan yang diresmikan oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman (BPPW) Provinsi Papua Barat, Marsudi, ST. MM., ini diikuti oleh 12 orang pekerja serta dihadiri beberapa tamu undangan. Di antaranya Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman (Satker PPP) provinsi Papua Barat, perwakilan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, media massa, dan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Manokwari. Dalam sambutannya, Marsudi menyampaikan bahwa kegiatan padat karya ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Menurutnya kegiatan padat karya tersebut mempunyai 4 sasaran pokok, yakni meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar, menurunnya luasan permukiman kumuh, masyarakat penerima manfaat puas dengan kualitas dan layanan infrastruktur dasar serta sebagai salahsatu bentuk penanganan dampak Covid– 19. Sesuai arahan Presiden Jokowi program padat karya ini diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat terdampak. Yakni peningkatan penghasilan warga melalui melalui rekruitmen tenaga kerja serta peningkatan daya beli masyarakat setempat. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati Manokwari tahun 2019, permukiman kumuh yang harus ditangani secara kolaboratif adalah seluas 166,81 Hektar. “Luasan kumuh yang tersebar di 10 kelurahan/ kampung tersebut, akan ditangani oleh berbagai intervensi dengan melibatkan multi sektor dan multi aktor. Mulai dari Pemerintahan, swasta, serta masyarakat sendiri. Adapun salah-satu intervensi
yang akan dilakukan adalah melalui pelaksanaan kegiatan Padat Karya program Kotaku dengan sumber pembiayaan dari APBN,” tegas Marsudi kepada peserta kegiatan. Pada tahun 2020 ada dua kelurahan yang mendapatkan dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Padat Karya yakni kelurahan Padarni dan Sanggeng. Dengan nilai bantuan masing-masing kelurahan sebesar satu milyar yang dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 70% atau Rp 700.000.000,-, sedangkan tahap kedua sebesar 30% atau Rp 300.000.000,-. Dengan dana sebesar itu, Marsudi berharap agar semua pihak bersama-sama mengwal pelaksanaan kegiatan padat karya ini agar 4 sasaran pokok bisa terwujud dan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat yang berada di kawasan kumuh. Secara khusus Marsudi juga menghimbau kepada tim fasilitator dan BKM Cendrawasih agar benar-benar mengawal pelaksanaan BPM ini. Proses pembangunan yang dilaksanakan oleh KSM harus dimonitoring setiap hari untuk meminimalisir kesalahan, sehingga kegiatan yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan bermanfaat. Di sisi lain kegiatan pembangunan juga tidak sekedar gugur kewajiban, namun infrastruktur yang dibangun bisa menampilkan aspek keindahan lingkungan permukiman yang layak huni serta menjadi ikon baru di kelurahan Padarni. Di sisi lain masyarakat penerima manfaat juga diharapkan bisa menjaga keberfungsian fasilitas yang dibangun agar dapat bermanfaat jangka panjang. Para pekerja yang notabene sebagai penerima manfaat diharapkan oleh kepala balai untuk bekerja secara maksimal guna mendapatkan kualitas bangunan yang sesuai dengan standart teknik yang telah disepakati bersama. Dipenghujung sambutannya, kepala balai mengingatkan pendamping Kotaku dan peserta OJT untuk selalu memperhatikan protokal kesehatan selama kegiatan berlangsung di masa pandemi coronavirus saat ini. Untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran serta penanganan dampak Covid-19, maka kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, masker, hand sanitizer, vitamin, dan lainnya sesuai kebutuhan selama proses pekerjaan dilaksanakan harus diperhatikan. Agar pekerjaan terlaksana dengan baik dan semuanya tetap sehat dari mulainya pekerjaan hingga selesai. (Diposting dari Website Kotaku Nasional). Penulis: Philipus Jamlean, Faskel Sosial Kabupaten Manokwari dan Samsul Huda, Program Collaboration Specialist Program Kotaku Provinsi Papua Barat Editor: Epn
DOKUMENTASI BEST PRACTICE BPM 2020 OSP 11 PAPUA BARAT