KOPERASI & UKM No. 04 - Juni.2017

KOPERASI & UKM

No. 04 - Juni.2017

Koperasi untuk Keadilan Ekonomi dan Kesejahteraan H.03

H.8

H.18

Koperasi untuk Keadilan Ekonomi dan Kesejahteraan

Zulkifli Hasan Koperasi Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi

KWIQ, Koperasi Diaspora Indonesia

@KemenkopUKM

Daftar isi

2 DAFTAR ISI 3 LIPUTAN KHUSUS 6 SEJARAH HADIRNYA KOPERASI DI INDONESIA 7 JEJAK RINTISAN KOPERASI DI KOTA SATRIA

19 INSPIRASI KOPERASI: Gula semut bagi sebagian kalangan kerap dianggap sebagai komoditas yang kurang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun siapa sangka dengan bermodalkan produk gula semut secara konsisten nyatanya mampu mengantarkan Koperasi Serba Usaha (KSU) Jatirogo di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk go internasional.

M

enempuh perjalanan selama tujuh dasawarsa bukanlah sesuatu yang singkat, dalam rentang waktu sepanjang itu satu generasi ke generasi lalu lalang datang dan pergi. Demikianlah cermin perkoperasian Indonesia ketika 12 Juli 2017 genap berusia 70 tahun.

Usia 70 tahun mengandung makna yang sarat sebagai usia yang telah melampaui masa keemasan. Maka sewajarnya jika koperasi Indonesia idealnya telah mampu mendatangkan manfaat nyata bagi bangsa dan negara.

Terlebih sejak awal pendiriannya, ia dinobatkan sebagai soko guru perekonomian bangsa. Bahkan dalam

8 WAWANCARA TOKOH Zulkifli Hasan Koperasi Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi

10 WAWANCARA TOKOH: Subiakto Tjakrawerdaya Koperasi Wadah Pengentas Kemiskinan

12 WAWANCARA TOKOH Syarief Hasan Potensi Koperasi Indonesia Berkelas Dunia

16 INSPIRASI KOPERASI Koperasi Amoghasiddhi Bermula Dari Mimpi Sang Pendiri

14 WAWANCARA TOKOH Nurdin Halid Koperasi Pengawal Bangsa Menuju Sejahtera

20 UCAPAN Dirgahayu 70 Tahun Koperasi Nasional dan Idul Fitri 1438 H

UUD 1945 pasal 33, disebutkan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dan oleh Bapak Koperasi Indonesia Bung Hatta pasal 33 disebut sebagai wujud dari koperasi dimana politik ekonomi Indonesia adalah koperasi.

Dalam perjalanan yang panjang ini koperasi telah mewarnai perekonomian bangsa Indonesia. Ada begitu banyak terlahir koperasi besar di sisi lain banyak juga koperasi sekadar papan nama. Pemerintah pun dengan segala upaya terus memberdayakan koperasi melalui berbagai regulasi dan fasilitas.

Namun, pemerintah tidak bisa sendiri memajukan koperasi di Indonesia,

tak kalah pentingnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi.

Secara sadar masyarakat membentuk koperasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya.

Dua hal ini yang harus dicari benang merahnya sehingga koperasi benarbenar bisa menyejahteraan rakyat dan mewujudkan pemerataan ekonomi rakyat Indonesia.

E-magazine edisi khusus ini akan mengulas perjalanan panjang sejarah terbentuk koperasi Indonesia dalam pandangan parah tokoh-tokoh koperasi.

Selamat HUT KOPERASI INDONESIA ke 70 tahun!

Salam.

Kepala Biro Umum Penanggung Jawab: Hardiyanto, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat: Darmono, MM RedakturKepala Bagian Tata Usaha: Drs. Bambang Sunaryo, Penyunting/Editor-Kasubag Advokasi Hukum: M.Maulana, S.I.Kom, Penyunting/Editor: Edy Haryana, S.Sos, Desain: Muhammad Ali, Adhiguna Suryadi, Mulyadi, Fotografer: Timbul Priyono, Topik, Kurniawan, Sekretariat: Nurlailah, Fira Desiana Nasril, Suhandi, Imam Ahmad Al Hushori, Sutarsono. S.sos, Ali Imron Rasidi, Rr. Dwitya Suci, Pradityo Ariwibowo, Nur Sholeh, M. Kamal, Wira Suanda

2

2017

Liputan Khusus

Koperasi untuk Keadilan Ekonomi dan Kesejahteraan

Monumen peringatan Kongres Koperasi I pada 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat (Dok.Humas Kemenkop UKM)

S

uara mesin-mesin tenun tua menderu perlahan di ruangan yang tampak kumuh. Dinding ruangan berwarna putih kusam dan kotor. Langit-langit yang terbuat dari rumbia sudah menghitam dan sebagian hampir roboh.

Para pekerja hanya bekerja di bawah penerangan seadanya

dengan bantuan sinar matahari yang menembus langit-langit yang hampir rubuh.

Siapa sangka ruangan yang tampak menyedihkan itu adalah saksi bisu sebuah peristiwa bersejarah bangsa Indonesia, yakni Kongres Koperasi I yang berlangsung 11 – 14 Juli 1947, di Tasikmalaya, Jawa

Barat.

Gedung tersebut merupakan Pabrik Tenun Perintis milik Persatuan Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT) yang telah berdiri sejak 1934.

PKKT sebagai tuan rumah, menyediakan ruang pabrik tenunnya sebagai tempat berlangsungnya kongres selama empat hari.

2017

3

Kongres dibuka oleh Mohammad Hatta, Wakil Presiden RI ketika itu dan dihadiri oleh 500 tokoh koperasi dari 51 kabupaten di Indonesia.

Berdasarkan literatur, prakarsa mengadakan Kongres Koperasi dibangkitkan oleh Pengurus Harian Pusat Koperasi Priangan yang sedang mengungsi dari Bandung ke Tasikmalaya karena situasi keamanan cukup genting. Semangat mengadakan kongres didorong keinginan besar melawan dan menghapus pengaruh ekonomi kolonial yang tidak cocok dengan tata kehidupan bangsa Indonesia.

Kongres Koperasi I menghasilkan keputusan penting, antara lain membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rayat Indonesia (SOKRI) yang merupakan cikal bakal Dekopin; menetapkan Niti Sumantri sebagai Ketua Presidium, Azas gotong royong; Kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945; Mendirikan Bank Koperasi Sentral, Ditetapkan Konsepsi Rakyat Desa; Mempertebal dan memperluas Pendidikan Koperasi Rakyat dikalangan masyarakat; Distribusi barangbarang penting diselenggarakan oleh Koperasi, dan menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Kini semua bisa melihat, di lahan gedung PPKT itu berdiri tegak monumen Hari Koperasi Indonesia 12 Juli 1947, satu-satunya keistimewaan sebagai jejak peristiwa bersejarah bangsa Indonesia di Tasikmalaya.

“Kongres Koperasi I adalah peristiwa yang sangat luar biasa.

Dalam situasi sulit masa-masa awal kemerdekaan, tokoh-tokoh koperasi memiliki semangat besar untuk mengibarkan panji-panji koperasi,” kata M. Mumu, Dewan Penasehat PPKT yang ditemui di kantornya.

Sejatinya, sejarah mencatat Bung Hatta bukanlah orang pertama 4

2017

yang menorehkan jejak koperasi di Indonesia. Jauh sebelum perannya, seorang Patih dari Purwokerto, Raden Arya Wiraatmadja. Sang Patih mendirikan bank simpan pinjam di Purwokerto pada 1896 yang menjadi embrio koperasi Indonesia.

Namun Bung Hatta adalah tokoh yang paling intensif membangun konsep koperasi di Indonesia.

Bung Hatta yang kemudian menjadi Bapak Koperasi Indonesia, dalam berbagai pidatonya menjelang penyusunan UUD 1945, Bung Hatta menegaskan Indonesia harus keluar dari masalah ekonomi warisan kolonial. Bertolak dari pemikiran itu, Hatta menekankan ekonomi Indonesia mestilah menjauh dari individualisme dan semakin mendekat kepada kolektivisme, yaitu sama sejahtera.

Kolektivisme disebut sesuai dengan cita-cita hidup Indonesia yang kehidupan sosialnya menitikberatkan pada sifat gotong-royong.

Hatta mengatakan dasar perekonomian yang cocok dengan semangat tolong-menolong adalah koperasi.

“Seluruh perekonomian rakyat harus berdasarkan koperasi”. Hatta yang juga begitu gigih memperjuangkan pemikirannya tentang koperasi agar masuk dalam pasal 33 UUD 1945.

Menjaga Semangat Mumu mengatakan semangat perkoperasian seperti masa kemerdekaan harusnya terus menyala hingga sekarang.

Namun, pria tua ini justru menilai terjadi kemunduran semangat koperasi di Indonesia. Dia menyebutkan memasuki saat masa Orde Baru, koperasi hanya menjadi alat politik pemerintah.

Koperasi dimanjakan dengan berbagai fasilitas bantuan dan menjadi indikator keberhasilan pemimpin daerah. Akibatnya, tegas Mumu, kemandirian koperasi hilang.

Justru muncul koperasi-koperasi manja yang hanya mencari bantuan.

Bahkan gerakan koperasi melempem, tidak berjuang memperbaiki kondisi koperasi di Indonesia.

Beben Bahren, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi mengakui pertumbuhan koperasi di Tasikmalaya sebagai kota bersejarah koperasi tidak cukup menggemberikan. Koperasi batik, dulunya sebagai salah satu koperasi unggulan di Tasikmalaya, hidupnya kini terseok-seok.

Banyak koperasi batik tergilas oleh perkembangan batik yang dari batik tulis dan cap berubah ke batik printing atau batik tekstil.

Batik printing mampu memproduksi massal sedangkan batik tradisional produksinya sangat rendah.

Sentra-sentra batik di Tasikmalaya sebagian lenyap berganti hiruk pikuk bisnis modern.

“Koperasi batik yang tidak kompetitif akhirnya gulung tikar, akibatnya perajin-perajin batik meninggalkan profesi yang sudah turun-temurun. Para angota koperasi yang anggotanya adalah pengrajin batik memilih mengubah asetnya menjadi rumah kos. Lebih menguntungkan buat mereka,” kata Beben yang juga pernah menjadi Ketua Koperasi Mitra Batik, Tasikmalaya.

Beben mengatakan, meredupnya koperasi batik tidak hanya terjadi di Tasikmalaya tetapi hampir seluruh koperasi batik di Indonesia.

Namun, dia menegaskan koperasi batik terus berjuang untuk tetap bangkit apalagi saat ini permintaan batik dalam negeri meningkat. Hanya saja, Beben yang juga pernah sebagai Direktur Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) itu mengharapkan perlu dukungan pemerintah terhadap bangkitnya kembali koperasi batik Indonesia.

“Koperasi mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan” Puspayoga Menteri Koperasi dan UKM RI

Kancah Ekonomi Nasional Sejak Bung Hatta mencetuskan koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa, koperasi memainkan peran dalam kancah perekonomian nasional. Meski faktanya koperasi belum terlampau jauh tertinggal, perekonomian masih saja didominasi oleh usaha swasta dan BUMN. Pada masa sekarang koperasi mengalami perkembangan usaha dan kelembagaan yang mengairahkan. Namun demikian, koperasi masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha.

Di tengah persaingan yang demikian ketat, koperasi tetap mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi yang tercatat

aktif mencapai 152.370 unit dengan jumlah anggota 26.741.848 orang.

Sementara jumlah modal Rp87,97 triliun dan modal luar Rp83,82 triliun.

Volume usaha koperasi sebesar Rp 176,2 triliun dan memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp8,3 triliun.

Melihat data tersebut, terungkap jumlah anggota koperasi dibandingkan masyarakat Indonesia masih sangat senjang. Kebutuhan berkoperasi di Indonesia masih sangat tinggi. Pemberdayaan koperasi secara terstruktur mengubah struktur perekonomian nasional yang selama ini didominasi swasta dan BUMN, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN)

Puspayoga menegaskan, koperasi akan mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

“Bahkan, dengan pemerataan ekonomi tersebut mampu memperkokoh NKRI. Dan hal itu sudah jelas tergambar dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa ekonomi disusun atas asas kekeluargaan, yang mana hal itu tergambar dalam koperasi,” kata Menkop.

Merujuk pada pernyataan Bung Hatta bahwa koperasi dipandang sebagai jalan terbaik untuk membangun berangsur-angsur ekonomi rakyat lemah. Koperasi, tegas Bung Hatta, titik beratnya kerja sama, tolong-menolong.

Koperasi merupakan salah satu anasir menghilangkan kemiskinan. •

2017

5

Sejarah Hadirnya Koperasi Di Indonesia Perjalanan Koperasi sampai Terbentuknya Hari Koperasi Indonesia 12 Juli 1947 Setelah Indonesia merdeka, Bapak Koperasi Indonesia yaitu Bung Hatta melaksanakan Kongres Koperasi untuk pertama kalinya di Tasikmalaya dengan di tetapkan berdirinya Sentral Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (SOKRI).

Setelah semua yang telah dilewati, maka tanggal 12 Juli dijadikan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Hingga saat ini koperasi semakin berkembang bukan hanya sebagai alat perjuangan membebaskan rakyat dari penderitaan, namun menjadi alat bantu pembangunan dan perkembangan perekonomian Indonesia yang saat ini semakin pesat. Dengan didasari pada asas kekeluargaan, koperasi telah memperbaiki taraf hidup bangsa Indonesia.

1942 Dengan Indonesia yang diduduki Jepang, maka mereka mendirikan koperasi sendiri dengan nama “Kumiyai”. Awalnya yang berjalan mulus, semakin lama fungsi koperasi Jepang menjadi alat untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

1933 Perkembangan Koperasi Indonesia tidaklah selalu berjalan dengan mulus, dengan di keluarkannya UU menyerupai UU No. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk kedua kalinya.

1929 Didirikannya Partai Nasional Indonesia, bertujuan menyebarluaskan semangat perkoperasian di tanah air.

1927 Dibentuknya Serikat Perdagangan Islam dengan tujuan memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha pribumi.

1915 Terlahir UU Koperasi yang pertama yaitu “Verordening Op De Cooperative Vereenigining” yang bunyinya sama dengan UU bagi rakyat Indonesia, anggaran dasar koperasi tersebut harus dalam Bahasa Belanda dan dibuat di hadapan notaris.

1908 Raden Soetomo mendirikan perkumpulan “Budi Utomo” untuk memanfaatkan sektor perkoperasian bagi kesejahteraan rakyat miskin. Mulai dari industri kecil dan kerajinan, kongres Budi Utomo juga melakukan perbaikan dan peningkatan kecerdasan rakyat di Yoyakarta.

6

2017

Jejak Rintisan Koperasi di Kota Satria “Patih tak tahan melihat nasib para priyayi dalam mengatasi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang banyak terjerat lindah darat. Sehingga beliau berpendapat sudah saatnya menggalang kekuatan yang ada untuk membantu yang lemah melalui upaya-upaya kebersamaan,”

S

ejarah boleh saja perlahan menimbun ingatan banyak orang tentang Purwokerto yang dikenal dengan Kota Satria.

Kota ini, 121 tahun lalu menjadi saksi berdirinya De Poerwokertosche Hulp En Spaarbank der Inlandsche bestuur Ambtenaren dalam bahasa Indonesia berarti bank simpan pinjam untuk para priyayi Purwokerto. Entitas ini menjadi rintisan koperasi dan cikal bakal perkembangan perbankan di Indonesia.

Inisiatif mendirikan bank simpan pinjam pada 1896 dimulai oleh Raden Arya Wiraatmadja seorang Patih di Purwokerto. Bank yang juga disebut dengan Bank Pertolongan dan Pinjaman bertujuan memberikan kredit atau pinjaman dengan sistem koperasi kepada pegawainya dari cengkeraman lintah darat. Ia pun meniru sistem bank kredit seperti yang ada di Jerman.

“Patih tak tahan melihat nasib para priyayi dalam mengatasi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang banyak terjerat lindah darat.

Sehingga beliau berpendapat sudah saatnya menggalang kekuatan yang ada untuk membantu yang lemah melalui upaya-upaya kebersamaan,” kata Mantan Dirjen di Kementerian

Koperasi dan UKM, Iskandar Soesilo.

Cita-cita Raden Arya Wiraatmadja diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode setelah cuti mengunjungi Jerman mengubah Bank Pertolongan dan Pinjaman menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian.

Selain pegawai negeri, para petani juga perlu dibantu karena mereka menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi.

Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan hasil panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia juga berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi.

Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain.

Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbunglumbung desa baru, bank–bank Desa, rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyak Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerintah dan

dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.

Faktanya pada zaman Belanda pembentukan koperasi memang belum dapat terlaksana karena belum ada instansi pemerintah ataupun badan nonpemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.

Selain juga belum ada regulasi yang mengatur kehidupan koperasi.

Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, vkhawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Iskandar Soesilo pun berpendapat meski perintisan usaha yang dilakukan Patih RA Wiriatmadja secara wujud belum bernama koperasi tetapi dalam pengelolaannya sehari-hari telah memancarkan secara jelas semangat kebersamaan, tolong-menolong, semangat untuk maju bersama, yang pada prinsipnya merupakan jiwa dan roh koperasi.

Namun apapun yang telah dilakukan Raden Wiriatmadja sejatinya merupakan langkah pendobrak bagi dimulainya gerakan koperasi di Tanah Air. • 2017

7

Wawancara Tokoh Zulkifli Hasan

Koperasi Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi

(Dok. Website MPR RI)

8

2017

Koperasi pun diharapkannya bisa bangkit sehingga kesenjangan ekonomi dapat diakhiri di bumi pertiwi.

B

agi Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI, membahas ekonomi Pancasila adalah sesederhana membahas tentang koperasi.

Sayangnya, menurut pria yang lahir di Lampung, 17 Mei 1962 itu ekonomi yang ada sekarang ini justru terkesan semakin menjauh dari Pancasila atau cenderung ekonomi tarung bebas dan liberal.

Ia mengutip apa yang dikatakan oleh Prof. Kaelan, seorang ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada bahwa telah terjadi inkonsistensi dan inkoherensi terhadap Pancasila.

“Kalau kita mau maju sistem ekonomi harus diluruskan. Sistem ekonomi konstitusi harus dijalankan.

Akibatnya, tak heran kalau sekarang ini, mengutip data Oxfarm, empat orang kaya memiliki kekayaan sama dengan 100 juta orang miskin. Kita tidak anti orang kaya. Mau kaya silakan, tapi rakyat kecil juga harus diangkat,” ujar Zulkifli Hasan dalam Lokakarya Pendidikan Koperasi Pemuda, di Universitas Padjajaran di Bandung.

Menteri Kehutanan di era Presiden SBY itu menyatakan perlunya Indonesia untuk kembali kepada ekonomi yang diimpikan bapak koperasi Indonesia Bung Hatta sesuai Pasal 33 UUD 1945.

“Pasal 33 UUD 1945 itu mencakup koperasi. Cirinya kekeluargaan dan kebersamaan. Hasil pertemuan pimpinan lembaga-lembaga negara dengan Presiden Joko Widodo di Istana beberapa waktu lalu bahwa tahun ini adalah tahun mengurangi kesenjangan. Nah, untuk mengurangi kesenjangan, koperasi harus

diberdayakan,” katanya.

Zulkifli juga mengatakan beberapa cara yang dapat ditempuh agar koperasi di Indonesia bisa dibangkitkan sehingga kesenjangan ekonomi dapat menurun secara signifikan.

Contohnya dengan keaktifan Bulog yang melibatkan koperasi serta peran perbankan.

“Cara yang harus ditempuh, pertama, fungsi Bulog harus dikembalikan sehingga sembilan bahan pokok, harus kembali ditangani oleh Bulog. Lalu Bulog harus memberdayakan koperasi. Untuk ini, modalnya, menurut saya adalah Inpres. Kedua, butuh permodalan dan manajemen oleh perbankan.

Ketiga, sumberdaya alam harus dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Pemberdayaan koperasi, menurut politisi PAN itu, sulit dilakukan jika tak ada keberpihakan pemerintah terhadap koperasi.

Zulkifli berpendapat jika koperasi dibiarkan bertarung bebas seperti saat ini dan tidak ada keberpihakan sesuai UUD Pasal 33 maka koperasi sulit berkembang. Oleh karenanya, dia berharap ekonomi Pancasila diluruskan.

Oleh karena itulah, ia secara khusus mengusulkan pada Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan fungsi Bulog dan memberikan pengelolaannya pada koperasi.

“Saya menyampaikan pada Pak Presiden Joko Widodo agar mengembalikan fungsi Bulog untuk sembilan bahan pokok. Modalnya Keputusan Presiden. Bulog diberikan (pengelolaannya) pada koperasi,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia juga mengusulkan pemerintah memberikan pengelolaan sejumlah proyek strategis pada koperasi. Dengan begitu, diharapkan pengusaha-pengusaha lokal bisa tumbuh.

Koperasi pun diharapkannya bisa bangkit sehingga kesenjangan ekonomi dapat diakhiri di bumi pertiwi. •

(Dok.Humas Kemenkop UKM) 2017

9

Wawancara Tokoh Subiakto Tjakrawerdaya

Koperasi Wadah Pengentas Kemiskinan

(Dok.Humas Kemenkop UKM)

K

onsistensi dan perhatian inten seorang Subiakto Tjakrawerdaya pada bidang koperasi dan UMKM rupanya menarik perhatian Presiden Soeharto yang pada akhirnya mengamanahkan mandat sebagai Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dalam Kabinet Pembangunan VI periode 1993-1998.

Bahkan lantaran dianggap mampu dan menorehkan prestasi di bidang tersebut, pria kelahiran Cilacap, Jawa Tengah, 30 Juli 1944 itu kembali dipercaya menjadi Menteri Koperasi dalam Kabinet Pembangunan VII periode 199810

2017

2003. Namun, Kabinet Pembangunan VII hanya berusia tiga bulan saja.

Pasalnya, pemerintahan Soeharto jatuh akibat gerakan reformasi pada Mei 1998.

Meski begitu, semangat Subiakto dalam Gerakan Koperasi Indonesia tak pernah padam. Bahkan, dirinya masih meyakini bahwa koperasi di Indonesia merupakan satu wadah untuk mengentaskan kemiskinan. “Memang harus seperti itu. Dan sangat sesuai dengan pemikiran besar Bung Hatta, bahwa koperasi didirikan di Indonesia bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan,� tandas dia.

Oleh karena itu, Subiakto kurang sependapat bila koperasi di Indonesia digadang-gadang harus masuk daftar koperasi besar di dunia. “Koperasi di negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika bisa menjadi besar, beraset dan beromset besar, karena memang berbeda filosofi dan karakter dibanding koperasi di Indonesia,� ungkap Subiakto.

Menurut Subiakto, bila di negaranegara maju, koperasi didefinisikan sebagai sekumpulan orang atau berkumpulnya sekelompok orang yang sudah memiliki unit usaha dan aset.

Maka, ketika mereka mendirikan

koperasi, tentu saja bakal menjadi sebuah unit usaha berskala raksasa.

“Tujuan mendirikan koperasi berbeda dengan Indonesia. Sementara di Indonesia, rakyat diajak atau didorong untuk berkoperasi agar bisa memiliki usaha. Dengan berkoperasi, rakyat Indonesia diharapkan bisa memiliki satu unit usaha untuk memperbaiki taraf hidupnya,” cetus Subiakto.

Bagi Subiakto, sejatinya koperasi didirikan tidak melulu harus menjadi sebuah unit usaha yang besar.

“Untuk apa besar bila tak bisa dinikmati oleh orang banyak. Hakekat koperasi di Indonesia adalah agar bisa memiliki manfaat besar bagi sebanyak-banyaknya orang, khususnya anggota koperasi,” katanya.

Jadi, ia menambahkan, sebuah koperasi akan sukses itu bila memiliki jumlah anggota yang besar.

Ia berpendapat, semakin besar jumlah anggota koperasi, maka akan semakin besar pula manfaat yang bakal dirasakan masyarakat dengan berkoperasi. “Di situlah sebetulnya dasar pemikiran koperasi di Indonesia, menurut pemikiran Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia,” papar dia.

Subiakto mengisahkan bahwa dirinya pernah “diserang” di DPR RI terkait pertanyaan mengapa koperasi di Indonesia tidak bisa sebesar di negara-negara maju seperti Jepang dan AS. “Saya bilang waktu itu kepada para anggota DPR yang terhormat, saya bisa menjadikan koperasi menjadi besar secara unit usaha. Syaratnya, cantumkan dalam satu pasal UU Perkoperasian bahwa setiap anggota koperasi akan diberi modal usaha dan tanah. Tapi mereka tidak bisa wujudkan itu. Justru, saya mengatakan sama mereka bahwa dengan berkoperasi maka setiap anggota bisa memiliki modal usaha, unit usaha, dan juga tanah. Makanya, ketika pemerintahan sekarang

akan menggulirkan yang namanya Land Reform, saya sangat setuju dan mendukung. Itu bisa menjadi modal besar bagi gerakan koperasi di Indonesia,” jelas Subiakto.

Sedangkan terkait koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa, Subiakto mengungkapkan bahwa potensi menuju ke arah tujuan itu sangat besar. Kuncinya hanya satu, yaitu political will dari pemerintah. “Pemerintah di sini bukan hanya Kementerian Koperasi, melainkan lintas sektoral melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementeerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan juga Bulog,” imbuh dia.

Di mata Subiakto, untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa hanya diperlukan dua syarat yaitu, kuat secara modal dan luas secara pasar. Terkait permodalan, koperasi di Indonesia idealnya memiliki semacam Bank Koperasi tersendiri. “Dulu kita punya yang namanya Bank Bukopin, yang didirikan khusus bagi pembiayaan koperasi di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan sejarah, Bank Bukopin kini tak jauh beda dengan bank swasta lainnya.

Padahal, bila seluruh KSP yang ada dan sehat bergabung membentuk sebuah bank khusus koperasi, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin,” tegas dia.

Sementara mengenai luasnya pasar bagi koperasi, Subiakto berharap bahwa koperasi tidak perlu memiliki usaha ritel besar. Bahkan lebih baik jika koperasi mampu menjadi distributor besar sebagai pemasok barang ke warung-warung kecil milik rakyat. Bila koperasi memiliki usaha ritel, maka warungwarung kecil itu bakal mati.

“Warung-warung itulah yang menjadi anggota koperasi. Semua kebutuhan

warung dipenuhi oleh koperasi,” kata Subiakto.

Bahkan, lanjut Subiakto, bila peran Bulog diserahkan kepada koperasi, maka tidak akan ada lagi potensi terjadinya fluktuasi harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya. “Tapi, peran Bulog harus dikembalikan dulu seperti dulu, tidak seperti Bulog hasil reformasi sekarang ini. Lagi-lagi, ini membutuhkan keberanian dan political will dari pemerintah untuk bisa mengembalikan peran Bulog seperti dulu,” kata dia.

Bila kedua syarat berkembang koperasi yakni ketersediaan pasar dan modal bisa dipenuhi oleh gerakan koperasi, maka misi koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa bukan lagi sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.

“Jujur saja, saat ini, koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa masih sebatas jargon. Tapi, saya optimitis itu bisa diwujudkan karena kita memiliki potensi besar ke arah itu,” pungkas Subiakto. •

(Dok.Humas Kemenkop UKM)

2017

11

Wawancara Tokoh Syarief Hasan

Potensi Koperasi Indonesia Berkelas Dunia

(Dok.Humas Kemenkop UKM)

12

2017

M

eninggalkan jabatan sebagai Menteri Koperasi dan UKM selama lebih dari dua tahun, tidak lantas membuat Syarief Hasan lupa dengan bidang kerja yang diembannya selama lima tahun dalam Kabinet Indonesia Membangun II, periode 2009 - 2014.

Selama menjabat sebagai menteri, Syarief dikenal paling gigih hendak membawa koperasi Indonesia ke pentas dunia. Dia berpandangan, Indonesia memiliki koperasi-koperasi besar yang layak masuk jajaran koperasi dunia.

Oleh karena itu, pria bernama lengkap Sjarifudin Hasan itu lantas melakukan negosiasi dengan ICA

(Dok.Humas Kemenkop UKM)

(International Cooperative Alliance), agar indikator penilaian koperasi kelas dunia diubah. ICA sebelumnya menilai koperasi besar hanya berdasarkan aset dan omset, kemudian Syarief mengusulkan agar penilaian ditambah dengan jumlah anggota. Ia berkeras bahwa koperasi yang sesungguhnya itu harus bisa dinikmati oleh semakin banyak anggota.

“Pendapatan besar tapi jika yang menikmati sedikit, manfaatnya minim bagi kesejahteraan anggota.

Yang penting pendapatan bagus dan dinikmati oleh anggota yang banyak,” tegasnya.

Terbukti, pada 2013 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil mencatatkan Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) menembus rangking 233 dunia.

“Kalau koperasi diberi ruang yang lebih besar akan semakin banyak koperasi di Indonesia menjadi koperasi besar dan berpotensi berkelas dunia,” kata Syarief yang ditemui baru-baru ini.

Untuk itu, Syarief tegas mengatakan perlunya UndangUndang (UU) koperasi baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sehingga Indonesia kembali kepada UU lama yakni UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Menurut Syarief, perlu UU koperasi baru agar dapat memberi ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk melaksanakan usahanya. Dia sangat mendorong pemerintah menuntaskan UU koperasi yang saat ini masih dalam pembahasan di DPR. Menurutnya, pemerintah sudah memiliki political will yang besar untuk memajukan koperasi, sehinnga sekarang hal yang dibutuhkan adalah gerak cepat untuk menuntaskan UU koperasi yang baru. Politisi Partai Demokrat ini menilai koperasi Indonesia harus lebih banyak

menembus kancah internasional.

Di sisi lain, suami Inggrid Kansil itu berpendapat, pembinaan koperasi perlu dilakukan secara konsisten.

Jika koperasi misalnya tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) jangan langsung dibubarkan, karena sebenarnya koperasi tersebut bisa saja aktif. Koperasi semacam ini harus dibina agar memenuhi kewajiban RAT. “Tanggung jawab pemerintah yang tidak akan putus membina koperasi. Pengurus dilatih dan dibekali dengan kemampuan manajemen koperasi,” katanya.

Syarief menekankan, pentingnya kemampuan manajerial yang akan memberikan tanggung jawab langsung bagi pengelolaan koperasi. Di samping, koperasi juga ditekankan untuk tidak digunakan sebagai wadah pencucian uang (money laundering) bagi orang yang punya modal. Oleh karena itu Syarief menekankan pentingnya pengawasan koperasi yang harus diperketat seiring waktu.

Salah satu pesan Syarief adalah perlunya anggaran yang memadai untuk memperkuat koperasi dan UKM. Dia berpandangan Kementerian Koperasi dan UKM harus mendapat anggaran yang lebih besar. Sebab kementerian tersebut memiliki tanggung jawab besar untuk memberdayakan masyarakat miskin dan mengupayakan agar kesejahteraan masyarakat meningkat melalui penguatan ekonomi rakyat berbasis koperasi.

“APBN sudah tembus lebih dari Rp 2000 triliun, dulu waktu zaman saya (menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM) anggaran kementerian Rp1,5 triliun, idealnya sekarang sudah mencapai kisaran Rp4 triliun,” kata Anggota Komisi I DPR ini.

Baginya anggaran pun sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap koperasi dan UKM. • 2017

13

Wawancara Tokoh Nurdin Halid:

Koperasi Pengawal Bangsa Menuju Sejahtera

(Dok.Humas Kemenkop UKM)

14

2017

B

agi insan perkoperasian, nama Nurdin Halid sudah tak asing lagi. Kiprahnya di dunia perkoperasian di Tanah Air dimulai sejak usia muda. Dan, hingga kini komitmennya untuk memperjuangkan dan memajukan koperasi terus bergelora.

Pria kelahiran Watampone, 17 November 1958 ini bertekad membawa koperasi Indonesia sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Ia ingin bagaimana koperasi bisa membawa pada kesejahteraan, kemaslahatan dan kemajuan Indonesia.

Suami dari Andi Nurbani ini juga menekankan bahwa koperasi harus menjadi penopang utama pembangunan bangsa. Insan koperasi harus berada di garda terdepan dalam menghadirkan kesejahteraan dan kemaslahatan bangsa.

Nurdin memiliki cita-cita besar yakni menjadikan koperasi sebagai pengawal bangsa Indonesia menuju bangsa berkesejahteraan.

“Tak kala Indonesia memperingati kemerdekaannya yang ke 100 tahun, kami bertekad mendorong koperasi agar mampu membawa bangsa ini pada kemajuan dan kesejahteraan, tentunya dengan koperasi sebagai pilar utamanya,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, banyak hal harus diperbaiki untuk mengatasi dan mencapainya. Di antaranya, pentingnya perbaikan mentalitas para pelaku koperasi sendiri yang menurutnya selama ini masih berada di titik terendah. Menurut Nurdin, insan koperasi harus banyak membuat terobosan agar bisa dengan mudah mencapai cita-cita yang dimaksud.

“Koperasi tak boleh jalan di tempat.

Koperasi harus banyak melahirkan terobosan agar bisa bersaing dalam persaingan global. Penguasaan informasi teknologi misalnya harus menjadi salah satu perbaikan utama ke depan,” tegasnya.

Salah satu upaya untuk mencapai misi dan keinginannya itu, Nurdin selaku Ketua Umum Dekopin sebagai panitia penyelenggaran Puncak Hari Koperasi Nasional mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa hadir dalam puncak Hari Koperasi Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan yang jatuh pada 12 Juli 2017.

“Kami mengundang Bapak Presiden untuk hadir seperti tahuntahun sebelumnya di puncak Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2017, sekaligus menyampaikan bahwa ada kegiatan fundamental yang sejak 64 tahun tidak pernah dilaksanakan, yaitu Kongres Koperasi Indonesia,” ujar Nurdin.

Nurdin juga menjelaskan kepada Presiden mengenai tujuan digelarnya Kongres Koperasi Indonesia (KKI) tersebut, yaitu dalam rangka menguatkan kembali komitmen Indonesia terhadap pembangunan ekonomi nasional dengan koperasi sebagai soko guru ekonomi.

Nurdin kembali menegaskan tentang Visi Koperasi 2045 yang ia canangkan. Menurutnya, Visi Koperasi 2045 sebagai penjabaran sistem ekonomi koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 merupakan pekerjaan rumah seluruh komponen bangsa. Dengan dukungan pemerintah dan parlemen, ia berharap gerakan koperasi sokoguru ekonomi NKRI mulai sekarang menjadi gerakan nasional.

Dalam implementasinya, gerakan koperasi, ingin agar eksistensi ekonomi koperasi terus bertumbuh dan berkembang kuat berkat dukungan pemerintah dan parlemen dalam beberapa hal konkrit.

Di antaranya, koperasi membutuhkan dukungan koordinasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan dari kementerian-kementerian dan lembaga terkait. “Salah satu fokus koordinasi terutama terkait politik

hilirisasi industri berbasis sumber daya alam dan budaya lokal. Produkproduk petani, nelayan, peternak perlu sentuhan teknologi tepat guna, infrastruktur jalan dan logistik sehingga mampu menembus pasar nasional dan global,” paparnya.

Selain itu, Nurdin juga berharap dukungan dari pemerintah terkait obsesi untuk membentuk bank koperasi. Menurut dia, keberadaan bank koperasi akan mempercepat pertumbuhan dan pemberdayaan koperasi yang selama ini kesulitan mendapat akses pendanaan dari perbankan. •

(Dok.Humas Kemenkop UKM) 2017

15

Inspirasi Koperasi

Koperasi Amoghasiddhi Bermula Dari Mimpi Sang Pendiri

(Dok.Humas Kemenkop UKM) Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM Meliadi Sembiring bersama Bintang Puspayoga meninjau gedung Koperasi Amoghasiddhi di Denpasar Bali, 19 November 2016

I

da Ayu Maharatni S PSI MSi, pendiri sekaligus manajer Koperasi Amoghasiddhi berhasil mengantar koperasi itu menuju puncak kesuksesannya. Wanita yang akrab disapa Nani ini menuturkan lika-liku perjalanan hidupnya selama ini. Segala pencapaiannya tentu tidaklah diraih seketika. Dia telah mengenal dunia kerja sejak berada di bangku kuliah.

“Saya awalnya bekerja sebagai tukang cuci di Restoran Boyong Kalegan, saat saya masih kuliah di Yogyakarta,” kenangnya.

Nani sempat meniti karier di Bank Bukopin sebagai relationship officer.

Hanya saja tidak berlangsung lama sebab dia memilih bekerja di Centro Lifestyle Department Store. Di sanalah ia mulai mengenal diri dan segala potensi dalam dirinya.

“Saya belajar banyak tentang communication skill, thinking skill, kemampuan menganalisis secara bisnis dan mengevaluasi semua market. Saya tahu bagaimana bisnis itu berjalan,” jelasnya.

Kariernya pun terus menanjak.

Dia pun sadar pentingnya berpikir out of the box, memiliki jiwa kreatif, dan pergaulan yang luas. Akhirnya di usianya yang ke 25 tahun, bersama 30 kawannya dia mendirikan koperasi 16

2017

Amoghasiddhi.

“Ada 31 pendiri termasuk suami saya. Saya baru menikah waktu itu,” ujar Nani.

Koperasi Amoghasiddhi didirikan pada 2005 namun baru memperoleh badan hukum pada 2011. Saat Januari 2011, aset koperasi sudah mencapai Rp1 miliar dengan 276 anggota. Meski di awal tidak mudah, Nani percaya bahwa apa yang dijalani dengan sungguh-sungguh dan tekun, akan tumbuh berbuah lebat dan manis. Tiga tahun berikutnya, koperasi yang dipimpinnya berkembang pesat mencapai aset Rp18,4 miliar dengan 2.220 anggota. Pada saat itu mimpi mereka untuk membangun gedung sendiri sedikit demi sedikit mulai terwujud diawali dengan membeli tanah di kawasan Noja.

“Setelah 5 tahun bermimpi, akhirnya terwujud juga. Saya percaya tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha. Tetaplah bermimpi, karena mimpi itu gratis,” tandasnya.

Pada usia 12 tahun, Amoghasiddhi terus tumbuh menjadi koperasi dengan ciri khasnya, koperasi dengan Energi Bersih Baru dan Terbarukan.

Amoghasiddhi sangat aktif menyuarakan penggunaan energi bersih termasuk kampanye penggunaan sepeda

listrik yang difokuskan pada pelajar SMP dan tergabung dalam SeLid (Sepeda Listrik Denpasar).

“Adik-adik SMP, saat ini banyak kita lihat wara-wiri dengan kendaraan bermotor yang notabene belum saatnya, dan usia labil menjadikan ini membahayakan,” ujar sang manajer koperasi Dayu Nanik.

Dijelaskan Dayu Nanik, di halaman kantor Koperasi Amoghasiddhi disediakan charging point bagi pengguna sepeda listrik yang diperoleh dari pohon energi, berupa panel surya yang menghasilkan listrik dari menadah matahari. Tidak berhenti di sana, Amoghasiddhi telah berkontribusi pada pemberian bantuan berupa perangkat panel surya kepada Kelurahan Pemecutan, Denpasar, untuk menyukseskan Denpasar Bersih dengan Energi Bersih, berupa ciKar surYa (KarYa).

“Kami bangga mampu mengikutkan Amoghasiddhi di ajang nasional dan bergengsi tersebut,” papar Dayu Nanik.

Ia juga mengatakan kalau dalam operasional sehari-hari, mereka menggunakan kertas bekas yang satu sisinya masih kosong.

Kantor Koperasi Amoghasiddhi menarik perhatian Bintang Puspayoga, istri Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga serta Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM Meliadi Sembiring karena gedung menggunakan energi solar panel. Penggunaan solar panel ini membuat Koperasi Amoghasiddhi mendapat penghargaan dari Kementerian ESDM. Koperasi ini diganjar Penghargaan Energi Kategori Prakarsa Kelompok Masyarakat yang diikuti peserta dari seluruh Indonesia. •

Inspirasi Koperasi

CU Keling Kumang Penjaga Ekonomi Perbatasan

K

etika masyarakat di kota-kota besar di Tanah Air tak pernah sedikitpun kesulitan mengakses layanan keuangan perbankan, namun pernahkah terpikir nasib mereka yang tinggal di pelosok dan perbatasan NKRI? Celah itulah yang digarap oleh Koperasi Credit Union (CU) Keling Kumang di Kalimantan Barat (Kalbar) yang selama puluhan tahun melayani anggotanya yang berasal dari berbagai lapisan agar terus mampu menggerakkan roda perekonomian keluarga.

Faktanya memang ketika bankbank menganggap sebuah wilayah yang terlalu pelosok sehingga tak bisa menutup biaya operasional secara keekonomian, lebih banyak perbankan memilih mundur untuk membuka cabang di wilayah-wilayah yang dianggap kurang menguntungkan tersebut. Dari situlah CU Keling Kumang kemudian tumbuh.

Berawal di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, CU Keling Kumang dirintis sejak 25 Maret 1993. Pada tahap awal ia hanyalah koperasi kredit gurem yang melayani segelintir anggota dan dibentuk atas dasar keinginan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik.

Kerja keras dan konsistensi yang tak pernah pupus nyatanya mendorong CU Keling Kumang menjadi salah satu contoh konkrit koperasi berkualitas di Indonesia.

Saat ini, Keling Kumang memiliki 164 ribu lebih anggota dengan aset sebesar Rp1,2 triliun. Tak hanya itu, Keling Kumang yang sudah menjadi holding (Keling Kumang Grup) memiliki beberapa unit usaha yang dikelola anak usaha berbentuk koperasi.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga meresmikan hotel Ladja milik Koperasi Klingkumang SIntang, Kalimantan Barat, 13 November 2016.

(Dok.Humas Kemenkop UKM)

Diantaranya, hotel (Koperasi Jasa Ladja), ritel dan minimarket (Koperasi Konsumen Lima Dua), pertanian (Koperasi Tujuh-Tujuh), serta unit usaha lainnya seperti pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi).

Ketua Umum Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR) Munaldus, yang merupakan anak usaha dari Keling Kumang Grup, menyebutkan bahwa INKUR mengelola unit usaha grup yang bergerak di sektor jasa (hotel) dan minimarket (K-52 Mart). ”Kami sekarang sudah memiliki sembilan toserba yang tersebar di Kalbar. Sementara untuk hotel, kami menampilkan nuansa budaya lokal, yakni Dayak sebagai bentuk kearifan lokal yang terus kita jaga,” kata dia.

Munaldus mengaku, pihaknya memiliki dua mimpi besar, yaitu ke depan K-77 bisa menyalurkan pupuk bersubsidi dan kita dapat mengelola hak konsesi lahan HGU perkebunan Sawit.

Sementara Chief Executive Officer (CEO) CU Keling Kumang Valentinus mengatakan, CU Keling Kumang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat CU Keling Kumang hingga 31 Desember

2016 memiliki aset sebesar Rp1,289 triliun (106,27 %) dari target Rp1,213 triliun dan memiliki anggota sebanyak 165.231 (98,00 %) orang dari target 168.610 orang. Koperasi itu sekaligus berhasil menurunkan kredit lalai dari 46,60% menjadi 33,10%, atau tercapai 107,97% dari target 35,74%.

“Kalau melihat persentase jelas bahwa pertumbuhan CU Keling Kumang pada 2016 sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu masih mendapatkan angka 9. Kami percaya anggota tetap loyal di CU Keling Kumang bukan karena bunga Simpanan SISKA dan Simpanan lainnya yang tinggi tetapi karena pelayanan yang semakin baik, mampu memberi solusi, kepedulian dan rasa kebersamaan semakin tinggi, dan kami bertekad membangun masyarakat lebih sejahtera,” ujar Valentinus.

Bupati Sekadau Rupinus pun mengapresiasi keberadaan CU Keling Kumang. ”Pemkab Sekadau memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas keberadaan CU Keling Kumang. Aktivitas dan pelayanan CU ini telah banyak berkontribusi dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Rupinus. • 2017

17

Inspirasi Koperasi

KWIQ, Koperasi Diaspora Indonesia

(Dok.Web Deplu) Duta Besar RI untuk Qatar Muhammad Basri Sidehabi bersama Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM Meliadi Sembiring meresmikan Koperasi Warga Indonesia Qatar (KWIQ), di Doha, Sabtu 17 Juni 2017.

T

idak banyak komunitas WNI di luar negeri (diaspora) untuk berpikir membentuk koperasi.

Namun berbeda dengan diaspora Indonesia yang tinggal di Qatar.

WNI di Qatar sepakat mewujudkan inisiatif membentuk dan mengembangkan sebuah koperasi yang diberi nama Koperasi Warga Indonesia Qatar (KWIQ).

KWIQ dibentuk pada 26 Juni 2016 oleh komunitas diaspora Indonesia di Qatar dan pada bulan Februari 2017 resmi disahkan.

Pendirian KWIQ dibidik sebagai terobosan bisnis WNI di Qatar dengan membangun jejaring dan jembatan diplomasi ekonomi sekaligus untuk menyejahterakan anggotanya.

Ketua KWIQ Kartini Sarsilaningsih mengatakan pendirian koperasi ini menjadi sarana untuk menyejahterakan anggota dan rakyat Indonesia pada umumnya serta menjadi jejaring dan jembatan bagi pelaku usaha di Indonesia dan Qatar.

“Potensi anggota sekitar 500-1.000 WNI dengan fokus pada sektor retail, pariwisata, ekspor-impor dan jasa,” ujarnya.

Koperasi yang dimotori Indonesian Business Asscociation in Qatar 18

2017

(IBAQ) serta difasilitasi dan didukung KBRI Doha itu menjadi wadah untuk mengintegrasikan komunitas diaspora dan pelaku usaha Indonesia yang memiliki usaha di Qatar.

Sedangkan bisnis inti yang dijalankan koperasi ini yakni di bidang usaha jasa (perdagangan/retail, tourism, manpower supply), pariwisata, dan ekspor-impor.

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring saat berkunjung ke KWIQ di Doha Qatar, berharap para WNI yang tinggal di luar negeri bisa membentuk koperasi. Bahkan, Meliadi menggadang KWIQ menjadi model pengembangan koperasi yang beranggotakan para WNI di luar negeri.

“KWIQ saya harap dapat dijadikan contoh bagi para diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara,” kata Meliadi.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut Meliadi memberikan pengarahan, agar KWIQ dikelola secara profesional, oleh orang-orang yang memiliki kompetensi bidang perkopersian dan bisnis, sehingga usahanya fokus dan dengan sistem yang baik.

Meliadi optimistis koperasi menjadi pilihan diaspora Indonesia, karena koperasi merupakan badan hukum dan badan usaha yang sesuai. Hal ini salah satunya karena koperasi dibangun berdasarkan kekuatan anggota minimal 20 orang.

“Saat ini WNI di Qatar di perkirakan berjumlah sekitar 30.000 orang, dan diharapkan sedikitnya 600 orang bisa menjadi anggota KWIQ secara bertahap,” katanya.

Sebagai langkah awal dimulainya pengembangan usaha retail, Meliadi bersama Duta Besar RI untuk Qatar, Muhammad Basri Sidehabi meresmikan minimarket baru milik koperasi pada Sabtu, 17 Juni 2017 di Doha.

Duta Besar RI untuk Qatar, Muhammad Basri Sidehabi mengapresiasi pembentukan koperasi guna meningkatkan diplomasi ekonomi kedua negara khususnya dalam rangka peringatan hubungan diplomatik RI-Qatar Menurut Dubes Basri, koperasi harus bermanfaat bagi komunitas diaspora dengan memanfaatkan peluang kebijakan “look east policy” yang diterapkan Qatar. •

Inspirasi Koperasi

KSU Jatirogo Modal Gula Semut Go International

(Dok.Humas Kemenkop UKM) Kegiatan Usaha di Koperasi Serba Usaha Jatirogo, DIY

G

ula semut bagi sebagian kalangan kerap dianggap sebagai komoditas yang kurang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Namun siapa sangka dengan bermodalkan produk gula semut secara konsisten nyatanya mampu mengantarkan Koperasi Serba Usaha (KSU) Jatirogo di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk go internasional.

Bermula dari 2008, ketika para produsen gula semut sepakat berkumpul membentuk koperasi serba usaha, KSU Jatirogo tidak pernah memasang target berlebihan untuk bisa memasok pasar gula di tingkat internasional. Faktanya, konsistensi mereka untuk memproduksi gula semut secara kontinyu terbukti mampu mengantarkan KSU yang berada di wilayah Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, DIY itu sebagai salah satu koperasi yang kini diperhitungkan di Tanah Air. Produk gula semut mereka pun dinobatkan sebagai produk unggulan daerah dan kini mampu menembus pasar ekspor hingga Amerika

Serikat, Australia, dan Jepang. Ketua KSU Jatirogo Ngatijo mengatakan koperasinya bukan instan meraih pencapaian seperti saat ini, beragam tantangan telah berhasil mereka lalui dalam kurun hampir satu dasawarsa sejak beroperasinya koperasi itu.

“Koperasi ini didirikan pada Desember 2008 dengan jumlah anggota 1300-an petani gula kelapa di wilayah Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo. Pada 2012 silam, setelah kami mendapat bantuan penguatan modal dari Kemenkop dan UKM berwujud OVOP (one village, one product), barulah produk gula semut kami mulai dikenal di pasar,” kata Ngatijo.

Bukan mudah untuk membina ribuan anggota yang hampir seluruhnya adalah petani gula kelapa dengan tingkat pendidikan yang rendah. Namun berkat ketekunan dan ketelatenan serta tekad seluruh anggota koperasi, KSU Jatirogo hingga kini mampu memproduksi rata-rata 150.000 ton gula semut dalam setahun. Bahkan, produk yang dihasilkan

KSU Jatirogo sudah berdasar dan diakui Standar Organik Internasional diantaranya oleh EU-Regulation (Eropa), NOP-USDA (Amerika), dan JAS (Jepang).

Menurut Ngatijo, KSU Jatirogo sejak awal didirikan untuk meningkatkan posisi tawar petani gula kelapa dalam hal kualitas, jenis, dan harga produk.

Dengan begitu, diharapkan dari aktivitas yang dilakukan KSU Jatirogo dan anggotanya, mampu membawa perubahan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan petani dan pengrajin gula di Kulon Progo.

“Produk utama KSU Jatirogo adalah gula kelapa organik berupa gula kelapa cetak dan gula semut atau kristal. Ini merupakan gula kelapa yang dibuat dari nira kelapa, berasal dari kebun kelapa petani organik produsen gula kelapa yang menjadi anggota ICS KSU Jatirogo,” kata Ngatijo.

Selain tiga pasar existing, KSU itu juga mulai menjajaki pasar Kanada.

Sampai-sampai, Project Manager Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance Project (TPSA) Said Fauzan Baabud memuji gula semut asal Kulonprogo yang dianggap memiliki kualitas yang sesuai untuk pasar Kanada. “Sudah memenuhi standar internasional baik produksi, operasional, maupun sertifikasinya.

Terlebih lagi sudah diekspor ke Amerika Serikat,” kata Said saat mengunjungi gudang KSU Jatirogo, beberapa waktu lalu.

Menurut Said, sistem koperasi yang diaplikasikan di Kulonprogo sudah sangat baik. Banyak di antara koperasi termasuk KSU Jatirogo mampu mendatangkan kesejahteraan bagi petani dan anggota koperasi. Bukan hanya perseorangan atau pihak swasta semata.

“Melalui koperasi, kesejahteraan bisa merata, para petani nira kelapa juga ikut merasakan hasilnya,” ujar dia. • 2017

19

Ucapan

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA

Mengucapkan Dirgahayu Koperasi Nasional ke-70

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KOPERASI dan UKM BESERTA JAJARANNYA

Mengucapkan Selamat Hari Raya IDUL FITRI 1438 H Mohon Maaf Lahir dan Batin

20

2017