pertengahan tahun 2017 ditemukan 15 pasien TB resisten obat (MDR) (Sumber: Data SR TB Aisyiyah). ayapura, yang merupakan ibukota Papua, memiliki Angka kesembuhan tertinggi adalah 68% yang dipersoalan TB yang belum terselesaikan. Tabel capai pada tahun 2011 dan 2015, jauh di bawah target 1 menunjukkan angka penemuan kasus TB/ Case kesembuhan nasional adalah >85%. Detection Rate (CDR) pada tahun 2015 sebanyak 547 Tabel 1: Situasi Cakupan Program Penanggulangan TB (P2TB) kasus. Pada tahun 2015, angka penjaringan suspect di Kota Jayapura dari 2010- 2015 TB paru ditemukan sebesar 1.463 per 100.000 jumlah penduduk. Proporsi pasien BTA Positif sebanyak 17% dari suspect, proporsi pasien TB Paru BTA positif yang diobati sebanyak 44%, dan proporsi pasien TB anak diantara seluruh pasien TB sebanyak 14%. Sementara angka konversi (Conversion Rate) 69 %, dan angka kesembuhan (Cure Rate) Kota Jayapura tahun 2015 sebesar 68 %. (Sumber: Kepala Seksi Imunisasi Dinas Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Kesehatan Kota Jayapura, 5 Agustus 2017). Tahun 2016, angka penemuan kasus TB sebanyak 207 dan
PENDAHULUAN
J
Sumber : Koalisi Jaring TB Kota Jayapura
Penyakit TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis membawa dampak negatif terhadap sosial ekonomi bagi masyarakat, terlebih pada keluarga atau orang disekitar pasien TB. Seorang pasien akan membutuhkan biaya dalam melakukan pengobatan TB, lama berobat membutuhkan waktu 6-24 bulan. Pasien dengan TB (reguler dan MDR) diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp 12 juta hingga Rp 68 juta per pasien. Jumlah tersebut digunakan untuk biaya dalam menjalani pengobatan, hidup dan kebutuhan keluarga diluar biaya obat. Kondisi lain yang akan dihadapi oleh pasien adalah kehilangan pendapatan bagi dirinya dan keluarga jika dihitung dari lama pengobatan dengan UMK daerah maka akan didapati kerugian sebesar Rp 16 - 64 juta/ per pasien. Urusan kesehatan merupakan urusan kongkuren wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab atas urusan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan disebutkan bahwa “Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standard dan harus
2
terlayani 100%”. Dengan demikian, Pemerintah Kota Jayapura memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya penanggulangan TB sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan yang tercermin dari kebijakan dan anggarannya.
ANALISIS KOMITMEN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DALAM MENANGGULANGI TB
Pemerintah Kota Jayapura telah memiliki komitmen untuk mengatasi penyakit TB, sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 20112017, yaitu Meningkatnya derajat dan mutu kesehatan masyarakat yang telah tertuang dalam Visi “Masyarakat Kota Jayapura Yang Beriman, Maju, Mandiri Dan Sejahtera”. Misi ke empat yaitu meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat. komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan disahkannya Peraturan Daerah No 15 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis. Saat ini, Pemerintah Kota Jayapura sedang menyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB. Alokasi anggaran di bidang kesehatan dalam kurun 2015-2017 meningkat secara bertahap. Anggaran tersebut terdapat dalam beberapa program/kegiatan yang telah direncanakan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini.
Tabel 2: Anggaran Bidang Kesehatan 2015-2017
2. Layanan Kesehatan, yaitu masih rendahnya sarana dan prasarana dalam menunjang layanan bagi pasien TB dan suspect TB di Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya (RSU/RS Swasta/ Klinik). Puskesmas sebagai lini terdepan dalam pelayanan kesehatan TB bagi masyarakat, sangat diharapkan memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan layanan optimal kepada masyarakat, khususnya Sumber : Koalisi Jaring TB Kota Jayapura dalam menangani penyakit TB. Sayangnya, saat Sumber: Paparan Kepala Bidang Sosial Budaya, 4 Agustus ini belanja kegiatan spesifik TB yang berada di 2017 Puskesmas sangat bervariasi besarannya dengan total anggaran di enam (6) dari tiga belas (13) Puskesmas yang ada di Kota Jayapura sebesar Rp. 64.750.000,-. 3. Masyarakat, yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengobatan, Upaya penanggulangan TB dilakukan melalui dikarenakan pola pengobatan yang lama, dan masih dukungan terhadap fasilitas, sarana dan perlunya penguatan terperan kader dan relawan dalam prasarana layanan Tuberkulosis. Anggaran untuk pengendalian TB, rendahnya pola kordinasi dalam penanggulangan TB terbagi menjadi dua kategori, melakukan pengendalian TB dikota Jayapura. yaitu (i) anggaran spesifik TB; dan (ii) anggaran kegiatan umum yang relevan untuk TB. Tahun 2017, TB dapat disembuhkan dengan pengobatan jangka anggaran bidang kesehatan dialokasikan sebesar Rp. pendek melalui strategi Directly Observed Treatment, 57.090.854.650 atau 4,06% dari total belanja APBD Short-course ( DOTS ) yaitu pengawasan secara Rp. 1.405.418.440,377 (Rp 1,4 Triliun). Dari jumlah langsung pengobatan jangka pendek (Permatasari tersebut, hasil studi anggaran Dinas Kesehatan A, 2005). Dalam Strategi DOTS ada lima komponen tahun 2017 menemukan bahwa alokasi belanja dan salah satunya terkait adalah cara pengobatan spesifik TB hanya sebesar Rp. 368.880.000,- dalam standar selama 6 – 8 bulan untuk semua kasus bentuk pemberian makanan tambahan (PMT). tuberkulosis dengan pemeriksaan sputum positif, Adapun belanja umum namun relevan dengan dalam dengan pengawasan pengobatan secara langsung, penanggulangan TB, seperti belanja obat-obatan untuk sekurang-kurangnya dua bulan pertama untuk penyakit menular dialokasikan sebesar Rp. (Kementerian Kesehatan RI, 2011). TB Paru dapat 4.523.926.000,-. Jika dibandingkan antara alokasi diobati dengan strategi DOTS bila dilakukan sesuai anggaran dengan besaran permasalahan TB yang ada, standar pengobatan dan di dukung dengan partisipasi jumlah anggaran saat ini belum memadai dan perlu masyrakat dengan dukungan penganggaran yang ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian SPM cukup dari pemerintah. terkait TB. Melihat situasi penanganan TB di Kota Jayapura dan REKOMENDASI komitmen pemerintah dalam hal ini telah terbit Perda No 15 Tahun 2016. Kami dari Masyarakat Jaring TB Terdapat tiga masalah utama yang perlu mendapatkan Kota Jayapura merekomendasikan hal-hal berikut ini. perhatian, yaitu: 1. Kebijakan, perlunya peraturan teknis dalam mendorong implementasi Peraturan Daerah No. 15 tahun 2016,
3
Sumber : Koalisi Jaring TB Kota Jayapura
rangka pengawasan dan penanggulangan TB b. Kebutuhan pengobatan bagi pasien yang tidak mampu 1. Perlunya Rencana Aksi Daerah untuk c. Penguatan kapasitas kader untuk terlibat penanggulangan TB yang ditetapkan dengan dalam penanggulangan TB kebijakan Daerah (Perwal) untuk mengikat seluruh unit kerja pemerintah dan stake holder 5. Meningkatkan kordinasi perencanaan bidang kesehatan guna penangangan TB di Kota Jayapura, terkait lainnya untuk secara bersama-sama melalui road map penanganan TB berdasarkan menanggulangi TB yang lebih responsif terhadap sebaran TB di Jayapura. pasien TB.
PEMERINTAH DAERAH
2. Mempercepat ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana layanan kesehatan bagi pasien TB dan suspect TB pada Puskesmas dan unit layanan pemerintah daerah. 3. Menyiapkan program kolaborasi dengan pemerintah Desa dalam penggunaan anggaran Dana Desa dan pihak swasta dalam hal penggunaan dana CSR untuk mengefektifkan pelayanan bagi TB dan suspect TB. 4. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan TB dalam APBD perubahan 2017, dan APBD tahun-tahun berikutnya. Peningkatan alokasi anggaran agar diprioritaskan untuk: a. Pemeriksaan rutin bagi masyarakat dalam
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1. Memberikan dukungan peningkatkan anggaran kepada Puskesmas melalui Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan TB 2. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja bidang kesehatan dalam melakukan penanganan penyakit menular khususnya TB secara partispatif dengan melibatkan masyarakat 3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 15 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Jayapura, secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat Disusun Oleh:
Aisyiyah, Yayasan Harapan Ibu, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, SR TB Aisyiyah, KMP TB Agape, KMP TB Jopolala, ATAP, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, KDS Cenderawasih TB Papua, ICDP, Asyifa, Ilalang dan LPM Equator Papua
The Global Health Bureau, Office of Health, Infectious Disease and Nutrition (HIDN), USA agency for International Development (USAID), secara finansial mendukung telaah eksekutif ini melalui Challenge TB berdasarkan ketentuan Perjanjian No. AID-OAA-A-14-00029. Telaah eksekutif ini terwujud atas dukungan rakyat Amerika melalui USAID. Isi menjadi tanggung jawab Challenge TB dan tidak mencerminkan visi USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.
3