18
PINYUH - NGABANG
Pontianak Post
Jumat 18 Maret 2011
Pensiun PNS Bakal Hilang
SUGENG/PONTIANAKPOST
TURUN: Harga cabai sudah turun. Ibu rumah tangga pun senang. Pasokan dari pulau Jawa dan cabai lokal sudah kembali normal.
Korban Kebakaran Butuh Bantuan LIMA kios pedagang ikan Kuala Mempawah yang terbakar, Rabu lalu, kehilangan tempat untuk berusaha. Lima kios pedagang itupun berharap bantuanPemerintahKabupaten Pontianak. “Bantuan untuk bangun kios pedagang ikan cukuplah. Lagian kebakaran itu hanya alami, kerugian material kayu saja yang dilalap api. Untuk warung kopi penuh berisi barang-barang
dagangan. Seperti, mi instan, minuman kaleng, rokok dan lainnya. Kerugian capai Rp40 juta,” aku Rabain. Akibat kebakaran itu, dia dan pedagang lain belum dapat beraktifitas seperti biasanya. Padahal, berdagang ikan merupakan satu-satunya sumber matapencaharian yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. “Para pedagang yang men-
jadi korban dalam musibah kebakaran ini sangat mengaharapkan bantuan dari pemerintah daerah. Karena, hanya lapak kios inilah menjadi sumber rezeki kami untuk menghidupi keluarga dirumah,” lirihnya. Karenanya, para pedagang korban kebakaran sangat mengharapkan bantuan dan partisipasi pemerintah daerah Kabupaten Pontianak untuk membantu meringankan bebannya.
Bantuan yang dimaksud baik dalam bentuk materi maupun lainnya agar para pedagang dapat membangun kios dagangan yang baru. “Kami tidak tahu harus mengadu kemana untuk mendapatkan bantuan itu. Mudahmudahan melalui media massa ini, pemerintah daerah, anggota DPRD maupun pihak terkait lainnya dapat membantu kesusahan kami,” harapnya. (ham)
MEMPAWAH- Wacana pemerintah pusat untuk menaikkan gaji dan tunjangan PNS ternyata belum ada kejelasannya. Padahal, gaung remunisasi itu menjadi topik hangat di kalangan PNS di lingkungan Pemkab Pontianak. Mereka mempertanyakan sejauh mana kebenaran wacana remunisasi itu. “Kami belum menerima informasi lebih jauh menyangkut benar atau tidak rencana pemerintah untuk memberikan kenaikan gaji dan tunjangan untuk PNS. Cuma menerima informasi dari sesama. Jika itu dilakukan, tentu sebagai PNS kami sangat senang karena gaji bertambah. Namun, sejauh ini belum ada pemberitahuan dari pemerintah daerah terkait remunisasi tersebut,” ujar PNS di lingkungan Pemkab yang enggan disebutkan namanya. Menurut PNS, wacana pemerintah pusat untuk remunisasi PNS tentu memiliki dampak positif dan negatif. Sisi positifnya, adanya bertambah gaji mencapai seratus persen otomatis memberikan dampak pada meningkatkan kesejahteraan pegawai. “Negatifnya PNS tidak mendapatkan gaji pensiun atau Tunjangan Hari Tua (THT),” terangnya. Padahal harapan saat diterima menjadi PNS ada kepastian hukum akan adanya jaminan hari tua. Ini menjadi pilihan yang sulit bagi semua PNS ,” ujar pegawai di lingkungan Setda. Dari informasi yang didapatkan aku PNS wacana remunisasi memang telah diatur dalam Keppres Nomor : 254/ VII/2010 tanggal 21 November 2010 tentang perbaikan dan tunjangan gaji PNS. Dari informasi yang didapat menyebutkan, kenaikan gaji PNS untuk gol I sebesar Rp3 juta, golongan II Rp5 juta, golongan III/A dan III/B Rp7,5 juta. Gol III/C dan III/D Rp 8, 5 juta, gol IV/A dan IV/B Rp 9 juta dan gol IV/C dan IV/E mencapai Rp 12 juta. “Bukan hanya kenaikan gaji saja, pemerintah juga akan menambah masa pensiun PNS. Untuk lingkungan kerja departemen dan pemerintahan masa pensiun hingga usia 55 tahun. Sedangkan untuk tenaga pendidik dan dokter hingga usia 60 tahun. Bahkan, menurut informasinya remunisasi itu akan dihitung sejak tanggal 1 April 2011 nanti,” bebernya. Dikonfirmasi terkait wacana tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pontianak, Drs Firman Juli Purnama mengaku belum mengetahuinya. Bahkan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi baik dari Badan Kepegawai Nasional (BKN) dan terkait lainnya. “Belum tahu pasti menyangkut kenaikan gaji dan tunjangan PNSt. Sampai saat ini BKD Kabupaten Pontianak belum terima surat pemberitahuan (SP) secara resmi dari BKN,” elak H Firman Juli Purnama Kepala BKD. (ham)
Penata Rias Pahami Etika Budaya MEMPAWAH- Himpunan Ahli Penata Ria Pengantin Indonesia (HARPI) Melati Cabang Mempawah, dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan haruslah mengedepankan etika berbudaya sesuai kaidah dan norma-norma yang ada ditatanan masyarakat. Hal itu ditekankan Hj Westy Annas S.IP, Ketua terpilih DPC
HARPI Mempawah periode 2011-2014, kemarin. Dala, menjalankan roda organisasi profesi itu, mantan Bidan itu didampngi Wakil Ketua, Rohana, Sekretaris Utin Suhartini, Wakil Sekretaris Mariani, Bendahara Hj Rusmiah S.Pd dan Wakil Abnedahara Utin Mis Dahlia. Dilengkapi dengan koor-
dinator seksi organisasi Evi Juliana, Desiana Ama.Pd, seksi Penddikan dan Litbang Sri Raniati Shi dan Suryawati. Seksi Lomba Abriyani dan Firmansyah, sesi luara negeri Utin Reni dan Parlina, seksi ekonomi, Kartini dan Tila serta seksi humas dan hubungan antar lembaga Rosmala dan Maryanti. “Setiap anggota HARPI hendaknya menjaga tingkah laku, perbuatan dan dalam pergaulan. Karena itu perlu adanya etika jabatan. Dalam melaksanakan tata hias pengantin jangan melupakan asfek budaya Melayu,” ingatkan Hj Westy. Dia juga menyarankan setiap anggota HARPI hendaknya selalu menjaga tali silaturahmi sesama penata hias. “Jangan ciptakan jurang pemisah dan kedepankan rasa perjuangan senasib dan sepenangungan,” sarannya.
BARU: Pengurus Harpi Melati Mempawah membentuk kepengurusan baru.
Disadari, organisasi profesi itu tidak semua anggota memiliki latar penddikan yang sama memadai. Ada yang memang karena bakat alam. Oleh karena itu Hj Westy Annas minta, setiap anggota HARPI harus rajin mengikuti kegiatan untk
menimba ilmu pengetahuan di bidang kecantikan dan tata rias. Musti paham dengan etika yangberkembangdimasyarakat. Musti paham pula adat istiadat yang berlaku. Sebab, yang punya hajatan itu beragam etnis.
hamdan pontianakpost
“Biasanya mereka yang datang kepada penata hias minta untuk memakaikan adat pakain budaya mereka. Penata hias tidak boleh menolak. Jika tidka punya kelengkapan, hndaknya satu sama lain saling mendukung,” pintanya. (ham)
Saling Mengawasi Perencanaan Pembangunan NGABANG-Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot pada Rabu (16/3) mengharapkan tidak ada lagi stigma seorang bupati untuk menganakemaskan sebuah daerah. Misalnya menganak emaskan Kecamatan Sengah Temila, dan menganaktirikan Kecamatan Air Besar, Kuala Behe, dan sebagainya. “Harapan saya tidak ada lagi stigma-stigma yang mengatakan bahwa Bupati menganak emaskan Kecamatan Sengah Temila, menganaktirikan Kecamatan Air Besar, Kuala Behe, ada Simpang kiri dan Simpang kanan, dan sebagainya” tegasnya. Adrianus mengatakan semua stakeholder yang ada di Landak sudah diberi kesempatan dan diberi ruang yang begitu luas, baik kepada masyarakat maupun untuk siapa saja, untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan, proses pelaksanaan serta proses
pengawasannya. “Aparatur pemerintah juga kadang tidak memahami. Karena itu mesti paham peran dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk proses pelaksanaan, sampai dimana kita boleh campur tangan. Sedangkan proses pengawasannya dari siapa saja. Dan pengawasan masyarakat adalah yang paling penting dalam pembangunan tersebut,” katanya. Dikatakannya, seringkali pengawasan dari masyarakat dianggap oleh pemerintah sebagai campur tangan yang terlalu jauh. Padahal ini merupakan hak dari masyarakat itu sendiri. Hal tersebut diakibatkan dari ketidakpahaman dari aparatur pemerintah dan tidak memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat. “Padahal kita sudah bertahun-tahun melaksanakan Musrenbang. Mulai dari
Desa ada Musbangdes, ada Musrenbang Kecamatan, ada Musrenbang Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Apa guna itu semua, kalau hanya untuk menghabiskan dana, itu mubazir dan kita berdosa, karena tidak ada manfaatnya,” tambahnya. Aspirasi masyarakat terkait kendala pembangunan didaerahnya perlu dicari akar permasalahannya. “Dimana mandegnya, dimana sumbatsumbatannya dari saluran ini, itu yang harus dicari. Di Musbangdes, apakah sudah berjalan baik, lalu apakah Kepala Desa dan BPD sudah berfungsi dengan baik, sehingga mampu menyerap aspirasi masyarakat yang dirumuskan dalam bentuk perencanaan yang nanti akan dibawa ke Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional,” timpalnya. (sgg)