Emagazine 2018

No. 01 - Maret 2018

Gerakan Mahasiswa Pengusaha

Mencari Benih Unggul Mahasiswa Pengusaha

H.09

Membangkitkan lagi KUD

H.16

Koperasi Lahir Karena Kebersamaan

H.20

Jurus Miftahidun Menyongsong Sukses

@KemenkopUKM

www.depkop.go.id | Call Center 1500 587 KEMENKOPUKM

DAFTAR ISI 11 Perlu Komite Tangani Kewirausahaan 15 Memoles Kulit Kerang Menjadi Souvenir

2 Daftar Isi 3 Laporan Utama 6 Jangan Ragu Berwirausaha Sejak Muda

16 Tokoh Koperasi: Meutia Hatta

9 Membangkitkan Lagi KUD

18 Jalan Koperasi Sejahterakan Nelayan

Menggugah Penghuni Menara Gading untuk Turun Gunung

prasyarat negara maju dengan 3 persen pengusaha telah terlampaui, namun jumlah wirausaha yang semakin banyak di Tanah Air akan menjadi kabar baik bagi sektor riil.

Wirausaha muda adalah mesin penggerak utama suatu perekonomian bangsa.

Tercatat pada 2014, jumlah wirausaha Indonesia baru 1,65 persen dari total populasi penduduk. Kini melalui berbagai terobosan dan program kewirausaha yang terus digalakkan, jumlah wirausaha di Tanah Air melonjak hingga 3,1 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia pada 2016. Sayangnya angka itu masih kalah dibandingkan jumlah wirausaha di beberapa negara tetangga seperti Thailand yang mencapai 4 persen jumlah penduduk, Malaysia mencapai 5 persen, bahkan Singapura 7 persen.

Maka dari itulah, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan beragam program terkait pengembangan wirausaha baru utamanya di kalangan mahasiswa. Pemerintah menginginkan wirausaha menjadi tren yang kekinian di kalangan mahasiswa dan generasi muda.

Maka dalam edisi perdana tahun ini, kami menyajikan rangkaian tulisan terkait Program Gerakan Mahasiswa Pengusaha. Inilah saatnya menggugah para penghuni menara gading untuk turun gunung! Demi sebuah panggilan negeri; Indonesia Memanggil.

Dunia kampus selama ini lekat dengan beragam peristilahan intelektual yang kerap tidak teraplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka layaknya menjadi para penghuni menara gading yang sulit dijangkau masyarakat kebanyakan.

Padahal mereka menyimpan segudang potensi perubahan ke arah yang lebih baik.

Menara gading alias kampus-kampus itu adalah gudang sumber daya manusia terbaik yang niscaya akan mampu mengubah negeri ini menjadi lebih maju.

Oleh karena itu, sudah saatnya menggugah mereka para sivitas akademika, para penghuni menara gading, para intelektual muda untuk “turun gunung� membangun bangsa ini. Ini adalah era ketika bisnis yang paling menjanjikan justru datang bukan dari modal besar. Di masa inilah inovasi dan kreativitas menjadi kunci sukses sebuah bisnis.

Kementerian Koperasi dan UKM senantiasa memberikan dukungan untuk mengobarkan gerakan mahasiswa pengusaha. Sebab sudah bukan saatnya lagi mahasiswa mengemban paradigma lama sebagai pencari kerja.

Mereka adalah SDM-SDM tangguh yang mestinya menjadi pencipta lapangan kerja di Tanah Air. Indonesia membutuhkan semakin banyak pengusaha-pengusaha muda baru untuk menjadikan negeri ini semakin maju. Meski

Salam Wirausaha!

Penanggung Jawab: Hardiyanto, Redaktur: Darmono, Redaktur Pelaksana: Bambang Sunaryo, Penyunting/Editor: M. Maulana, Edy Haryana, Desain: Muhammad Ali, Adhiguna Suryadi, Mulyadi, Fotografer: Timbul Priyono, Topik, Kurniawan, Sekretariat: Nurlailah, Fira Desiana Nasril, Suhandi, Imam Ahmad Al Hushori, Sutarsono, Ali Imron Rasidi, Rr. Dwitya Suci, Pradityo Ariwibowo, Nur Sholeh, M. Kamal, Wira Suanda.

2

MARET 2018

LAPORAN UTAMA

(Dok: Humas Kemenkop UKM)

Mencari Benih Unggul Mahasiswa Pengusaha Mahasiswa harus mengubah pola pikirnya dari pegawai menjadi pengusaha.

Mahasiswa jangan lagi berlomba menjadi pegawai negeri atau karyawan tapi harus menumbuhkan pola pikir pengusaha.

I

Gede Mudita sontak kaget ketika namanya diumumkan sebagai pemenang pertama seleksi proposal bisnis dalam program Gerakan Mahasiswa Pengusaha. Di hadapan 80 peserta yang ikut seleksi, mahasiswa semester IV Universitas Dwi Jendra, Bali ini, diumumkan meraih nilai tertinggi 285 dari 20 peserta yang lolos seleksi.

Mahasiswa Teknik Arsitektur ini tidak menduga bakal lolos dalam rangka pemasyarakatan kewirausahaan yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan UKM itu.

Ini pertama kalinya I Gede Mudita mengikuti kompetisi bisnis. Baru kali ini juga dia mampu membuat proposal usaha. Berkat program Gerakan Mahasiswa Pengusaha ini juga “ilmu� menyusun proposal

diperolehnya.

Pogram yang dicanangkan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga bersama 59 perguruan tinggi di Indonesia, baru-baru ini di Bali. Tujuannya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan di kalangan mahasiswa, mempersiapkan mahasiswa sebagai calon pengusaha yang unggul serta meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas.

Dalam program Gerakan Mahasiswa Pengusaha, konsepnya adalah menjaring mahasiswa yang sudah memiliki rintisan usaha dari berbagai kampus. Mereka akan dilatih dan diberi modal bantuan usaha.

Ada tiga tahapan yang dilalui dalam program ini, tahap pertama sebanyak 150 orang mahasiswa yang dikirim tiap kampus MARET 2018

3

mengikuti pelatihan selama sehari penuh. mahasiswa yang akan mengikuti pelatihan selama tiga hari. Tahap ketiga, dsaring lagi menjadi 20 orang berdasarkan proposal usaha yang dibuat oleh peserta. Ke-20 yang lolos seleksi akan mendapat bantuan dana program Wirausaha Pemula dari Kementerian Koperasi dan UKM, masingmasing senilai Rp 10 juta – 13 juta.

“Kami dilatih mengenai kewirausahaan, diajari cara membuat proposal dan mempresentasikannya di hadapan mentor.

Banyak ilmu yang saya dapatkan dan saya sangat berterimakasih bisa ikut program ini,” kata Gede.

Proposal bisnis yang dibuat I Gede Mudita adalah tentang kerajinan ukir limbah batu padas yang sehari-hari sudah digelutinya. Gede, demikian biasa dia dipanggil, telah menekuni usaha kerajinan ukir sejak dua tahun terakhir. Bahan baku diperolehnya dari limbah batu padas yang biasa digunakan untuk bangunan. Serpihanserpihan limbah tersebut dikumpulkan dan diolah menjadi kerajinan ukir. Melalui usaha ini juga Gede bisa membiayai kuliahnya sendiri dan telah memberikan lapangan kerja bagi tiga orang.

Pengalaman Gede ini menjawab harapan Menteri Puspayoga. Pada sambutannya dalam peluncuran Gerakan Mahasiswa 4

MARET 2018

Pengusaha, Puspayoga mengatakan mahasiswa harus mengubah pola pikirnya dari pegawai menjadi pengusaha.

Mahasiswa jangan lagi berlomba menjadi pegawai negeri atau karyawan tapi harus menumbuhkan pola pikir pengusaha.

“Mindset mahasiswa harus diubah, dari mindset karyawan menjadi pengusaha.

Sekarang sudah terbukti banyak mahasiswa yang berwirausaha sudah kaya meski belum tamat,” kata Puspayoga.

Ketika Kemenkop UKM mengajak perguruan tinggi ikut terlibat dalam Gerakan Mahasiswa Pengusaha, langsung mendapat sambutan positif. Sebanyak 59 perguruan tinggi menyatakan bersedia bekerja sama.

Menteri menegaskan dukungan perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan minat kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Tumbuhnya wirausaha baru dari kalangan mahasiswa akan meningkatkan rasio kewirausahaan nasional.

Menurutnya gerakan kewirausahaan yang terus digalakkan melalui berbagai cara termasuk lewat kampus telah meningkatkan rasio kewirausahaan nasional dari 1,6% tahun 2014 menjadi 3,1% tahun 2016.

“Gerakan kewirausahaan sejalan dengan program Presiden Jokowi bahwa pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pemerataan kesejahteraan,” kata Puspayoga.

Jangan Takut Gagal Secara terpisah, Deputi Bidang SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS dihadapan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) memberikan sosialisasi Gerakan Mahasiswa Pengusaha. UI menjadi salah kampus yang telibat namun melaksanakan program ini sesuai dengan gerakan kewirausahaan yang dijalankan UI. Prakoso mengatakan gerakan kewirausahaan mahasiswa sangat penting untuk mengubah pola pikir mahasiswa dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.

“Kalau sudah ada ide bisnis, langsung jalankan, jangan banyak pertimbangan dan jangan takut gagal,” tegas Prakoso.

Prakoso berharap para mahasiswa memulai bisnis yang sesuai dengan hobinya.

Sesuatu yang dimulai dari hobi biasanya akan lebih langgeng dan stabil. Apalagi jika belum banyak digarap orang lain, pasarnya spesifik dan unik, sehingga pesaingnya sedikit.

Menjadi tantangan saat ini adalah justru kerap kali keinginan mahasiswa berwirausaha tidak mendapat “restu” dari orang tua. Prakoso mengatakan banyak orang yang yang keberatan anaknya memilih jalur hidup menjadi wirausaha.

Kebanyakan orang tua menginginkan anak-anaknya kerja kantoran yang kelak diimpikan akan menjdi pejabat. Di samping itu, banyak orangtua keberatan anaknya berbisnis saat masih menjadi mahasiswa karena takut kuliahnya ketinggalan.

Menanggapi program Gerakan Mahasiswa Pengusaha, Kepala Pusat Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Pribadi Setiyanto mengatakan gerakan semacam ini yang diharapkan akan meningkatkan gairah dan semangat mahasiswa berinovasi menjadi pelaku usaha.

Apalagi program kewirausahaan merupakan program yang juga sudah lama berjalan di UI. Dengan demikian dunia kampus juga berperan dalam meningkatkan jumlah wirausaha di tanah air.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Ketut Prasetyo mengatakan gerakan kewirausahaan merupakan program yang juga sudah berjalan di Unesa.

“Kewirausahaan jadi mata kuliah wajib di Unesa. Karena itu, Gerakan Mahasiswa Pengusaha yang digagas oleh Kemenkop UKM sangat bagus untuk mendukung peringkatan jumlah kewirausahaan,” kata

Dukungan perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan minat kewirausahaan di kalangan mahasiswa.

-Puspayoga-

Ketut.

Seluruh tahapan Gerakan Mahasiswa Pengusaha telah selesai dilaksanakan di sembilan provinsi. Sebanyak 190 mahasiswa terjaring dan dinyatakan lolos ikut program Wirausaha Pemula. Ke-sembilan provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Bali.

Perguruan Tinggi yang ikut dalam program ini antara lain, Universitas Sanggabuana, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Padjajaran, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Islam Sumatera Utara, Ikopin, Universitas Islam Madura, Poltek LP3I Bandung, Politeknik Negeri Bandung.

Menurut informasi, semua peserta yang lolos akan kembali diverifikasi oleh pelaksana Program Wirausaha Pemula dari Kementerian Koperasi dan UKM. Nilai dana yang akan diperoleh masing-masing peserta tergantung dari jenis usaha yang dikelola.

I Gede Mudita kini membayangkan dirinya bakal menjadi pengusaha sukses.

Dia bercita-cita memiliki showroom sendiri.

Jika selama ini Gede harus sabar menunggu order dan meminta uang muka agar bisa mengerjakan pesanan, dengan showroom miliknya dia bisa memajang karya-karya kerajinan yang akan dihasilkannya. Cita-cita itu kini menancap kuat dalam benaknya.

MARET 2018

5

SEKRETARIAT

Jangan Ragu

Berwirausaha Sejak Muda

D

alam banyak kesempatan, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram selalu mengajak kalangan generasi muda dan mahasiswa mulai belajar berwirausaha dan berkoperasi. Tujuannya agar saat lulus kuliah nanti tidak dipusingkan dengan urusan mencari pekerjaan. Tidak cuma itu, dengan berwirausaha mahasiswa dapat menciptakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan saat ini.

Agus mengatakan pemerintah saat ini tengah gencar mendorong Gerakan Kewirausahaan Nasional. Bahkan, sudah digulirkan program strategis lainnya, yaitu Gerakan Mahasiswa Pengusaha “Saat ini, rasio kewirausahaan Indonesia sudah berada pada level 3,1% dari total jumlah penduduk Indonesia. Proyeksi tahun ini diupayakan untuk mencapai rasio 4-5%,” kata Agus, baru-baru ini.

Untuk mencapai target itu, selain mendorong jiwa kewirausahaan melalui berbagai pelatihan dan vokasional, Kemenkop dan UKM juga memiliki program pembiayaan bagi wirausaha pemula. Bisa melalui dana bergulir dari LPDB KUMKM, hingga kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga hanya 7% per tahun.

Agus juga meminta para mahasiswa yang sudah berwirausaha menghasilkan produk agar memperhatikan mengenai kemasan. Dengan kemasan akan menjadi pembeda dengan produk lainnya. Kemasan 6

MARET 2018

yang menarik dan berkualitas akan menarik konsumen dan menciptakan kelas dari produk itu sendiri.

Agus pun mendorong agar para pemuda dan mahasiswa mau mempelajari bisnis secara online atau e-commerce. Pasalnya, sekarang merupakan era teknologi. Saat ini, dunia usaha tak lagi mengenal waktu, ruang, dan jarak. Dunia dalam genggaman gadget.

“Tanpa menguasai IT, jangan harap bisa menembus pasar,” ujar Agus.

Hanya saja, menurut Agus, untuk bisa menjadi sukses, seseorang harus mampu memiliki lima kunci sukses yang saling melengkapi. Pertama, knowledge atau pengetahuan. Meski seseorang lulus dengan cum laude, belum tentu berhasil atau sukses dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua, memiliki skill atau ketrampilan.

Keterampilan bisa karena dilatih atau bakat dan bisa menjadi ikon seseorang untuk dikenal luas banyak orang. “Kita harus mampu menciptakan karakter khas diri kita sendiri,” kata Agus.

Kunci sukses ketiga adalah memiliki networking yang luas. Keempat, bvvisa memanfaatkan peluang yang ada. Kelima, mampu menjaga sikap dan perilaku. Ini bisa ditunjukkan dengan karakter pribadi yang jujur. Di samping lima kunci sukses itu, wirausahawan juga harus mampu bersikap cepat tapi tidak mendahului, tajam analisa tapi tidak melukai, dan menang tapi tidak mengalahkan.

KELEMBAGAAN

SME Contact Points Jendela UKM Indonesia di Eropa

S

mall and Medium-sized Enterprises (SME) Contact Point menjadi salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan inisiatif perjanjian kerja sama antara Indonesia dengan negaranegara Uni Eropa(UE).

Bertemuan bertajuk Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement (I-EU CEPA) itu sudah memasuki putaran ke-4 perundingan. Dari 14 isu yang dibahas masing-masing kelompok (Working Group), salah satunya adalah terkait dengan UKM (Small and Medium-sized Enterprises).

Putaran ke-4 yang dilaksanakan pada 19-23 Februari 2018 di Solo, Jawa Tengah ini, terbagi menjadi 14 Working Group.

Secara khusus perundingan antara Delegasi Indonesia dan Delegasi Uni Eropa (UE) terkait UKM dilaksanakan pada 22 Februari 2018.

Kami akan membentuk tim yang melibatkan beberapa unit kerja di Kementerian Koperasi dan UKM untuk menjadi Contact Point -Meliadi Sembiring-

Hadir sebagai Ketua Juru Runding dari Delegasi RI yaitu Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, yang didampingi Asdep Penyuluhan dan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Sedangkan dari pihak Uni Eropa (UE) sebagai ketua juru runding dari Directorate General for Trade, Martin Pilser didampingi Dominique Lambert dari Directorat General Growpada European Commission.

Meliadi Sembiring mengungkapkan, sebagai tindak lanjut Joint Conclusion putaran ke-3 perundingan di Brussels, Belgia, ada dua usulan strategis. Pertama, diusulkan Indonesian National Single Window (INSW) sebagai institusi yang menyediakan Information Sharing.

“Website INSW diharapkan dapat menyediakan informasi yang komprehensif terkait kegiatan perdagangan antara Indonesia dengan UE seperti pajak, kuota perdagangan, tarif, rules of origin, standar produk, statistik dan informasi penting lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh UKM,” kata Meliadi.

Sedangkan website yang disiapkan pihak UE adalah Trade Helpdesk. “Dengan adanya pertukaran informasi antar kedua belah pihak, maka diharapkan diperoleh informasi pasar dan peluang perdagangan serta investasi bagi UKM,” kata Meliadi.

Usulan kedua yang dibahas dan disepakati kedua delegasi adalah SME Contact Points.

Bagi pihak UE, yang ditunjuk sebagai Contact Point adalah European Commission, sedangkan dari pihak Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM yang akan menjadi Contact Point.

“Kami akan membentuk tim yang melibatkan beberapa unit kerja di Kementerian Koperasi dan UKM untuk menjadi Contact Point,” kata Meliadi.

Menurut dia, untuk menyinergikan antara INSW dengan Contact Point tersebut, maka diperlukan koordinasi lebih lanjut lintas kementerian.

Ia menambahkan, hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemanfaatan kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa ini adalah adanya kesesuaian dan kesetaraan antara pelaku UKM di Indonesia dengan pelaku UKM di Uni Eropa.

“Sebab ada perbedaan definisi UKM di kedua pihak yang menjadikan perbedaan level usaha dan cara pandang perlakuan sehingga kita harus mencari sisi yang paling kompatibel,” kata Meliadi.

MARET 2018

7

PEMBIAYAAN

P

Wirausaha Pemula Wirausaha Pemula Sasar Penyandang Disabilitas Sasar Penyandang Disabilitas dan Daerah Bencana Bencana dan Daerah

rogram Wirausaha Pemula (WP) 2018 kembali digelar. Program unggulan Kementerian Koperasi dan UKM ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia yang saat ini masih kalah dibandingkan banyak negara.

Bayangkan rasio kewirausahaan di Indonesia masih 3,1%, itupun rasionya sudah meningkat tajam dibandingkan tahun 2014 yang cuma diangka 1,65%. Tapi dibandingkan dengan negara lain, rasio kewirausahaan di Indonesia jauh tertinggal.

Itu sebabnya, WP dijadikan sebagai salah satu program untuk mendongkrak jumlah wirausaha. WP menjadi program yang spesifik karena yang menjadi sasarannya adalah pelaku usaha rintisan minimal enam bulan dan maksimal tiga tahun.

Bahkan untuk tahun 2018, Kemenkop UKM melakukan berbagai modifikasi sehingga sasaran WP menjangkau lapisan usaha mikro. “Khusus untuk WP 2018, kelompok sasaran juga untuk menjangkau penyandang disabilitas dan pelaku usaha di daerah bencana,” kata Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati.

Untuk itu, Deputi Bidang Pembiayaan telah menerbitkan tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pemerintah bagi pengembangan Wirausaha Pemula di Indonesia, pada Februari 2018.

“Bantuan pemerintah dalam pengembangan WP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan permodalan bagi usaha mikro dan kecil melalui start-up capital untuk pengembangan usahanya,” kata Yuana.

Yuana menambahkan, dengan aturan baru ini program WP diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi di daerah tertinggal/terluar/terdepan, 8

MARET 2018

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan antar kelompok/masyarakat berpenghasilan rendah melalui penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan, serta peningkatan penghidupan berkelanjutan.

“Bantuan pemerintah bagi WP ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas pelaku usaha mikro sehingga dapat naik kelas”, jelas Yuana.

Bagi peserta WP akan mendapatkan bantuan permodalan sebesar Rp 10 juta s.d. 13 juta/WP. Untuk 2018, Kemenkop mengalokasikan anggaran sebesar Rp 26,1 miliar untuk 1.831 WP. Berdasarkan petunjuk teknis calon peserta WP harus membuat proposal usaha belum pernah menerima bantuan dana sejenis dari Kemenkop UKM, usia maksimal 45 tahun, pendidikan paling rendah SMP. Terkait tata cara pengajuan proposal, WP mengajukan ke pemda setempat. Pemda yang meverifikasi usulan calon penerima WP dan selanjutnya diusulkan ke Kemenkop UKM. Kemenkop UKM kembali melakukan seleksi terhadap proposal yang masuk.

Proposal yang lolos seleksi akan diverifikasi kembali.

Yuana mengatakan, hal yang harus diketahui oleh penerima WP adalah adanya monitoring dan evaluasi. WP penerima bantuan juga harus melaporkan pemanfaatan dana tersebut paling lambat tiga bulan setelah uang diterima. WP juga akan mendapat sanksi yang memanfaatkan dana bantuan tidak sesuai peruntukkannya.

“Sanksinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan, kami berwenang untuk membatalkan dan mengalihkan kepada penerima WP lain,” kata Yuana.

PRODUKSI & PEMASARAN

Membangkitkan Lagi Koperasi Unit Desa

S

ekitar dua dekade silam koperasi terutama Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi lembaga yang diperhitungkan dalam program pengadaan pangan nasional, seiring berbagai program yang dibebankan pada KUD, mulai dari pengadaan bibit, saprodi, penyerapan gabah petani ke KUD terus ke Bulog.

“Peran KUD yang signifikan telah mendukung keberhasilan pencapaian swasembada beras pada tahun 1985,” kata Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta.

Namun perlahan peran strategis KUD tergerus seiring perubahan kebijakan dan otonomi daerah. KUD kehilangan perannya dalam pengadaan pangan nasional, mekanisme pasar perlahan menguasai hingga ke desa-desa. Kerjasama pengadaan beras KUD dengan Bulog juga tidak ada lagi.

“Dalam era reformasi terjadi perubahan kebijakan dimana pengadaan pangan nasional dibuka secara umum. Sebagai dampak dari kebijakan itu peran koperasi mulai berkurang, terutama karena tidak adanya lagi dukungan skim kredit pengadaan pangan. Baik untuk tujuan penyediaan sarana produksi maupun untuk pengadaan gabah beras dari petani,” kata Wayan.

Wayan menjelaskan, sebelum krisis moneter terdapat 8.427 koperasi yang turut berperan dalam mendukung program pengadaan pangan nasional. Adapun saat ini tercatat tinggal 1.905 KUD aktif dalam usaha pengadaan pangan yang memiliki fasilitas pengolahan dan pergudangan.

Mereka tersebar di berbagai daerah sentra pangan.

“Umumnya KUD memasarkan beras hasil olahannya ke pasaran umum karena harga Bulog dinilai kurang menarik karena harganya sudah ditentukan pemerintah yang cenderung selalu di bawah harga

pasar,” kata Wayan.

Bulog kini lebih banyak bekerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dinas Pertanian juga mengarahkan Bulog di setiap daerah bermitra dengan Gapoktan khususnya penerima dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) untuk untuk memenuhi beras Raskin.

Wayan mengatakan sebenarnya, peranan KUD masih dapat ditingkatkan apabila ada kemauan dari pemerintah khususnya Bulog untuk menjalin kemitraan dengan KUD. “Beberapa KUD saat ini masih bermitra dengan Bulog untuk pengadaan beras Raskin,” katanya.

Untuk itu, pada Temu Konsultasi Peningkatan Produktivitas Koperasi Sektor Riil di Semarang baru baru ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara 11 KUD yang bergerak di bidang pangan dengan enam Kepala Sub Divre Perum Bulog yang berada di Jawa Tengah.

Melalui penandatangan MOU tersebut, diharapkan KUD segera mempersiapkan diri untuk menjadi pemasok beras ke Bulog.

Dia menegaskan Kemenkop dan UKM berkomitmen mendorong KUD membangun kemitraan dengan Perum Bulog dalam pengadaan gabah maupun beras dari petani dalam mendukung program pemerintah untuk pengadaan stok beras nasional.

Ke-11 KUD tersebut adalah PUSKUD Jawa Tengah, KUD Pringgodani Kabupaten Demak, KUD Anugerah Kabupaten Grobogan, KUD Sri Rahayu Kabupaten Purworejo, KUD Bayan Kabupaten Purworejo, dan KUD Patikraja Kabupaten Banyumas. Berikutnya, KUD Tani Maju Kabupaten Banyumas, KUD Karya Handayani Kabupaten Kebumen, KUD Kramat Kabupaten Tegal, KUD Tani Jaya Kabupaten Blora dan KUD Masaran Kabupaten Sragen.

MARET 2018

9

RESTRUKTURISASI USAHA

K

Jerat Kredit Macet yang Menghantui UMKM

redit macet kerap kali menjadi momok yang menghantui kelangsungan bisnis para pelaku koperasi dan UMKM. Fakta itu diakui masih sangat mungkin terjadi ketika bisnis yang sedang dirintis menemui kendala yang tak disangka-sangka.

Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik pun mengungkapkan tidak tertutup kemungkinan kredit dari bank yang diterima Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) memiliki potensi permasalahan dalam pengembaliannya atau kredit macet.

Menurutnya penyebab kredit macet KUMKM bisa karena faktor internal seperti kegagalan usaha, maupun faktor eksternal seperti adanya krisis moneter dan kejadian di luar kemampuan debitur.

“KUMKM yang memiliki kredit bermasalah merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan dan memerlukan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit.

Dengan begitu, tidak akan berdampak pada likuiditas keuangan KUMKM, yang dapat mengganggu kelancaran dan keberlangsungan usahanya dan atau bahkan menjadi bangkrut atau kolaps,” kata Abdul Kadir.

Untuk menekan terjadinya kredit macet ini, Deputi Restrukturisasi Kemenkop UKM menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Menekan Risiko Kredit Macet KUMKM, di Jakarta, belum lama ini.

“FGD ini diselenggarakan dalam rangka mencari solusi bersama terkait dengan permasalahan yang banyak dialami oleh koperasi sebagai debitur perbankan/non perbankan dalam penyelesaian kredit,” kata Damanik.

Abdul Kadir menegaskan kredit sangat diperlukan Koperasi dan UMKM sebagai salah satu sumber pendanaan bagi KUMKM dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Umumnya sumber pendanaan 10

MARET 2018

kredit terbesar diperoleh melalui lembaga keuangan/perbankan.

Kredit yang diterima atau diberikan kepada KUMKM oleh lembaga keuangan umumnya berdasarkan pertimbangan kelayakan KUMKM sebagai debitur perbankan.

“Bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan kepada KUMKM benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan,” katanya.

Di lain pihak, restrukturisasi kredit KUMKM masih menghadapi berbagai permasalahan.

Pertama, Koperasi dan UMKM masih kesulitan mengajukan restrukturisasi kredit kepada lembaga keuangan perbankan dan lembaga pembiayaan Hal ini dapat dilihat dari berbagai pengaduan yang disampaikan oleh para pelaku koperasi dan UMKM. Kedua, implementasi dari kebijakan restrukturisasi tersebut tidak diatur secara jelas oleh pemerintah dalam arti tiap tiap bank diberikan kelonggaran untuk menyusun kebijakan restrukturisasinya masing-masing. “Pemerintah hanya memberikan garis besarnya saja. Perbedaan kebijakan seperti ini dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan di kalangan KUMKM sebagai debitur,” kata Abdul Kadir.

Ketiga, ada peluang terjadinya “moral hazard” di kalangan perbankan yang lebih memilih untuk melakukan pelelangan atas aset debitur, karena pada umumnya nilai aset debitur lebih tinggi daripada nilai kredit. Sebaliknya Moral hazard juga terjadi di kalangan debitur yang menunda pembayaran sambil menunggu keringanan pembayaran yang ditanggung oleh pemerintah.

Keempat, debitur KUMKM memiliki keterbatasan dan kendala dalam bernegosiasi dengan bank untuk menyelesaikan kredit.

PENGEMBANGAN SDM

Perlu Komite Tangani Kewirausahaan

P

embahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Kewirausahaan Nasional ditargetkan tuntas akhir April 2018, untuk selanjutkan diserahkan ke Presiden untuk ditandatangani. Dalam pembahasan RUU tersebut menguat rencana pembentukan komite yang khusus menangani kewirausahaan. Komite ini diusulkan akan berada langsung di bawah Presiden, yang anggotanya berasal dari perwakilan kementerian terkait.

Menurut Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Prakoso Budi Susetyo keberadaan UU Kewirausahaan sudah mendesak sebagai payung hukum dalam meningkatkan jumlah wirausaha di tanah air. Apalagi, peningkatan jumlah wirausaha telah menjadi program prioritas pemerintah dan menjadi salah satu program unggulan Kementerian Koperasi dan UKM. Prakoso menyatakan bahwa dirinya sangat mendukung jika kewirausahaan ditangani sebuah komite yang langsung di bawah Presiden. “Kita sangat setuju. Kita jangan lihat itu lepas dari kita (Kemenkop dan UKM). Karena ini demi kepentingan masyarakat banyak memang seyogyanya harus di bawah langsung Presiden, sehingga posisinya kuat dalam membina kewirausahaan,” ungkapnya.

Selama ini, kata Prakoso, pembinaan atau pengembangan kewirausahaan terpecah-pecah, tidak terkonsentrasi, ada di beberapa kementerian, BI juga mengadakan.

“Oleh karena itu perlu disatukan dalam satu wadah, apapun itu nanti namanya, terpenting di bawah langsung Presiden.”

Menurut Prakoso, rencana pembentukan komite kewirausahaan yang hingga kini belum diberi nama secara permanen ini tidak akan membebani anggaran pemerintah. Sumber anggaran komite diusulkan berasal dari dana program

untuk pengembangan koperasi dan UKM yang selama ini tersebar di sejumlah kementerian/lembaga.

Menurutnya ada sekitar Rp100 triliun sebagai dana pengembangan kewirausahaan, koperasi dan UKM, itu termasuk dari pengalihan subsidi bahan bakar. “Sedangkan yang berada di 17 instansi sekitar antara Rp25-Rp30 triliun, dana ini sebaiknya disatukan di dalam komite, tentunya sesuai dengan kajian akademis dari DPR,” papar Prakoso.

Dia berharap dengan pembentukan komite kewirausahaan maka program pembinaan dan pengembangan kewirausahaan di Tanah Air bisa lebih terpusat, sehingga mampu melahirkan wirausaha-wirausaha baru. Cara ini mencontoh Malaysia, di mana Perdana Menteri membawahi komite.

Prakoso menambahkan, dalam pembahasan RUU tersebut juga tengah mengemuka tentang pentingnya kewirausahaan masuk dalam kurikulum pendidikan formal nasional. Selain itu, kewajiban atau keberpihakan perbankan nasional dalam pembiayaan kepada sektor KUMKM. Ini semua dinilai sangat penting agar jumlah wirausaha di tanah air berkembang pesat.

Saat ini, kata Prakoso, DPR, kementerian dan lembaga terkait seperti dari Kemenkop dan UKM, BI, Kadin, OJK, dan Hipmi tengah menggodok RUU tentang Kewirausahaan Nasional yang ditargetkan akan diketok palu dalam rapat paripurna pada 27 April 2018.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga mendesak agar RUU Kewirausahaan Nasional segera diwujudkan.

Sebab, RUU tersebut sejalan dengan strategi dan program pemerintah untuk menumbuhkan wirausaha pemula dan wirausaha sosial khususnya di kalangan anak muda.

MARET 2018

11

PENGAWASAN

Menanti Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi

K

ementerian Koperasi dan UKM telah membuat naskah akademis Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi.

Keberadaan jabatan ini sangat penting mengingat SDM pengawas koperasi di tingkat pusat dan daerah sangat terbatas.

“Naskah akademis sudah diserahkan dan dipresentasikan di kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tinggal menunggu persetujuan dan penyempurnaan dari Kemenpan RB,” kata Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno baru-baru ini.

Saat ini, pembinaan dan pengawasan koperasi merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi berdasarkan wilayah. Koperasi yang anggotanya lintas provinsi, pengawasannya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan UKM) ada sebanyak 1.449 unit. Jumlah koperasi yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi sebanyak 4.727 unit dan kabupaten/kota 146.366 unit.

Ironisnya, jumlah koperasi berbanding pengawas koperasi di tiap tingkatan pemerintahan berbanding terbalik.

Sebagai ilustrasi satu orang pegawai di tingkat pusat menangani 17 unit koperasi, satu orang pegawai di tingkat Provinsi menangani 21 unit koperasi sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota seorang pegawai harus mengawasi 61 unit koperasi.

“Kondisi permasalahan pengawasan koperasi ini, menunjukkan tingginya kebutuhan jabatan fungsional pengawas koperasi sebagai opsi pemenuhan kebutuhan ASN pengawas koperasi,” kata Suparno.

12

MARET 2018

Suparno juga menguraikan, ketimpangan jumlah pengawas dengan jumlah koperasi hanya merupakan salah satu faktor. “Berdasarkan observasi lapangan menunjukkan banyak permasalahan yang dihadapi SDM pengawas koperasi,” ungkap Suparno.

Pertama, ketimpangan jumlah jabatan struktural kedinasan dengan tuntutan pengawasan koperasi, terlebih laju pertambahan koperasi pada masing-masing wilayah cukup tinggi, yang diikuti oleh kompleksitas permasalahan koperasi dan tidak dimbangi dengan kompetensi dan dukungan TIK yang tidak memadai. Kedua, antrian yang panjang untuk menduduki jabatan struktural.

Ketiga, tingginya perputaran/mutasi pegawai pengawas koperasi di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang cenderung mengabaikan dan/atau menghapus kompetensi yang telah dikembangkan.

Keempat, penempatan personil belum sesuai dengan kompetensi dan kondisi otonomi daerah.

Kelima, kurang terarahnya program pengembangan pegawai pengawas koperasi serta insentif yang diberikan. Keenam, belum tersedianya standar kompetensi pengawas koperasi. Ketujuh, ancaman terjadinya demotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas pengawasan.

“Karena itu, untuk mewujudkan peran dan fungsi koperasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi merupakan kebutuhan yang penting dan urgent. Saya berharap dapat direalisasikan tahun ini,” pungkas Suparno.

LPDB-KUMKM

Penurunan Pajak UKM

Dorong Geliat Ekonomi

K

ebijakan pemerintah pusat yang akan menurunkan pajak bagi pelaku UKM mendapat respon positif dari Braman Setyo. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) itu meyakini kebijakan penurunan pajak UKM akan mampu mendorong geliat ekonomi nasional.

“Ini bentuk kepedulian Pak Presiden kepada pelaku usaha. Dengan turunnya pph UKM, akan mengurangi beban pelaku usaha yang dulunya dikenakan tarif pajak 1 persen,” ujar Braman di Semarang, Jawa Tengah.

Braman mengatakan, kebijakan tersebut menjadi momentum baik bagi LPDBKUMKM untuk semakin semangat membuka akses pembiayaan atau peminjaman kepada pelaku usaha di seluruh Indonesia. Dengan cara membangun sinergitas bersama stakeholder terkait, seperti Dinas Koperasi Provinsi atau Lembaga Penjaminan yang ada di pusat maupun daerah.

“Ini menjadi suatu dorongan dan semangat agar nantinya pelaku usaha ini bisa mendapatkan dana dari LPDB,” kata Braman.

Pemerintah menyatakan tarif pajak penghasilan (pph) final untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) atas penjualan dibawah Rp 4,8 miliar yang sebelumnya dikenakan tarif PP 46 sebesar 1 persen per bulan dari jumlah omzet, akan diturunkan menjadi 0,5 persen. Rencananya, kebijakan tersebut akan diberlakukan pada akhir Maret 2018 ini.

Kebijakan ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengembangkan UMKM, seperti yang sudah ditegaskan Presiden Jokowi. Dalam rapimnas Hipmi pada awal Maret 2018 lalu, Presiden Jokowi mengatakan, penurunan tarif pajak bagi

UMKM itu sudah dibahas tiga kali dan aturannya segera keluar pada akhir Maret 2018 ini.

Selain tarif yang ringan dan mudah, komitmen pemerintah dari sisi perpajakan dalam mengembangkan UMKM, juga diwujudkan dalam berbagai kemudahan, misalnya UMKM tidak perlu melakukan laporan bulanan.

Selain itu, UMKM juga bisa mengakses laporan tahunan secara online. UMKM juga bisa dengan cepat mendapatkan EFIN yang hilang. EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Di tahun 2018, target penyaluran dana bergulir LPDB untuk Koperasi dan UMKM sebesar Rp 1,2 triliun. Angka tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1 triliun. Pelaksanaannya dilakukan melalui dua skema, yaitu pola konvensional dengan porsi sebesar Rp 750 miliar dan pola syariah sebesar Rp 450 miliar.

Secara lebih rinci, LPDB memproyeksikan dana sebesar Rp 1,2 triliun itu akan ditujukan kepada koperasi simpan pinjam sebesar Rp 480 miliar. Sedangkan sisanya dibagikan untuk koperasi sektor riil Rp 120 miliar, Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank (LKB/LKBB) sebesar Rp 240 miliar dan pelaku UMKM sebesar Rp 360 miliar.

LPDB juga memiliki memiliki suku bunga yang sangat rendah. LPDB memberlakukan tiga tarif layanan, di antaranya skim sektor riil bunga 5 persen per tahun (sliding) dengan jangka waktu 5-10 tahun, skim simpan pinjam bunga 7 persen per tahun dengan jangka waktu 3-5 tahun, dan program Nawacita 4,5 persen.

MARET 2018

13

LLP-KUKM

Revitalisasi Paviliun, Upaya Menata Smesco Indonesia

L

embaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM tengah melakukan langkah strategis dengan merevitalisasi Paviliun Provinsi, yang merupakan pusat promosi dan pemasaran produk KUMKM dari 34 provinsi di Indonesia. Paviliun Provinsi yang berada di Smesco Indonesia itu akan berganti nama menjadi Paviliun Produk Unggulan Provinsi yang akan saling terintegrasi.

“Misalnya, integrasi paviliun untuk galeri, pameran, pusat promosi daerah, hingga media promosi, dalam satu kesatuan,” kata Direktur Utama LLP-KUKM Emilia Suhaimi.

Paviliun Produk Unggulan Provinsi pun akan menampilkan wajah baru terhadap identitas daerah dengan menampilkan local heritage dan produk unik. Selain itu, kata Emilia, Paviliun Produk Unggulan Provinsi akan menerapkan zonasi berdasarkan jenis produk. Tujuannya, untuk lebih memudahkan pengunjung dalam mencari produk yang dibutuhkan.

Ada 4 jenis kategori produk yang bisa ditemukan di Paviliun Produk Unggulan Provinsi, yakni produk unggulan yang sifatnya laku terjual (fast moving), produk unggulan yang menjadi icon provinsi, produk unggulan baru yang belum dikenal, serta produk unggulan kategori ekspor.

Ke-4 jenis kategori produk tersebut akan dikurasi terlebih dahulu sebelum didisplay sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengunjung mencari produk-produk yang diinginkan.

“Jadi ada 4 kategori unggulan di Paviliun Produk Unggulan Provinsi yang sudah 14

MARET 2018

direvitalisasi dengan konsep one stop shoping,” terangnya.

Smesco Indonesia merupakan salah satu gedung kompleks kawasan bisnis terbaru yang berlokasi di pusat bisnis Gatot Subroto kota Jakarta. Kompleks perkantoran mewah dipadu dengan ruang pertemuan yang luas dan pusat pameran, yang dihubungkan oleh gedung Promenade 4 lantai sebagai area ritel dan komersial. Dengan fasilitas yang lengkap gedung ini sangat ideal bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitas bisnisnya di Ibukota Indonesia.

Bagi sektor KUKM, Smesco Indonesia merupakan lambang baru dalam pencapaian pengembangan dan pemasaran produkproduk KUKM. Sebagai pusat kegiatan bisnis di Jakarta, Smesco Indonesia menyediakan sarana dan fasilitas modern dan lengkap sehingga diharapkan dapat menjadi area “one stop shoping and touring” bagi konsumen lokal maupun internasional yang ingin membeli produk-produk KUKM Indonesia.

Selain itu, Smesco Indonesia juga dapat menjadi tempat yang tepat untuk pertemuan, even, pameran, konferensi, belanja ataupun untuk mengetahui perkembangan pasar internasional.

Fokus utama LLP-KUKM dalam mengembangkan dan mengelola Smesco Indonesia adalah untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi tenant, investor dan konsumen dengan membuat sinergi yang sempurna antara infrastruktur, sarana serta pelayanan.

BERITA DAERAH

Memoles Kulit Kerang Menjadi Souvenir

P

apua Barat memiliki keindahan pantai yang mendunia. Siapa yang tak kenal pulau Raja Ampat di Kab Sorong, maupun pemandangan bawah laut teluk Doreri dan pantai Pasir Putih Yen Bebay di Manokwari.

Namun, kerajinan (handicraft) yang dihasilkan relatif masih butuh sentuhan artistik agar bisa menjadi produk kerajinan andalan lokal, yang bisa bersaing di pasar nasional bahkan dunia.

Salah satu produk lokal yang potensial adalah kerajinan kulit kerang. Dimana dengan melimpahnya bahan baku kulit kerang, maka pengrajin lokal tinggal membutuhkan sentuhan teknologi tanpa menghilangkan ciri etnik lokal.

Berangkat dari itu Kementerian Koperasi dan UKM beserta Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) melakukan sinergi dalam upaya mendorong lahirnya Wirausaha Pemula (WP) di Papua Barat, khususnya para pengrajin kulit kerang.

Ketua bidang Managemen Usaha Dekranas, Bintang Puspayoga berharap UKM-UKM yang ada di Papua Barat kesempatan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Dengan adanya konsultasi desain dan kemasan produk UKM dari Dekranas, bisa dimanfaatkan Instruktur Pengelola Limbah Kerang dari Bali Kanan Jaya, memberikan pelatihan kepada masyarakat di kabupaten Manokwari mengenai bagaimana mengelola limbah kerang menjadi barang yang bernilai jual tinggi “Papua Barat menghasilkan banyak kerang namun masih belum diolah, nah itu potensi yang akan kami tingkatkan disini

dalam pelatihan ini. Mengolah limbah kerang itu susah-susah gampang, kalo dari pengalaman kami itu gampang, disini kita dapat kerang lalu dicuci dengan Hcl, lalu bisa di potong atau di bentuk, dan hasil potongan tersebut bisa di tempel dengan media yang kita inginkan,” jelasnya.

Kanan Jaya berharap dengan diberikannya pelatihan ini, masyarakat khususnya di Papua Barat bisa berkembang dan suatu saat nanti bisa lebih tekun lagi agar lebih maju di bidang kerajinan kerang ini.

“Dalam mengelola limbah kerang ini harus fokus dan benar-benar harus ditekuni supaya limbah kerang tersebut bisa menjadi kerajinan dengan nilai tinggi” tutupnya.

Ketua Dekranasda Papua Barat, Yuliana Mandacan mengatakan Papua Barat memiliki potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dapat digali untuk percepatan pembangunan. Dekranasda diharapkan bisa berpartisipasi dalam mengoptimalkan potensi budaya dan seni.

“Ke depan potensi yang ada dapat dimanfaatkan untuk tingkatkan perekonomian daerah dan masyarakat.

Potensi budaya dan seni juga luar biasa,” ujarnya.

Belajar dari daerah lain yang punya hasil karya, para pegiat seni dan budaya juga diminta untuk membuat souvenir khas Papua Barat yang bisa dipajang di bandara atau pelabuhan. Dikatakan, perkembangan industri kerajinan tak bisa dipisahkan dari peran Dekranasda. Hasil karya seni dan budaya Papua Barat harus merebut pasar nasional maupun regional.

MARET 2018

15

TOKOH KOPERASI

Meutia Farida Hatta Swasono

Koperasi Lahir Karena Kebersamaan Rumah di pojokan Jalan Daksinapati Timur, komplek UNJ Rawamangun, Jakarta Timur itu terasa asri. Pohon rindang mendominasi halamannya yang luas. Sebuah motor tua dipajang depan rumah. Begitu memasuki ruang tamu, langsung disambut suasana tempo dulu.

Meja, kursi dan perabotan antik, fotofoto lama memenuhi ruangan yang tidak terlalu luas.

16

MARET 2018

Meutia Hatta

P

agi itu terasa teduh. Suguhan teh hangat dan singkong goreng membuat obrolan lebih santai. Ya, begitulah Meutia Farida Hatta Swasono, putri sulung Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta saat menerima audiensi dari tim humas Kemenkop dan UKM di rumahnya, beberapa waktu lalu.

Di usianya yang ke-71, Meutia masih tampak segar. Ketika menerima tim humas, Meutia sudah berpakaian rapih. “Saya sebentar lagi harus mengajar,� tuturnya halus.

Setelah malang melintang di pemerintahan, kini Meutia lebih banyak mengajar di almamaternya, Universitas Indonesia. Sebelumnya, Meutia adalah anggota Wantimpres (2010-2014), Menteri Negara Pemberdayaan (2004-2009), bahkan sempat aktif di politik dengan menjabat Ketua Umum antar waktu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Dunia birokrat bukan hal baru bagi Meutia. Sejak kecil dia sudah mengakrabi suasana birokrasi karena predikat sang ayah sebagai Wakil Presiden pada era Presiden Soekarno.

Pembicaraan mengalir pada pemikiran Bung Hatta tentang koperasi. Meutia bertutur sejarah pemikiran Hatta tentang koperasi berawal dari kehidupan Hatta kecil. “Kakek saya dulu punya bisnis ekspedisi atau pengiriman paket dengan menggunakan kuda. Dari bisnis itu disadari semua yang terlibat mulai dari kuda, orang yang mengantar paket, orang yang memberi makan kuda, yang mengatur perjalanan, dan yang lainnya memiliki tugas masing-masing.

Tapi, bagaimana mereka saling bersama untuk ekonomi yang baik,� kata Doktor Antropologi ini.

Demikian juga dengan budaya. Hatta yang berasal dari Minangkabau, memiliki budaya kekeluargaan yang kuat untuk saling menolong. Ada pemimpin yang dengan anak buahnya saling kerja sama musyawarah mufakat.

“Bung Hatta menyimpulkan bangsa Indonesia harus berdasarkan kebersamaan,” lanjut wanita kelahiran Yogyakarta, 21 Maret 1947 ini.

Kebersamaan pada sistem ekonomi diwujudkan dalam bentuk koperasi. Dalam pemikiran Bung Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Jadi, orang yang menjadi anggota koperasi harus mempunyai kepentingan yang sama.

Dia mencontohkan, para karyawan yang bekerja di gedung perkantoran tinggi yang kesulitan mencari makan siang bisa mendirikan koperasi katering. Melalui koperasi catering ini, bisa diatur segala sesuatunya, mulai dari membeli alat makan, sendok, menyiapkan menu, dan segala macam lainnya yang dikelola secara bersama. Koperasi dapat memecahkan persoalan karyawan yang kesulitan mencari makan siang. Kebersamaan inilah dari arti penting koperasi. Pengelolaan koperasi ini harus manusia seutuhnya.

Kepentingan Bersama Meutia memaparkan, koperasi bukanlah perseroan terbatas (PT) yang tujuannya mencari keuntungan semata. Kalau PT mencari laba yang dipungut dari para pelanggannya, maka koperasi tidak mencari laba. Koperasi berdasarkan pada prinsip keanggotaan tidak memungut laba, karena pelanggan bagi PT adalah anggota di koperasi yang sekaligus juga pemilik saham di koperasi.

Tugas koperasi adalah memfasilitasi anggota agar anggota mampu mencari laba sendiri dari usahanya. Satu hal yang ditekankan adalah koperasi hanya didirikan apabila sekelompok orang yang ingin mendirikan koperasi itu memilki kepentingan bersama. Ada sistem kerja yang di dalamnya terkandung prinsip asah,

Koperasi usaha bersama untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama -Meutia Hatta-

asih, dan asuh (mendidik, memahami, dan membina).

“Kalau di antara calon-calon anggota tidak memiliki kepentingan bersama, janganlah sekali-kali men¬dirikan koperasi, hanya karena sekadar bersimpati kepada ide koperasi,” tegas Meutia.

Sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama itu haruslah orangorang yang sering bertemu, baik yang berdasar alasan se-rukun tempat tinggal, se-RT se-RW, setempat kerja, seprofesi, atau pun sejenis mata pencaharian.

Meutia berpesan, sukma dasar dari koperasi adalah “menolong diri sendiri secara bersama-sama”. Secara bersamasama itu akan membentuk sinergi, yaitu kemampuan yang berlipat-ganda untuk menyelesaikan kepentingan bersama.

“Misalnya, para petani buah yang habis panen lalu berjejer dipinggir jalan menunggu pembeli supaya dagangannya laku. Karena kepentingannya sama maka dirikanlah koperasi. Koperasi tersebut bisa menyalurkan hasil panen ke grosir atau pedagang besar. Jadi, para petani penghasil buah tidak harus menunggu pembeli hingga dagangannya busuk,” ujarnya.

Meutia menekankan, kata kunci dalam prinsip koperasi tindakan secara bersamasama yang akan membentuk sinergi, yaitu kemampuan yang berlipat ganda untuk menyelesaikan kepentingan bersama.

“Di sini dibutuhkan kecerdasan. Jadi, anggota koperasi tak harus sejahtera dulu, namun cerdas dulu baru kemudian bisa sejahtera secara bersama-sama,” katanya.

Meutia menambahkan, untuk membangun koperasi menjadi satu kekuatan ekonomi, perlu dibentuk jejaring koperasi, dimana satu koperasi dengan koperasi lain bisa membentuk sinergi berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Ia memberi contoh, koperasi batik sempat berjaya beberapa waktu lalu yang mampu menguasai industri hulu sampai hilir di bidang batik.

“Kan sempat mencuat dulu ada GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia–red) dan bahkan sampai memiliki gedung bergengsi di Semanggi. Namun, karena kebersamaan dan jejering itu tidak dijaga maka lama-kelamaan juga tenggelam,” katanya.

Di luar negeri, Meutia melihat ada beberapa negara dengan koperasi maju karena dibangun atas dasar kebersamaan.

Contohnya di Kolombia, Amerika Selatan, dimana negara yang dulunya terkenal MARET 2018

17

INSPIRASI KOPERASI

KUD MINO SAROYO CILACAP

Jalan Koperasi Sejahterakan Nelayan

P

asang surut Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo di Cilacap, Jawa Tengah, dalam meretas usaha di pantai pesisir selatan Jawa tak perlu diragukan.

KUD primer beranggotakan nelayan ini telah dirintis jauh sejak zaman pendudukan Jepang.

Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo Cilacap, Untung Jayanto, mengatakan sebenarnya masyarakat nelayan pesisir yang menjadi anggotanya hanya menginginkan kehidupan yang lebih baik.

“Kami menginginkan ada kesejahteraan untuk masyarakat di pesisir pantai yang selama ini memang identik dengan kemiskinan,” katanya.

Karena masyarakat nelayan pun membentuk perkumpulan demi mencapai kesejahteraan hidup secara bersama-sama.

Berawal dari komunitas nelayan yang terbentuk menjadi Koperasi Perikanan dan menjadi koperasi yang termasuk paling tua karena telah terbentuk sejak zaman penjajahan di wilayah pesisir Indonesia.

Tercatat pada tahun 1942 Koperasi Perikanan didirikan dengan nama GYOGYO KUMIAI (bahasa Jepang). Selanjutnya menyesuaikan Undang-Undang Koperasi Tahun 1958 menjadi Primer Koperasi Perikanan Laut (KPL). Namun dengan keluarnya Inpres Nomor 2 Tahun 1978, 18

MARET 2018

maka KPL dan BUUD diamalgamasikan atau dileburkan menjadi KUD (Koperasi Unit Desa ) yang kemudian bernama KUD Mino Saroyo.

Menurut Untung Jayanto, nama Mino Saroyo dipilih karena dianggap paling sesuai dengan visi dan misi koperasi.

“Mino artinya ikan, Saroyo artinya bersama-sama sehingga Mino Saroyo artinya koperasi yang bergerak disektor perikanan secara bersama-sama mengelola perikanan untuk menyejahterakan nelayan,” katanya.

Tepat pada 15 Januari 1990 KUD “Mino Saroyo” Cilacap mendapat predikat sebagai KUD Mandiri. Maka tanggal 15 Februari 1990 itulah KUD tersebut mendapatkan SK KUD Mandiri yang diserahkan oleh Dirjen Binus Koperasi.

Kini KUD tersebut menjalankan usaha pokok melayani kebutuhan-kebutuhan anggota nelayan dan kebutuhan perbekalan melaut sampai pemasaran hasil perikanan.

Selain itu juga penjualan hasil tangkapan ikan nelayan dijual melalui tempat pelelangan ikan (TPI) sebanyak 9 unit yang terletak dimasing-masing Kelompok Nelayan, dimana di Tempat Pelelangan Ikan tersebut terdapat pula sarana usaha milik KUD “Mino Saroyo” Cilacap.

Pengelolaan TPI Untung Jayanto mengatakan KUD yang dipimpinnya terus berkiprah mewadahi para nelayan anggotanya. Bahkan, pengelolaan TPI yang dilakukan oleh KUD tersebut membuktikan adanya peningkatan hasil lelang.

Pihaknya mencatat, sejak TPI Cilacap dikelola KUD Mino Saroyo mulai 2010, hasil lelang meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2009 saat TPI masih dikelola Pemda Cilacap, hasilnya hanya mencapai Rp22 miliar.

Namun, sejak 2010 hasil lelang meningkat drastis. Tercatat tahun 2014 mencapai Rp70 miliar, tahun 2016 hasil lelang sebesar Rp45 miliar, dan tahun 2017 melonjak lagi menjadi Rp75 miliar.

Untung menegaskan kemanfaatan TPI setelah dikelola KUD dirasakan anggota sangat besar. Tidak hanya soal jaminan harga ikan, tapi juga iuran lelang dikembalikan kepada anggota.

Dia mencontohkan, KUD Mino Saroyo memberikan dana sosial jika ada anggota yang mengalami musibah saat melaut atau anggota memiliki simpanan yang dapat diambil saat paceklik. Kecuali itu juga memberikan kredit bagi nelayan yang hendak mengambil alat-alat produksi. Hal ini diakui sangat membantu nelayan dan mendorong nelayan semangat melaut. “Setelah pengelolaan di tangan KUD, nelayan semangat menjual hasil tangkapannya ke TPI. Karena, KUD memberikan jaminan harga ikan terbaik, KUD juga membantu menyediakan alat

tangkap bagi nelayan dan sarana produksi lainnya,� kata Untung.

KUD Mino Saroyo menjadi bukti percontohan betapa efektifnya ketika TPI dikelola oleh para nelayan anggotanya.

Terlebih TPI memang memiliki banyak fungsi, bukan semata berfungsi menarik restribusi lelang untuk pendapatan asli daerah, tetapi mempunyai kekuatan untuk menghadirkan harga ikan yang wajar bagi nelayan.

Di sisi lain TPI juga menjadi pusat informasi dan wadah komunikasi dan koordinasi semua stakeholder bidang perikanan dan sebagai wahana pendidikan dan pelatihan nelayan secara tidak langsung.

Lebih penting lagi, TPI menjadi Pusat Data Produksi Perikanan yang bisa diintegrasikan dengan Sistem Logistik Ikan Nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 31/2014 Jo UU Nomor 45/2009 tentang Perikanan serta Database jumlah kapal perikanan dan luasan area tambak serta jumlah pelaku usaha di bidang perikanan.

Oleh karena itu, pengelolaan TPI oleh KUD Mino Saroyo pun kemudian diharapkan direplikasi di tempat-tempat lain. Meski dari sisi regulasi masih diperlukan payung hukum agar KUD dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Maka kini saatnya mendorong terwujudnya regulasi yang memberikan legalitas bagi koperasi perikanan sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI.

MARET 2018

19

INSPIRASI UKM Smart Batik Indonesia

Jurus Miftahudin Menyongsong Sukses Miftahudin Nur Ihsan bukan instan membangun usaha batik yang kini cukup dikenal, Smart Batik Indonesia.

S

ejak mahasiswa di Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA UNY, ia sudah terbiasa kreatif. Ia selalu mencari cara untuk menjadi seseorang yang berbeda dan memiliki nilai tambah. Saat terkendala biaya saat kuliah, ia mampu keluar dari persoalan itu melalui beasiswa DIKTI hingga lulus.

Modal kreatif itulah yang mengantarkannya untuk terbiasa menyelesaikan persoalan dengan cara tak biasa. Berbeda dengan teman-teman sekampusnya yang memilih berburu mencari kerja selepas lulus, Miftahudin justru memilih berwirausaha.

Sejak tahun 2015, Miftahudin mulai merintis usaha batik yang diberi nama Smart Batik Indonesia. Memulai usaha itu bukan 20

MARET 2018

sesuatu yang mudah.

Dengan hanya bermodalkan pinjaman Rp 5 juta, Miftahudin nekat memulai usaha batiknya. Miftahudin juga nekat melahirkan motif-motif batik yang tidak umum, sangat berbeda dari kebanyakan batik Yogyakarta yang dikenal dengan motif keratonan.

Dengan berani Miftahudin mengangkat motif batik yang bersifat tematik, mulai dari tema edukasi, transportasi atau tema yang mengandung ilmu kimia. Lahirlah karyanya yang unik bermotif teori atom Thompson.

Perlahan motif-motif yang dihasilkan Miftahudin mulai menunjukkan eksistensinya. Motif-motif unik yang dihasilkannya diterima masyarakat.

Batik tematik pun menjadi ciri khas

Smart Batik. Berbagai tema telah digarap Smart Batik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pertanian.

Tak ketinggalan momen, Smart Batik memanfaatkan isu aktual dan mengangkat tema persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Miftahudin mengungkapkan, ide pembuatan motif ini karena keprihatinannya dengan kondisi nasional saat ini.

Ketika ditanya mengapa menciptakan batik tersebut, warga Ketanggungan, WB II/429, RT 57, RW 12 Wirobrajan Kota Yogyakarta tersebut berkata bahwa alasannya sangat sederhana, yakni karena motif keratonan sudah banyak, jadi ia mencoba memberikan warna baru tentang batik.

“Sebenarnya produk ini bedanya karena ada motif-motif tematik, misalnya kesehatan atau pendidikan. Saya juga menciptakan motif molekul air,” kata Miftahudin yang merupakan peserta Wirausaha Pemula 2017.

Raih Penghargaan Selain batik, Miftahudin juga menciptakan berbagai kain jumputan, jumputan kombinasi jelujur jarum, jumputan kombinasi batik, dan lain-lain.

Motif tematik lainnya adalah motif pertanian. Selembar kain batik bergambar petani membawa cangkul, pemandangan sawah di sekitar gunung, dan gambar hasil pertanian seperti padi, singkong dan jagung merupakan tema yang didedikasikan untuk para petani Indonesia.

Menurutnya petani adalah salah satu pahlawan kehidupan yang menopang kehidupan seluruh rakyat namun seringkali jasanya terlupakan. Melalui selembar kain batik ini Smart Batik ingin menyadarkan kembali kepada seluruh masyarakat bahwa jasa-jasa petani sangat penting untuk dihargai. “Marilah kita bersama-sama mencintai petani kemudian menghargai jasa-jasa para petani karena tanpa beliau kita mungkin tidak bisa hidup,” paparnya.

Selain mengangkat petani, Smart Batik Indonesia juga mengangkat isu pendidikan.

Batik bermotif pendidikan berisi goresan gambar yang terkait dengan pendidikan.

Ada gambar gedung, laptop, sepatu, tas, pensil, penggaris dan toga.

Pesan yang ingin disampaikan lewat motif tersebut adalah bahwa pendidikan menjadi hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia.

“Oleh karena itu, sekuat mungkin orang harus bisa menempuh pendidikan setinggi mungkin walaupun terkendala masalah

biaya” katanya.

Dengan berbekal ilmu yang diperolehnya sewaktu di bangku kuliah kini ia mampu menjalankan bisnis batik dengan motif yang tidak pasaran. Motif tematik dan juga kombinasi antara teknik batik dan jumputan merupakan keunggulan yang dimiliki oleh Smart Batik Indonesia. Produk yang dibuat oleh Smart Batik selalu mempunyai tema dan tidak ditemukan di pasaran sehingga hanya bisa didapatkan di Smart Batik Indonesia.

Berkat inovasi-inovasi tersebut, usaha batik yang berdiri pada Juni 2015 ini sudah berhasil mendapatkan berbagai penghargaan.

Pada tahun 2016 Smart Batik berhasil menjadi juara I di bidang industri kreatif dalam lomba Inovasi teknologi mahasiswa yang diselenggarakan oleh DIKPORA DIY. Tak sampai disitu Smart Batik juga mengikuti seleksi pemuda pelopor kota Yogyakarta dan berhasil mendapatkan penghargaan sebagai pemuda pelopor Kota Yogyakarta di bidang social, budaya, pariwisata dan bela negara.

Berikutnya Smart Batik Indonesia mengikuti lomba Inovasi Bisnis Pemuda yang diselenggarakan oleh Balai Pemuda Olahraga dan berhasil meraih juara I di bidang Jasa perdangan.

Ia juga berhasil menjadi Rising Star mendapatkan penghargaan Dekoya Bagaskara yang diselenggarakan Dekranas Kota Yogyakarta Award. Batik Smart Indonesia dinyatakan berhak menyandang sebagai UKM WOW 2016.

Terbaru, Miftahudin pada 2018 mengikuti Program Youth Creative Competition yang diinisiasi oleh UNESCO Jakarta dan Citi Indonesia. Atas karyanya, Miftahudin memperoleh penghargaan dalam bidang kewirausahaan yang diumumkan pada kegiatan Creative Youth Forum tanggal 14 Februari 2018.

Produk ini bedanya karena ada motif-motif tematik, misalnya kesehatan atau pendidikan.

Saya juga menciptakan motif molekul air -Miftahudin-

MARET 2018

21

PROFIL

Catur Susanto Kepala Bagian Data, Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM

Merawat Koperasi, Menjaga Kaderisasi Di berbagai negara, koperasi tumbuh dan berkembang sangat bagus.

Padahal tidak ada otoritas pemerintahan yang melakukan pembinaan.

Kuncinya, pengurus dan pengawas koperasi yang kreatif dan progressive.

22

MARET 2018

P

emikiran Catur Susanto, Kepala Bagian Data, Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM ini merupakan persoalan penting isu koperasi sekarang. Koperasi berkualitas, yang kini menjadi tujuan dari Reformasi Total Koperasi hanya dapat tercapai kalau memang pengurusnya juga berkualitas. “Sangat sering kita temui koperasi tidak bisa berbuat apa-apa karena kompetensi pengurusnya rendah. Pengurus tidak bisa menghasilkan usaha-usaha yang kreatif untuk mengembangkan koperasinya,� kata Catur.

Mahasiswa doktoral Universitas Brawijaya ini menyebutkan kompetensi, ketrampilan, inovasi dan kreativitas pengurus dan pengawas koperasi yang menentukan maju mundurnya koperasi. Namun, persoalan SDM ini kerap masih diabaikan oleh koperasi. Kesadaran masing-masing koperasi untuk meningkatan kompetensi SDM-nya sendiri diakuinya masih sangat rendah. Tidak heran, banyak koperasi asal comot pengurus dan koperasi dari luar,

termasuk dari kalangan pensiunan. Yang penting ada pengurus.

Catur menegaskan pendidikan dan pelatihan pengurus dan pengawas koperasi perlu menjadi perhatian utama untuk memberdayakan koperasi. Dia berharap anggaran pendidikan di pemerintah yang sebenarnya sangat besar dapat juga digunakan untuk memberi akselerasi penguatan kompetensi SDM koperasi. Kurikulum, silabus juga ditata agar menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan zaman.

“Pola pendidikan di koperasi harusnya berjenjang, tertata dari sisi kurikulum, silabus, modul pendukung. Pendidikan kan dinamis, setiap dua tahun harus beradaptasi dengan perubahan,” cetus pria kelahiran Blitar 36 tahun lalu ini.

Sayangnya model pendidikan di koperasi masih mengadopsi gaya lama. Pembaruan berjalan lambat. Lihat saja, jika pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh pemerintah, tidak memberi efek padahal diselenggarakan secara gratis. Beda dengan jika ada pelatihan diselenggarakan swasta, meski berbayar justru diminati banyak orang. Karena itu, dia menegaskan perlu evaluasi total terhadap sistem pendidikan pelatihan di koperasi.

Dia merujuk sejumlah koperasi dengan sistem pendidikan dan pelatihan yang bagus koperasi berhasil menjadi koperasi besar, seperti koperasi wanita di Jawa Timur, koperasi pesantren dan credit union. Pria yang pernah menjadi pengurus Kopindo ini menyebut koperasi tersebut mampu mengimplementasikan sistem pendidikan yang tertata. Di sisi lain dia mengakui, ada kekuatan juga di koperasi yang membuat koperasi tersebut berjaya, yakni figur yang jadi role model atau panutan.

Kaderisasi Catur menegaskan pendidikan dan pelatihan yang baik juga akan menghasilkan sistem kaderisasi yang bagus di koperasi.

Catur yang memulai karir di Kemenkop UKM sejak 2010 ini menilai sistem kaderisasi koperasi masih rendah.

“Tidak jarang koperasi berhasil dibangun menjadi besar tapi hancur ketika berganti kepengurusan. Karena pengurus baru tidak dipersiapkan dengan baik,” katanya.

Menurutnya kaderisasi di koperasi juga harus dengan tujuan menarik orang muda untuk mau menjadi pengurus atau manajer koperasi. Daya tarik orang muda sangat

rendah terhadap koperasi karena koperasi belum dianggap sebagai sebuah entitas pilihan yang bergengsi. Koperasi belum menjadi branding yang kuat bagi generasi terbaik bangsa.

Sebenarnya, lanjut Catur, prinsip entitas koperasi banyak diadopsi oleh perusahaan swasta. Contohnya, konsep member based yang dipakai perusahaan perbelanjaan modern. Padahal koperasi adalah entitas bisnis yang berdasarkan pada anggota. Tapi, dengan konsep ini koperasi kalah pamor.

Begitu juga dengan konsep economic sharing, yang sebenarnya adalah meniru konsep koperasi. Dia menilai koperasi kurang paham dalam mengemas, tidak adapatable, tidak inovatif. Dengan SDM yang lemah berpengaruh pada dinamika anggota yang akhirnya berpengaruh pada pengurus dan pengawas.

“Dengan sistem kaderisasi yang bagus, menghasikan pengurus yang bagus. Sistem kaderisasi yang berkelanjutan, menjadi penopang utama koperasi tetap eksis.

Segeda apapun usaha, kalau tidak ada pelatihan berjenjang akan sulit,” tegas Catur.

Catur pernah yang aktif menjadi pengurus koperasi sejak jadi mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang, menceritakan proses kaderisasi di koperasi mahasiswa juga tidak sepenuhnya bagus. Akhirnya kembali lagi kepada faktor pengurusnya.

“Saat saya menjadi pengurus Kopma Brawijaya dengan jumlah anggota mencapai 20 ribu orang, kami melakukan kreasi-kreasi untuk pemberdayaan ekonomi anggota dengan sistem poin. Siapa yang belanja lebih banyak dan yang aktif dalam aktivitas koperasi mendapat poin lebih yang akan diperhitungkan sebagai SHU. Cuma saya tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya sekarang,” kata Catur.

Catur menegaskan pendidikan dan pelatihan sebenarnya masuk menjadi salah satu prinsip koperasi. Karena itu, adalah tanggungjawab otoritas untuk menjamin pendidikan dan pelatihan berjalan baik.

Akan sangat baik bila melihat sejumlah negara seperti Jepang dan Denmark yang koperasinya hanya dibina oleh setingkat komite (di Indonesia semacam Dekopin) namun berhasil menjadi koperasi yang bisa menguasai berbagai sektor produksi. Hal itu juga dipicu oleh kesadaran dan filosofi berkoperasi di negara tersebut sangat kuat.

“Saya yakin koperasi di Indonesia juga akan hebat, jika pendidikan dan pelatihan dimasifkan,” tegasnya.

MARET 2018

23

GALERI FOTO

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga bersama Bupati Bojonegoro Suyoto, Direktur PINBAS MUI Azrul Tanjung Komisaris Garuda Food Group Hartono Atmadja, Kepala Divisi Regional Perhutani Denaldy M.Mauna melakukan panen perdana kacang tanah di Desa Alang Kemangi, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Senin(05/02/2018). Panen perdana di atas lahan seluas 6,5 ha ini merupakan kemitraan dengan petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga saat hadir dalam acara tausyiah bisnis di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah di Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Senin(12/02/2018), menyambut baik upaya para kyai untuk bertausyiah bisnis kepada para santri.

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga saat membuka acara International Conference on Business Law and Local Wisdom in Touris di Kampus Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Bali, Rabu (14/2). Turut menghadiri Sekjen Kemendes, Daerah Tertinggal dan TransmigasiAnwar Sanusi, Rektor Universitas Warmadewa Prof dr Dewa Putu Widjana, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM I Wayan Dipta, Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali AA Gede Oka Wisnumurti, Walikota dan Bupati se-Bali, juga para panelis dari kalangan akademisi dalam dan luar negeri (salah satunya adalah Prof Simon Butt dari University of Sidney).

24

MARET 2018