MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN TANTANGAN INKLUSI DUA ARAH
adalah terciptanya beberapa segregasi dalam internal Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia itu sendiri. Segregasi tersebut mengemuka dari respon yang ditunjukkan oleh anggota MLKI terhadap Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri yang menginstruksikan penghayat kepercayaan mendaftarkan dirinya dalam database negara. Dengan adanya friksi di antara penghayat kepercayaan membuat solidaritas sesama anggota MLKI menjadi semakin terdegradasi. Dengan kata lain, Surat Edaran Kemendagri secara tidak langsung memberikan dampak negatif melalui pengklasifikasian penghayat kepercayaan. Anggota MLKI terbagi menjadi tiga kelompok yang ditunjukkan dengan respon yang berbeda terhadap Surat Edaran Kementerian. Friksi pertama adalah anggota MLKI yang merasa himbauan untuk merubah kolom agama dalam KTP menjadi penghayat kepercayaan sebagai syarat mutlak sebagai penghayat. Kelompok ini kemudian menyebut diri mereka sebagai kelompok penghayat “murni”. Kedua adalah kelompok yang merasa kurang puas terhadap Surat Edaran karena telah merasa nyaman dengan identitas sebagai penghayat beragama yang kemudian termanifestasikan sebagai kelompok penghayat “beragama”. Dan yang terakhir adalah kelompok yang berusaha untuk tidak terjebak dalam dikotomi baru tersebut dan memilih untuk melakukan penghayatan secara personal.
I.
Kelompok Penghayat “Murni” Kelompok penghayat “murni” menjadi pihak yang dengan senang hati mengikuti instruksi pemerintah untuk merubah kolom agama dalam KTP mereka dengan kolom penghayat kepercayaan. Kelompok ini berpendapat bahwa dengan menjadi penghayat kepercayaan secara laku memerlukan legitimasi sebagai penghayat secara yuridis. Dan hal itu bisa diwujudkan melalui penggantian identitas dalam KTP dan KK.
49
