ADVOKASI INKLUSI SOSIAL: PRAKTIK BAIK ADVOKASI PENGHAYAT MARAPU DI SUMBA, NUSA TENGGARA TIMUR
Kebijakan
•
Agama Marapu tidak diakui sebagai agama/ kepercayaan oleh pemerintah.
•
•
Putusan • MK tentang penghayat kepercayaan dalam • pengisian kolom ada KTP dan KK. • Usulan Perda Kabupaten Inklusif untuk mewadahi trilogi inklusi sosial di Sumba Timur.
Agama Marapu tidak diakui sebagai agama/kepercayaan oleh pemerintah. Pembatasan penyembelihan hewan dalam ritual. Pemerintah intervensi dalam pembuatan jadwal Pasola, kegiatan adat Marapu.
•
Putusan MK tentang penghayat kepercayaan dalam pengisian kolom ada KTP dan KK.
•
Usulan Raperda tetapi belum dirumuskan.
Rute dan Transformasi Advokasi Inklusi Sosial Berdasarkan data awal di atas, Yasalti dan Donders menjalankan aneka aktivitas yang menyasar tiga ranah: penerimaan sosial, layanan publik, dan kebijakan. Advokasi ini menargetkan perubahan sosial penghayat Marapu. Yasalti menempuh rute yang berbeda dengan Donders dalam menjalankan program inklusi sosial. Sementara Yasalti memulai porogram dari pelayanan publik lalu kebijakan dan pengakuan sosial, Donders berangkat dari rekognisi sosial kemudian kebijakan dan pelayanan publik. Donders melaksanakan program Inklusi Sosial tidak dari ruang kosong. Lembaga yang berbasis di Sumba Barat Daya ini melanjutkan program pemberdayaan dan pendampingan di masyarakat Sumba Barat Daya yang umumnya penganut Marapu. Donders memiliki kepercayaan dari komunitas penghayat Marapu sebagai modal sosial. Peter Michael membangun kepercayaan tersebut berliku dan berdarah-darah. Peter harus meyakinkan bahwa posisinya sebagai tokoh Katolik di Keuskupan bukan ancaman bagi komunitas Marapu.
65
