MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN TANTANGAN INKLUSI DUA ARAH
interaksi intens antaranggota MLKI. Cara kedua akan sulit dilakukan mengingat jumlah paguyuban yang berafiliasi dengan MLKI DIY mencapai 44 paguyuban.
MLKI dan Advokasi Inklusi Sosial (Kebijakan, Layanan, dan Penerimaan Sosial)
Indonesia, sebagai suatu negara yang berdaulat telah memiliki konsep ideal perwujudan inklusi bagi seluruh warga negaranya. Inklusi tersebut terwujud dalam falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi perwujudan solidaritas dalam perbedaan. Dalam falsafah negara tersebut, negara dengan tegas menyebutkan adanya berbagai perbedaan dan membawa perbedaan yang ada sebagai suatu potensi yang memperkaya bangsa Indonesia (Farisi, 2014). Bhinneka Tungggal Ika adalah modal utama bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan solidaritas di antara perbedaan warga negaranya. Konsep bhinneka tunggal ika dapat tercipta dan terwujud karena adanya keterikatan di antara seluruh warga negara Indonesia, baik keterikatan secara kultural maupun secara sosial. Keterikatan sosial yang mengikat dalam kehidupan bernegara adalah adanya kesadaran sebagai warga negara Indonesia yang terlindungi secara hukum. Selain keterikatan secara sosial, warga negara Indonesia juga dipersatukan melalui keterikatan secara kultural. Keterikatan secara kultural terbentuk sejak lama melalui proses panjang sejarah pembentukan negara Indonesia. Bukti paling nyata adanya keterikatan kultural adalah pelaksanaan Sumpah Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Deklarasi sumpah pemuda menjadi titik awal pengikat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Hal ini dikarenakan inisiasi adanya sumpah pemuda tidak hanya dilakukan oleh satu suku bangsa tertentu, tetapi dipelopori oleh pemuda dari berbagai suku bangsa yang telah memiliki kesadaran sebagai bagian dari satu bangsa tunggal, yakni Indonesia. 89
