PERAN POKJA PKP DAN FORUM PKP DALAM PENYELENGGARAAN BIDANG PKP
1. Latar Belakang 2. Isu dan Permasalahan Penyelenggaraan PKP 3. Gambaran Umum dan Isu Permukiman
Kab.Manokwari
4. Peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam
Penyelenggaraan PKP
5. Diskusi
LATAR BELAKANG
Aspek Normatif Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
UUD 1945 pasal 33 ayat 3
“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesarbesar untuk kemakmuran rakyat.”
SEKTOR UU 28/2002 Bangunan Gedung UU 38/2004 Jalan UU 17 / 2019 SDA UU 18/2008 Pengelolaan Sampah UU 20/2011 Rumah Susun
KEWILAYAHAN UU 26/2007 Penataan Ruang
UU No. 1 Tahun 2011
TATANAN KEPEMERINTAHAN
Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 23/2014 Pemerintahan Daerah
LINGKUNGAN HIDUP UU 32/2009 Lingkungan Hidup
Instrumen Regulasi Terkait Pengembangan Kawasan Permukiman UU 25/2004 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN
UU 1/2011 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UU 26/2007 PENATAAN RUANG
Arahan Pengembangan Perumahan dan Permukiman dalam Sistem Pembangunan Nasional
RTRWN RTR Pulau/ Kepulauan
RPJMN NASIONAL & PROVINSI
RTR KSN
RPJMD PROV
KABUPATEN/ KOTA
RPJMD KAB/ KOTA
JAKSTRANAS bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
RTRWP RTR Kawasan Strategis Provinsi
Rencana Kawasan Permukiman (RKP) RTRW KAB/ KOTA
RDTR Kab/Kota
(PP No. 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman)
RTR Kawasan Strategis Kab/Kota Mengacu
Rencana Tata Bangunan & Lingkungan (RTBL)
Memperhatikan
Rencana Umum Perencanaan Pembangunan
Rencana Rinci
Penataan Ruang
Rencana Sektoral : -RISPAM -SSK -RIS Kebakaran -RP2KPKPK (Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) - Lain-lain
Pemanfaatan Ruang
Rencana Pembangunan & Pengembangan Perumahan (RP3)
ISU DAN PERMASALAHAN
Penyelenggaraan PKP
Isu Global dan Nasional •
•
Pengarusutamaan Gender (PUG)
RAN MAPI Bagian dari penyusunan arah kebijakan dan strategi infrastruktur PUPR 2015– 2025 dalam menindaklanjuti upaya-upaya mitigasi bencana dan antisipasi perubahan iklim
Standar Pelayanan Minimal Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Global Goals
Mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional •
•
•
Partisipasi Dunia Usaha dalam pendanaan pembangunan
•
Pemberdayaan masyarakat
•
Keterpaduan Pembangunan Berbasis Penataan Ruang
Peraturan Perundangan perundangan Peraturan
Pendekatan kewilayahan berbasis WPS
Rencana Kawasan Permukiman Kab/Kota (RKP)
Rencana sektoral (RISPAM, SSK, RTBL, RP2KPKPK, RP3) 7
Ilustrasi Keterpaduan PSU
Keterpaduan dalam sistem dan keterpaduan antar sistem
Keterpaduan PSU Perencanaan harus memenuhi persyaratan: a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah; b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan didukung dengan pengadaan lahan dan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah
PRODUK PERENCANAAN
PELAKU PENDANAAN & LAHAN PEMBANGUNAN
Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan
BAGAIMANA CARA MEMADUKAN INFRASTRUKTUR?
Kabupaten Manokwari
Gambaran Umum dan Isu Permukiman Kabupaten Manokwari Luas Kawasan Kumuh: 123,95 Ha SK Bupati Nomor 653.2/ 547/ XII/ 2020
Perda Kumuh *) Belum Ada Dokumen RP2KPKP Keputusan Bupati Manokwari Nomor 650/ 350/ XII/ 2019 Keberadaan Pokja PKP
Kegiatan Tahun 2021 Skala Kawasan Reguler
Skala Kawasan Kotaku
Skala Lingkungan Reguler Kotaku
Skala Lingkungan CFW Kotaku
PISEW
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Ada
Tidak Ada
Pre Permen 12/2020
Post Permen 12/2020
SK. No. 800.1/311/11/2016
SK No. 653/105/III/2021
Tingkat Keaktifan Pokja PKP Lokasi DAK Integrasi
Tidak Ada
Lokasi Kolaborasi PT SMF
Tidak Ada
Kurang Aktif (thn 2020) Dukungan Operasional Untuk Pokja Rp 50.000.000 (ThnPKP 2020, dari Dinas Perkim untuk kegiatan penyusunan dan ekspose RP2KPKP) **)
*) Sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2011 **) Hasil Pendataan KMP Kotaku
Gambaran Umum dan Isu Permukiman Kab. Manokwari • Lokasi dan Alokasi Dana BPM Program Kotaku Tahun 2020-2021 Kegiatan Kotaku
Tahun 2020
Tahun 2021
Lokasi
Alokasi (milyar)
Lokasi
Alokasi (milyar)
Skala Lingkungan Reguler
2
2 milyar
-
-
Skala Lingkungan CFW
-
-
5 kel
1.5 milyar
0
2 milyar
5 Kel
1.5 milyar
TOTAL
• Disamping kegiatan skala lingkungan, di Kabupaten Manokwari juga direncanakan ada kegiatan skala kawasan, yaitu di Kawasan …….. dengan luas penanganan kumuh sekitar ……… Ha (SK Kumuh Tahun ……….)
Peta Tatagu na Lahan Kabupat en Manokw ari
Peta Rawan Bencan a Kabupat en Manokw ari
Isu Permukiman Kabupaten Manokwari 1. Masih banyak bangunan liar dan bangunan tidak sesuai standar, dengan pola tidak teratur dan dilahan illegal/kawasan lindung 2. Masih tingginya permasalahan persampahan 3. Belum teraturnya jaringan drainase kota 4. Kabupaten Manokwari termasuk dalam kawasan rawan bencana (Gempa dan Sunami) 5. Masih tingginya permasalahan pengelolaan limbah skala rumah tangga
Dalam Penyelenggaraan PKP
Pengertian Pokja PKP Pokja PKP
Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman *Pasal 1 angka 5 Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Fungsi Pokja PKP adalah sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pemerintahan dalam penyelenggaraan bidang PKP
Tugas Pokja PKP Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah yang dimaksud antara lain: Perencanaan
Pertanahan
Lingkungan Hidup
Pasal 33 ayat (2) Permen PUPR 12/2020
Pekerjaan umum dan penataan ruang Perumahan dan Kawasan permukiman
1 2
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pelaku lainnya;
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional dan program provinsi di wilayah kabupaten/kota;
3 4
Mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; dan Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP kabupaten/kota.
Pengertian Forum PKP Apa itu Forum PKP?
Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah, atau tempat pertemuan untuk membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. *Pasal 1 angka 4 Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP difasilitasi oleh Pokja PKP.
*Pasal 14 Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Unsur Forum PKP
1
*Pasal 15 ayat (1) Permen PUPR 12/2020
instansi pemerintah yang terkait dalam bidang PKP
2
asosiasi perusahaan penyelenggara PKP
3
asosiasi profesi penyelenggara PKP
4
asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP
5
pakar di bidang PKP; dan/atau
6
lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP.
Struktur Forum PKP paling sedikit terdiri dari: a.Ketua; b.Sekretaris; dan c.Anggota *Pasal 17 ayat (1) Permen PUPR 12/2020
Kriteria Ketua Forum Pemimpin yang Agile:
Unsur Ketua Forum PKP
Mampu Menginspirasi.
Berasal dari unsur Non Pemerintah atau dapat dari Unsur Pemerintah (sebagai masa transisi 1-2 tahun pertama)
Bergerak Cepat. Cepat Beradaptasi Dengan Situasi Apa Pun. Memiliki Fleksibilitas. ... Kreatif. Menavigasi Peluang Baru. Memiliki Growth Mindset. Membangun Gaya Manajemen yang Sesuai dengan
Staf/Anggota
Servant Leader
Forum PKP dapat membentuk Bidang-bidang, seperti: 1.Data dan informasi : Memberikan input data tentang PKP ke dalam Sistem
Informasi PKP untuk digunakan berbagai kebutuhan, misalnya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PKP;
2.Advokasi : Melakukan advokasi kepada masyarakat tentang PKP 3.Mediasi/ Complaint Handling : Menyalurkan dan berpartisipasi aktif dalam penanganan pengaduan masyarakat; 4.Edukasi : Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penyelenggaraan PKP melalui berbagai event seperti diskusi, sosialisasi, pelatihan dll; 5.Aspirasi : Menampung ide, gagasan dan pendapat masyarakat tentang PKP untuk disampaikan kepada pihak2 terkait
Urgensi Pokja PKP dan Forum PKP dalam mendorong sinergi dan kolaborasi
Peran Pokja PKP memastikan agar bidang perumahan & permukiman memiliki
Peran Forum PKP memastikan agar stakeholders bidang perumahan & permukiman memiliki
Referensi (basis data) yang sama
Institusi-Institusi yang terlibat memahami perannya
Tujuan yang sama
Pemahaman terhadap kebijakan PKP
Keterbukaan Informasi
Target yang Jelas & dapat dimonitor bersama
Wadah aktualisasi peran masyarakat
Pemutakhiran informasi dan teknologi
Indikator kinerja yang selaras, baik output dan outcome
Kolaborasi Pemda dan Pusat
Kebijakan yang sama
Pemahaman kondisi supply and demand PKP
Wadah sosialisasi, masukan, diskusi, dan mediasi
Kolaborasi Pemerintah dan masyarakat/ swasta
Peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam Penyelenggaraan PKP TUGAS POKJA PKP
1
Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP
2
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program terkait PKP
3
Pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah
4
Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP
*Pasal 18 dan 34-36 Permen PUPR 12/2020
TUGAS FORUM PKP
1 2 3 4 5
Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan Penyelenggaraan PKP
Meningkatkan peran dan pengawasan Masyarakat Memberikan masukan kepada Pemerintah
Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang Penyelenggaraan PKP.
Kedudukan Pokja PKP dan Forum PKP dalam Penyelenggaraan PKP
Forum PKP adalah wadah, atau tempat pertemuan untuk membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
FORUM PKP
OPD
K/L
POKJA PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
POKJA PKP
Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Contoh Konsep Kolaborasi Pokja PKP dan Forum PKP dalam Penanganan Permukiman Kumuh
Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembiayaan
Pembiayaan (CSR) dan Pelaksanaan
FORUM PKP
Perencanaan
Perencanaan dan Pengumpulan Basis Data OPD
K/L
POKJA PKP Perencanaan, Kajian, dan Pengabdian (KKN)
Kebijakan, Pemrograman, Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiaayaan, Pengadaan Tanah, dll