PENDAHULUAN
P
enetapan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis (TB) ,menjadi penyemangat sekaligus membutuhkan aksi nyata dalam mengimplementasikannya. Bentuk dukungan dan kerjasama dari semua pihak diharapkan mampu menanggulangi TB agar Surakarta Bebas TB Tahun 2025. Upaya Pemerintah Kota diharapkan dapat mengurangi kasus TB seperti kecenderungan kasus baru TB, fasilitas kesehatan dan permasalahan angka keberhasilan pengobatan TB. Angka notifikasi kasus TB di wilayah Jawa Tengah, pada tahun 2016 telah mencapai target (117/100.000),
sementara khusus untuk Kota Surakarta notifikasi kasus TB 370/100.000. Sehingga jika dibandingkan angka penemuan kasus. baru TB yang ternotifikasi, Kota Surakarta menempati peringkat ke empat di Jawa Tengah dengan penemuan sebanyak 2.641 (15%). Untuk kasus TB Kebal Obat (Multi Drugs Resistent MDR) di Jawa Tengah sendiri di Tahun 2015 sebanyak 142 kasus dan sebanyak 20 kasus (14%)TB MDR ditemukan di Kota Surakarta.
KOMITMEN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENANGGULANGAN TB
HIV-AIDS. Dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak menjadikan TB menjadi prioritas program karena telah tertulis dalam isu strategis dari Dinas Penanggulangan TB telah menjadi komitmen Kesehatan Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta dan telah tertuang dalam dokumen RPJMD 2016-2021 serta Renstra Penemuan Kasus Baru TB belum didukung oleh Dinas Kesehatan. Komitmen tersebut tertuang dalam ketersediaan fasilitas kesehatan. Di Eks Karesidenan slogan “WARAS”, mewujudkan masyarakat yang sehat Surakarta, sebanyak 20 kasus (14%)TB MDR jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang ditemukan di Kota Surakarta atau Di OPD Non Dinas sehat, menuju masyarakat yang produktif, kreatif Kesehatan. Dalam dokumen RAD ada 18 OPD terkait dan sejahtera serta membudayakan perilaku hidup RAD Penanggulangan TB selain Dinas Kesehatan. bersih sehat. Selain itu, Pemkot Surakarta sudah Kesadaran masyarakat/suspect TB untuk melakukan menerbitkan Instruksi Walikota Nomor 440/4869 pemeriksaan dahak masih kurang, masih adanya stigma dan diskriminasi bagi pasien TB, terutama tentang Percepatan Penanggulangan TB, hal ini di layanan swasta, menerapkan strategi DOTS untuk perkuat dengan adanya Peraturan Walikota Nomor tatalaksana kasus TB, padahal hasil SPTN 2013-2014 12 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) menunjukkan bahwa lebihdari 50 % masyarakat Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Surakarta, kalau sakit akan berobat ke layanan swasta (rumah yang diturunkan melalui pemberian pendampingan sakit, dokter praktek mandiri, klinik). PPM (Public Private Mix) dan pelatihan bagi PMO (Pendamping Menelan Obat) oleh Dinas Kesehatan. Dampak yang muncul akibat keberadaan virus Kebijakan ini, senada dengan mandat yang diberikan mycobacterium tuberculosis, penyakit TB oleh UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi Daerah, bidang kesehatan merupakan urusan pasien TB dan keluarga, secara sosial, penderita kongkuren pelayanan dasar yang dimandatkan TB akan mendapatkan stigma dan diskriminasi dari kepada daerah. lingkungan masyarakat setempat, meskipun sudah Tindak lanjut dari Komitmen Pemerintah Kota juga nampak pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan yang memuat visi dan misi Dinas Kesehatan yaitu Terwujudnya masyarakat Surakarta yang sehat, mandiri, dan berbudaya. Dimana terdapat 6 misi, dan semua visi 1-6 tersebut di atas sangat terkait dengan upaya penanggulangan, penanganan dan rehabilitasi bagi pendertia TB walaupun tidak secara eksplisit tertuang. Selanjutnya misi tersebut dijabarkan dalam isu strategis dimana ada 9 isu strategis dan pada poin ke 2 menyebutkan “pencegahan penyakit menular dan tidak menular“ termasuk didalamnya DB, TB dan
sembuh dari penyakit TB. Sedangkan secara ekonomi hilangnya mata pencaharian penderita TB yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari baik bagi pasien maupun keluarganya. Hilangnya produktifitas bisa disebabkan karena ketidakmampuan penderita TB untuk bekerja karena sakitnya bisa juga dikarenakan kematian yang lebih awal.
“Biaya pengobatan untuk satu pasien TB MDR dari awal hingga sembuh, diperkirakan sebesar Rp. 221.356.000 SETARA dengan harga Minibus baru”. Masih rendahnya penemuan kasus TB baru di Surakarta, tahun 2015 sebanyak 1.448, sedangkan target yang tercatat dalam dokumen RAD sampai dengan tahun 2021 mencapai angka 2.715. Untuk periode tahun berjalan 2017 capaian berada di
2
kisaran 30%. Sesuai paparan Dinas Kesehatan tentang Situasi TB di Surakarta penemuan kasus TB maupun angka kesembuhan masih banyak ditemukan di UPT Puskesmas yang tersebar di 5 Kecamatan.
Isu Penanggulangan TB masih menjadi domain Dinas Kesehatan, belum menjadi usulan kegiatan di OPD Non Dinas Kesehatan sesuai dengan penelusuran dokumen APBD 2015-2017 telah ditemukan belum adanya alokasi anggaran penanggulangan TB Di OPD Non Dinas Kesehatan. Dalam dokumen RAD ada 18 OPD terkait RAD Penanggulangan TB selain Dinas Kesehatan. Kesadaran masyarakat/suspect TB untuk melakukan pemeriksaan dahak masih kurang, masih adanya stigma dan diskriminasi bagi pasien TB.
Rekomendasi
1. Pemerintah Daerah Dari hasil kajian dan temuan tersebut, maka Koalisi Masyarakat Peduli TB merekomendasikan: 1. Dalam membangun sistem rujukan, Dinas Kesehatan hendaknya melakukan MOU dengan Ikatan Dokter Spesialis Paru dan Dokter Praktek serta klinik Swasta yang melayani pasien TB 2. Pemerintah Kota melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RAD yang dilakukan oleh OPD. 3. Adanya pertemuan koordinasi dalam pelaksanaan RAD di lingkungan unit kerja Pemerintah Kota Surakata
Masih mininmnya anggaran daerah untuk kegiatan spesifik penanggulangan TB, Jika melihat anggaran spesifik untuk TB, maka kita akan melihat sebagaimana dalam tabel 1. Anggaran program penanggulangan TB di Kota Surakarta masih minim. Tabel 1 menunjukkan bahwa tren anggaran spesifik penanggulangan TB di Kota Surakarta mengalami penurunan signifikan. Tahun 2017 (perubahan) hanya dialokasikan sebesar Rp 56.740.000,- menurun dari yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp 94.175.000,-. Alokasi anggaran tersebut lebih rendah dibanding tahun 2016 sebesar Rp 162.040.000,-, dan pada tahun 2015 sebesar Rp 122.925.000, -. Tabel 1 menunjukan bahwa upaya penanggulangan TB harus terus diperjuangkan. Pemerintah daerah harus terus mengawal kebijakan termasuk juga mengalokasikan anggaran yang memadahi agar target dari kebijakan (perwali dan RAD) bisa lebih mudah terlaksana agar 2025 Kota Surakarta Bebas TB.
Sumber : www.harnas.co
3
4. Mendorong pelibatan peran masyarakat melalui forum koordinasi penanggulangan TB. 5. Perlunya membangun isu bersama dalam penanggulangan TB, dengan melibatkan stakeholder lainnya, Perguruan Tinggi, Pengusaha dan Masyarakat. 6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan TB dalam APBD perubahan 2017 dan APBD tahun-tahun selanjutnya, dan dipriorotaskan untuk: a. Kegiatan upaya meningkatkan temuan kasus TB baru. b. Kegiatan penanganan baik medis c. maupun non medis pada pasien TB dan TB MDR. d. Kegiatan koordinasi forum penanggulangan TB
Penutup
Melihat situasi penanganan TB di Kota Surakarta. Koalisi Masyarakat Peduli TB Kota Surakarta berharap adanya komitmen dari pemerintah untuk menjalankan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah diikuti dengan perencanaan dan penganggarannya, sehingga akan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Surakarta.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1. Melakukan evaluasi khusus atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan TB secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat 2. Mendorong dan memastikan kegiatan yang disusun oleh OPD yang mendapatkan tanggungjawab dalam RAD, untuk menganggarkan kegiatan sesuai RAD. 3. Memastikan kebutuhan anggaran OPD dapat Sumber : Koalisi masyarakat peduli TB Surakarta menjawab permasalahan dan tantangan dalam penanggulangan TB di Kota Surakarta.
Disusun oleh: Koalisi Masyarakat Sipil Peduli TB Surakarta: PATTIRO Surakarta, LSK Bina Bakat, Yayasan Kakak, Spek-HAM, Mitra Alam, Gaya Mahardika, PDA Aisyiah, KPAD Kota Surakarta, KDS Solo Plus, Lentera, Muslimat NU, Fatayat NU, MP3S, Yayasan Sari, HMI dan Forum Paru Sehat
The Global Health Bureau, Office of Health, Infectious Disease and Nutrition (HIDN), USA agency for International Development (USAID), secara finansial mendukung telaah eksekutif ini melalui Challenge TB berdasarkan ketentuan Perjanjian No. AID-OAA-A-14-00029. Telaah eksekutif ini terwujud atas dukungan rakyat Amerika melalui USAID. Isi menjadi tanggung jawab Challenge TB dan tidak mencerminkan visi USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.