EMagz maret 2019 Departemen Koperasi

Edisi No. 01 / Maret 2019

Menanti Lahirnya

UU

Perkoperasian Baru

H.06

H.08

H.15

Sekretariat

Mendorong Usaha Mikro Berkoperasi

Suroto: Koperasi itu Model Perusahaan Futuristik

@KemenkopUKM

www.depkop.go.id | Call Center 1500 587 KEMENKOPUKM

DAFTAR ISI RUU Perkoperasian untuk Citra Baik Koperasi Besar kecilnya koperasi sejatinya erat kaitannya dengan citra, image, dan kesan yang melekat padanya. Koperasi selama ini dikesankan sebagai pemain ekonomi kecil dan terpinggirkan.

Itu belum termasuk citra koperasi yang kerap dirusak oleh munculnya koperasi abal-abal alias koperasi palsu. Rentenir yang berkedok koperasi yang menghimpun dana masyarakat lalu menyalahgunakannya.

Oleh karena itulah, Rancangan UndangUndang (RUU) Perkoperasian perlu segera dirampungkan demi citra baik koperasi yang semakin dipercaya masyarakat.

Selama ini, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi banyak dianggap belum memiliki imperasi karena ketiadaan sanksi yang tegas bagi pelanggar atau penyalahguna badan hukum koperasi.

Maka RUU Perkoperasian yang masih digodok kemudian diharapkan mampu menghadirkan iklim perkoperasian yang lebih sehat dan mendukung koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Semua juga berharap RUU Perkoperasian kelak akan mampu mendongkrak citra koperasi yang lebih baik. Secara teori penyusunan perundangan adalah untuk mengatur hal yang diperbolehkan dan yang tidak sehingga di dalamnya harus memuat perintah dan imperasi yang tegas terkait sanksi yang berpotensi merugikan masyarakat dan melemahkan gerakan koperasi.

Harapan ke depan, UU Perkoperasian yang baru mampu melaksanakan fungsi utamanya untuk merekognisi atau mengakui nilai-nilai dan prinsip koperasi. Di sisi lain bisa memberikan distingsi atau pembedaan yang tegas terhadap perlakuan koperasi.

Dan mampu memberikan proteksi atau perlindungan terhadap citra dan jati diri koperasi.

Berkaca dari negara-negara yang koperasinya telah selangkah lebih maju dari Indonesia, umumnya regulasi mereka terkait koperasi sangat kuat melindungi jati diri koperasi bahkan tak segan menjatuhkan sanksi kepada siapa saja yang melanggarnya.

Demi sebuah citra baik koperasi. Salam satu asas kekeluargaan!

2 Daftar Isi 3 Laporan Utama 7 KUR Pariwisata, Menggenjot Kontribusi UMKM 9 Koperasi Didorong Lakukan Hilirisasi Produk Pertanian 10 Menyiapkan Wirausaha Tangguh yang Berdaya Saing KUMKM di Wilayah Bencana 11 Bersama OJK, Kemenkop Restrukturisasi KUMKM di Wilayah Bencana

18 Inspirasi Koperasi: Koperasi Terbesar Nasional yang Lahir dari Pondok Pesantren 20 Inspirasi UKM: Mengangkat Potensi Sarung Asal Baduy

Penanggung Jawab: Hardiyanto Redaktur: Darmono Redaktur Pelaksana: Bambang Sunaryo, Penyunting/Editor: M. Maulana, Rendy Desain: Muhammad Ali, Adhiguna Suryadi, Mulyadi, Fotografer: Timbul Priyono, Topik, Kurniawan, Sekretariat: Nurlailah, Fira Desiana Nasril, Suhandi, Imam Ahmad Al Hushori, Sutarsono, Ali Imron Rasidi, Rr. Dwitya Suci, Pradityo Ariwibowo, Nur Sholeh, M. Kamal, Wira Suanda.

2

LAPORAN UTAMA

Menanti Lahirnya UU Perkoperasian Baru Keberadaan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional memiliki peran yang vital sebagaimana yang menjadi amanat konstitusi. Maka dari itu, sangat diperlukan sebuah regulasi koperasi yang utuh yang mampu menjawab dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

A

wal tahun ini, dunia perkoperasian di Indonesia mendapat kabar gembira. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) optimistis mampu selesaikan target pengesahan lima Rancangan UndangUndang (RUU) yang salah satunya adalah RUU tentang Perkoperasian.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah mengatakan RUU Perkoperasian, menyebutkan bahwa RUU Koperasi memiliki 270 DIM yang telah dibahas seluruhnya.

Namun, terdapat usulan dari Fraksi PKS terkait usulan DIM koperasi syariah. Setelah pembahasan selesai, draft tersebut akan diserahkan pada Tim Perumus (Timus) untuk merumuskan draft UU. Pembahasan di Timus dinilai tidak akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan pembahasan awal.

Menurut Inas, RUU Perkoperasian yang sedang digodok DPR ini lebih baik dibandingkan UU sebelumnya. Arahnya sudah tidak lagi pada perkumpulan modal, tetapi kepada orang-orang yang berkumpul.

Dalam RUU Perkoperasian, pasal 1 disebutkan, koperasi adalah perkumpulan orang yang bersatu secara sukarela dan bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya melalui usaha bersama yang diselanggarakan secara demokratis dan profesional berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. “Jadi sudah tidak perlu lagi diperdebatkan, sudah tidak bisa diubah karena sampai kapanpun tidak akan selesai-selesai UU Koperasi nantinya,� tegas Inas.

Bahkan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo MARET 2019

3

pun mengharapkan komitmen dan kerja keras dari seluruh pimpinan dan anggota dewan bersama-sama dengan pemerintah untuk merampungkan pembahasan RUU yang sudah ditetapkan dalam masa persidangan ini.

“Pimpinan Dewan sendiri akan selalu mencari solusi jika dalam pembahasan RUU terdapat hambatan dan kendala, baik yang datang dari anggota, fraksi-fraksi maupun dari pemerintah sendiri. Pimpinan Dewan akan mengawal dengan seksama setiap pembahasan RUU agar kualitasnya tetap terjaga, walaupun dikejar dengan target penyelesaian,” jelas Bambang.

Dalam kesempatan lain, pada sebuah seminar di Jakarta Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengharapkan RUU yang telah dibahas sejak 2016 lalu agar segera disahkan.

“RUU Koperasi yang baru diharapkan tahun ini disahkan. Kalau konsepnya dari kami sudah sejak 2016 karena kami belajar dari sejak dianulirnya UU No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian oleh Mahkamah Agung. Kami berharap sebelum tugas periode DPR selesai, sehingga memberi arah baru bagi koperasi,” kata Rully.

Menurut Rully, saat ini pemerintah bersama DPR RI membentuk tim khusus dan tim teknis guna menyelesaikan RUU Perkoperasian agar segera menjadi UU. Perihal reposisi bisnis koperasi di era 4

disruptif, menurut Rully, memberi peluang besar bagi para pelaku usaha untuk mengakselerasi bisnis mereka.

Hal itu karena perkembangan teknologi di era disruptif ini telah menjadikan kegiatan ekonomi yang pada awalnya panjang dan rumit menjadi lebih cepat dan mudah. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga memungkinkan para pelaku usaha untuk menjangkau pasar lebih luas.

Layanan Publik Sementara itu, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto berharap agar UU yang baru ini mengatur koperasi juga bisa bergerak di bidang layanan publik, termasuk juga pelayanan listrik. Yang terpenting pemerintah dengan tegas menetapkan dan mengakui reposisi koperasi, termasuk nilainya, hingga proteksi yang dilakukan pemerintah.

“Amerika Serikat yang selama ini dianggap negara kapitalis, listrik dikelola oleh koperasi, di Singapura koperasi dibebaskan dari pajak oleh pemerintahnya”, tegas Suroto.

Suroto berpendapat, pemberian sanksi denda setinggi-tingginya ketimbang pemberian sanksi fisik juga penting sebagai bagian dari napas hukum progresif.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar pasal mengenai sanksi yang berat harus dimasukkan kembali.

“Kalau tidak ada sanksi, Undang-undang

“

Kalau tidak ada sanksi, UU yang baru itu juga hanya akan jadi macan kertas dan tidak ada gunanya lagi.

Fungsi perlindungan kepentingan publiknya sudah tidak ada

“

yang baru itu juga hanya akan jadi macan kertas dan tidak ada gunanya lagi. Fungsi perlindungan kepentingan publiknya sudah tidak ada,” kata Suroto.

Ia mencontohkan, di banyak negara yang koperasinya maju, bahkan di negara yang tidak mengatur secara khusus koperasinya melalui UU Perkoperasian juga secara kuat melindungi jati diri koperasi dengan pemberian sanksi yang berat bagi mereka yang menyimpang. Dengan adanya ketegasan tersebut masyarakat juga semakin mudah membedakan mana yang koperasi dan mana yang bukan koperasi.

Pendapat lain juga disampaikan Presiden Direktur Kopsyah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI), Kamaruddin Batubara.

Dia mengatakan, jangan sampai ada kerancuan berpikir, koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal.

Makna kumpulan orang di sini adalah yang menyetorkan modal masing-masing, tetapi mempunyai hak suara yang sama.

“Justru menyatukan modal dari banyak orang ini kekuatan koperasi. Sebagai contoh kekuatan gotong royong koperasi yang dilakukan Kopsyah BMI mengumpulkan modal dari anggota Rp100 ribu per orang dan hasilnya terkumpul Rp6 miliar untuk mendirikan toko bangunan,” kata Kamaruddin.

Koperasi Syariah Muhammadiyah melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MEK-PPM), meminta kepada pemerintah dan DPR, agar segera mengesahkan RUU Perkoperasian yang selama ini sudah bertahun-tahun tiada kejelasannya. Selain itu, MEK-PPM juga mendukung masuknya substansi koperasi syariah dalam RUU Perkoperasian dalam pasal-pasal yang tertera dalam RUU tersebut, hal itu tidak lepas dari fakta yang ada tentang berkembangnya koperasi syariah di masyarakat.

“Maka atas dasar semangat dan nilainilai demokrasi yang ada selama ini, Muhammadiyah sependapat jika substansi koperasi syariah itu ada dalam UU nantinya ketika disahkan,” kata Sekretaris Umum MEK-PPM, Mukhaer Pakkana dalam kajian kebijakan publik RUU Perkoperasian yang diselenggarakan oleh MEK-PPM di Gedung PP Muhammadiyah Pusat, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Lebih jauh, Mukhaer memaparkan, untuk mempertahankan substansi koperasi syariah dalam RUU Perkoperasian, pemerintah dan DPR bisa belajar dengan regulasi sebelumnya, yakni UU Perbankan Syariah. Ketika UU Perbankan Syariah disahkan, ternyata mendorong maju dan berkembangnya praktik bisnis syariah di tanah air dan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Belajar dari pengalaman itu, kata Mukhaer, pengembangan koperasi syariah akan mendorong sektor riil di akar rumput akan semakin berkembang.

“Untuk itulah kami berharap kepada berbagai pihak yang terlibat dalam merumuskan RUU tersebut bisa memperhatikan semangat dan nilai tersebut. Apalagi negara-negara lain lebih dulu mengembangkan sistem ekonomi syariah,”ucap Mukhaer.

Kemudian dalam kajian tentang perkoperasian, MEK-PPM memberikan pandangan pemerintah sensitif dna tidak menunda lagi pembahasan RUU Perkoperasian. Sebab, koperasi merupakan sebagai wadah ekonomi masyarakat dalam akses perkuatan permodalan dan kewirausahaan.

MARET 2019

5

SEKRETARIAT

Indonesia Angkat Isu Koperasi di Forum ASEAN

I

ndonesia mengangkat isu tentang pentingnya koperasi sebagai wadah bagi berbagai kegiatan wirausaha sosial dalam konferensi negara ASEAN plus 3 di Bangkok, dengan topik �Social Enterprises�.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring didampingi Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi dan Kepala Bagian Koordinasi Perundang-undangan Kementerian Koperasi dan UKM, Henra Saragih dalam acara Konferensi tersebut di atas yang dilaksanakan pada 6-8 Maret 2019 di Bangkok, Thailand. “Semua yang melibatkan aktivitas wirausaha sosial ini, dimana melibatkan sejumlah besar masyarakat, maka koperasilah yang paling cocok dalam mengakomodir mereka,� kata Meliadi Sembiring.

Acara itu digelar oleh ASEAN bekerja sama dengan Department of Social Development and Walfare, Ministry of Social Development and Human Security, Social Enterprise Thailand Assiociation, British Council, dan United Nations Economic and Social Communication for Asia and the Pacific (United Nations ESCAP).

Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari 10 negara anggota tetap ASEAN dan dihadiri oleh 3 negara partisipan, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Perwakilan negara diwakili dari unsur pemerintahan dan pelaku wirausaha sosial.

Acara secara khusus dibuka oleh General Chatchai Sarikulya, Deputy Prime Minister of Thailand. Kemudian beberapa pelaku-pelaku 6

wirausaha sosial diberi kesempatan untuk menjelaskan kegiatan usaha yang mereka lakukan dan menyajikan dampak positif aktivitas yang sudah diberikan kepada masyarakat.

Isu mengenai wirausaha sosial beberapa waktu terakhir hangat dibahas. Beberapa negara, misalnya Korea Selatan telah mengatur kegiatan wirausaha social di negaranya dengan menerbitkan sertifikat.

Dengan sertifikat ini, negara dapat mengetahui aktifitas dari wirausaha sosial dan jika diperlukan memberikan insentif khusus. Bahkan di beberapa negara wirausaha sosial ini pun sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, termasuk Malaysia juga sudah mengatur mengenai social enterprise ini. Sementara Thailand sedang menyusun undang - undang tentang wirausaha sosial.

Meliadi Sembiring sendiri berpendapat memang agak sulit menentukan bentuk usaha wirausaha sosial karena selain melakukan usaha juga yang utama adalah mengeksplore kehidupan sosial dari daerah yang bersangkutan.

Meliadi Sembiring mengatakan, di Indonesia saat ini sebenarnya telah banyak pelaku usaha yang menerapkan diri sebagai wirausaha sosial.

Pemerintah sejatinya telah mempertimbangkan wirausaha sosial masuk sebagai salah satu hal yang diatur dalam Rancangan Undang-undang tentang Kewirausahaan Nasional yang saat ini dibahas di DPR.

PEMBIAYAAN

KUR Pariwisata,

P

Menggenjot Kontribusi UMKM

emerintah membidik secara khusus pariwisata sebagai sasaran baru penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Targetnya, UMKM yang bergerak di sektor pariwisata semakin bertumbuh dengan pembiayaan yang semakin mudah diakses dengan bunga murah.

Potensi KUR pariwisata cukup prospektif sejalan program pemerintah terkait 10 destinasi pariwisata baru: Danau Toba, Tanjung Kelayang Bangka Belitung, Tanjung Lesung Banten, Kepulaun Seribu dan Kota Tua DKI Jakarta, dan Borobudur di Jawa Tengah. Kemudian, Semeru dan TenggerBromo Jawa Timur, Mandalika NTB, Labuan Bajo NTT, Wakatobi Sulawesi Tenggara, dan Kepulauan Morotai.

“Diharapkan dengan banyaknya UMKM menyerap KUR, bisa mendukung target pemerintah mencapai 20 juta wisatawan mancanegara dan 270 juta lokal tercapai,” kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati.

Menurut Yuana, saat ini, kinerja UMKM pariwisata belum maksimal karena besaran alokasi dana APBN/APBD masih minim.

Belum lagi berbagai problem internal seperti keterbatasan permodalan, manajerial, sumber daya manusia, pengembangan produk, teknologi, serta akses pasar. Namun, masalah terbesar adalah pembiayaan karena membatasi pertumbuhan dan peluang investasi Karena itu kata Yuana, sejalan dengan kemudahan dalam mengakses kredit bank, pemerintah juga melakukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pebisnis di sektor pariwisata.

“Di Mandalika dan Danau Toba ada pusat layanan terpadu dari pemerintah,” katanya.

Pemerintah sampai saat ini sudah menyediakan 330 pendamping mencakup seluruh sektor yang difasilitasi kredit usaha

rakyat. Mereka bertugas untuk membantu pengajuan proposal yang layak. Di sektor pariwisata saja terdapat 20 - 35 orang sebagai pendamping penyaluran kredit bersubsidi.

“Kami berharap semua upaya pemerintah ini dapat meningkatkan motivasi pelaku UMKM pariwisata dalam mengembangkan pariwisata daerah. Kini para pelaku UMKM pariwisata juga tidak perlu resah terkait kendala modal, karena program KUR adalah salah satu solusi masalah permodalan yang ditawarkan oleh pemerintah,” kata Yuana Kredit bersubdisi untuk sektor pariwisata akan diimplementasikan dengan bunga 7%. Segmen penyalurannya dibagi menjadi KUR mikro dan KUR kecil. Untuk segmen mikro plafonnya maksimal Rp25 juta per debitur, sedangkan KUR kecil antara Rp25 juta – Rp500 juta. Skema penyaluran KUR pariwisata mempertimbangkan potensi dan karakter bisnis pada masing-masing bidang usaha yang digeluti calon debitur.

Terdapat 13 bidang usaha di sektor pariwisata yang akan dibiayai melalui program kredit usaha rakyat, di antaranya usaha agen perjalanan wisata, sanggar seni, pentas seni, serta penyelenggara meeting, insentive, convention, dan exhibition (MICE).

Pelaku usaha akomodasi alias layanan penginapan, penyedia makanan dan minuman di kawasan wisata, hingga usaha jasa info pariwisata juga bisa mengakses KUR. Bidang usaha lain yang difasilitasi, seperti tempat pelayanan pariwisata (taman tematik, museum, konsultan wisata, dan pemandu wisata). Tak hanya itu, usaha tirta atau usaha olahraga air (snorkeling, diving, arung jeram, dan lain-lain) pun bisa mengajukan pinjaman. Jasa transportasi pariwisata, industri kerajinan, dan pusat oleh-oleh juga diakomodir.

MARET 2019

7

KELEMBAGAAN

Mendorong Usaha Mikro Berkoperasi

D

i tengah gencarnya upaya Kementerian Koperasi dan UKM melakukan reformasi koperasi, mendorong masyarakat untuk berkoperasi secara sadar dengan inisiatif tinggi tetap dijalankan khususnya bagi kelompok mikro.

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rulli Indrawan mengungkapkan, sepanjang 2018 lalu pihaknya telah memfasilitasi Akta Pendirian Koperasi sebanyak 648 akta koperasi. Tahun ini, pihaknya menargetkan ada 800-1000 koperasi baru. Namun, karena keterbatasan anggaran hanya menganggarkan fasilitasi akta koperasi untuk 200 koperasi baru dan akan ditambahkan secara bertahap.

Rulli menambahkan, fasilitasi akta pendirian koperasi merupakan bagian dari keberpihakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan koperasi, khususnya sekelompok masyarakat yang berasal dari usaha mikro. “Dalam pembuatan akta koperasi tersebut dikenakan biaya pembuatan akta oleh NPAK. Biaya itu dirasa memberatkan pelaku usaha mikro yang akan mendirikan koperasi, karena permodalan awal koperasi yang dibentuk usaha mikro masih sangat terbatas,” kata Rulli.

Oleh karena itu, kata Rulli, Kemenkop UKM memandang perlunya program fasilitasi akta pendirian koperasi bagi pelaku usaha mikro. Juga agar pelaku usaha mikro dapat terbantu untuk mendirikan koperasi.

Rulli juta menyebutkan bahwa bantuan dana yang diterima koperasi sebesar Rp2,5 juta untuk membayar notaris (NPAK).

Lebih dari itu, jelas Rulli, memasuki tahun 2019 kinerja Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) akan ditingkatkan peran dan fungsinya melalui beberapa pendekatan. Pertama, terkait dengan pembangunan database yang akan 8

merekam seluruh aktifitas PPKL. “Sampai 2018, jumlah PPKL sebanyak 1.035 orang yang tersebar di 33 provinsi dan 272 kabupaten/kota,” kata Rulli.

Konkritnya, kegiatan penyuluhan dan pemasyarakatan koperasi akan diinput PPKL ke dalam website www.ppklkemenkop. id, sehingga seluruh pelaporan PPKL akan tersimpan dengan baik. “Melalui website ini juga akan terbangun profil koperasi binaan yang memungkinkan terjadinya kolaborasi antara koperasi,” kata Rulli.

Pendekatan kedua, posisi PPKL diperkuat sebagai aktivator koperasi yang mencakup aktivitas memberikan informasi, melakukan pendataan (enumerator), melakukan pendampingan (mentor), memberikan semangat (motivator), dan menjadi media penguhubung (kolaborator).

“Di era ekonomi digital saat ini, para PPKL menggunakan ponsel dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Selain mereka akan membangun database rekam jejak aktivitas penyuluhan dan rekam jejak koperasi binaan, para PPKL juga akan melakukan aktivitas melalui media sosial seperti FB, Twitter, Instagram, dan YouTube. Sehingga, branding koperasi dilakukan dan terangkum dalam akun bersama yang bernama penyuluh koperasi,” kata Rulli.

Ia berharap, pada 2019 ini para PPKL yang merupakan ujung tombak pembinaan koperasi di lapangan dapat mempercepat penyampaian berbagai informasi dan kebijakan yang dibuat Kemenkop UKM. Dengan begitu, potensi dan peluang pengembangan koperasi serta peningkatan kualitas koperasi dari sisi kelembagaan, usaha, dan keuangan dapat dikelola dengan baik. “Tahun ini kita rencanakan merekrut PPKL sebanyak 200 orang yang dialokasikan bagi kabupaten/kota yang belum memiliki PPKL,” kata Rulli.

PRODUKSI DAN PEMASARAN

Koperasi Didorong Lakukan Hilirisasi Produk Pertanian

K

ementerian Koperasi dan UKM mendorong koperasi di Indonesia untuk melakukan hilirisasi produk pertanian agar dapat mendongkrak pendapatan petani sekaligus meningkatkan ekonomi di pedesaan.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM Victoria Simanungkalit mengatakan pengembangan hilirisasi (industrialisasi) pertanian tidak saja ditujukan untuk meningkatkan jumlah pasokan bahanpangan dan jenis produk pangan di pasar, tetapi juga untuk meningkatkan ekonomi di perdesaan.

Pada September 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan gagasan korporasi petani dengan tujuan agar para petani terlibat dan mendapat nilai tambah dari proses pengolahan hasil produksi pertaniannya.

Dimana petani harus mampu masuk ke industri, jangan lagi menjual produk mentah tapi harus mampu mengolah untuk memperoleh nilai tambah. “Pemerintah sekarang sedang mendorong koperasi skala besar yang mampu kelola industri di perdesaan agar produk yang dijual itu berupa komoditi bernilai tambah bagi petani anggota koperasi,� katanya baru-baru ini.

Menurut Victoria, tantangan terbesar industri pengolahan adalah kontinuitas pasokan bahan baku. Kerap kali industri terhenti karena putusnya pasokan bahan baku karena berbeda kepentingan antara kepentingan industri untuk memperoleh harga bahan baku murah dengan kepentingan petani untuk memperoleh

harga jual yang tinggi.

Akan tetapi, lanjut Victoria, permasalahan ini dapat teratasi apabila industri dimiliki oleh petani karena keuntungan pabrik adalah juga keuntungan petani. “Namun demikian akan sangat rumit apabila setiap individu petani langsung berperan sebagai shareholders dalam industri tersebut sehingga diperlukan lembaga koperasi yang akan berperan sebagai shareholders dimana koperasi sendiri adalah milik petani,� katanya.

PUSKUD Jateng, KUD Pringgodani dan KSU Citra Kinaraya (Kab. Demak), serta KUD Bayan (Kab. Purworejo) menyambut gagasan tersebut dan bersama-sama menggagas proyek pendirian pabrik beras modern 100 persen milik petani yang nantinya akan menghasilkan beras kualitas premium dan juga specialty.

Pabrik beras tersebut rencananya akan didirikan di wilayah Kabupaten Sragen dengan nilai investasi sebesar Rp40 miliar dan berkapasitas produksi 120 ton gabah (input) per hari yang bahan bakunya akan dipasok dari Kabupaten Demak, Kabupaten Purworejo, dan Kabupateb Sragen.

Keempat entitas koperasi tersebut mendapat pendampingan dari Agriterra selaku konsultan bisnis. Agriterra adalah NGO asal Belanda yang pada November 2018 lalu menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tentang Pengembangan Korporasi Petani Model Koperasi untuk Hilirisasi/ Industrialisasi Sektor Pertanian.

MARET 2019

9

PENGEMBANGAN SDM

Menyiapkan Wirausaha Tangguh yang Berdaya Saing

P

elatihan vokasional di bidang kewirausahaan menjadi program prioritas Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini seiring dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk lebih meningkatkan dan pembangunan kualitas SDM. Untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang kewirausahaan tersebut, Deputi Bidang SDM Kemenkop dan UKM, akan lebih memperbanyak praktek ketimbang teori-teori, dengan proporsi 70:30. “Oleh karena itu, kita akan tetap menggelar pelatihan, baik kewirausahaan dan perkoperasian. Jenis pelatihannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat,� kata Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Nuryanto.

Tahun ini, pengembangan kewirausahaan akan menyasar 8.790 calon wirausaha melalui pemasyarakatan kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan technopreneur, dan kewirausahaan sosial. Tak hanya itu, Kemenkop pun akan melakukan peningkatan kualitas SDM KUKM bagi 3.500 pelaku UMKM melalui pelatihan vokasi.

Bukan hanya itu, untuk 2019 ini, Deputi bidang Pengembangan SDM juga akan meningkatkan pengembangan SDM usaha mikro dan kecil bagi 500 pemuda melalui fasilitasi magang. Pihaknya akan menggelar program magang tersebut di lima provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Yogyakarta, Sumatera Utara, dan 10

Sumatera Selatan. Masing-masing provinsi sebanyak 100 orang. “Beda dengan tahun lalu, program magang tahun ini akan kita terapkan lintas provinsi. Contohnya, dari 100 orang pemuda magang di Kalimantan Selatan, 90 orang magang di wilayah Kalimantan, sementara 10 orang lainnya dimagangkan di Yogyakarta. Tujuannya tetap sama, yaitu meningkatkan kualitas SDM pelaku KUKM,� ujar Rully.

Dalam meningkatkan daya saing UMKM melalui kewirausahaan, Kemenkop akan terus konsisten mendukung tumbuhnya wirausaha lokal, antara lain menumbuhkan program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan Gerakan Mahasiswa Pengusaha (GMP). Kemenkop akan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi seluruh Indonesia dan pelatihan bagi 7.050 mahasiswa, sarjana, generasi muda, kelompok masyarakat strategis lainnya.

Rully menambahkan, pihaknya juga akan menggelar program peningkatan kualitas SDM koperasi bagi 4.530 pelaku koperasi melalui pelatihan perkoperasian, hingga peningkatan standarisasi dan sertifikasi bagi 2.010 pelaku koperasi dan UMKM melalui pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi SDM KUKM. Kemenkop tahun ini telah mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan pendampingan di kabupaten/kota melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 200 miliar dengan sasaran peserta pelatihan sebanyak 56.056 orang dan pendamping sebanyak 1.279 orang.

RESTRUKTURISASI USAHA

Bersama OJK, Kemenkop Restrukturisasi KUMKM di Wilayah Bencana

T

ak bisa dipungkiri, beberapa daerah di Indonesia yang terkena bencana alam berdampak kepada keberlangsungan usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di wilayah tersebut. Lantaran itu, Kementerian Koperasi dan UKM pun bakal melakukan restrukturisasi usaha.

“Khususnya yang terkait dengan KUMKM yang memiliki pinjaman kepada lembaga keuangan, telah dilakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka melakukan restrukturisasi usaha,” kata Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM Abdul Kadir Damanik.

Meski begitu, Damanik mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait restrukturisasi kredit UMKM atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) tapi ada di OJK. Kemenkop berkoordinasi dengan OJK untuk menangani nasib KUMKM di wilayah bencana karena jumlah yang terdampak bencana sangat banyak.

Di Provinsi Bali, jumlah debitur KUR sebanyak 24,955 unit dengan outstanding Rp2,2 triliun telah direstrukturisasi sebanyak 84 debitur dengan outstanding Rp61 miliar.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), jumlah debitur KUR 12,214 unit dengan outstanding Rp227 miliar telah direstrukturisasi sebanyak 6,365 debitur dengan outstanding Rp107,9 miliar.

Sedangkan, jumlah debitur non KUR sebanyak 11,682 unit dengan outstanding Rp1,17 triliun telah direstrukturisasi sebanyak 4,457 unit dengan outstanding Rp634,6 miliar. Di Sulawesi Tengah (Sulteng), jumlah debitur KUR 57,443 unit

dengan outstanding Rp1,32 triliun telah direstrukturisasi sebanyak 9,805 debitur dengan outstanding Rp283,3 miliar.

Selanjutnya jumlah debitur non KUR sebanyak 43,467 unit dengan outstanding Rp3,82 triliun telah direstrukturisasi sebanyak 12,520 unit dengan outstanding Rp2,38 triliun. Sementara di Banten, jumlah debitur KUR 1.077 unit dengan outstanding Rp16,3 miliar. Sedangkan, jumlah debitur non KUR sebanyak 411 unit dengan outstanding Rp39,4 miliar.

Di Lampung, jumlah debitur KUR 82 unit dengan outstanding Rp2,9 miliar. Jumlah debitur non KUR sebanyak 99 unit dengan outstanding Rp6 miliar.

Sementara itu, realisasi kegiatan penanganan dampak bencana oleh Kemenkop pada 2018, di antaranya memberikan bantuan pemerintah sebesar Rp450 juta kepada 100 KUKM yang terdampak bencana di tiga Kabupaten di Aceh (Pidie, Pidie Jaya, dan Bireun). Kedua, menyelenggarakan berbagai kegiatan Bimbingan Teknis di NTB, di antaranya pelatihan anyaman berbahan baku ketak bagi 30 UMK. Pelatihan pengolahan pembuatan dodol bagi 30 UMK, pelatihan pengolahan gula dan dodol bagi 30 UMK, pelatihan pengolahan ubi dan pisang bagi 30 UMK, pelatihan pengolahan jambu mete dan keripik pisang bagi 30 UMK, serta motivasi Usaha bagi 50 UMK. “Untuk 2019, kami sudah memiliki Rencana Aksi Tahun 2019 dengan memberikan bantuan pemerintah melalui aneka program,” kata dia.

MARET 2019

11

PENGAWASAN

Pelaksanaan Pengawasan Koperasi Dimatangkan

M

eski di kepengurusan koperasi sudah ada fungsi pengawasan berupa Badan Pengawas yang dipilih anggota, pengawasan terhadap kinerja dan operasional koperasi di seluruh Indonesia dinilai sangat penting. Hal ini demi terwujudkanya koperasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh karena itu, Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM tahun ini akan terus mematangkan pelaksanaan pengawasan koperasi.

Pengawasan koperasi itu di antaranya terkait dengan kepatuhan terhadap legal, keuangan, transaksi, perizinan, badan hukum, organisasi, dan sebagainya.

“Untuk KSP (Koperasi Simpan Pinjam) atau koperasi yang memiliki unit simpan pinjam, diantaranya terkait penghimpunan dana anggota, hingga mengontrol penyaluran dana koperasi,” kata Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno.

Untuk itu, Deputi Pengawasan akan terus mengembangkan Satgas Pengawas Koperasi sebagai lokomotif terdepan dalam pengawasan koperasi di seluruh Indonesia.

“Hingga saat ini, kita terus perjuangkan status dari tenaga Satgas ini menjadi jabatan fungsional,” kata Suparno.

Ia menjelaskan, dari total 142.142 unit koperasi di seluruh Indonesia, 99,64 persen di antaranya adalah kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan sesuai dengan UU 23/2004 tentang Pemda. “Sudah ada sebanyak 1.712 orang PNS di setiap provinsi lima orang dan kabupaten/kota tiga orang untuk meningkatkan koordinasi serta pengawasan koperasi.”

Kendati demikian, yang harus menjadi perhatian adalah meskipun tugas 12

pengawasan, pemeriksaan serta penilaian kesehatan koperasi merupakan kewajiban pemda, masih ada pemda yang belum atau kurang mengalokasikan anggaran dan SDM yang kompeten untuk melaksanakan tugas tersebut. Bahkan, masih bisa dihitung dengan jari jumlah koperasi di wilayaj kabupaten/kota yang belum melaporkan keuangannya sebagai satu kewajiban.

Sementara untuk 516 koperasi berskala nasional yang menjadi tugas Kementeran Koperasi dan UKM, 288 koperasi di antaranya telah dilakukan pemeriksaan.

Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahan.

Pertama, masalah kelembagaan koperasi yaitu izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, perubahan anggaran dasar, koperasi tidak melaksanakan RAT, belum memiliki peraturan khusus, SOM, hingga SOP. Kedua, ditemukan koperasi yang dipailitkan oleh anggota atau pihak ketiga.

Sudah ada tujuh koperasi di Jakarta, Jawa Timur, Makassar, dan sebagainya, yang tengah berproses pailit di Pengadilan Negeri.

Ketiga, ditemukan masih terbatasnya jumlah Dewan Pengawas Syariah untuk KSP berbasis syariah.

Terkait dengan banyaknya laporan dari masyarakat tentang penipuan yang mengatasnamakan atau berkedok koperasi, Suparno menegaskan bahwa pelaku bukannya koperasi. Mereka hanya berkedok, mencatut, atau atas nama koperasi tapi tidak menjalankan prinsip-prinsip perkoperasian yang baik dan benar.

Suparno menyebut beberapa kasus penipuan berkedok koperasi melalui fasilitas SMS. Di antaranya menyangkut nama KSP Nasari, KSP Utama Karya, KSP Anugerah, dan kasus terakhir KSP Sejahtera Bersama.

LLP-KUKM

Menjadikan Sarung Gaya Hidup Milenial

S

arung merupakan bagian dari sejarah warisan budaya Indonesia yang mewarnai tata cara berpakaian masyarakat. Namun, dalam perjalannya pemakaian sarung lebih lekat dengan kegiatan ibadah, para santri atau upacara budaya dan keagamaan.

Sarung belum menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari, apalagi kaum muda atau generasi milenial. Karena itu, sejumlah kementerian/lembaga berkolaborasi menggelar festival sarung sebagai upaya menjadikan sarung sebagai new lifestyle atau gaya hidup baru. Sarung sebagai gaya hidup adalah sebuah konsep untuk menjadikan sarung sebagai produk fesyen yang tidak hanya digunakan saat beribadah, namun juga digunakan untuk kegiatan sehari-hari baik formal maupun informal, laki-laki maupun perempuan.

“Acara ini sekaligus untuk mempromosikan sarung sebagai salah satu warisan budaya Indonesia dan mentransformasikan sarung sebagai gaya hidup modern bagi generasi milenial,” kata Direktur Utama Smesco Indonesia, Emilia Suhaimi di sela pembukaan Pameran dan Festival Sarung Indonesia 2019 di kawasan GBK, Jakarta.

Dalam upayanya membumikan sarung di masyarakat, pemerintah juga bakal melakukan kerja sama dengan desainerdesainer mode agar sarung semakin disukai generasi milenial. Apabila sarung telah membumi dan sudah menjadi budaya di semua lapisan masyarakat maka sektor Industri dan usaha mikro kecil dan menengah ikut menikmati berkah dan ekonomi kerakyatan kembali bergeliat.

“Sarung itu budaya kita yang erat kaitannya dengan ekonomi rakyat, UKM pengrajin sarung. Sayangnya, saat ini di beberapa daerah seperti di Majalaya banyak pabrik dan pengrajin sarung yang sudah tutup, tinggal bangkai-bangkai mesin yang tidak beroperasi. Beruntung Smesco masih memiliki koleksi disain dan motif sarung Majalaya,” ujar Emilia.

Dalam festival bertema “Sarung Sebagai Identitas Budaya Pemersatu Bangsa” tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM berperan menjadi “leading” sektor. Selain itu, Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM atau Smesco Indonesia ikut berpartisipasi dengan membuka displai Rumah Sarung Indonesia (Rusari).

Terkait keberadaan Rusari ini, kata Emilia, menjadi prototype di pameran dan Festival Sarung Indonesia, sekaligus merupakan sarana edukasi, promosi, dan pemasaran sarung-sarung unggulan dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain itu juga menjadi pusat koleksi/khasanah dan referensi terbaik untuk mendapatkan sarung-sarung unggulan.

Di stand prototype Rusari yang ada di GBK digelar koleksi sarung-sarung dari 16 provinsi, juga 2 stand khusus provinsi/ kabupaten yang terkena bencana ikut dihadirkan dalam gelaran acara tersebut dengan membawa sarung-sarung dan produk lainnya yang masih tersisa setelah kejadian bencana.

“Mereka telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM yaitu dari Kabupaten Sigi, Provinsi Lampung, Lombok, Donggala, dan Banten,” papar Emilia.

MARET 2019

13

LPDB-KUMKM

L

Dana Bergulir akan Disalurkan Langsung ke Usaha Mikro

embaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM memiliki strategi baru untuk menyalurkan kredit.

Kali ini, LPDB akan menyasar langsung pelaku usaha mikro dengan menggunakan sistem penyaluran berbasis digital atau penggunaan teknologi informasi.

“Penyaluran dana bergulir langsung ke usaha mikro ini melalui platform digital dan memiliki batas pinjaman minimal Rp 10 juta dan maksimal Rp 50 juta dengan suku bunga sekitar 7 persen per tahun,” ujar Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo.

Saat ini regulasi penyaluran langsung ke pelaku usaha mikro telah selesai dan akan diuji publik dengan menghadirkan ahli dan stakeholder terkait. Hasil uji publik akan menjadi diserahkan ke Menteri Koperasi dan UKM untuk ditandatangani, sehingga penyaluran langsung ke usaha mikro dapat segera dilakukan.

Braman mengatakan selama ini penyaluran dana bergulir belum dapat dilakukan secara langsung namun melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Keuangan Bank (LKB). Hal itu mengacu pada Permenkeu No. 75 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM. “Jadi penyaluran dana bergulir ke usaha mikro menjadi strategi kami di tahun 2019.

Karena selama ini, menurut PMK Nomor 75 tahun 2011, LPDB-KUMKM hanya bisa menyalurkan melalui Koperasi, UKM yang telah berbadan hukum dan LKB/LKBB. Harapannya dengan menggunakan digital ini dapat memberikan approval pinjaman 14

secara cepat,” terang Braman.

Selain itu, untuk melayani seluruh mitra di hampir seluruh Indonesia, LPDB-KUMKM juga mengembangkan sistem digital IT Core Micro Financing System (CMFS). Aplikasi ini hadir sebagai solusi atas keterbatasan LPDBKUMKM yang tidak diperkenankan memiliki kantor cabang.

“CMFS memiliki fitur yang menghubungkan antara calon mitra langsung ke front office, risk management, administrasi, portofolio manajemen dan proses pendampingan secara online.

Nantinya calon mitra akan menikmati layanan melalui satu portal berbasis website dan mobile ketika mulai mengakses informasi, melakukan pengisian proposal, memonitor pembayaran, hingga melakukan pelaporan pemanfaatan dana tersebut,” jelas Braman.

Pada tahun 2019 ini LPDB menargetkan penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan UMKM sebesar Rp1,5 triliun. Diharapkan dari target tersebut sebanyak Rp975 miliar terserap dengan skema konvensional.

Sementara sisanya sebesar Rp525 miliar terserap dengan skema syariah.

Direktur Bisnis LPDB KUMKM Krisdianto mengatakan LPDB KUMKM memiliki beberapa strategi dalam menyalurkan dana bergulir. Pertama, LPDB KUMKM akan lebih meningkatkan porsi penyaluran dana bergulir langsung ke koperasi dan UKM ketimbang ke LKB dan LKBB. Kedua, LPDB akan meningkatkan kerjas ama dengan dinas-dinas koperasi, termasuk Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), yang ada di daerah. Ketiga, LPDB KUMKM akan lebih proaktif dengan memperbanyak pola jemput bola dengan mendatangi potensipotensi yang ada di seluruh Indonesia.

SOSOK

Suroto

Koperasi itu Model Perusahaan Futuristik

M

enyebut nama Suroto, pasti langsung ingat dengan koperasi.

Ya, alumnus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah itu sepertinya terlahir untuk dunia koperasi. Sejak mahasiswa, pria berkacamata ini sudah menjadi aktivis perkoperasian. Ia adalah ketua koperasi mahasiswa sekaligus pencetus serta pendiri Koperasi KOPKUN dan Koperasi Bina Usaha Mandiri Profesional (KBUMP).

Suroto memang unik. Ia sosok muda yang langka yang menekuni dan mempunyai ketertarikan yang besar terhadap koperasi.

Hingga sekarang hari-harinya penuh dengan aktivitas di perkoperasian. Aktif dalam berbagai kegiatan koperasi baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional.

Suroto terlibat dalam pengelolaan institusi strategis kampus seperti pengembangan jurnal, organisasi petani, pusat studi, teater,

dan lain-lain.

Setelah lulus dari Fakultas Ekonomi Unsoed pada 2004, ia bekerja juga di bidang koperasi, yakni sebagai manajer KBUMP dan Project Manager proyek pengembangan koperasi paska tsunami di Aceh dari ICA (International Co-operative Alliance). Ia pun menjadi anggota komite pemuda koperasi (ICA) untuk Asia dan Pasifik, mendirikan dan menjadi ketua pengurus Yayasan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Koperasi (LePPeK), lalu menjadi Ketua Lembaga Kajian Pembangunan Koperasi Indonesia (LSP2I) sampai Oktober 2013.

Kini ia menjadi Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) sejak 2011 dan Wakil Ketua Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR) sejak 2015, dan Ketua Koperasi Trisakti Bhakti Pertiwi (KOSAKTI) sejak 2015. Ia terus aktif mendorong pengembangan pusat studi perkoperasian MARET 2019

15

di kampus-kampus, dan lahirnya koperasi di kalangan serikat pekerja.

Emagz berkesempatan mewawancarai dan menggali lebih dalam pemikirannya soal koperasi. Berikut petikan wawancaranya.

Apa itu sebenarnya koperasi?

Sebetulnya koperasi itu adalah sebuah organisasi perusahaan yang demokratis yang memungkinkan setiap orang punya hak untuk mengambil keputusan yang sama dalam sebuah bisnis, di seluruh sektor, apakah itu sektor privat atau publik.

Sebetulnya koperasi itu cocok bagi semua orang yang ingin berbisnis ataupun hanya sekedar menjadi konsumen.

Koperasi adalah model perusahaan yang futuristik dan sangat relevan dengan perkembangan zaman saat ini.

Koperasi berdimensi luas, selain sebagai badan usaha koperasi itu juga sebagai gerakan, gerakan perubahan sosial untuk ciptakan keadilan, perdamaian, kebersamaan, persamaan, demokrasi dan lain sebagainya.

Prof Joseph Stigliz, penerima penghargaan Nobel Ekonomi pernah mengatakan, dunia harus belajar dari gerakan koperasi karena koperasi itu adalah model ekonomi yang berperan penting untuk atasi kesenjangan seperti yang jadi masalah dunia saat ini. Sedangkan Paus Fransiscus malahan membuat pernyataan yang mengagetkan bahwa andaikan pemimpin dunia itu paham apa ideologi koperasi, apa itu gerakan koperasi dan apa itu perusahaan koperasi, maka dunia tidak akan seburuk ini. Ini adalah jawaban yang sangat penuh kedalaman dalam pahami koperasi.

Bagaimana Anda melihat koperasi di Indonesia?

Koperasi di Indonesia saat ini sebetulnya menghadapi masalah yang mendasar.

Masalahnya sudah di tingkat paradigma.

Koperasi seperti yang saya sebut tadi, hanya dipahami masyarakat kita sebagai salah satu jenis badan usaha yang kecil-kecil.

Padahal koperasi itu sebetulnya berbeda dengan badan usaha lain karena menempatkan manusia lebih tinggi peranannya di atas modal material semata.

Modal material penting, tapi hanya sebagai alat bantu manusia untuk mendapatkan manfaat dan kesejahteraan, bukan sebagai penentu seperti yang berjalan dalam logika bisnis kapitalistik, dimana pemilik modal terbesarlah yang tentukan kebijakan bisnis.

16

Masalah selanjutnya, koperasi di Indonesia juga mengalami masalah regulasi sampai dengan kebijakan. Dalam diagnosis kami, regulasi-regulasi yang ada banyak yang diskriminatif terhadap koperasi, bahkan produk perundang-undangan kita banyak yang menyingkirkan atau mengeliminasi koperasi. Contohnya UU Rumah Sakit yang menyebut rumah sakit privat harus dalam bentuk badan hukum perseroan, lalu UU BUMN yang menempatkan koperasi bukan sebagai badan hukum yang setara sebagai badan hukum BUMN tapi hanya dijadikan sebagai penerima belas kasihan dalam bentuk alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka, dan banyak lagi. Satu yang masif adalah peraturan setingkat Menteri yang coba memaksakan badan hukum BUMDes hanya boleh dalam bentuk Perseroan. Apa sebetulnya salah koperasi? Ini bentuk penghinaan terhadap ekonomi konstitusi sebetulnya.

Sementara itu, dalam soal kebijakan, koperasi ini dilempar dari lintas bisnis modern. Dikavling hanya sebagai urusan satu kementerian saja dan mengurus hal-hal kecil saja.

Bagaimana seharusnya koperasi yang ideal?

Koperasi idealnya, ya diberikan perlakuan yang sama. Apapun yang bisa dilakukan oleh badan hukum perseroan harusnya juga boleh dilakukan oleh koperasi. Jangan dibeda-bedakan.

Banyak sekali kasus di lapangan. Misalnya untuk ikut tender barang dan jasa dari pemerintah hanya boleh badan hukum perseroan. Kemudian ketika mengakses program juga hanya boleh usaha perorangan. Banyak sekali kementerian dan lembaga yang perlakukan secara diskriminatif terhadap koperasi.

Kalau mau lebih maju dari itu juga sebetulnya bisa juga memberikan pembedaan terhadap koperasi misalnya dalam urusan pajak. Di luar negeri, sebut saja Singapura dan Filipina itu memberikan pembebasan pajak atau tax free ke koperasi karena koperasi dianggap telah melaksanakan salah satu prinsip pajak itu sendiri, keadilan. Jadi koperasi dibebaskan dari pajak sebagai hak moralnya. Seperti Singapura misalnya, ketika satu koperasi namanya NTUC Fair Price itu menguasai 73 persen pasar ritel di negara itu diprotes oleh perusahaan swasta kapitalis. Pemerintah mereka jawabnya gampang saja, kalau

mereka mau berubah jadi koperasi juga akan diberikan pembebasan pajak.

Jadi idealnya, koperasi itu harus dibolehkan dan diperlakukan yang sama dengan badan hukum lainya dalam mengakses sumber daya. Kalau ada yang beda ya diperlakukan secara berbeda seperti halnya dalam soal pajak tadi. Apa yang sama ya disamakan, apa yang beda jangan disamakan.

Sementara itu, dalam soal kebijakan, seluruh sektor harus diintegrasikan. Perlu semacam Kebijakan Nasional Perkoperasian yang mengikat seluruh sektor untuk kembangkan koperasi.

Bagaimana meningkatkan keterlibatan milenial dalam koperasi?

Kita akan mendapati suatu kondisi bonus demografi yang puncaknya nanti akan terjadi sekitar tahun 2030, dimana struktur penduduk kita akan diisi oleh anak-anak muda usia produktif kurang lebih hingga 70

persen. Jadi koperasi di masa datang akan diisi oleh anak-anak muda generasi milenial dan generasi Z. Nah, generasi milenial dan generasi Z yang dunia dan tantangannya sudah berubah ini harus dilibatkan dalam koperasi dengan membaca perilaku mereka.

Mereka ini adalah generasi multitasking yang sudah terbiasa dengan dunia gadget, profesi-profesi baru dan kegemaran baru telah berubah secara drastis. Maka koperasi juga harus melakukan perubahan drastis agar mereka mau dan terlibat dengan koperasi. Caranya, koperasi dan pemerintah harus melakukan pendekatan yang cocok ke mereka.

Koperasi dan pemerintah harus mempromosikan keunggulan koperasi ke sektor-sektor bisnis yang menarik bagi mereka. Semisal perfilman, fashion, life style, kuliner, dan lain sebagainya. Koperasi harus direposisi kembali,. Jika generasi milenial menganggap koperasi itu tua, dan didominasi usaha simpan pinjam harus direposisi. Koperasi itu gaul dan bisa dikembangkan ke seluruh sektor. Kalau koperasi dianggap kecil-kecil dan lemah, perlu dikasih contoh-contoh serius bahwa koperasi itu bisa menjadi perusahaan besar seperti misalnya SUNKIST Co-operative Growers, Ace Hardware, Fonterra, dan lain sebagainya.

Bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam mendukung koperasi?

Pemerintah harus kembali ke fungsi strategisnya sebagai regulator dan fasilitator. Sebagai regulator pemerintah harus mengembalikan citra koperasi di masyarakat dengan membentuk regulasi yang baik dan kebijakan yang baik.

Semua produk regulasi yang menghambat koperasi harus diperbaiki.

Termasuk UU Perkoperasian yang ada saat ini. Pemerintah harus tegas untuk melawan kelompok-kelompok kepentingan elit lama yang selama ini terus berusaha merusak citra koperasi sebagai tempat mengemis bantuan.

Kembalikan citra koperasi dengan segera selesaikan pembubaran koperasi papan nama dan rentenir baju koperasi yang ada di masyarakat saat ini. Kemudian fasilitasi dan promosikan keunggulan koperasi agar persenyawaan bisnis koperasi itu berjalan dengan alamiah dan bukan dengan iming-iming bantuan yang selama ini telah merusak prakarsa masyarakat untuk membangun koperasi.

MARET 2019

17

INSPIRASI KOPERASI

Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri

Koperasi Terbesar Nasional yang Lahir dari Pondok Pesantren

K

operasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri, lahir dari komunitas Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan pada tahun 2000. Namun koperasi yang masih berusia remaja ini, telah tercatat sebagai salah satu koperasi terbesar secara nasional dengan nilai aset mencapai Rp2,25 triliun.

Pencapaian KSPS Sidogiri sebagai koperasi papan atas di tanah air tidak mudah. Hal itu merupakan hasil kerja keras dari pengurus dan anggota hingga menjadi koperasi yang berdiri dengan manajemen modern.

Bagi komunitas Pondok Pesantren Sidogiri, KSPS BMT Sidogiri bukan satusatunya koperasi yang berdiri. Tahun 1961, disebut-sebut sebagai jejak awal pembangunan koperasi di Pondok Pesantren Sidogiri. Seiring dengan semakin banyaknya alumni, jiwa koperasi rupanya terus hidup di antara mereka. Hingga kemudian pendirian koperasi berlanjut dengan lahirnya koperasi BMT Maslahah tahun 1997, selanjutnya koperasi BMT SUGT Sidogiri tahun 2000 dan kemudian Koperasi Agro beroperasi tahun 2008 dan koperasi-koperasi lainnya.

KSPS BMT UGT Sidogiri didirikan oleh orang-orang yang tergabung dalam kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri yang profesinya adalah 18

guru, pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri belum ini lama melakukan Rapat Tahunan Anggota (RAT) ke-18 pada 23 Februari 2019. Ketua BMT UGT Sidogiri pada saat itu H. Mahmud Ali Zain mengatakan ekonomi yang berorientasi kepentingan orang banyak sebagai golongan ekonomi keumatan atau ekonomi kerakyatan. “Gerakan koperasi merupakan kelompok ekonomi keumatan atau ekonomi kerakyatan. Manfaat koperasi telah banyak dirasakan oleh anggotanya juga masyarakat Indonesia,� kata Ali Zain yang pada RAT tersebut berakhir masa kepengurusannya.

Dalam paparannya, Ali Zain mengatakan Koperasi BMT UGT Sidogiri terus mengalami pertumbuhan. Meski ia mengakui perlambatan ekonomi nasional cukup mempengaruhi kinerja koperasi namun dipastikan tetap terjadi pertumbuhan.

Koperasi mampu membukukan Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah zakat dan beban Rp71,775 miliar. Koperasi selalu mematok SHU sebesar 15 persen setiap tahun.

Jumlah keanggotaan koperasi pada 2013 hanya 8.871 orang dan jumlah itu menanjak menjadi 18.060 orang tahun 2018 dengan

jumlah anggota luar biasa 432.223 orang.

Aset koperasi tahun 2013 baru mencapai Rp 1,06 triliun namun tahun 2018 meningkat dua kali lipat menjadi Rp2,25 triliun.

Koperasi ini juga menciptakan lapangan kerja bagi 1.590 orang dan memiliki 288 kantor di seluruh Indonesia.

Sebagai koperasi berbasis simpan pinjam syariah, BMT UGT Sidogiri telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp1,03 triliun tahun 2018. Selain itu, setiap tahun koperasi selalu menyalurkan zakat yang tercatat telah mencapai Rp8,6 miliar tahun 2017 melonjak dari tahun 2013 yang besarnya Rp 5,2 miliar.

Berdasarkan laporan pengurus, KSPS BMT UGT Sidogiri menunjukkan rasio keuangan tahun 2017 dalam bentuk capital adequacy ratio (CAR) sebesar 18,58 persen, non performing financing (NPF) sebesar 2,61 persen, financing to deposit ratio (FDR) sebesar 74, 13 persen, serta return on equity (ROE) 20,63 persen.

“Dengan pencapaian ini kami berharap agar kinerja tersebut terus dipertahankan oleh pengurus dan pengelola KSPPS BMT UGT Sidogiri,” katanya.

Ali Zain juga mengemukakan koperasi BMT UGT Sidogiri mendapat kepercayaan yang tinggi dari mitra lembaga keuangan lainnya. Hal itu terlihat dari kemitraan dengan bank yang berjalan saat ini dengan Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank DKI Syariah dan Bank Jatim Syariah. Mitra non bank, yakni Inkopsyah BMT, PT Bahana Artha Ventura dan PT Pos Indonesia.

Hal ini akan memberikan semangat kepada pihak manajemen koperasi untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada para anggota dan mitranya.

“Koperasi BMT UGT Sidogiri juga turut berperan dalam program pemerintah mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan pembiayaan kepada usaha

mikro melalu program Kredit Ultra Mikro,” jelas Ali Zain. Pada tahun 2018, Koperasi BMT UGT Sidogiri menyalurkan dana Rp50 miliar kepada 11.104 anggota.

Peran Koperasi BMT UGT Sidogiri sebagai partner pemerintah dalam penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) mendapat apresiasi dari Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga yang hadir pada RAT tersebut. Menteri juga menyebutkan Koperasi BMT UGT Sidogiri telah memberi kontribusi terhadap peningkatan PDB koperasi secara nasional dari 1,7 persen tahun 2014 menjadi 4,48 persen pada 2017.

Selain mendorong agar koperasi syariah terus meningkatkan pertumbuhan PDB, Menkop UKM berharap agar kualitas KSPPS terus diperhatikan. Menteri menegaskan koperasi yang berkualitas akan berdampak terhadap pemerataan dan kesejahteraan para anggota.

Hadapi Tantangan Ali Zain mengatakan menghadapi tantangan dunia usaha, koperasi harus melakukan berbagai pembenahan baik bidang manajemen maupun mengadaptasi perkembangan teknologi informasi.

“Kami menjalankan operasional simpan pinjam syariah ini secara aktif yang dibantu oleh media mobile printer mini dan kami juga menyiapkan mobile UGT (semacam mobile banking) yang bisa diakses anggota secara gratis,” katanya.

Melalui alat tersebut anggota koperasi bisa bertransaksi secara online untuk pembayaran token PLN, pembelian pulsa, transfer uang ke sesame rekening BMT UGT maupun dari rekening BMT UGT ke semua perbankan.

Untuk meningkatkan kualitas manajemen, koperasi telah mendapat pengakuan secara internasional dengan terbitnya ISO 9001/2015 tentang manajemen mutu.

MARET 2019

19

INSPIRASI UKM

Jamal Setiabudi

Mengangkat Potensi Sarung Asal Baduy

B

agi masyarakat Suku Baduy, Lebak, Banten, sarung tidak hanya sebagai tradisi berpakaian tapi memiliki nilai sakral yang tinggi. Sarung adalah bagian dari adat istiadat Baduy yang terus terpelihara hingga sekarang.

Tidak heran bila masyarakat Baduy umumnya mahir menenun sarung meski bertenun bukan sebagai sumber ekonomi mereka. Menenun sarung merupakan bagian dari budaya Baduy.

“Sudah menjadi tradisi di masyarakat Baduy, setiap anak berusia 9 tahun sudah diajarkan bagaimana menenun sarung.

Membuat sarung bagi kami merupakan amanah leluhur. Karena itu, ada ritual khusus yang dijalankan masyarakat Baduy dalam membuat kain sarung,” kata perajin sarung asal Baduy bernama Jamal Setiabudi.

Pria berusia 36 tahun yang kerap disapa 20

Kang Jamal bahkan, berkata di setiap acara sakral adat suku Baduy, memakai sarung merupakan kewajiban. Sarung khas Baduy dikenal memiliki beberapa motif unggulan, diantaranya, Samping Poleng, Poleng Hideung (kotak-kotak besar), Poleng Capit Urang (kotak-kotak kecil), hingga motif Janggawari.

“Harga sarung khas Baduy berkisar antara Rp250 ribu hingga yang termahal Rp1,7 juta yang motif Janggawari,” ucap Kang Jamal yang berdomisili di Kampung Kadu Ketug, Kabupaten Lebak.

Usaha sarung Kang Jamal merupakan warisan turun temurun. Saat ini, ada 15 perajin sarung yang di bawah naungan usahanya yang merupakan keluarga dekat.

Kang Jamal mengatakan masyarakat Baduy tak memiliki kendala dalam memproduksi (menenun) kain sarung,

termasuk dalam menentukan motif dan coraknya. Kendala para perajin kain sarung khas Baduy adalah pemasaran.

“Saat ini kami benar-benar kebingungan bagaimana cara memasarkan produk sarung tenun khas Baduy ini,” kata Kang Jamal.

Memang, pihaknya mendapat binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Pada Setiap acara-acara besar di kabupaten atau provinsi, perajin produk sarung tenun khas Baduy selalu diundang. Hanya saja, frekwensinya minim.

Sementara para perajin sarung khas Baduy terus memproduksi setiap harinya.

Satu orang perajin mampu memproduksi satu sarung dalam seminggu. “Saya saja memiliki 15 orang, bisa dihitung berapa produksi kami dalam sebulan. Pernah satu waktu, produk kami menumpuk karena kami kebingungan dipasarkan kemana dan bagaimana caranya,” tutur Kang Jamal lagi.

Oleh karena itu, Kang Jamal menyambut baik gelaran Festival Sarung 2019 di Jakarta ini. “Bagi kami, acara seperti Festival Sarung ini merupakan peluang bagi pemasaran sarung tenun khas Baduy. Karena, kami

memang benar-benar membutuhkan sarana pemasaran seperti pameran-pameran ini.

Saya berharap ada bantuan program dari pemerintah agar kendala pemasaran sarung tenun khas Baduy bisa segera teratasi,” lanjut Kang Jamal.

Untuk memperluas pasar, Kang Jamal mulai belajar pemasaran melalui sistem online. Hanya saja ia cukup mengalami kesulitan karena tidak pernah mengenyam pendidikan.

“Ya harap maklum saja, kami tidak mengenal bangku sekolah. Jadi, belajar pemasaran online ini juga masih tahaptahap dasar. Bahkan, di kampung kami tidak mengenal listrik. Bila ingin mencharge HP, kami harus berjalan jauh menuju terminal,” katanya.

Selain kendala pemasaran, ungkap Kang Jamal, para perajin sarung asal Baduy juga tengah memikirkan satu merek yang mampu menguatkan eksistensi sarung tenun khas Baduy. Merek diharapkan akan menggambarkan ciri khas produk sarung Baduy dan mampu mengangkat sarung Baduy di pasar yang lebih luas lagi.

MARET 2019

21

GALERI FOTO

Presiden Joko Widodo Didampingi Iriana Joko Widodo menghadiri dan Meninjau produk sarung lokal berbagai daerah pada acara Sarung Fest 2019 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno Jakarta (03/03/2019).

Hadir dalam acara ini Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih, dan Ketuan Panitia Sarung Fest 2019 IGK Manila.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menyerahkan secara simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ketahanan Pangan kepada Pondok Pesantren Miftahul Huda Kec. Manonjaya, Kab. Tasikmalaya (27/2/2019)

Meneteri Koperasi dan UKM Puspayoga dalam acara Sinergi Pemberdayaan Koperasi dan UKM Antara Kementerian Koperasi dan UKM Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur.

(15/2/2018).

22

MARET 2019