SALINAN BUPATI KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT KEPUTUSAN BUPATI KAIMANA NOMOR 600/ 116 / XII /TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAWASAN KUMUH DI KABUPATEN KAIMANA BUPATI KAIMANA, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat;
b.
bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
c.
bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
: 1.
Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
12.
13.
14.
15.
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785); Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penataan, Pengawasan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Di Kawasan Sempadan Sungai Dan Pesisir Pantai (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2007 Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2009 Nomor 46); Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 13). MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN BUPATI KAIMANA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAWASAN KUMUH DI KABUPATEN KAIMANA.
KESATU
: Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah Kabupaten yang dinilai tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
KEDUA
: Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
: Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Kaimana ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kaimana yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh. : Penetapan Lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kaimana dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan peta sebaran tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. : Berdasarkan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kota ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah. : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kaimana pada tanggal 1 Desember 2020 BUPATI KAIMANA, CAP/TTD MATIAS MAIRUMA
Salinan sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SITI ROHMA, SH PEMBINA NIP. 19750620 200012 2 008 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari; 2. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Barat di Manokwari; 3. Ketua DPRD Kabupaten Kaimana di Kaimana; 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kaimana di Kaimana; 5. Inspektur Kabupaten Kaimana di Kaimana; 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana di Kaimana; 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana di Kaimana; 8. –Arsip-
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KAIMANA NOMOR 600/ 116 / XII /2020 TANGGAL 1 DESEMBER 2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAWASAN KUMUH DI KABUPATEN KAIMANA.
No
Nama Lokasi
Lingkup Administrasi
Luas (Ha)
RT/RW
1
Kawasan Kamp. Seram
2
Kawasan Kamp. Seram
3
Kawasan Brawijaya
4
Kawasan Brawijaya
5
Kebung Kelapa
Kel/Desa
Kec/Distrik
Kaimana Kota
Kaimana
1,63
RT 001 (Kartini)
Kaimana Kota
Kaimana
0,96
RT 004 (Kamorow)
Kaimana Kota
Kaimana
1,22
RT 005 (Brawijaya 1)
Kaimana Kota
Kaimana
1,01
RT 006 (Brawijaya 2)
1,66
RT 016 (Kasuari)
Kaimana Kota
Kaimana
Koordinat
Lintang 3°39´980"s
3°39´980"s
3°39´872"S
3°39´872"S
3°39´893"S
Bujur
Jumlah Rumah Tangga
62 KK
Milik Pribadi
15 KK
Milik Pribadi
30 KK
Milik Pribadi
30 kk
Milik Pribadi
67 kk
Milik Pribadi
133°45´618"E
133°45´618"E
133°45´723"E
133°45´723"E
133°45´988"E
Legalitas Lahan
6 7
8
9
Kebung Kelapa Kawasan Bumsur
Kawasan Bumsur
Kawasan Anda Aer
10
Kawasn Perindustrian
11
Kawasan Jalan Sisir
12
Kawasan Jalan Sisir
13
Kawasan Utarum Kroy
3,66
RT 019 (Mambruk)
Kaimana Kota
Kaimana
3°39´893"S
133°45´988"E
1,52
RT 020 (Bumsur 01)
Kaimana Kota
Kaimana
3°40´143"S
133°45´973"E
Kaimana Kota
Kaimana
3°40´143"S
133°45´973"E
1,93
RT 022 (Bumsur 03)
Kaimana Kota
Kaimana
1,04
RT 027 (Batu Lubang)
Kaimana Kota
Kaimana
7,00
RT 014 (Genova)
Kaimana
4,90
RT 009 (PDAM)
Kaimana Kota Kaimana Kota
Kaimana
2,60
RT 008 (Rajawali)
2,90
RT 03-RW 01
Kroy
Kaimana
3°40´245"S
3°39´47.60"S
3°39´38.65"S
3°33´28.76"S
3°38´.39.30"S
102 KK
Milik Pribadi
51 KK
Milik Pribadi
41 KK
Milik Pribadi
49 KK
Milik Pribadi
96 KK
Milik Pribadi
68 KK
Milik Pribadi
22 KK
Milik Pribadi
39 KK
Milik Pribadi
133°46´002"E
133°46´00.31"E
133°45´55.31"E
133°45´46.46"E
133°44´55.16"E
14
15
Kawasan Utarum Kroy Kawasan Utarum Kroy
2,97
4,92
RT 05-RW 01
RT 07-RW 020
Kroy
Kroy
Kaimana
3°38´37.52"S
133°44´57.35"E
Kaimana
3°38´36.87"S
133°44´50.50"E
88 KK
77 KK
39,92
Salinan sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SITI ROHMA, SH PEMBINA NIP. 19750620 200012 2 008
BUPATI KAIMANA, CAP/TTD MATIAS MAIRUMA
Milik Pribadi Milik Pribadi
LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KAIMANA NOMOR 600/ 116 / XII /2020 TANGGAL 1 DESEMBER 2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAWASAN KUMUH DI KABUPATEN KAIMANA. PETA LOKASI KAWASAN KUMUH KAIMANA KOTA
BUPATI KAIMANA, CAP/TTD MATIAS MAIRUMA Salinan sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SITI ROHMA, SH PEMBINA NIP. 19750620 200012 2 008
LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI KAIMANA NOMOR 600/ 116 / XII /2020 TANGGAL 1 DESEMBER 2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAWASAN KUMUH DI KABUPATEN KAIMANA. PETA LOKASI KAWASAN KUMUH UTARUM KROY
BUPATI KAIMANA, CAP/TTD MATIAS MAIRUMA Salinan sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SITI ROHMA, SH PEMBINA NIP. 19750620 200012 2 008