Buletin Tax Amnesty

SEPTEMBER 2016 BULETIN #1

Kebijakan TAX AMNESTY TAX

Seperti yang telah diketahui bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan reformasi kebijakan dalam perpajakan secara simultan dari tahun ini hingga akhir Maret 2017 mendatang, berupa kebijakan tax amnesty.

menyimpan uang di luar negeri seperti Singapura dengan memanfaatkan tax treaty. Kendala yang terjadi pada kebijakan tax amnesty pun dapat disikapi dari segi positif oleh Wakil Ketua DPR. Yang dimana, dengan adanya pemberitaan tersebut, tentu masyarakat akan mengetahui UU tentang tax amnesty beserta pro dan kontranya.

“Hikmahnya, publik jadi tahu ada UU ini dari awal dan ini bagus supaya orang mulai berdebat soal ini”, kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Sebelumnya beberapa pihak sempat pesimis karena hasil survei Apindo terkait potensi partisipasi tax amnesty sekitar Rp. 2.000 triliun, baik repatriasi maupun sekadar deklarasi. Namun kekhawatiran akan nasib kebijakan tax amnesty pun hilang, pasalnya partisipasi WP terkait kebijakan tersebut melebihi ekspektasi pemerintah.

Diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara dan roda perekonomian Indonesia. “Ibaratnya, tax amnesty akan mengubah dana abu-abu menjadi dana halal secara hukum”, ucap Wijayanto Samirin Staf Khusus Wakil Presiden bidang Ekonomi dan Keuangan. (nin/dza)

Secara sederhana tax amnesty adalah pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah.

Pengampunan pajak ini objeknya bukan hanya yang disimpan di luar negeri saja, tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar. Walau sesungguhnya amnesti pajak pernah diberlakukan tahun 1984 dan 2004, tapi pelaksanaannya tidak efektif karena respon WP sangat kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh selain itu para penegak hukum tak memberi support lebih terkait kebijakan tax amnesty. Namun pemerintahan Jokowi tetap optimis untuk memberlakukan lagi kebijakan tax amnesty, yang secara resmi disahkan oleh DPR pada Selasa (28/06).

Melalui Undang-Undang tax amnesty yang telah disahkan tersebut, para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah. Tarif tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yakni bagi usaha kecil menengah, bagi wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri, serta deklarasi aset di luar negeri tanpa repatriasi.

Untuk wajib pajak usaha kecil menengah yang mengungkapkan harta sampai Rp. 10 miliar akan dikenai tarif tebusan sebesar 0,5%, sedangkan yang mengungkapkan lebih dari Rp. 10 miliar dikenai 2%.

Lalu, untuk waib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri akan diberi tarif tebusan sebesar 2% untuk Juli-September 2016, 3% untuk periode Oktober-Desember 2016, dan 5% untuk periode 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017. Terakhir, wajib pajak yang mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa repatriasi akan dikenai tarif 4% untuk periode JuliSeptember 2016, 6% untuk periode Oktober-Desember 2016, dan 10% untuk periode Januari-Maret 2017. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kalau wajib pajak bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri maka akan diberikan tarif tebusan yang lebih rendah “Kalau repatriasi, maka lebih rendah uang tebusannya. Kalau tidak repatriasi, boleh tapi lebih tinggi (uang tebusannya),� kata Bambang B, Minggu (13/12).

Besarnya pengaruh tax amnesty terhadap pendapatan negara dari sektor pajak, ternyata mengalami pro dan kontra.

Pendapat pro mengatakan bahwa kebijakan tax amnesty bisa menjadi solusi yang efektif unruk meningkatkan jumlah WP baru dan penerimaan pajak, namun terdapat kontra yaitu mendorong warga yang taat pajak menjadi “nakal� karena ada faktor kecemburuan.

Usaha pemerintah pun menemui beberapa kendala, pasalnya pemerintah Singapura telah menyiapkan sejumlah skema untuk menahan uang WNI yang disimpan di bank-bank Singapura. Sadar ada potensi penarikan dana yang cukup besar, maka perbankan negeri Singa itu menawarkan paket pembayaran pajak gratis. Dengan syarat dana yang tersimpan di bank negara itu tidak ditarik dan dipindahkan di Indonesia. Namun kendala tersebut dianggap wajar, karena kebijakan tax amnesty akan memengaruhi likuiditas suatu negara. Berdasarkan pemberitaan CNN, memang banyak orang Indonesia yang