PROPERTY MINDGAMES

Ali Tranghanda C E O Indonesia Property Watch

MURAH TIDAK MENJAMIN LARIS

“Harga murah tidak selalu laris dan harga mahal tidak selalu susah untuk dijual.”

Memasarkan properti itu gampang-gampang susah. Tapi saya yakin tidak ada properti yang tidak bisa dijual. Semua bisa dijual jika waktunya tepat, harganya sesuai, dan tahu pasarnya dimana. Harga murah tidak selalu laris dan harga mahal tidak selalu susah untuk dijual.

Ada pengalaman menarik dari kebiasaan makan siang di sekitar tempat kerja saya. Disana terdapat deretan tempat makan dari sekelas warteg sampai rumah makan. Pastinya kelas warteg harganya sedikit lebih rendah dari rumah makan. Beberapa kali saya amati. Harga makanan di warteg pastinya relatif lebih murah dibandingkan yang lain, namun tidak menjamin jumlah pengunjung yang juga banyak. Meskipun mungkin tidak terlalu berbeda jauh, namun yang datang ke rumah makan pun ternyata tidak kalah banyaknya.

Saya pun berusaha mengamati dan mencari tahu apa yang menyebabkan rumah makan ini bisa dikunjungi cukup banyak pengunjung. Menu yang disajikan ternyata tidak hanya sekedar masakan warteg tempe, tahu, sayur, telur, dan lainnya yang biasa ada di warteg. Selain masakan pada umumnya, mereka juga menyiapkan telur dadar dengan rasa yang berbeda, udang dan cumi dengan bumbu yang khas, ada kepala ikan kakap, sampai sop iga. Jelas harganya pasti lebih mahal. Dan mereka berani memberikan sesuatu yang berbeda meskipun hasilnya menjadi lebih mahal. Dan yang terpenting ternyata pasarnya memang ada.

Jadi dapat disimpulkan bahwa harga murah belum tentu lebih laris, apalagi berada di lingkungan dengan pasar di segmen menengah atas. Harga murah akan lebih sesuai bila ditempatkan di pasar yang juga berada di segmen menengah bawah. Tapi yang terpenting dari itu semua, pastikan bahwa apa yang kita buat haruslah mempunyai pasar. Benar demikian? Karenanya studi pasar akan sangat penting untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dalam menentukan harga sebuah properti dalam satu kawasan pasar tertentu. Banyaknya pengembang yang mengabaikan studi pasar tentunya akan meningkatkan risiko dari produk itu sendiri untuk dijual. Belum lagi ketika kita bicara selera, gaya hidup, psikologi konsumen, dan perilaku konsumen yang berubah sangat dinamis saat ini. ●

Mafia Tanah “Makin-Makin”, Preman dan ‘Warga’ Jadi Alat Provokasi

Para mafia tanah adalah komplotan profesional yang bahkan dalam aksinya tak ragu memanfaatkan oknum pejabat kelurahan dan kecamatan setempat untuk memproses identitas asli tapi palsu.

Sabtu, 8 Februari 2020, Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus mafia tanah yang terjadi di Jakarta dengan total kerugian Rp 81 miliar. Hasil pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana bersama dengan Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil, pejabat yang terkait soal pertanahan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mengungkapkan, kasus ini mulai diusut polisi pada Januari 2019. Dalam kasus ini, penipuan dilakukan oleh 10 orang komplotan mafia tanah dengan memanipulasi sertifikat tanah milik korbannya di daerah elite Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Hal ini berawal dari korban berniat menjual rumahnya di Jakarta Selatan. Ada seorang berinisial D langsung menemui pemilik rumah kemudian mereka bernegosiasi harga, dari harga Rp 85 miliar disepakati Rp 60 miliar,” ungkap Nana dalam jumpa pers di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020) lalu.

Nana menerangkan, mulai dari pertemuan itulah aksi sindikat mafia tanah dan properti ini dimulai. Para tersangka kemudian menjalankan berbagai peran mulai dari sebagai calon pembeli hingga notaris untuk memanipulasi dan memalsukan sertifikat tanah si pemilik rumah. Modus penipuan diawali dengan tersangka (calon pembeli) menyarankan ke korban agar melakukan pengecekan sertifikat di notaris palsu yang telah para pelaku siapkan. Karena percaya, korban memberi fotokopi sertifikat hak milik (SHM) ke RH untuk dicek di BPN Jaksel. Setelah mendapat fotokopi sertifikat itu, RH kemudian memberikannya ke DR. Oleh tersangka DR ini, sertifikat dipalsukan dan akan ditukar di BPN. “Rupanya di belakang sudah disiapkan, yang asli dimasukkan ke dalam. Jadi kemudian dia serahkan yang palsu ke Saudara Lutfi. Dan memang mirip sekali, hampir sama. Memalsukan seperti itu sama persis,” urai Nana.

Belum lama ini juga muncul polemik mafia tanah yang dialami Ibunda Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Lantaran “tak jera” membuat kelabakan, Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan Kapolri untuk memberikan fokus penindakan terkait kasus penipuan tanah, pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah oleh Kapolri, hingga penangkapan sejumlah oknum yang diduga terlibat dalam sindikat mafia tanah.

Incar Uang, Bukan Tanah

Mengenai kasus tersebut, Pakar Hukum Pertanahan Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia Erwin Kallo menegaskan, motif para mafia tanah dalam melancarkan aksinya hanyalah uang. “Motif dari mafia tanah ini cuma satu, uang,” tegas Erwin dalam webinar “Kupas Tuntas Praktek Mafia Tanah”, seperti dikutip Kompas.com, Maret lalu.

Erwin menjelaskan, motif para mafia bukan memiliki atau menguasai tanah, mereka bekerja secara hit and run (ambil dan pergi). Artinya, setelah para mafia mendapatkan tanah yang diincar, mereka menjual atau menggadaikannya dengan nilai tertentu kemudian pergi.

Para mafia tanah sama sekali tidak berniat untuk mengambil tanah tersebut, melainkan hanya uang. “Dia sudah modifikasi, dia jual atau

gadai baru kabur. Nah, yang bertengkar nanti pembeli dengan pemilik asli,” lanjut Erwin.

Fenomena ini sering terjadi saat pembebasan lahan antara oknum panitia dengan penerima yang memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurut Erwin, mafia tanah di Indonesia sangat banyak, salah satunya pemalsuan sertifikat seperti yang dialami oleh Ibunda Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dan pengusaha Indra Husein di Jl Brawijaya. Sejatinya, pemalsuan sertifikat memiliki tiga tingkat yaitu pemalsuan blanko, pencurian blanko asli oleh oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pemalsuan warkah tanah.

Pada pemalsuan blanko, fenomena tersebut pernah terjadi di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Di mana ada seorang mafia tanah mencetak blanko secara mandiri. “Tetapi ya, kami kan sering melakukan audit. Loh ini sertifikat kan biasanya ada burung garuda, (biasanya) garuda ke kanan, nah ini ke kiri. Jadi, dia terbalik kepalanya,” tutur dia.

Kemudian, ada oknum BPN melakukan pencurian blanko asli dan dia mengetik sendiri sertifikat tersebut. Fenomena ini terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Alhasil, sekilas blanko tersebut asli namun data dari sertifikat tersebut palsu. Sementara itu, hal yang menimpa ibunda Dino adalah pemalsuan warkah atau berkas pendukung sertifikat.

3 Tahun 130 Kasus

Ternyata kasus mafia tanah di Indonesia masih merajalela. Ini meresahkan masyarakat, terutama para pemilik tanah. Tidak tanggung-tanggung ada 130 kasus mafia tanah sampai tahun 2021. Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bidang Hukum dan Litigasi Ling Sodikin Arifin mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Kementerian ATR/BPN tercatat sebanyak 130 kasus mafia tanah yang telah diterima sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

“Mari bersama-sama penegak hukum Ombudsman mengawal pemberantasan mafia tanah,” ujar Ling dalam keterangannya, beberapa waktu lalu. Pihaknya sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia tanah bersama penegak hukum. Tujuannya adalah untuk mematikan seluruh jaringan mafia tanah di Indonesia.

“Kita akan memperkuat justifikasinya, menggulung mafia tanah itu. Polisi kan sudah mengatakan, siapapun yang back up-nya kita lawan. Itu sudah pernyataannya penegak hukum,” jelasnya. Ling menambahkan, tugas dari Kementerian ATR adalah melindungi pemilik hak sebenarnya. Salah satu caranya adalah dengan membatalkan pemohon sertifikat yang bukan pemiliknya. “Kita dalam pertanahan melindungi pemegang hak sebenarnya, artinya kalau dia memohon sertipikat bukan haknya, itu dibatalkan,” ucapnya.

Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) R.B.

Agus Widjayanto mengatakan praktik-praktik mafia tanah sudah menggurita, karena banyak pihak terlibat mulai dari hulu hingga hilir. “Mereka bekerja sama dengan oknum menggugat tanah atau bangunan yang punya sertifikat dengan semacam kesepakatan di antara mereka untuk mendapatkan bagian dari tanah yang disengketakan,” ungkapnya melalui keterangan tertulis pada Kamis (6/5/2021). Agus menuturkan praktik mafia tanah kerap kali dilakukan juga dengan memprovokasi segelintir masyarakat untuk menggarap atau mengokupasi tanah-tanah yang kosong atau sedang dimanfaatkan. Mafia tanah tersebut bakal mengklaim bahwa segelintir orang tersebut sudah menduduki tanah dan menggarap tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama bahkan mengubah atau menggeser dan menghilangkan patok tanda batas tanah.

Dia memerinci mafia tanah juga menggunakan jasa preman untuk menguasai objek tanah, dengan cara memagarnya, lalu menggemboknya, dan mendirikan suatu bangunan di atasnya ada juga yang melakukan gugatan tiada akhir, yang menimbulkan banyaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang isi putusannya bertentangan satu sama lain sehingga putusan tersebut tidak dapat dieksekusi.

Dia tak menampik bahwa mafia tanah marak terjadi belakangan ini. Salah satunya, kasus memberikan keterangan palsu, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, pencurian, pemalsuan dan penipuan. Dia mencontohkan telah terbit peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 464/Melawai dengan seluas 794 meter persegi atas nama Suhardiman menjadi atas nama Scot DDL terletak di Kelurahan Melawai, Jakarta Selatan yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp40,5 miliar.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjutnya, Kementerian ATR/BPN melakukan kerja sama dan membangun sinergitas dengan Polri dan Kejaksaan Agung. “Kami bergerak dalam melakukan penanganan kejahatan pertanahan berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing instansi dengan cara mengumpulkan informasi yang bersumber dari pengaduan masyarakat pada Kementerian, Polri, atau Kejaksaan Agung tentang adanya kejahatan pertanahan,” ucapnya.

Agus menambahkan dalam penanganan pengaduan masalah pertanahan dilakukan sesuai dengan kewenangan, baik itu di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN Provinsi ataupun di Kementerian ATR/BPN. Namun, apabila menjadi perhatian publik dan menjadi permasalahan nasional dan daerah tidak dapat menangani akan dilaporkan dan ditangani oleh Kementerian ATR/BPN.

“Semua proses penanganan selalu melalui satu proses penelitian dan pengkajian dan apabila kami lihat dari penelitian dan pengkajian tersebut ternyata pengaduan atau yang dituntut itu tidak punya dasar tentu harus kami tolak atau ini menyangkut masalah sosial harus kami mediasi,” paparnya.

Terkait dengan layanan pengaduan kejahatan pertanahan sama halnya dengan pengaduan kasus pertanahan. Pengaduan yang disampaikan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 21/2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Bagi masyarakat yang ingin mengadukan segala tindak kasus pertanahan, harus memenuhi persyaratan seperti identitas atau legalitas pengadu, fotokopi data pendukung atau bukti penguasaan atau kepemilikan tanah pengadu, fotokopi data pendukung lainnya atas tanah objek sengketa atau konflik, serta memberikan uraian singkat kronologis kasus. ● [Andrian Saputri]

GUNAKAN BROKER BERLISENSI DAN KANTOR P4

Widiyanto (Aseng), Wakil Ketua Umum VI DPP AREBI, Asesor Kompetensi LSP BPI & Praktisi Broker Properti

Apakah pernah menghadapi kasus-kasus negatif dalam transaksi properti, seperti mafia tanah?

Sejauh ini saya bersyukur, bekerja dan berdoa dijauhkan dari halhal yang tidak diinginkan. Beberapa hal perlu diperhatikan, yakni kenali pembeli atau penjual dengan baik; kenali kantor P4 dan broker properti yang menanganinya; dan kenali institusi terkait, notaris, PPAT dan bank.

Namun dari semua itu, kunci utamanya adalah dari sebuah transaksi, yaitu adanya niat yang baik dari para pihak, mencapai kesepakatan bersama, memahami akan hak dan kewajiban masing-masing, serta memiliki keterbukaan data-data subjek dan objek yang dijual.

Jadi Broker properti punya peran penting dalam hal ini?

Kita samakan dulu pandangan untuk sebutan Tenaga Ahli Perantara Perdagangan Properti, yaitu broker properti. Broker properti itu sendiri perannya sebagai perantara atau mediator yang memediasi penjual dan pembeli. Tentu saja sebagai broker properti, bekerja harus sesuai dengan perannya yang sudah diatur dalam peraturan Permendag No 51/M-PER/7/2017, yang dijelaskan dalam pasal 3 yang wajib membuat perjanjian tertulis, dan pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 12 sebagainya.

Apa saja yang dilakukan AREBI untuk “membekali” anggotanya agar lebih paham terhadap kasus mafia tanah?

AREBI melalui DPP maupun DPD selalu mengedukasi seluruh anggotanya dengan menyelenggarakan kegiatan training, talk show dan seminar-seminar. Topik-topik yang dibawakan seperti Legalitas, Perpajakan, Teknik Listing, Teknik Negosiasi, Teknik Promosi, Teknik Penjualan dan lainnya.

Artinya akan lebih menjamin keamanan konsumen ketika bertransaksi dengan broker yang mengantongi sertifikat BPI?

Tentu saja jauh lebih baik dan nyaman karena secara data terdaftar resmi, baik di lembaga sertifikasi profesi maupun yang tercatat di P4 sebagai anggota di AREBI.

Apa saja keunggulan LSP BPI?

Sepengetahuan saya, LSP BPI adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi untuk broker properti yang pertama hadir di Indonesia tahun 2015 dengan asesornya yang sudah memiliki pengalaman rata-rata 10-20 tahun di bidang broker properti. Dan saat ini, LSP BPI melakukan uji kompetensi secara online yang bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke dengan teknologi pengujian yang akurat dan fair.

AREBI juga memiliki LSP BPI (Broker Properti Indonesia), apa pentingnya sertifikasi bagi seorang broker?

Ini bukan bicara penting atau tidak penting, namun secara mandatori dari Permendag /51/M-PER/7/2017, pasal 4 dan 5 sangat jelas, bahwa Kantor P4 yang mengurus SIUP4 (Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti) wajib memiliki 2 Tenaga Ahli/Broker Properti yang memiliki sertifikat kompeten di bidangnya.

Bagaimana upaya DPP AREBI merangkul anggotanya agar mau mengikuti sertifikasi profesi di BPI?

Kami selalu melakukan penyuluhan, himbauan dan sosialisasi Permendag /51/M-PER/7/2017, tentang kantor P4 itu perlu SIUP4 (pasal 14 ayat 1) dengan syarat harus memiliki minimal 2 tenaga ahli/ broker properti (dalam pasal 4 ayat 1) yang telah memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi resmi, contohnya dari LSP BPI (Bab 1 Pasal 1 Point 3 dan 4). Dan apa konsekuensinya bila berdasarkan pasal 31, jika kantor P4 yang menjalankan usahanya tidak memilik SIUP4 (dalam pasal 14 ayat (1)) maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana sanksi berupa pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000.

Apa yang baiknya dilakukan masyarakat agar terhindar dari masalah, seperti mafia tanah tersebut?

Karena dalam hal ini kita berhubungan dengan pelaku jasa, maka perlu informatif dan hati-hati dalam menentukan, siapa pelaku jasa yang digunakan. Misalnya, kantor P4 beserta broker properti, dan institusi lain yang terkait. Kemudian objek yang diperjualbelikan perlu adanya kejelasan dan pasti beserta subjek kepemilikannya.

Artinya masyarakat harus mencari broker berlisensi ketika akan menjual atau membeli properti?

Dalam hal jual beli properti, kami selaku asosiasi AREBI menyarankan beberapa hal. Pertama adalah kantor P4 yang memiliki SIUP4. Kedua, broker properti yang sudah kompeten dari LSP, seperti dari LSP BPI. Ketiga, kantor P4 yang sudah menjadi anggota asosiasi AREBI, dan keempat adalah masa kerja atau pengalaman. ● [Pius]

BELUM SINKRON, BPN, PERPAJAKAN, NOTARIS DAN BROKER

Clement Francis, Ketua DPD AREBI DKI Jakarta

Kenapa kasus mafia tanah masih banyak terjadi di Indonesia?

Ini karena peran pemerintah, dan ujung dari persoalan ini adalah para broker. Masalahnya di Indonesia adalah setiap orang bisa menjadi broker, misalkan satpam, cleaning service atau siapapun. Tidak perlu adanya sebuah lisensi. Broker resmi pun belum semua punya lisensi, mungkin baru sekitar 30-40%, artinya lebih banyak adalah merekamereka yang bisa menjual tanpa lisensi. Inilah salah satu penyebab terjadinya kasus mafia tanah di Indonesia. Ditambah lagi tidak adanya sinkronisasi antara BPN (Badan Pertanahan Nasional), notaris dan perpajakan dengan broker. Karena ketidaksinkronan ini maka banyak terjadinya kasus mafia tanah di Indonesia.

Artinya regulasi di Indonesia juga masih terlalu lemah?

Sistem kita yang masih lemah. Harusnya yang bisa jualan properti adalah broker yang sudah terdaftar dan punya lisensi. Dan harus ada hukum yang jelas seperti di negara luar. Jualan properti bukan hanya masalah komisi atau keuntungan semata. Tetapi si broker atau penjual properti tersebut juga harus bisa memberikan rasa aman kedua pihak, baik penjual maupun pembeli.

Padahal di Indonesia juga sudah ada lembaga sertifikasi profesi untuk broker properti?

Memang betul dan LSP ini sudah bagus, tetapi apakah semua broker ini mengerti, memahami dan mau untuk memiliki sertifikat tersebut. Selain itu notaris juga harus benar-benar yang terdaftar, sehingga juga memudahkan dalam melakukan pelacakan atau pengecekan. Saat ini justru bisa menimbulkan ketakutan, takut nanti sertifikatnya diduplikat dan lainnya.

Artinya pemerintah harus menertibkan broker tradisional yang belum berlisensi?

Benar, karena ujung-ujungnya yang selalu disalahkan adalah para broker meskipun sudah berlisensi. Kita sudah mengikuti semua prosedur yang diberikan oleh pemerintah, tetapi para broker tradisional justru dibiarkan berkeliaran bebas menjual. Jadi pemerintah memang harus giat untuk membersihkan atau menertibkan para broker tradisional yang tidak berlisensi tersebut.

Apa yang perlu dilakukan agar bisa terhindar dari kasus mafia tanah?

Yang pertama dan utama adalah tentunya menggunakan broker yang berlisensi dan yang terdaftar di kantor. Karena dengan begini akan mudah dilacak jika di kemudian hari terjadi masalah. Kemudian yang kedua adalah pakailah notaris yang terdaftar. Jadi terlebih dahulu adalah mengecek keabsahan notaris tersebut, apakah dia cukup dikenal dan memiliki reputasi yang baik.

Apa yang akan dilakukan oleh AREBI DKI Jakarta agar para brokernya bisa terhindar dari masalah mafia tanah?

Untuk internal, sejak 3 tahun lalu sudah kami lakukan, dimana mengharuskan agar semua anggota AREBI mengikuti uji kompetensi agar mendapatkan sertifikasi profesi. Jadi itu terjadi pada periode pertama saya pimpin AREBI DKI Jakarta. Memang sampai saat ini belum 100% anggota yang sudah berlisensi, mungkin sekitar 70-80%.

Sementara untuk periode kedua, kami akan fokuskan bagaimana untuk mengedukasi masyarakat, supaya mereka menggunakan para agen atau broker yang berlisensi. Beberapa cara bisa kami lakukan, salah satunya adalah melalui media online termasuk media sosial. Dimana Kami akan gencar melakukan kampanye kepada masyarakat luas, supaya mereka selalu menggunakan agen yang berlisensi dan sudah terdaftar di kantor. Hal ini dimaksudkan agar di kemudian hari mereka tidak mengalami masalah salah, termasuk mafia tanah.

Termasuk juga mengajak para broker tradisional yang belum bersertifikat untuk mendapatkan lisensi?

Kami tentunya sangat terbuka dan siap membantu mereka. Dan ini juga menjadi salah satu tanggung jawab kami. Apalagi AREBI sendiri juga memiliki LSP, yakni BPI, sehingga jika para broker tradisional yang bergabung dengan AREBI akan lebih mudah mengikuti sertifikasi.

Apa keunggulan LSP BPI?

BPI adalah salah satu LSP yang sah dan dikhususkan untuk profesi para broker properti. Sehingga dengan mengikuti uji kompetensi di LSP BPI tersebut, maka para broker dipastikan akan mendapatkan kompetensi dan lisensi yang sah dan sesuai keahliannya. ● [Pius]

WASPADA MAFIA TANAH, GUNAKAN BROKER BERLISENSI

Daniel Handojo, Bendahara Umum DPP AREBI & Associate Executive Director Century 21 Indonesia

Mafia tanah menjadi momok bagi bisnis properti, kenapa demikian?

Mafia tanah biasa bekerja secara terkoordinir, dengan melibatkan oknum yang seolah-olah terlihat menyerupai pejabat ataupun instansi yang berwenang, sehingga bagi orang awam apabila tidak berhati-hati akan sangat sulit untuk mendeteksi apakah ada keterlibatan mafia tanah di dalam transaksi tersebut. Seperti beberapa kasus yang terjadi, mafia tanah adalah pihak yang mengejar keuntungan pribadi tersebut dengan cara yang tidak sah/ penyerobotan terorganisir. Hal ini tentu merupakan momok, karena dengan tindakan ini begitu mudah hak atas tanah dapat berpindah tangan tanpa suatu perlindungan terhadap pemilik yang sah.

Faktor apa saja yang menyebabkan munculnya kasus-kasus mafia tanah?

Paling dominan adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bertransaksi tanah, dan ditambah dengan lemahnya sistem pengawasan pemerintah atas praktik-praktik mafia tanah semacam ini, sehingga membuka kesempatan yang sangat besar bagi para oknum mafia tanah untuk menjalankan aksinya.

Apakah ada pengalaman dalam kasus ini?

Penguasaan tanah ada 2 aspek, yaitu penguasaan fisik dan penguasaan atas surat surat tanah tersebut (sertifikat). Pernah menemui kasus dimana ada klien yang sudah memproses setiap tindakan hukum atas pembelian tanah supaya sah namun kemudian yang bersangkutan cuma mengurus aspek segi legalitasnya saja dan fisiknya dibiarkan begitu saja (tanpa dipagar ataupun diurug). Beberapa tahun kemudian muncul papan pengumuman mengenai klaim atas kepemilikan tanah tersebut oleh orang lain dengan dalil sertifikat lamanya hilang dan mereka mempunyai sertifikat lama yang sedang dimintakan untuk diperbaharui oleh BPN. Perkara pun terjadi dan sampai sekarang belum selesai, sengketa tanah memakan waktu, tenaga, pikiran dan uang yang tidak sedikit. Jadi, berhati hatilah kalau kita ingin membeli tanah atau bangunan di atasnya, harus dikuasai segera fisik dan sertifikatnya.

Apa saja yang perlu diperhatikan agar bisa terhindar dari kasus mafia tanah tersebut?

Pertama, pilihlah notaris yang jujur yang bisa memberitahu status tanah tersebut di BPN apakah bersih atau bermasalah. Kedua, cek lokasi bila perlu untuk memastikan apakah tanah atau bangunan tersebut dikuasai pihak lain atau tidak. Ketiga, cek status PBB untuk tanah tersebut dan cek di Dispenda, berapa harga untuk proses balik nama untuk tanah tersebut. Keempat, sebaiknya didampingi oleh broker/agent properti profesional yang juga terdaftar dan berlisensi.

Apa saja yang dilakukan Century 21 Indonesia untuk ‘membekali’ anggotanya agar lebih paham terhadap kasus mafia tanah?

Kami memberikan banyak edukasi mengenai legal aspek dalam pertanahan dan yang terpenting adalah kami memiliki perangkat untuk melindungi client kami seperti perjanjian jasa pemasaran, perjanjian pra jual-beli dan sebagainya, yang seluruhnya berorientasi untuk menjaga legalitas transaksi yang akan terjadi. C21 Indonesia juga memiliki legal consultant yang siap membantu para agent untuk memberikan pendampingan dan solusi apabila terjadi kasus dalam transaksi, bukan hanya kasus mafia tanah.

Broker berlisensi akan lebih menjamin keamanan dalam bertransaksi. Apa saja indikatornya?

Broker berlisensi tentu adalah broker berpengalaman yang bekerja dengan profesional dan mereka bekerja full time di industri ini, sehingga memiliki rambu-rambu yang menjaga client mereka agar transaksi bisa berlangsung dengan aman. Pada umumnya, broker profesional akan melakukan investigasi terhadap sejarah dari properti yang mereka jual, sehingga hanya properti yang benar-benar clean and clear yang akan mereka pasarkan. Hal ini juga berlaku bagi pihak yang ingin membeli properti, broker akan menjadi pihak ketiga yang membantu melakukan pengecekan terhadap properti yang akan dibeli (dari sisi harga dan legalitas) sehingga kedua belah pihak terjamin keamanannya.

Artinya sertifikat wajib dimiliki seorang broker?

Sertifikat profesi adalah syarat mutlak yang harus dimiliki agar sebuah kantor broker properti bisa beroperasi, sehingga hal ini sangat penting. Sertifikasi ini menjamin para client bahwa agent/ broker properti yang menangani adalah broker yang telah memiliki standarisasi kerja yang diakui oleh negara. Tentu ini penting mengingat dalam sebuah transaksi properti terdapat berbagai macam langkah yang harus dilalui. ● [Pius]

SUCCESS BEGINS WITH A MUST

You will never achieve anything in your life… Unless you make it a must. - (Adam Khoo)

Saya yakin hampir semua orang memiliki tujuan untuk mempunyai uang yang banyak. Namun, walau mereka semua menginginkan itu mengapa mereka belum juga mendapatkannya? Jawaban yang sederhana adalah karena apa yang mereka inginkan bukan merupakan sesuatu “keharusan” (MUST) melainkan hanya sebuah keinginan (WISH). Seorang juara sangat mengerti bahwa jika ia menginginkan sesuatu, hal tersebut harus dilakukan dengan cara berpikir MUST. Dengan cara berpikir seperti ini, ia tidak memiliki pilihan lain selain mencapai apa yang diinginkannya. Dengan dorongan MUST, pikirannya akan menggunakan cara berpikir yang berbeda untuk mencapainya. Dengan cara berpikir MUST, ia akan mencari segala macam cara dan mengambil apa pun tindakan untuk mencapainya. Sering kali MUST inilah yang dapat membangkitkan “raksasa” yang besar dalam diri kita. Mulailah saat ini juga untuk serius terhadap apa yang menjadi cita-cita Anda, dan pastikan bahwa Anda HARUS mencapainya tanpa ada pilihan yang lain.