Kampus Merdeka

“Kampus Merdeka”, Apa Kata Mereka?

Menteri Mendikbud Nadiem Makarim ( sumber : edukasi.kompas.com)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim melahirkan kebijakan baru bagi pendidikan tinggi, yaitu dengan program “Kampus Merdeka”. Program “Kampus Merdeka” ini disampaikan oleh Mendikbud Nadiem di Jakarta, Jumat (24/1/2020) dalam rapat koordinasi kebijakan tinggi kepada media. Mendikbud Nadiem dalam rapatnya mengungkapkan, bahwa Inilah tahap awal untuk mengubah kualitas pada perguruan tinggi yang pelaksanaannya akan segera dilangsungkan tanpa perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Undang – Undang”. (Source : edukasi.kompas.com) Universitas Padjajaran sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia turut mendukung program “Kampus Merdeka” ini sesuai kebijakan yang telah ada.

Pada pelaksanaanya mahasiswa mendapatkan hak belajar diluar program studi di Unpad selama 1 (satu) semester hingga paling lama 2 (dua) semester. Dari kebijakan tersebut, banyak sekali tanggapan pro maupun kontra dari beberapa mahasiswa, terkait program “Kampus Merdeka”. Salah satunya ialah fakultas pertanian Unpad yang telah melakukan sosialisasi pada mahasiswa angkatan 2018 dan 2019 terkait program ini. Beberapa mahasiswa mengungkapkan “Kampus Merdeka” dapat menjadi wadah untuk mengembangkan diri sendiri dan mencari pengalaman. Adapula yang mengutarakan, bahwa program ini terlalu terburu – buru sehingga dinilai belum cukup waktu untuk memberi keputusan ikut, tidaknya dalam program ini. Widi, Faperta Unpad 2018 mengatakan “Alasan Widi Ikut Kampus Merdeka karena menguntungkan bagi Widi sendiri. Selain bisa mempercepat studi, berkesempatan juga untuk melalukan riset di lembaga atau instansi tertentu melalui student exchange atau magang, dan memberikan pengalaman nyata seperti budaya dan pengetahuan baru” ujarnya lewat keterangan tertulis kepada Genera, Selasa (20/10/2020). Istilah “Kampus Merdeka” sebetulnya belum terlalu tepat karena dalam penerapannya masih terdapat batasan kuota mahasiswa dan dilakukan seleksi dengan ketentuan yang perlu dipenuhi seperti minimal IPK, sertifikat TOEFL, dan yang lainnya sehingga tidak sepenuhnya dapat dikatakan “merdeka”. Selain persyaratan, waktu dalam pemilihan yang terkesan terburu – buru menjadi pertimbangan Riska dan Dewi yaitu mahasiswi fakultas pertanian Unpad untuk tidak mendaftarkan diri pada program “Kampus Merdeka”. Mereka berkata, “bahwa dengan waktu yang terlalu singkat, prosedur yang ribet, dan harus mengajukan pra proposal, kami tidak bisa membuahkan hasil yang optimal”. Berbeda dengan salah satu pendapat mahasiswi Unpad fakultas pertanian angkatan 2018, “Kampus Merdeka ini bagus menurut gua, cuma kita juga gatau bakalan berhasil atau engga karena emang for the first time banget kan Kemendikbud netapin ini”, Ujarnya. Ia pun menambahkan, bahwa melihat program “Kampus Merdeka” dapat membuat mahasiswa memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat berguna dibandingkan dengan kuliah regular seperti biasa. (LG10/Syifa Rahmah).

Editor : (LG10/Yamandita Adzkia)