PENDAHULUAN
Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk 2.419.589 jiwa, merupakan kabupaten dengan angka tertinggi kedua kasus TB di Jawa Timur. Jumlah kasus TB di Jember mencapai 3315 kasus tahun 2016 dengan tingkat temuan kasus dari potensi/estimasi kasus sebesar 43,4 persen. Selain itu, angka temuan kasus baru atau incident rate di Jember juga meningkat hampir 3 kali lipat, dari 107/100.000 pada 2015 menjadi 316/100.000 pada 2016. Pertumbuhan penderita TB-MDR juga meningkat sangat drastis, sejak 2013-2017 mengalami pertumbuhan 2017% dari 6 kasus pada 2013 menjadi 127 kasus pada 2017 (Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember 2017). Temuan angka penderita TB menyebar disetiap kecamatan bahkan dari temuan para relawan tercatat disetiap desa/ kelurahan ditemukan 13 penderita TB dari 248 desa/kelurahan di Jember.
Urusan kesehatan merupakan urusan kongkuren wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab atas urusan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan disebutkan bahwa “Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standard dan harus terlayani 100%�. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Jember memiliki Pasien TB Reguler (6 bulan pengobatan) dan MDR (24 bulan pengobatan) akan kehilangan pendapatannya 10-40 juta, (Upah Minimum Regional (UMR) x lama pengobatan). Disisi lain, pasien TB membutuhkan biaya Penyakit TB memiliki dampak negatif pengobatan (transport) dan kebutuhan lainnya terhadap kehidupan sosial ekonomi (biaya anak sekolah, biaya kebutuhan ke masyarakat dan daerah. Penyakit TB akan luarga) dengan lama pengobatan, diperkirakan menurunkan produktifitas penderitanya karena membutuhkan anggaran antara 12-61 juta. kekebalan tubuh yang menurun. Kondisi ini akan Selain itu, besarnya angka TB di Jember akan berdampak pada beban ekonomi yang semakin berdampak pada potensi pariwisata yang ada meningkat, baik untuk biaya pengobatan di Jember, karena resiko penularan penyakit langsung maupun biaya tanggungan keluarga. akan cukup besar bagi para wisatawan.
Alokasi anggaran kesehatan di Jember menunjukkan tren peningkatan, baik secara nominal maupun secara proporsi terhadap APBD dan telah memenuhi mandat UU Kesehatan. Alokasi anggaran kesehatan meningkat dari Rp. 504,9 Milyar pada TA 2015 menjadi Rp. 691,2 Milyar pada TA 2017. Proporsi anggaran yang disediakan sudah memenuhi mandat dari UU 36/2009 tentang TEMUAN DAN ANALISIS ATAS KOMITMEN Kesehatan, dimana dalam pasal 171 ayat (2) PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM disebutkan bahwa “besar anggaran kesehatan PE- NANGGULANGAN TB pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Pemerintah Kabupaten Jember telah memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar komitmen untuk mengatasi penyakit TB, termuat gaji. Saat ini, proporsi anggaran kesehatan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Jember diluar gaji pegawai dalam rata-rata 3 Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 pada misi tahun sebesar 14,5 persen dari belanja daerah. kedua “Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Hanya saja, peningkatan alokasi anggaran tidak Masyarakat yang Berkeadilan�, dengan kebijakan dibarengi dengan penyerapan yang maksimal yang ditempuh yaitu meningkatan derajat kesehatan terhadap kinerja kegiatan. Hal ini dilihat dari masya-rakat dengan menjamin pemenuhan hak tingginya SILPA yang berasal dari penyerapan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang belanja yang tidak optimal. murah dan berkualitas, diantaranya yaitu: 1) Me Grafik 2. Tren SILPA dan rasio terhadap Belanja Da-erah Kab. ningkatkan Kuantitas dan Kualitas SDM di Bidang Jember 2011-2016 Kesehatan, 2) Optimalisasi Kuantitas dan Kua-litas Sarana Prasrana Kesehatan Secara Me rata, 3) Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Pemerataan Jangkauan Pelayanan Kesehatan, 4) Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Optimal dan Merata dan 5) Peningkatan Promosi Kesehatan. Dalam rangka mempercepat upaya penanggulangan TB, saat ini Pemerintah Kabupaten Jember sedang menyusun Rencana Sumber: Dok. APBD Kab.Jember diolah oleh Koalisi MasyarAksi Daerah (RAD) Penanggulangan TB. Tingginya angka TB tentunya akan berdampak pada menurunnya angka Indek Pembangunan Manusia di Jember, dimana angka putus sekolah akan tinggi, dan Angka Harapan Hidup masyarakat menurun. Kewajiban untuk melaksanakan upaya penanggulangan TB sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan yang tercermin dari kebijakan dan anggarannya.
akat Sipil Peduli (KMSP) TB Kab Jember
Grafik 1. Proposisi belanja kesehatan terhadap belanja daerah kab. Jember 2015-2017
Sumber: Dok. APBD Kab.Jember diolah oleh Koalisi Ma- syarakat Sipil Peduli (KMSP) TB Kab. Jember
2
Rata-rata SILPA APBD sejak 2011-2016 sebesar Rp. 384,9 Milyar atau 15,1 persen. SILPA TA 2016 meningkat lebih banyak, mencapai Rp. 649,6 Milyar atau 21,8 persen dari realisasi belanja daerahnya. Rendahnya serapan menjadi salah satu faktor meningkatnya SILPA pada TA 2016. Rendahnya serapan anggaran juga terjadi pada semester I TA 2017, penyerapan baru 28,47 persen atau Rp. 462,8 milyar dari belanja langsung sebesar Rp. 1,62 trilliun. Dari 35 urusan, rata-rata penyerapannya 10,04 persen dari pagu masing-masing urusan.
Diantaranya yang tidak terserap adalah sektor uang saku kader posyandu. Rincian anggaran kesehatan, pada semester I 2017 baru menyerap kegiatan umum yang relevan TB bisa dilihat di 23,72 persen dari total anggaran yang diberikan tabel berikut ini. Rp. 591 milyar atau baru terserap sebesar Tabel 1. Daftar kegiatan yang releven TB Rp.140 milyar. Rendah- nya serapan anggaran ini akan menyebabkan lambannya pelayanan publik dan upaya pembangunan kesehatan di masyarakat. Umumnya, jika serapan rendah pada semester pertama, maka akan banyak terjadi penumpukan belanja di akhir tahun. Grafik 3. Anggaran TB 2014-2017 Kabupaten Jember
Alokasi anggaran yang besar ini belum optimal digunakan untuk upaya penanggulangan TB, Jumlah kasus TB di Jember mencapai 3315 Sumber: Dok.APBD Kab. Jember diolah oleh KMSP TB Kab Jember kasus tahun 2016 dengan tingkat temuan kasus dari potensi/estimasi kasus sebesar 43,4 persen, Sayangnya, anggaran kesehatan belum angka temuan kasus baru me- ningkat hampir 3 berpihak pada upaya penanggulangan kali lipat, dari 107/100.000 pada 2015 menjadi Tuberkulosis. Anggaran untuk penanggulangan 316/100.000 pada 2016 serta pertumbuhan TB terbagi menjadi dua kategori, yaitu (i) penderita TB-MDR yang meningkat sangat anggaran spesifik TB; dan (ii) anggaran kegiatan drastis (mengalami pertumbuhan 2017% dari umum yang relevan untuk TB. Alokasi anggaran 6 kasus pada 2013 menjadi 127 kasus pada spesifik TB meningkat dalam tiga tahun terakhir, 2017). Dengan demikian, terjadi inefektivitas TA 2015 sebesar Rp. 67,65 juta, TA 2016 dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan. sebesar Rp 157,29 juta dan TA 2017 disediakan Kegiatan yang penting dilakukan untuk Rp. 572,13 Juta. Namun, proporsi anggaran penanggulangan TB, semisal edukasi masyarakat yang disediakan di TA 2017 sangat kecil, yaitu tentang penyakit TB, yang semestinya dilakukan 0,08 persen dari belanja urusan kesehatan atau secara massif belum dilakukan. hanya sebesar 0,02 persen dari belanja daerah. (sumber: Dinas Kesehatan Kab. Jember). Akibatnya, sebagian besar alokasi anggaran untuk penanggulangan TB di Jember masih Anggaran kegiatan umum yang relevan TB berharap pada APBN dan pendanaan dari cukup besar. Dalam 3 tahun terakhir, terdapat 10 pihak ketiga, yaitu berasal dari donor maupun kegiatan umum namun sangat relevan dengan organisasi masyarakat sipil. Oleh karena penanggulangan TB seperti Upaya Kesehatan itu, Pemerintah Kabupaten Jember perlu Bersumber Daya Masyarakat, Pelayanan melihat kembali program/kegiatan terkait Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit penanggulangan TB yang dilaksanakan saat Menular, dengan rata-rata pertahun sebesar Rp10 ini agar lebih tepat sasaran. Rencana Aksi milyar atau 0,3 per-sen dari belanja daerah. Daerah (RAD) yang sedang disusun semestinya digunakan sebagai bahan utama menyusun Berdasarkan hasil tracking, lebih dari 80 persen program/kegiatan terkait TB agar anggaran yang (rata-rata Rp. 8,1 milyar/tahun) dari alokasi tersedia dapat digunakan untuk mempercepat anggaran yang disediakan digunakan untuk pencapaian SPM Kesehatan terkait TB.
3
REKOMENDASI Berdasarkan temuan dana analisis, atas komitmen Pemerintah Kabupaten Jember terkait penanggulangan TB sebagaimana dijelaskan di atas, sebenarnya Pemerintah Kabupaten Jember masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan alokasi anggaran kesehatan, khususnya untuk penanggulangan TB. Oleh karena itu, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: Pemerintah Daerah: 1. Pemerintah Daerah diharapkan segera menyelesaikan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis, dan menyusun road map penanggulangan TB di tingkat kecamatan dan Desa; 2. Pemerintah Daerah diharapkan melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan terkait penanggulangan TB dan menyusun program/ kegiatan untuk APBD P 2017 dan RAPBD 2018 berdasarkan RAD yang disusun; 3. Pemerintah Daerah diharapkan dapat me- ningkatkan alokasi anggaran untuk percepatan penanggulangan TB dalam APBD perubahan 2017 dan APBD 2018. Peningkatan anggaran tersebut difokuskan untuk kegiatan; a. Memperluas dan mengintensifkan promo si kesehatan masyarakat, dengan meli- batkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat sipil b. Meningkatkan kapasitas kader/pen- damping masyarakat penderita TB. c. Perluasan Jaminan Kesehatan, khusus- nya bagi masyarakat miskin.
d. Pemberdayaan terhadap pasien dan ke- luarga TB. e. Membuat database TB yang terpilah dan komprehensif. f. Secara bertahap membangun ke- mandirian daerah dalam pendanaan program penanggulangan TB. Mengurangi ketergantungan terhadap dukungan pendanaan dari lembaga donor yang sewaktu-waktu bisa meng- hentikan programnya di daerah. Pemerintah Daerah diharapkan untuk mengoptimalkan peran Public Private Mix (PPM) untuk memperluas keterlibatan masyarakat sipil dalam percepatan penanggulangan TB. Pemerintah Daerah diharapkan untuk mendorong pelibatan peran Demerintah desa dalam upaya percepatan penanggulangan TB (serta penyakit kronis lainnya) dalam rangka mewujudkan Jember sehat, melalui skema penggunaan ADD di desa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 1. DPRD diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mengesahkan Rencana Aksi Daerah Peananggulangan TB, serta menyusun road map penanggulangan TB; 2. DPRD diharapkan dapat menyetujui usulan kenaikan alokasi anggaran dari TAPD untuk program/kegiatan penanggulangan TB (dan penyakit kronis lainnya) pada APBD Perubahan 2017 dan APBD 2018 3. DPRD diharapkan dapat melakukan pengawasan pelayanan TB dengan melibatkan masyarakat.
Disusun Oleh: Forum Masyarakat Peduli TB Jember (FMPTB), Pimpinan Cabang Muslimat NU, Pimpinan Daerah Aisyiyah, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Jember, Tim Penggerak PKK, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Jember, Sekawan’s, Pimpinan Cabang Fatayat Nu, Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah, Komisi Penanggulangan Aids Jember, Pimpinan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Pelangi, Laras, Organisasi Gaya Warna (Ogawa) / LSM KKBS, Pimpinan Cabang Pelajar NU dan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah.
The Global Health Bureau, Office of Health, Infectious Disease and Nutrition (HIDN), USA agency for International Development (USAID), secara finansial mendukung telaah eksekutif ini melalui Challenge TB berdasarkan ketentuan Perjanjian No. AID-OAA-A-14-00029. Telaah eksekutif ini terwujud atas dukungan rakyat Amerika melalui USAID. Isi menjadi tanggung jawab Challenge TB dan tidak mencerminkan visi USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.